cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022" : 15 Documents clear
PENGUATAN ALAT BUKTI MELALUI SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN RACUN (ANALISIS PUTUSAN PN LHOKSUKON NOMOR: 216/PID.B/2019/PN LSK DAN 217/PID.B/2019/PN LSK) Andra Fanizha Mendrofa; Jamaluddin Jamaluddin; Budi Bahreisy
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7936

Abstract

Alat bukti dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun sangat minim dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lemah sehingga penyidik meminta bantuan teknis penyidikan dari Labfor Polri untuk mengungkap penyebab kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode scientific crime investigation yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun dan menganalisis putusan hakim terhadap penguatan alat bukti melalui scientific crime investigation dalam tindak pidana pembunuhan dengan racun (Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian (1) metode scientific crime investigation (SCI) yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan  tersebut, yaitu melalui pemeriksaan secara kimia forensik dengan menggunakan metode/alat pemeriksaan Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS); (2) metode SCI tersebut menghasilkan alat bukti lain yang menguatkan alat bukti keterangan saksi mahkota tunggal, yaitu alat bukti “keterangan ahli” dan “surat” yang merupakan konkretisasi dari metode SCI. Hakim menggunakan ketiga alat bukti tersebut dalam Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG Nor Solichin; Jamaluddin Jamaluddin; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7941

Abstract

Meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuh anak sesuai Pasal 105 KHI, tapi kenyataan empiris di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong memberikan hak asuh kepada ayah. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hakim memberikan hak asuh, eksekusi hak asuh anak dan perlindungan anak pasca perceraian. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. data primer diperoleh melalui wawancara. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memberikan hasuk kepada supaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Eksekusi hak asuh belum pernah dilakukan karena belum pernah ada masyarakat yang mohonkan ke Mahkamah. Perlindungan anak setelah putus perkawinan orangtua lebih terjamin dipelihara oleh ayah secara materil.
KEBERADAAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN QANUN ACEH Bakillani Bakillani; Mukhlis Mukhlis; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7932

Abstract

Salah satu proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik diharapkan merespon kebutuhan peraturan perundang-undangan  yang harus dibentuk dan dapat memperjelas tujuan suatu Qanun tersebut dibentuk dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, dalam kenyataannya keberadaan Naskah Akademik sering diabaikan dalam penyusunan Rancangan Qanun. Padahal salah satu upaya untuk mengantisipasi pembentukan Qanun yang asal jadi maka harusnya Naskah Akademik sangatlah diperlukan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 telah memberikan pengaturan yuridis terhadap kedudukan Naskah Akademik dalam Pembentukan Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan secara preskriptif (Prescriptive analysis). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh merupakan bukan suatu kewajiban mutlak yang harus disertai dalam setiap Rancangan Qanun Aceh. Walaupun fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh sangat besar karena Naskah Akademik adalah Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tertentu dalam suatu Rancangan Qanun Aceh. Disarankan agar kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun diperkuat melalui Qanun Aceh, Pemerintah Aceh dan DPRA agar memperhatikan Naskah Akademik yang dibuat sesuai dengan semestinya.
PERAN POLRI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR ACEH TIMUR) Musafirul Hadi; Malahayati Malahayati; Marlia Sastro
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7946

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Polisi terhadap penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dapat mengetahui tugas dan fungsi sehingga polisi berperan seperti apa, bila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta upaya dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Aceh Timur. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, bahwa peran Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan masih rendah, banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kepolisian Polres Aceh Timur yang tidak terselesaikan. Peran Polres Aceh Timur hanya mencakup cara preventif yaitu cara mencegah terjadinya pencurian, cara represif yaitu menindak tegas terhadap pelaku kejahatan. Hambatan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam sebuah kasus, lambatnya informasi, tidak ditemukannya barang bukti, dan kurangnya personel dalam Kepolisian. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui operasi rutin, operasi khusus, sistem buru sergap, dan gerilya kota
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI AKAN MENIKAHI KORBAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SYAMTALIRA ARON, ACEH UTARA Marzuki Marzuki
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7937

Abstract

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban. Pihak korban penipuan dan penggelapan melapor ke Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sedangkan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban, pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban dan                hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus dengan menelaah bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana     penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron adalah; faktor media sosial, ekonomi, adanya keinginan, perjudian dan faktor lingkungan. Polsek Syamtalira Aron dalam upaya pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban diantaranya; laporan polisi, penyelidikan, yang terdiri dari membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemeriksaan dari saksi korban, pemeriksaan dari saksi-saksi lain, pemeriksaan laporan dari barang bukti, pemeriksaan tersangka, penyidikan, yang terdiri dari membuat surat perintah penyidikan, pemanggilan saksi, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Syamtalira Aron dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah penegakan hukum masa pandemi, tersangka melawan petugas, alamat tersangka tidak jelas, keterangan tersangka yang membingungkan, hilangnya barang bukti serta kurangnya partisipasi masyarakat.
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA MALAYSIA MENURUT PASAL 126 HURUF C DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Teuku Putra Azis; Muhammad Hatta; Muhammad Nasir
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7942

Abstract

Tindak pidana pemalsuan dokumen keimigrasian yang dilakukan warga negara asing Malaysia masih terjadi meskipun ada ancamaan hukum yang tegas. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan kejahatan pemalsuan, bentuk kejahatan pemalsuan dan penegakan hukum pemalsuan dokumen keimigrasian. Jenis penelitian digunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan petugas keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemalsuan dokumen keimgrasian diatur dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127. Bentuk kejahatan keimigrasian yang dilakukan adalah pemalsuan passport sehingga pelaku dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 1.000.000. Upaya petugas keimigrasian adalah penegakan hukum karena melanggar kejahatan pemalsuan passport.
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM Sirya Iqbal; Hamdani Hamdani; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7938

Abstract

Kajian ini membahas tentang Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam. Perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi nyawa manusia secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), danhukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbandingan dari KUHP dan Hukum Islam, dimana hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban, pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman qishas dan diyat, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti- bukti yang telah ada. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (dolus) dan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dan Hukum Islam yang hukumannya adalah qisas atau diyat. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (culpa) berdasarkan Pasal 359 KUHP dan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah diyat dan kafarat.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Zulkifli Zulkifli; Marlia Sastro
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia, faktor penyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum di Indonesia, dasar pertimbangan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah ialah lemahnya sistem perundang-undangan dan lemahnya sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dengan pemberian sanksi kepada pelaku korporasi berdasarkan undang undang dan sosialisasi terhadap kerusakan hutan. Rekomendasi: diharapkan kepada penegak hukum dapat menggunakan pendekatan baru dalam penanganan pembalakan liar di Kabupaten Aceh Tengah, tidak hanya menerapkan perbuatan tindak pidana, tetapi juga memaksimalkan seluruh potensi yang ada sehingga meminimalisir  kegagalan dalam penegakan hukum, dilakukannya revisi terhadap Undang-undang kehutanan yang ada terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap korporasi, dan pemberian, perbaikan sarana dan prasarana bagi penegak hukum serta anggaran yang cukup dikarenakan pembuktian, pemeriksaan tindak pidana kehutanan tidak mudah.
PENERAPAN HUKUM RESPONSIF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Dian Rizki; Elidar Sari; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7934

Abstract

Kepastian hukum diperlukan strategi dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat, hukum yang demikian adalah hukum yang berkarakter esponsive. Namun, persoalan tentang kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum esponsive dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, serta untuk mengetahui banyak undang-undang yang diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis esponsiv, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan perkembangan pemikiran konsep-konsep hukum dari pakar-pakar hukum, untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya, dengan sistem hukumnya yang  karakter khas. Terkait banyaknya undang-undang di Indonesia yang diajukan Konstitusional Review, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh Undang-Undang di Indonesia yang tidak esponsive. Dijadikannya UU KPK sebagai salah satu contoh Undang-Undang yang tidak esponsive, karena pembahasan perubahan kedua UU KPK tidak dilakukan secara partisipatif. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk beralih kepada konsep hukum responsif.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN BERDASARKAN HUKUM ADAT LAOT DI KECAMATAN SEUNEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA Sofyan Sofyan; Sulaiman Sulaiman; Manfarisyah Manfarisyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7939

Abstract

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Panglima Laut memiliki kewenangan yaitu bidang pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan di laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut. Panglima Laot adalah suatu lembaga yang memimpin adat istiadat, kebisaaan-kebisaaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa antar nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyelesaian sengketa antara nelayan berdasarkan hukum adat laut melalui peradilan adat laut dilaksanakan secara tertutup di balai nelayan setempat dengan musyawarah dan semangat kekeluargaan masih relevan dilaksanakan demi menjaga kearifan lokal, namun belum terdokumentasi dengan baik

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue