cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 3   4   5   6   7 
TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DAN CERAI HIDUP BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA SEBAGAI AKIBAT PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 JO PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 109 TAHUN 2019 DI Iwan Kustiawan; Nurmuttaqin Nurmuttaqin; Ai Romlah
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2840

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga sebelum diberlakukannya Permendagri 108/ 2019 jo Permendagri 109/2019? (2) Pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga berdasarkan Permendagri 108/ 2019 jo Permendagri 109/2019? (3) Tinjauan sosiologis terhadap pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga sebagai akibat penerapan Permendagri 108/ 2019 jo Permendagri 109/2019 Di Kota Banjar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga sebelum berlakunya Permendagri 108/ 2019 jo Permendagri 109/2019 adalah bertentangan dan tidak tertib hukum. (2) Setelah berlakunya Permendagri 108/ 2019 jo Permendagri 109/2019 telah legal sesuai dengan substansi dari peraturan tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara khususnya seorang istri dan anak-anak. (3) Secara sosiologis Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Permendagri 108/ 2019 jo Permendagri 109/2019 Di Kota Banjar adalah bertentangan dengan UU No 1/1974 yang seolah-olah melegalkan perkawinan siri akan tetapi memberikan manfaat konkrit yang dirasakan oleh masyarakat.
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PEMBALAKAN LIAR (illegal Logging) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Yana Sahyana
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2841

Abstract

Artikel ini berkaitan dengan kajian tentang isu-isu mengapa ada disparitas hukuman dalam putusan pengadilan pidana terhadap illegal logging di Indonesia, apa dampak dari disparitas tersebut dalam penegakan hukum terhadap illegal logging di Indonesia dan bagaimana kebijakan penjatuhan hukuman yang harus diambil. dirumuskan untuk mengurangi hukuman dalam putusan pengadilan pidana terhadap pembalakan liar di Indonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR Nana Suryana; Yat Rospia Brata; Dewi Mulyanti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2843

Abstract

Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu cara pemerintah daerah dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menjadikan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang deskriptif analisis. Penelitian kualitatif ini digunakan karena karena berkaitan dengan pengungkapan makna yang mendalam dari realitas, yaitu karakteristik masalah tertentu (ontologi) yang diteliti dari sudut pandang epistemologis. fenomena sosial dalam penelitian ini. teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin yang tadinya 10.41 (ribu jiwa) menjadi 10.07 (ribu jiwa). Pemerintah Kota Banjar berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima manfaat. Upaya yang dapat ditempuh dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penuntasan kemiskinan Di Kota Banjar diantaranya yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil di masyarakat, termasuk pengaturan dan perlindungan usaha. melalui pengembangan UKM. Yang kedua, mengakomodir program dan kegiatan dengan memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan. Dukungan dari berbagai OPD berdampak besar pada implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
IMPLEMENTASI PASAL 26 PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP DUKUNGAN ANGGARAN DI KABUPATEN CIAMIS Setiawan, Iwan; Artita, Rachmatin
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2846

Abstract

Jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia meningkat khususnya masalah kekerasan seksual dan fisik terhadap anak dan perempuan. Peningkatan kriminalitas dengan kekerasan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga merambah ke pedesaan. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, di wilayah kabupaten. Instansi yang menangani korban kekerasan di tingkat Kabupaten Ciamis adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dan P2TP2A Kabupaten Ciamis yang berada di bawah koordinasi langsung Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis. Kehadiran P2TP2A merupakan bagian dari upaya membantu korban menangani kasus perempuan dan anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan pengurangan data kekerasan di Kabupaten Ciamis yang dikonfirmasi sebelumnya. Namun, beberapa bagian masih cenderung tidak mampu secara signifikan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah P2TP2A. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah dan upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dalam mengatasi kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A, dengan tujuan untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif karena berkaitan dengan pengungkapan makna yang mendalam dari realitas, yaitu karakteristik masalah tertentu (ontologi) yang diteliti dari sudut pandang epistemologis.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-sama Bambang Hartono; Zainudin Hasan; Arfanudin Siregar
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3068

