cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021" : 20 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ARUK, WILAYAH PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA, KABUPATEN SAMBAS Netti Mayasari E1011141077 Lingga; Rusdiono Rusdiono; Ida Rochmawati
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, kabupaten sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian ini mengunakan teori dari Parasuraman, Zeithmal, dan Berry yang mengatakan ada lima indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan (dalam Tjiptono,2017: 158-159)yang terdiri dari : 1) Reliability,ditunjukkan dari ketepatan petugas dalam menyampaikan informasi belum cukup baik serta petugas tidak cukup detail menjelaskan setiap prosedur. 2)Responsiveness,dilihat dari tanggapan terhadap pelintas belum cukup baik disebabkan karena kurangnya jumlah petugas sehingga berdampak lambatnya pelayanan. 3)Assurance, kualitas pelayanan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keramahan petugas masih kurang dalam memberikan pelayanan. 4) Empathy, rasa peduli untuk memberikan perhatian yang berbeda beda kepada pelintas terhadap kebutuhan yang sedang membutukan pelayanan. 5)Tangibles,kondisi fisik dan sumber daya manusia belum maksimal dengan hal hal yang terlihat dalam pelayanan seperti kerapian, kebersihan fasilitas, dan penampilan petugas. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini yaitu dalam indikator Reliability perlunya memberikan pelatihan yang berkualitas kepada setiap petugas. Dalam indikator Responsiveness, sikap saling membantu dan saling mengisi bagian yang kosong tanpa melalaikan tugas utamanya. Dalam indikator Assurance, dengan cara mengupayakan pelayanan yang tidak memberatkan pelintas dan mudah dipahami. Dalam indikator Empathy, miningkatkan hubungan dan menjalin komunikasi yang bagi serta mengetahui kebutuhan pelintas. Dalam indikator Tangibles, meningkatkan penyediaan fasilitas fisik, perlunya memperhatikan ketersediaan ruang tunggu serta perlu adanya penambahan petugas dan perubahan sistem pemeriksaan yang lebih modern.  Kata kunci : Kualitas Pelayanan Publik, Perbatasan Indonesia Malaysia.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOAAN KEUANGAN DESA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi pada Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu) Devi E1013161008 Elisa; Sri Maryuni; Joko Triyono
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Daam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Masalah dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang belum memahami penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, dan adanya keterlambatan waktu pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III (dalam Subarsono 2005) yang terdiri dari : 1) Komunikasi, transmisi dan kejelasan informasi dalam penyampaian laporan keuangan desa belum berjalan secara optimal. 2) Sumber Daya, aparatur desa masih rendah sebab dari 7 orang aparatur desa hanya 1 orang saja yang berpendidikan S1, sedangkan yang lainnya hanya tamatan SMA dan SMP. Serta sarana dan prasarananya kurang memadai. 3) Disposisi, aparatur desa Sira Jaya telah menunjukan sikap dan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya; 4) Struktur Birokrasi, prosedur-prosedur kerja antara aparatur-aparatur desa dalam pembagian tugas belum sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah diharapkan bagi pemerintah atasan harus meningkatkan pelatihan dan pengarahan kepada pemerintah desa, aparatur desa harus aktif dan bertanggung jawab baik itu dalam pengelolaan dan penyelenggaran pemerintah desa. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan  Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIANWEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANANPENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA E1012141023 Wismoyo Ardy; Ira Patriani; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2825

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 Tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif.Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasinya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Komunikasi:kesimpulannya adalah proses komunikasi sosialisasi implementasi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 di Kecamatan Sungai Raya telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di kecamatan Sungai Raya dalam hal mengurus SIUP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan.2) Sumber Daya: kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.3) Disposisi: kesimpulannya adalah sikap implementor, yaitu staf pelayanan dikantor Kecamatan Sungai Raya dalam memberikan pelayanan sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada. 4) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam hal ini menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab. Saran untuk kedepannya agar adanya penambahan jumlah pegawai dalam melakukan penerbitan SIUP, dan pegawai pemerintah Kantor Camat Sungai Raya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis dengan harapan terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat .
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH I SAMSAT SIANTAN E1012161014 Cornelus; Yulius Yohanes,; Aliyah Nur’aini Hanum
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran wajib pajak  terhadappeningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara parsial.  Fenomena yangterjadi dalam penelitian ini adalah meningkatnya kendaraan bermotor setiap tahunnyaapakah diikuti dengan meningkat juga penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil daripenelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak  berpengaruh secara parsialterhadap peningkatan pembayaran pajak kendaraan  bermotor dengan nilai t hitung =1,576 dan signifikan = 0,119. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitumetode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:15), “Metodekuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yangdiangkakan.”. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untukmendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, validitas dan reabilitas, normalitas  danheterokedastisitas dan analisis regresi sederhana.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA E1011151146 Resti Riyani; Dedi Kusnadi; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2827

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang pencepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Edward III (dalam Winarno (2016 : 156) ada empat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan adalah variabel yaitu, Komnikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokras. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam Implemntasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Komunikasi kepada masyarakat masih kurang jelas yang diberikan oleh pihak kantor BPN kepada masyarakat masih menggalami miss komunikasi, Sumber Daya pelaksana terkait program PTSL belum optimal staf (operator pelaksana) masih kurang dalam implementasi, serta kewenangan dan fasilitas, disposisi tidak terdapat kendala apapun, Birokrasi tentang persyaratan-persyaratan untuk memdapatkan program PTSL masih kurang jelas lebih harus meningkatkan komunikasi dalam sosialisasi sehingga tidak terjadi miss komunikasi. Pihak kantor harus lebih meningkatkan lagi dalam hal Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi.
penempatan pegawai di kantor dinas pemuda,olahraga dan pariwisata kabupaten bengkayang E.1012161042 Elisabet Sumar; Isdairi Isdairi; Dewi Utami
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penempatan aparatur sipil negara pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang. Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang penempatan aparatur sipil negara yang belum sesuai berdasarkan prinsip the right man on the right place (orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Yuniarsih dan Suwatno (2013, 117-118) yang terdiri dari: 1) Pendidikan adalah salah satu aspek yang seringkali dilihat atau dinilai pada saat pimpinan akan melakukan penempatan seorang pegawai, tinggi rendahnya pendidikan dapat menentukan kedudukan seorang pegawai dalam organisasi. 2) Pengetahuan kerja adalah informasi atau ilmu yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang pegawai dibidang tertentu, untuk menempatkan seorang pegawai sangat mempertimbangkan aspek pengetahuan ini dalam memberikan pertimbangan tugas, tanggungjawab dan jabatan yang akan ditempati 3) Keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik dalam berupa pikiran ataupun perbuatan dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu 4) Pengalaman kerja diperoleh dengan melewati masa kerja yang telah dilalui disuatu tempat kerja, pengalaman seorang tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adapun saran dari penelitian ini adalah supaya dalam penempatan aparatur sipil negara perlu adanya pelatihan tambahan dan penyesuaian dengan karakteritik yang dimiliki oleh pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksanakan dengan baik.
IMPLEMENTATING THE SANGGAU REGENCY REGIONAL REGULATION POLICY NO 5 OF 2013 ON THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION E1011161012 Dhenie Yelsie; Zulkarnaen Zulkarnaen; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2829

Abstract

This study aims to describe the process of implementing the Sanggau Regency Regional RegulationPolicy No. 5 of 2013 on the Implementation of Child Protection. This study used a qualitativeresearch approach. The research location was in the Department of Social Affairs, Women'sEmpowerment, Child Protection and Family Planning of Sanggau Regency. The researcher used thetheory of Jones, Charles O (Agustino, 2017:154) which explains three indicators of programimplementation or policy implementation and there are three kinds of activities that need to beconsidered carefully. The three implementation indicators consist of: 1) Organization, it can beconcluded that in order to facilitate the implementation of child protection policies and gather allOPDs in protecting and realizing children's rights and making Sanggau Regency a Child FriendlyCity; 2) Interpretation, it can be concluded that the Implementor at the Office of Social Affairs,Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning has understood the objectives of thechild protection policy well; 3) Application,
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Pelabuhan Kijing Kabupaten Mempawah E1011161154 Jumratul Aswa; Azrita Mardhalena; Rasidar Rasidar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi masyarakat dengan pemerintahan desa dengan PT Pelindo dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Permasalahan penelitian ini adalah terdapat sebagian masyarakat tidak menghadiri rapat maupun diskusi dalam musyawarah pengambilan keputusan dan terdapat beberapa masyarakat menolak pembebasan lahan pada proses pembangunan Pelabuhan Kijing di Desa Sungai Kunyit Laut Kabupaten Mempawah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Adapun teori yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-62) ada empat (4) bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu: 1) Kehadiran dalam rapat, dinyatakan rendah yang dipengaruhi oleh waktu rapat yang bersamaan dengan waktu bekerja bagi masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat terkait informasi rapat. 2) Diskusi, masyarakat masih mempertahankan hak mereka dan hanya sebagian dan hanya sebagian dari masyarakat hadir.
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU E1011161074 Cici Parlina; Sri Maryuni; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2821

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja danlingkungan kerja terhadap disiplin kerja pegawai Kantor Kecamatan Jongkong KabupatenKapuas Hulu. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kurangnya disiplin kerja pegawaidi Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian kuantitatif yang dilakukan dengan uji statistik korelasi ganda, analisis regresiberganda, dan determinasi (R Square). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teoridari Tohardi (2002, 397) antara lain punishment and reward (hukum dan penghargaan), sikapadil dan tegas, motivasi, keteladanan pimpinan, lingkungan yang kondusif, dan ergonomis(lingkungan fisik yang aman dan nyaman). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapatkoefisien korelasi (R) antara motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerjapegawai adalah sebesar 0,571 dengan arah hubungan positif dan menunjukkan hubungan yangsedang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG E1012161128 Wenny Farida Purba; Sukamto Sukamto; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisfaktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal. Masalah dalam penelitian ini adalah Kebiasaan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan disamping biayanya murah dan menghemat tenaga juga tidak memakan waktu terlalu lama, dan ketersediaan sumber daya manusia yang masih minim dan alat pemadam yang belum memadai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalahAda variabel yang mempengaruhi kinerja Implementasi kebijakan, menurut Van Metter dan Van Horndalam Tachjan, (2008:39) yaitu 1) Standar dan Sasaran Kebijakanbelum efektif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan  disebabkan karena kebiasaan menggunakan cara membakar dalam membuka lahan baik yang dilakukan pihak petani dan perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik. 2) Sumber Daya. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang ketersediaan sumber daya yang dimiliki masih belum mencukupi dan memadai baik dari sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia, jumlah anggota untuk di Kabupaten Sintang 60 orang yang terbagi ke dalam empat (4) regu masing-masing beranggotakan 15 orang. Sumber daya dana juga masih belum mencukupi dan kerap mengalami kekurangan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan dari sumber daya sarana prasarana juga masih minim.3) Sikap Pelaksana (Disposisi) terkait implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang baik. 

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue