cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 5   6   7   8   9 
SINERGI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG EFEKTIF: THE SYNERGY OF CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITIES IS CRUCIAL IN ACHIEVING EFFECTIVE REGIONAL AUTONOMY Nandi, Nandi
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.3881

Abstract

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, namun sinergi dengan pemerintah pusat tetap diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah yang sejalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan temuan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam harmonisasi kewenangan, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya kesiapan daerah, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai bentuk, seperti dekonstrasi, tugas pembantuan, koordinasi, kerjasama, dan pengawasan. Selain itu, diperlukan peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi, optimalisasi peran lembaga negara terkait, dan komitmen bersama dari semua pihak. Penelitian ini juga membahas tentang langkah-langkah nyata untuk meningkatkan harmonisasi kewenangan, seperti peningkatan koordinasi, pengembangan kapasitas aparatur daerah, penyediaan sumber daya, dan penyusunan aturan yang jelas. Sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien. Dengan mengintegrasikan semua pemangku kepentingan penting dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah, solusi ini dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN SATWA YANG DILINDUNGI BERUPA PIPA ROKOK YANG TERBUAT DARI GADING GAJAH : (STUDI PUTUSAN NOMOR 257/PID.B/LH/2023/PN.TJK) Indarya, Novandy Yusuf
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.3911

Abstract

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Memperjualbelikan bagian tubuh satwa yang dilindungi merupakan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati dan kelestarian satwa-satwa tersebut. Bagian tubuh yang sering diperjualbelikan termasuk kulit, tanduk, gading, bulu, dan tulang. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu Faktor penyebab pelaku tindak pidana memperjualbelikan bagian satwa yang dilindungi berupa pipa rokok yang terbuat dari gading gajah Berdasarkan Putusan Nomor 257/PID.B/LH/2023/PN TJK yaitu melibatkan keterbatasan kesadaran masyarakat terkait hewan yang dilindungi, dorongan ekonomi, dan tingginya permintaan dari pembeli untuk koleksi pribadi atau simbol status ekonomi. Lemahnya hukuman terhadap pelaku juga turut melalukan tindak pidana tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 544/Pid.B/2023/PN BTa) Rachmat, Rachmat Fadhil Pradhana
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.4017

Abstract

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa setiap pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada bukti yang jelas mengenai niat dan persiapan terdakwa untuk melakukan pencurian yang dilakukan dengan pemberatan. Hukum memberikan landasan bagi pengadilan untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa, mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan ringkasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Hendri Saputra alias Riki Bin Sapar. Metodologi penelitian berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 544/Pid.B/2023/PN BTa yang mencakup analisis bukti-bukti di persidangan, pertimbangan atas niat terdakwa, dampak terhadap korban, dan tujuan pemidanaan. Hasilnya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa, serta mengembalikan barang bukti yang relevan kepada pihak yang berhak. Putusan ini didasarkan pada prinsip keadilan, efek jera, dan perlindungan terhadap keamanan masyarakat dari tindak kejahatan.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN PERUBAHAN NAMA IDENTITAS ANAK PADA AKTA KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA: (Studi Putusan Nomor 261/Pdt. P/2023/PN. Tjk) Astuti, Priscilla Eka; Baharudin; Alfiyan, Angga
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.4088

Abstract

Hak atas identitas adalah hak setiap Warga Negara Indonesia tak terkecuali anak. Identitas anak wajib diberikan sejak ia dilahirkan ke dunia. Upaya mewujudkan identitas anak diusahakan oleh Pemerintah dengan menerbitkan akta kelahiran. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Dinas Catata Sipil dewasa ini dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi anak sehingga muncul kebijakan baru dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) yang kehadirannya diharapkan semakin memperkuat adanya Akta Kelahiran Anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Data Sekunder yang digunakan ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research) dan wawancara seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam praktiknya, faktor penyebab perubahan nama tersebut tidak lepas dari budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Dalam budaya Jawa, sebagian masyarakat masih mempercayai hal tersebut. Memberi anak nama yang tidak pantas membuat anak sakit dan rapuh. Solusinya adalah dengan mengganti nama. Setelah proses pergantian nama di Penggadilan Negeri selesai harus menyelesaikan proses administrasi di dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Dusdikcapil). Proses penetapan pergantian nama dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri ,prosesnya juga memerlukan dokumen-dokumen sera saksi–saksi (minimal 2 orang ) pada persidangan di pengadilan. nantinya dalam sidang pengadilan ,pemohon diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan–alas mengenai perubahan nama tersebut dilanjutkan dengan agenda saksi setelah itu pendapat hakim yang dilanjutkan dengan pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut. selanjutnya akan diberikan kuasa kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencatat dibuku administrasi.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN DALAM BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA: (Studi Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN Kot) Elia, Ulan; Rusli, Tami
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.4089

Abstract

Kelalaian merupakan suatu perbuatan berbentuk sifat kurang hati-hatinya yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut timbul. Kelalaian dalam berkendara adalah perbuatan sifat kekurang hati-hatian yang bersangkutan pada sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas sehingga timbulnya suatu resiko pada kejadian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Data Sekunder yang digunakan ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research) dan wawancara seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, Bahan Hukum Primer, Sekunder dan tersier. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot adalah faktor kelalaian, kendaraan, jalan, dan orang lain yang lalai dalam mengendarai kendaraanya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot menjatuhkan pidana yang diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan di pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada PT Bintang Abadi Sempurna (Studi Putusan Nomor 171/Pdt.Sus/2022/PN.Niaga Jkt.Pst Reza, Anggalana, Taufiq Reza Fahlevi, Okta Anita
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4176

Abstract

Artikel ini mencoba mengkaji proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan mekanisme penyelesaian pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Bintang Abadi Sempurnaberdasarkan Keputusan Nomor 171/Pdt. Sus/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Pendekatan dialogis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan melalui penelitian kepustakaan (Library Research), atau studi dokumen dengan menelaah dan mempelajari kaidah atau norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. pendekatan diteliti dan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung di lapangan, melalui observasi dan wawancara kepada informan terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.
PERLINDUNGAN KORBAN DARI DOSA BESAR PERGURUAN TINGGI Zulkipli Lubis, Fahmi; Duana, Rima
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4477

Abstract

Perlindungan korban terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi khusus diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada tanggal 10 Oktober 2024 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Perubahan ini berimplikasi terhadap pencegahan dan penanganan dosa besar perguruan tinggi. Identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian ini menganalisis bagaimana perlindungan korban dari dosa besar perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan setelah peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu perlindungan korban dari dosa besar perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pertamakali perguruan tinggi membentuk Pansel PPKS berdasarkan Pasal 23, Pansel PPKS membentuk Satgas PPKS, Satgas PPKS melaksanakan tugasnya melalui mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38, dan kategori kekerasan seksual yang dapat diproses oleh Satgas PPKS berdasarkan Pasal 5 ayat (2). Perlindungan korban dalam lingkup Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu terhadap laporan yang masuk setelah tanggal 10 Oktober 2024 baru dapat diproses setelah terlebih dahulu perguruan tinggi membentuk Satgas PPKPT serta mempersiapkan sarana dan prasarananya. Kategori kekerasan yang dapat diproses berdasarkan Pasal 7 Permendikbudristek ini.
- PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA : - Ramadani, M Ridho; Lidendra, Nopril Zaki; Widyatama, Fariq Fadhilla; Arief Rahman, Rendhy; Seftiniara, Intan Nurina
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4508

Abstract

Pendidikan Anti Korupsi tentu sangat efisien bilamana diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, khususnya generasi muda tidak hanya kalangan mahasiswa akan tetapi juga peserta didik pada jenjang SMA/Sederajat melalui mata pelajaran tersendiri. Sehingga ketika menjadi mahasiswa generasi muda terdidik ini mampu meimplementasi Pendidikan Anti Korupsi dengan menjadi kader untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan cara pencegahan melalui Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan korupsi, sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda.
PERAN BAWASLU KABUPATEN CIAMIS DALAM PENGAWASAN PEMILU MENUJU PENINGKATAN BUDAYA HUKUM DI MASYARAKAT Taopik Iskandar; Meisha Poetri Perdana
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4577

Abstract

Pemilu Indonesia pertamakali diselenggarakan tahun 1955, pada tahun tersebut terbangun kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat dan peserta pemilu, Perjalanan kepemiluan berikutnya mulai muncul krisis kepercayaan, banyak keberatan dan protes terhadap proses dan hasil pemilu berkaitan adanya kecurangan dan pelanggaran lainnya. Pada tahun 1982 mulai muncul dibutuhkannya suatu lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu untuk menghindari adanya kecurangan dan pelanggaran pemilu, akhirnya dibentuk suatu lembaga pengawasan pemilu untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan jenis penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dengan menggunakan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Pemilu tahun 2024 terdapat laporan dan temuan mengenai pelanggaran pemilu, sehinga menarik untuk dilakukan kajian mengenai bagai mana tugas dan fungsi serta peran Bawaslu kabupaten Ciamis dalam penyelenggaran pemilu 2024 untuk meningkatkan budaya hukum di masyarakat. Peran memiliki makna mengenai apa yang harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Bawaslu kabupaten Ciamis berperan dalam melakukan pengwasan dengan cara pencegahan dan penindakan, melalui program – program yang sudah direncanakan, sehingga harapan pengawasan yang dilakukan mempunyai dampak terhadap budaya hokum yang baik di masyarakat mengenai kepemiluan
KEPASTIAN PENETAPAN HARGA BIDANG TANAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG) Gugum Gumilar; Tetti Samosir
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4639

Abstract

Nilai harga jual beli tanah merupakan hasil dari kesepakatan para pihak sendiri (penjual-pembeli) yang diinformasikan kepada PPAT. Tujuan penelitian aspek hukum penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli dan kepastian hukum kewenangan validasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli. Penelitian ini, menggunakan metode normatif (kepustakaan) dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang aspek hukum penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepastian hukum kewenangan validasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli tidak terdapat aturan dan kebijakan yang mengatur.

Page 7 of 11 | Total Record : 108

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue