cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 4   5   6   7   8 
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Farij Ihza Fadilah; Yat Rospia Brata; Herman Katimin
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3265

Abstract

Korupsi masih masif di Indonesia yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pemberantasan korupsi hendaknya dilakukan serius, namun penegakan hukum belum mampu menangani tepat dengan penerapan pasal. Tidak hanya kerugian keuangan negara, melainkan perlu aspek ekonomi dan sosial, sehingga tidak memberikan keadian dan kepastian hukum. Perkara korupsi terkait kerugian keuangan negara pada pengelolaan dana retribusi obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan kerugian keuangan negara sebesar 2,24 miliar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, keuangan daerah, retribusi, putusan pengadilan dan teori hukum. Data pendukung berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dana retribusi dihubungan dengan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian adalah kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi telah ditegaskan dalam Perda No 12 tahun 2020 yaitu 60 % untuk pendapatan Pemda Ciamis dan 40 % Desa Panjalu akan tetapi selama periode 2015–2018 telah menyalagunakan kewenangannya secara melawan hukum sehingga terpenuhi Pasal 3 UUPTPK karena jabatannya dan bukan Pasal 2 UUPTPK. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2,24 miliar tidak termasuk jumlah kerugian hak ekonomi dan sosial masyarakat Desa Panjalu.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA NEGLASARI KECAMATAN JATIWARAS KABUPATEN TASIKMALAYA) Ica Rodiatulloh; Hendi Budiaman
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3266

Abstract

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Prioritas Dana Desa pada tahun 2020 adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun Kepala Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa sehingga terjadi pemotongan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018 ke 2019 . Kajian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, namun ditemukan belum sesuai dengan ketentuan Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR 11 Tahun 2019 tentang Prioritas untuk penggunaan Dana Desa.
STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIK RUMAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG TASIKMALAYA Nur Muttaqin; ida Farida; Hendra Sukarman
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3267

Abstract

Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan bank umum yang fokus pada pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Per 30 November 2021, Cabang Tasikmalaya telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah kepada 16.230 debitur dengan jumlah terhutang. Namun, ada 702 debitur dengan tunggakan sebesar Rp. 83.607.235.627,00. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet di masa pandemi COVID-19 dalam akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Tasikmalaya serta kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap kredit macet. Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif, dengan paradigma positivis problematis. Penyelesaian kredit macet di masa pandemi bertujuan untuk memitigasi risiko kredit dan meminimalisir kredit macet. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit publik yang terdampak pandemi COVID-19.
TINJAUAN PENYELESAIAN KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CURANMOR DI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS OLEH POLSEK CIJEUNGJING Alan Dahlan; dhanang Widijawan
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3268

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) khususnya roda dua oleh Polsek Cijeungjing di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku curanmor roda dua dilakukan dengan langkah-langkah seperti penyelidikan, menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mengambil sidik jari dan foto tersangka, serta pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Penyelesaian kasus penyidikan curanmor di Polsek Cijeungjing sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP. Dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana curanmor, Polsek Cijeungjing melakukan upaya seperti menyita barang bukti meskipun dalam bentuk protolan, berkoordinasi dengan kesatuan lain, menempatkan informan di tempat kelompok makelaran, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada.Penelitian ini memberikan wawasan mengenai upaya penegakan hukum terhadap curanmor roda dua oleh Polsek Cijeungjing di wilayah Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, serta memberikan sumbangan dalam membangun kepercayaan dan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat.Kata Kunci : Penyelesaian, Penyidikan, Pencurian Kendaraan Bermotor .
ANALISISIS KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN DATA DIRI WARGA NEGARA INDONESIA Sintiya, Tiyas; Yulianto, Retnandika Yulianto
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i1.3762

Abstract

Dunia sekarang telah memasuki era society 5.0, yang artinya manusia sudah harus lebih siap untuk hidup berdampingan dengan kebaharuan teknologi yang begitu pesat, bukan hanya manusia tetapi juga pemerintah suatu negara. Karena pada era ini semua data akan dikumpulalkan dalam Big Data yang dapat mempermudah pengarsipan dari suatu instansi maupun pemerintah. Era ini tidak hanya menawarkan keuntungan tetapi juga memberikan risiko yang sama besarnya salah satunya adalah peretasan data diri ataupun memanipulasi data diri seseorang dengan tujuan yang beragam mulai dari penjualan data diri maupun untuk kebutuhan politik. Oleh karena itu pada tulisan ini ingin mengkritsi bagaimana kebijakan pemerintah serta langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk melindungi data diri warga negara Indonesia. Pada penelitian ini akan menggunakan teori keamanan dengan pendekatan human security dan juga cyber security untuk dapat mengetahui urgensi yang ditawarkan era society 5.0 dan untuk memandang sejauh mana ketepatan pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan.
ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN BANDUNG DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP 13 SANTRIWATI: PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK-HAK DAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP Gumiang, Mahendra Jaya
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i1.3763