Abstract

Tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Sistem target dalam pemungutan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan negara, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah krusial bilamana penerapan terget yang dimaksudkan hanya untuk memunculkan data subjektif. Kendati data subjektif bukan data fiktif akan tetapi hal itu dapat digunakan untuk mengelabui masyarakat dari keadaan dan kondisi riil penerimaan sektor pajak. Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak akan menjadi celah (loophole) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan (tax crime) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen, yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan ilegal yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara.
Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil Asep Hendi Suhendi; Yat Rospia Brata; Ida Farida; Fahmi Zulkifli Lubis
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3069

Abstract

Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil. untuk mencantumkan label halal pada kemasan pada setiap produk yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung kepada pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, Penyelesaian melalui BPOM, melapor ke BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Lukmanul Hakim; Aprinisa Aprinisa; Chiquita Apriliyandra
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3070

Abstract

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat tentu saja masih menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang diantaranya mencakup adanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Meskipun telah ada beberapa norma tersebut, masih tidak cukup untuk membentengi beberapa masyarakat dalam berkehidupan terlebih semasa kini di mana pesatnya perkembangan sosial budaya di Indonesia serta teknologi komunikasi membuat semakin banyak timbulnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk) dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini bahwa tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan. Sehingga yang dapat menuntut atas terjadinya kasus perzinahan tersebut hanyalah pihak yang dirugikan yaitu pasangan sah dari pelaku perzinahan. Namun Sistem pembuktian tindak pidana perzinahan juga kerap menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak yang dirugikan karena pelaku perzinahan sehingga aksi penggerebekan pelaku perzinahan merupakan alternatif yang sangat efektif untuk menjerat para pelaku. Banyaknya kasus perzinahan yang semakin hari semakin meningkat namun sangat jarang tersentuh oleh hukum pidana.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal (Studi Putusan Nomor: 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) Lintje Anna Marpaung; Endang Prasetyawati; Muhammad Sapta Sanjaya
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3071

Abstract

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (mens rea). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Faktor Penyebab Pelaku Meimiliki Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah mengenai tindak pidana atas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual senjata api rakitan jenis revolver serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api. kepemilikan senjata api secara ilegal digolongkan ke dalam tindak pidana yang meliputi penggunaan senjata api, peredaran, kepemilikan, penyerahan, penyimpanan, amunisi, atau bahan peledak lainnya yang dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pemiliknya berupa hukuman mati, penjara seumur hdup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya hingga 20 tahun. Senjata api ilegal yang sering diketahui dimiliki oleh masyarakat sipil yakni senjata api berjenis revolver.
Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman (Putusan Nomor 793/PID.B/LH/2020/PN.TJK) I Ketut Siregig; Anggalana Anggalana; Muhamad Fadhilah
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3072

Abstract

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajiandi dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (mens rea). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisir yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih serta telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PESANGON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA Akis Jahari; Rahmatin Artita
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3264

Abstract

Di Indonesia, saat ini perusahaan-perusahaan cenderung mengadopsi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) lebih sering. Hal ini dianggap efisien dan efektif dalam mencapai keuntungan maksimal dengan mengurangi biaya dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Jika perusahaan memiliki karyawan yang banyak, mereka harus memberikan tunjangan-tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan penghargaan kerja, tunjangan pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain, untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Namun, karyawan dengan status PKWT mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kelemahan sistem ini. Mereka merasa tidak yakin mengenai durasi kerja mereka, prospek menjadi karyawan tetap yang berdampak pada kemajuan karir, status, dan posisi mereka sebagai pekerja, serta kurangnya ketentuan yang jelas mengenai pesangon ketika kontrak berakhir. Undang-Undang Ketenagakerjaan menangani perlindungan hak-hak karyawan dalam kasus pemutusan hubungan kerja. Pasal 150 hingga Pasal 172 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan regulasi terkait masalah ini. Pasal 154 ayat (1) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk memberikan pesangon dan/atau sejumlah uang penghargaan (remunerasi) serta mengganti hak-hak yang seharusnya diterima oleh karyawan dalam situasi pemutusan hubungan kerja.

Page 5 of 11 | Total Record : 108

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue