PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMATSEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ]]>
<![CDATA[Agita Carilon Sembiring]]>;
<![CDATA[Ira Patriani Ira Patriani]]>;
<![CDATA[Indah Sulisdiani Indah Sulisdiani]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2960
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor faktor yang menyebabkan belum berhasilnya Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan dalam pelaksanaan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekadau Hilir belum terealisasi dengan maksimal. Faktor yang menyebabkan belum teralisasinya kebijakan standar pelayanan dalam pelaksanaan tersebut adalah karena kurangnya informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Sekadau Hilir. Selain itu kurang tanggapnya sumber daya manusia yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan yang ada serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan yang belum memadai. Adapun saran bagi Kantor Camat Sekadau Hilir terkait pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) agar dapat mengadakan evaluasi rutin yang membahas perkembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Kata kunci:Implementasi, Kebijakan, Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Yuliansyah Syahputra Widodo]]>;
<![CDATA[Pudjianto Pudjianto]]>;
<![CDATA[Dhidik Apriyanto]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2953
<![CDATA[Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pontianak juga faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya gelandangan dan pengemis di kota pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Edward III (dalam Winarno, 2014:177) yang terdapat 4 aktivitas yang mempengaruhi yaitu: 1) Komunikasi, kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pontianak belum berjalan dengan baik, karena sasaran (gelandangan dan pengemis) masih banyak di wilayah kota pontianak. 2) Sumber daya, dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang untuk mengatasi pengrazian dan pembinaan. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 32 orang dari Dinas Sosial padahal kebijakan ini di terapkan di seluruh Kota Pontianak yang memiliki 6 kecamatan dan 29 kelurahan. 3)Struktur birokrasi, dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah jelas berdasarkan peraturan tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. 4) Disposisi/Sikap, atau kecendrungan gelandangan dan pengemis pelaku dalam menyadari masih sedikit mengetahui tentang adanya peraturan ketertiban umum. Lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembinaan]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKASI PADA KINERJA GURU DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR ]]>
<![CDATA[Wini Nopitasari]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Aliyah Nuraini Hanum]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2948
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses evaluasi kebijakan program sertifikasi terhadap kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kecamatan MempawahTimur. Judul ini dipilih berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan evalusi kebijakan program sertifikasi terhadap kinerja guru baik itu dalam perencanaan proses program belajar dan pelaksanakan proses belajar mengajar yang berdampak terhadap kinerja guru yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Dunn (2003: 608) yang terdiri dari beberapa indikator yaitu; 1). Efektivitas Kebijakan dan 2). Ketepatan Program. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan program sertifikasi terhadap kinerja guru di Madarsah Aliyah Negeri 1 sudah berjalan dengan baik diantaranya yaitu, motivasi mengajar guru meningkat, guru lebih variatif dan kreatif dalam metode mengajar, meningkatkan kesejahteraan guru, peningkatan kinerja guru. Adapun kendala yang dialami diantaranya Kendala evaluasi sertifikasi guna meningkatan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1, sarana prasarana madrasah yang masih terbatas, dan keaktifan siswa kurang. Dampak evaluasi program sertifikasi pada kinerja guru yang belum tersertifikasi kurang jam mengajar.Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kinerja Guru, Sertifikasi]]>
<![CDATA[PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[Agnes MonikaMERRY DEORNAY1 Merry Deornay]]>;
<![CDATA[Joko Triyono]]>;
<![CDATA[Hairil Anwar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2962
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab kualitas pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu yang belum optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori SERVQUAL dari Parasuraman, Mary dan Zeithalm (dalam Pasolong, 2019:135) sebagai indikator untuk meneliti pelayanan kesehatan di Puskesmas Empanang, yakni (1) Bukti Langsung (Tangibles), fasilitas pendukung yang belum disediakan dan kurangnya tenaga medis, (2) Kehandalan (Realibility), sudah merasa cukup puas dengaan pelayanan yang diberikan, (3) Daya Tanggap (Responsiveness), masyarakat belum cukup merasa puas dengan daya tanggap petugas, (4) Jaminan (Assurance), pelayanan kesehatan masih belum dijangkau dengan mudah dan keamanan yang masih belum menjamin, dan (5) Empati (Emphaty), masih terdapat petugas yang masih acuh dengan keluhaan masyarakat. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan puskesmas dapat menyempurnakan kualitas pelayanan dengan menggenapi peraturan yang berlaku seperti dengan menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter umum. Selain itu, selalu memberikan sikap yang ramah kepada masyarakat serta selalu menjamin kepercayaan masyarakat dengan memiliki daya tanggap yang tinggi.Kata kunci: Kualitas Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, SERVQUAL]]>
<![CDATA[TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGGERAKKAN SEPULUH PROGRAM PKK DI DESA META BERSATU KECAMATAN SAYAN ]]>
<![CDATA[Yuni Fransiska]]>;
<![CDATA[Ida Rochmawati]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2954
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Sepuluh Program PKK di Desa Meta Bersatu Kecamatan Sayan. Permasalahan belum adanya pembangunan rumah posyandu dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong dalam pembangunan rumah posyandu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Tipe Kepemimpinan menurut Kartono (2016: 80-86) yang terdiri dari : 1) Tipe Karismatis, hasilnya adalah Kepala Desa sudah menjalankan Tipe Karismatis dalam menggerakkan sepuluh program PKK di Desa Meta Bersatu, karena Kepala Desa dapat memberikan inspirasi dan memotivasi masyarakat untuk dapat berkomitmen terhadap tujuan dan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya memiliki kemampuan luar biasa serta membawa perubahan yang lebih baik. 2) Tipe Administratif, hasilnya adalah Kepala Desa belum sepenuhnya menjalankan Tipe Administratif dalam menggerakkan program PKK di Desa Meta Bersatu, karena Kepala Desa belum bisa menjalankan tugas-tugas administratif seperti melakukan perekapan data, mengelola dokumen, menjalankan serta menggunakan komputer dengan baik. 3) Tipe Demokratis, hasilnya adalah Kepala Desa sudah berupaya untuk menjalankan Tipe Demokratis dalam menggerakkan sepuluh program PKK di Desa Meta Bersatu, karena kepala desa dalam melaksanakan tugas serta menjalankan program dan dalam penggambilan keputusan mau mendengarkan nasehat serta saran dari masyarakat dan juga dalam menjalankan setiap program Kepala Desa melibatkan semua perangkat desa dalam pengambilan keputusan serta mempercayai setiap anggota untuk bisa menggurus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kata Kunci: Kepala Desa, PKK, Tipe Kepemimpinan]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[Wiwik Wahyuni]]>;
<![CDATA[Martoyo Martoyo]]>;
<![CDATA[Abdul Rahim]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2949
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis pendekatan kepemimpinan camat dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pemerintah Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Camat Ledo selaku pimpinan belum sepenuhnya memberikan perhatian kepada bawahan, terutama dalam pemberian motivasi yang seimbang, (2) Camat belum menunjukkan konsiderasi yang tinggi, di dalam menciptakan suasana saling percaya dan suasana saling menghargai dan memikirkan kesejahteraan bawahan dan (3) Camat dalam rangka menumbuhkan peran serta bawahan untuk pengambilan keputusan, belum terwujud sebagaimana diharapkan, karena Camat sukar menerima ide dari bawahan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah camat perlu dengan serius memberikan perhatian terhadap peningkatkan kebutuhan terhadap bawahan, dengan cara mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan dengan menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan, menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kondisi kerja yang aman, memberikan imbalan yang seimbang dan menindak dengan tegas bagi para pegawai yang melanggar peraturan dan melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja yang dicapai bawahan.Kata Kunci: Kepemimpinan, Camat, Meningkatkan, Kinerja Organisasi.]]>
<![CDATA[PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DI DESA NANGA SAMBUS KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[Utin Haryati]]>;
<![CDATA[Rusdiono Rusdiono]]>;
<![CDATA[Arifin Arifin]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2944
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan kepala desa di Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta untuk menganalisis hubungan antara kepemimpinan kepala desa terhadap meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran kepemimpinan yang terdiri dari katalisator, fasilitator, pemecah masalah, penghubung sumber dan komunikator nilai rata-rata tanggarapan responden secara keselurahan masuk kategori penilaian cukup baik oleh para responden. Sedangkan berdasarkan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang terdiri dari partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partispasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi nilai rata- rata tanggarapan responden secara keselurahan masuk kategori penilaian kurang baik. Saran penelitian ini agar kepala desa harus merangkul semua komponen masyarakat didesanya, sehingga mereka dilibatkan dalam pembangunan desa, membina hubungan sosial yang lebih baik dan intens dengan menerapkan sikap persaudaraan atau kemanusiaan yang lebih tinggi serta terus melakukan koordinasi yang intens lagi lewat aparatur desa kepada para tetua desa serta masyarakat desa. Kepala perlu memotivasi menggerakkan dan meyakinkan masyarakat terhadap perlunya partisipasi aktif dalam pembangunan melalui perbuatan baik, rasa kepedulian yang tinggi dan sikap terpuji dan pendekatan persuasif kepada masyarakat desa.Kata Kunci : Kepemimpinan, Partisipasi, Pembangunan. ]]>
<![CDATA[STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENERBITKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN MEMPAWAH ]]>
<![CDATA[Agustini Agustini]]>;
<![CDATA[Rusdiono Rusdiono]]>;
<![CDATA[Joko Triyono Joko Triyono]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2963
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif strategi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mempawah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kepemilikan KIA di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan teori Bryson (2016:142-145) yaitu penilaian lingkungan internal dan eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi internal di Disdukcapil Kabupaten Mempawah, yaitu: 1) SDM yang dimiliki belum mencukupi untuk menunjang tugas-tugas yang ada; 2) Terbatasnya jumlah anggaran; 3) Minimnya informasi tentang KIA di kalangan masyarakat serta sosialisasi yang belum optimal; 4) Prasarana yang dimiliki sudah memadai namun sarana pembuatan KIA masih kurang; 5) Strategi Disdukcapil Kabupaten Mempawah secara umum maupun strategi khusus untuk program KIA sudah ada namun belum maksimal pelaksaaannya sehingga cakupan KIA di Kabupaten Mempawah masih rendah. Adapun dari sisi eksternal, yaitu: 1) Belum terdapat Peraturan Daerah tentang Kartu Identitas Anak; 2) Kondisi ekonomi masyarakat dan beberapa daerah yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh; 3) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat namun belum maksimalnya pemanfaatan media sosial serta belum memiliki website resmi; 4) Kurangya pemahaman masyarakat terkait KIA karena minimnya informasi tentang KIA serta partisipasi masyarakat untuk mengurus KIA berkurang karena adanya pandemi Covid-19; 5) Kerja sama yang dilakukan dengan instansi pemerintah maupun swasta belum optimal.Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak (KIA), Strategi]]>
<![CDATA[PELAYANAN SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA (SPTU) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PASAR FLAMBOYAN PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Yunita Sari]]>;
<![CDATA[Ngusmanto Ngusmanto]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2955
<![CDATA[Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses pelayanan permohonan SPTU yang diberikan petugas kepada masyarakat. Judul Skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan bahwa Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Flamboyan Pontianak masih rendah, tidak patuhnya pedagang terhadap peraturan, tidak tertibnya para pedagang dalam berjualan pada tempatnya, kurangnya lokasi perparkiran dan lingkungan tidak bersih dan rapi serta sulitnya menegakkan aturan terhadap para pedagang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis kualitatif, dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi di dalam pengumpulan data. Adapun yang menjadi subjek yaitu bagian kepala bidang pembinaan pasar, KUPTD unit pasar tradisonal flamboyan, masyarakat atau pedagang yang belum memiliki SPTU (Surat Penunjukan Tempat Usaha). Adapun konsep yang digunakan yaitu efisiensi, kemudahan dan keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan surat penunjukan tempat usaha (SPTU) pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pasar flamboyan Pontianak yakni peningkatan kualitas petugas meningkatkan komunikasi dan sikap pelaksana yang positif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka kedepannya penerapan prosedur pelayanan dalam pembuatan surat penunjukan tempat usaha (SPTU) pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pasar flamboyan Pontianak dapat berjalan secara efektif dan efisien.Kata Kunci : Efektifitas, Kualitas, Pelayanan]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA ANJUNGAN DALAM KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH ]]>
<![CDATA[YEREMIAS YEREMIAS]]>;
<![CDATA[Martoyo Martoyo]]>;
<![CDATA[Kartika Ningtias]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v11i2.2950
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.006 di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekstriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Yadav dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019:82-84), yang mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu : 1) Perencanaan dan pengambilan keputusan, kesimpulannya adalah masyarakat berpartisipasi dalam tahap merencanakan dan mengambil keputusan pembangunan di wilayahnya; 2) Pelaksanaan kegiatan, kesimpulannya adalah masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; 3) Pemantauan dan evaluasi, kesimpulannya adalah masyarakat melakukan pemantauan terhadap hasil pembangunan tetapi belum berperan aktif dalam proses evaluasi; serta 4) Pemanfaatan hasil pembangunan, kesimpulannya adalah masyarakat memanfaatkan hasil pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kembali memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan, terkhusus tahap evaluasi, agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Fisik, Pembangunan Desa.]]>