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di Pengadilan Bandung menjadi sorotan utama dalam pemenuhan hak individu korban dan penerapan hukuman pidana penjara seumur hidup. Artikel ini bertujuan menganalisis keputusan Pengadilan Bandung dari perspektif hak korban dan konsekuensi pidana penjara seumur hidup. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Bandung serta studi literatur. Hasil analisis menunjukkan Pengadilan Bandung telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pemenuhan hak-hak individu korban. Meskipun demikian, tantangan seperti rehabilitasi pelaku dan dampak sosial perlu diatasi. Keputusan tersebut juga mencerminkan ketegasan dalam menghukum pelaku kekerasan seksual, dengan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi keputusan ini, seperti masalah rehabilitasi pelaku, peran masyarakat, dan dampak sosial yang mungkin timbul. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan penerapan pidana penjara seumur hidup dalam kasus kekerasan seksual serupa di masa depan.
ANALISIS BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR Handayani, Audypopy; Nurbetty; Efritadewi, Ayu; Widiyani, Heni
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i1.3764

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual dan melihat jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka dengan pendekatan kualitatif dan prosedur penelitian menggunakan data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelumnya.Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur melibatkan peran orang tua, kondisi lingkungan, pendidikan, dan ketidakmampuan penegakan hukum. Hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual melibatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta pendampingan selama proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan. Selain itu, korban berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis guna mengatasi dampak trauma yang mungkin timbul.
KERANGKA HUKUM PADA UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KALIMANTAN TENGAH) Efritadewi, Ayu; Ayu Putri, Dea; Clarista Faiqah, Elvira
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i1.3765

Abstract

Perdagangan orang merupakan istilah untuk tindakan eksploitasi terhadap manusia yang mencakup merekrut, menjual, atau memanfaatkan individu dengan menggunakan kekerasan, penipuan atau paksaan. penelitian ini menggunakan strategi yuridis yang mengatur, dimana metodologinya bergantung pada materi hukum Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTPPO, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan. Terkait instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang, warga Indonesia memiliki hak-hak yang dijelaskan dalam pasal 20, 21 dan 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya terdapat didalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007, akan tetapi juga terdapat didalam pasal 5 ayat (1) Undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdapat beberapa pemicu timbulnya tindak pidana perdagangan orang, hal ini terlihat dari segi ekonomi, budaya patriarki, serta faktor pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa aspek perlindungan terhadap tindakan ini, yakni perlindungan dalam aspek yuridis serta non yuridis.
URGENSI DAN IMPLIKASI PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM DINAMIKA PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA Fathurrahman, Muhammad Fauzan Fathurrahman; Gunawan, Rizki
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i1.3766

Abstract

Adanya isu penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun menimbulkan perspektif yang majemuk dari kalangan masyarakat, belum lagi usulan yang dilakukan secara mendadak ini tidak dapat dianalisis kejelasan urgensi sekaligus implikasi ke depannya. Hal demikian mengindikasikan adanya penyimpangan nilai demokrasi yang ada di Indonesia karena usulan yang dilakukan tidak dapat memenuhi nilai kemanfaatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan doktrinal. Adapun jenis data yang digunakan menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa, Pertama, saat ini pengaturan masa jabatan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa adalah tepat dan sesuai dengan kondisi kepemerintahan desa saat ini. Kedua, tidak ditemukan urgensi yang komprehensif di lapangan untuk melakukan reformulasi UU Desa pada bagian masa penambahan Kepala Desa, sekaligus banyak implikasi dan dampak buruk yang akan terjadi ke depan karena tidak dapat mengakomodasi kepentingan secara luas, namun hanya memenuhi kepentingan beberapa golongan saja. Atas hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, penambahan masa jabatan Kepala Desa bukan merupakan hal yang mendesak dan tidak akan mempengaruhi kestabilan tatanan kepemerintahan maupun otonomi yang ada di desa.
ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG PERSELISIHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA BERAKHIR DAMAI MELALUI MEDIASI : (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/ PA.Sdn.) Pragusta putri, Renia; Dwi Ramasari, Risti; Nurina Seftiniara, Intan
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.3807

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asasi sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kekuasaan asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya. Karena sistem di indonesia menempatkan anak pada pilihan yang belum tentu pilihan si anak, akibat lembaga peradilan indonesia masih terpaku pada rumusan bahwa hak pengasuhan anak jatuh ke salah satu pihak orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Data Sekunder yang digunakan ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research) dan wawancara seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam kasus penguasaan hak asuh anak berdasarkan Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Sdn. terdapat pertimbangan hakim sebelum memutuskan penguasaan hak asuh anak akan diberikan kepada ayah atau ibu, hakim akan mempertimbangkan dulu fakta-fakta yang terungkap selama proses mediasi maupun saat sidang berlangsung.

Page 6 of 11 | Total Record : 108

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue