cover
Contact Name
Margareth Rantung
Contact Email
administro@unima.ac.id
Phone
+6282192078663
Journal Mail Official
administro@unima.ac.id
Editorial Address
Program Studi Administrasi Negera, Kampus Unima di Tondano Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 95632
Location
Kab. minahasa,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara
ISSN : 27146413     EISSN : 27146421     DOI : https://doi.org/10.53682/administro.v2i1
urnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara is a journal published twice a year (June and December) with open and free access. Jurnal Administro has been published since 2019 by LPPM UNIMA (ISSN: 2714-6413 and e-ISSN: 2714-6421) and recevied articel in Bahasa and English for being published. This Journal embraces manuscripts in the field of public administration in the form of book reviews and also article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. We invite lecturers, researchers, students of Public Administration and other related disciplines to submit articles on the results of field research, theoretical discourse, and document content analysis to Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara. The administro journal has been supported by the OJS 3 website system which is a new website that been moved from the old website with the OJS 2 support. (link: http://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro)
Articles 144 Documents
Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa Oley, Fanda; Kairupan, Sisca B.; Tarore, Steven V.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa melalui empat sub fokus utama, yaitu kesesuaian dengan standar prosedur, indikator kinerja utama (IKU) pegawai, output dan outcome yang terukur, serta pemberian reward dan punishment. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif denagn menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 8 orang informan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya pelatihan dan sosialisasi SOP, ketidakkonsistenan dalam penerapan standar prosedur, lemahnya keterlibatan pegawai dalam penetapan IKU, serta kurangnya pemahaman terhadap indikator kinerja. Selain itu, ketidakjelasan indikator output dan outcome serta kurangnya panduan teknis menyebabkan kesulitan dalam mengukur keberhasilan kerja. Sementara itu, sistem reward dan punishment dinilai belum berjalan konsisten, transparan, dan adil.
Efektivitas Pelayanan Publik pada Puskesmas Tonsea Lama di Kabupaten Minahasa Sumarandak, Linda; Kairupan, Sisca B.; Bulo, Laurens
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12077

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tonsealama, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kualitas layanan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada informan yang telah ditentukan sebanyak 10 orang. Teknik analisis data yakni dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada tiga sub fokus: (1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) standar jumlah dan kualitas personal/SDM kesehatan; dan (3) kepatuhan terhadap petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Tonsealama belum sepenuhnya memenuhi indikator SPM Kesehatan untuk ibu hamil. Terdapat kekurangan alat medis dasar seperti Reagen pemeriksaan golongan darah dan strip pemeriksaan glukoprotein. Rasio tenaga kesehatan, tenaga nutrisionis yang tidak ada, sehingga pelayanan prenatal kurang komprehensif. Selain itu, penerapan SOP belum konsisten, sehingga praktik pelayanan bervariasi dan tidak sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Tiga faktor penghambat utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan fasilitas pelayanan (alat), tidak adanya tenaga nutrisionis, dan minimnya pelatihan berkala bagi bidan serta perawat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tonsealama masih belum optimal.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Minahasa Utara Warouw, Marce Lidya; Kairupan, Sisca B.; Bulo, Laurens
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Minahasa Utara serta Faktor-faktor determinannya.  Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi terkait proses penyusunan RIPJPID. Analisis data penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RIPJPID telah dilakukan sesuai dengan pedoman Perpres Nomor 78 Tahun 2021 secara bertahap dan partisipatif, dengan melibatkan koordinasi lintas sektor. Namun, terdapat kendala dalam pengumpulan data berbasis bukti dan sinkronisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan. Ketersediaan anggaran, SDM, serta fasilitas pendukung sudah ada, tetapi masih terbatas dalam fleksibilitas anggaran, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi yang optimal. Koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder berjalan dengan baik melalui mekanisme musyawarah mufakat, meskipun ada tantangan seperti perbedaan prioritas dan keterbatasan waktu. Faktor determinan utama keberhasilan implementasi meliputi ketersediaan anggaran yang memadai, kapasitas SDM, efektivitas koordinasi, serta dukungan teknologi dan sistem informasi.
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung Balirangeng, Maryeke; Mokat, Jetty E. H; Tumbel, Goinpeace H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak layak pakai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung. Pengelolaan BMN yang tidak optimal menyebabkan inefisiensi anggaran, distorsi dalam laporan keuangan, serta kendala dalam perencanaan aset negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yakni dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dan penghapusan BMN telah menggunakan sistem digital seperti Sakti dan SIMAN V2, masih terdapat tantangan berupa kesalahan input data, kurangnya pemutakhiran inventaris, serta keterbatasan kapasitas SDM. Prosedur penghapusan BMN telah mengacu pada regulasi seperti PP No. 27 Tahun 2014 dan PMK No. 83/PMK.06/2016, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Proses penghapusan membutuhkan waktu rata-rata satu tahun anggaran dan terkendala koordinasi lintas unit serta keterlambatan dalam validasi data administratif. Selain itu, transparansi pelaporan penghapusan BMN masih terbatas pada pihak internal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, pembaruan sistem inventaris secara berkala, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas unit guna mencapai efisiensi anggaran dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara.
Efektivitas Pengawasan Pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung Sampoerna, Moch Basuh Dewa Putra; Tumbel, Goinpeace H.; Siwij, Devie S. R.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Bitung. Analisis dilakukan berdasarkan enam indikator utama efektivitas program, yaitu ketepatan tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, penghematan sumber daya, kesesuaian prosedur, dan daya tindak lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) efektivitas pengawasan jalur pelayaran di PPLP Kelas II Bitung belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh ketepatan tujuan dan sasaran belum optimal akibat keterbatasan teknologi pemantauan dan basis data yang masih konvensional; ketepatan waktu patroli juga terganggu oleh faktor cuaca dan kendala operasional; penghematan sumber daya, pengelolaan sumber daya seperti kapal, personel, dan logistik masih belum maksimal; prosedur pengawasan belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh semua pelaksana; daya tindak lanjut terhadap pelanggaran terbatas karena keterbatasan kewenangan langsung dan lemahnya koordinasi lintas sektor; dan (b) kendala dalam pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung, yaitu : keterbatasan SDM jumlah personel belum mencukupi; keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan menurunnya akurasi dalam mendeteksi pelanggaran; factor geografis dan cuaca yang cepat berubah dan rumit.
Analisis Kinerja dan Layanan Kepegawaian ASN pada Kantor Regional XI BKN Manado Montolalu, Jovinus Jefry; Bogar, Wilson; Sendouw, Recky H. E.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan layanan kepegawaian ASN di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado. Kajian difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepegawaian oleh ASN serta pemaknaan mereka terhadap kualitas layanan dalam praktik kerja harian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan, serta observasi dan telaah dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung akurasi, prosedur yang tepat, dan integritas. Kinerja dipahami tidak hanya sebagai pencapaian target, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan pelayanan publik. Layanan kepegawaian dimaknai sebagai bentuk pelayanan negara yang menuntut ketepatan waktu dan kepuasan pengguna. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kompetensi ASN, kolaborasi antarunit, dan pemanfaatan sistem informasi sangat berpengaruh terhadap mutu layanan. Temuan ini berkontribusi bagi pengembangan studi kinerja ASN dan kebijakan pengelolaan SDM aparatur.
Implementasi Kebijakan Arsip Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado Widyawanti, Nita; Masengi, Evi E.; Tumbel, Goinpeace H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi arsip kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XI Manado, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan para pelaksana kebijakan terkait penerapan sistem Document Management System (DMS) dalam pengelolaan arsip kepegawaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi arsip di Kantor Regional XI BKN Manado telah mengacu pada regulasi nasional dan menggunakan aplikasi DMS secara aktif. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi yang belum terstruktur antara BKN dengan instansi daerah, kurangnya jumlah dan kapasitas SDM, serta minimnya monitoring dan evaluasi berkala. Faktor determinan seperti komitmen pimpinan, proses komunikasi, struktur birokrasi, dan inovasi teknologi juga terbukti berperan penting dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan yang lebih terstruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan arsip kepegawaian digital yang efektif dan terintegrasi secara nasional.
Analisis Implementasi Kebijakan E-Government untuk Membangun Kepercayaan Publik di Pemerintah Kota Manado Siwi, Chyntia Maria; Mantiri, Jeane
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12299

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-government dalam upaya membangun kepercayaan publik di lingkungan Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dengan 3 komponen utama yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Manado telah mengembangkan sejumlah layanan digital seperti perizinan online, administrasi kependudukan digital, dan portal pengaduan masyarakat, pelaksanaannya masih belum merata di seluruh instansi. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan lemahnya sistem keamanan data menjadi tantangan signifikan yang menghambat kepercayaan publik terhadap sistem e-government. Faktor-faktor seperti integrasi layanan yang belum optimal, ketimpangan akses informasi, dan ketidakjelasan perlindungan data pribadi turut memperkuat persepsi negatif masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan literasi digital, transparansi pengelolaan data, serta penguatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan e-government dapat berfungsi secara efektif dan dipercaya oleh publik.
Peran Manajemen Dalam Pengembangan SDM Terhadap Keharmonisan Hubungan Industrial Di Kota Batam Gusnia, Gusnia; Dompak, Timbul; Salsabila, Lubna
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v5i2.7930

Abstract

Dalam memecahkan masalah pengembangan kualitas individu yang kompetitif mengendalikan pertumbuhan populasi. merupakan sumber daya yang dapat memberikan kontribusi khususnya terhadap pengembangan wilayah penyediaan tenaga kerja untuk menunjang kegiatan perekonomian namun jika peningkatan jumlah sumber daya manusia tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia maka pertumbuhan demografi menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi. dapat menghambat pembangunan. Penguatan sumber daya manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, seleksi menjadi fokus utama strategi pengembangan sumber daya manusia yang memadai untuk menjawab tantangan kota Batam, mengingat Indonesia saat ini berada pada masa masyarakat. Permasalahan Umum Dari seluruh kegiatan Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Batam saat ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan yang namanya program yang dibuat oleh manajemen adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu dan berkualitas, dan jelas sekali bahwa hubungan antara manajemen dan karyawan sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan jika kinerja karyawan semaksimal mungkin. mungkin maka dapat dikatakan sistem manajemen SDM sudah baik
Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Pandelaki, Gratia; Wawointana, Thelma; Tarore, Steven; Karouw, Jesica
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v5i2.8017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : a) implementasi program persetujuan bangunan gedung (PBG) berbasis web dengan menggunakan aplikasi sistem informasi bangunan gedung di kota manado, b) determinan implementasi-implementasi program persetujuan bangunan gedung (pbg) berbasis web dengan menggunakan aplikasi sistem informasi bangunan gedung di kota manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) program ini belum disosialisasikan kepada sasaran program yang berada di kelurahan Batukota dan Bahu, belum tercipta komunikasi antar instansi terkait tentang tujuan dan sasaran program, belum tercipta kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dengan struktur program, sasaran yang mengajukan permohonan sertifikasi laik fungsi tidak dikenakan biaya, sumberdaya implmenter program tersedia memadai pada setiap jam kerja, kondisi sosial masyarakat kelurahan Batukota dan Bahu sebagian besar belum siap dan mampu menginput data melalui aplikasi berbasis web-SIMBG, pemerintah kota Manado belum berkomitmen sesuai tujuan program dan dalam mengimplementasikan program; dan b) lemahnya komiten pemerintah kota Manado dalam mengimplementasikan prorgram, pemerintah kota Manado belum melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan sasaran, pemerintah kota Manado belum secara efektif mengkomunikasikan program ke kelurahan Batukota dan Bahu, kondisi sosial masyarakat belum siap menginput data melalui aplikasi berbasis web di aplikasi SIMBG.

Page 11 of 15 | Total Record : 144