Muqaranah
Muqaranah adalah jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan ISSN 2809-3658 dan E-ISSN 2809-4832. Muqaranah terbit dua kali dalam setahun yaitu pada Juni dan Desember. Jurnal ini menerbitkan konsep dan makalah penelitian terkini tentang perbandingan mazhab dan hukum. Muqaranah adalah jurnal yang menerbitkan artikel-artikel yang berkaitan dengan perbandingan-perbandingan mazhab maupun hukum, seperti: perbandingan mazhab maupun hukum dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam, hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, hukum keluarga Islam.
Articles
62 Documents
<![CDATA[Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab ]]>
<![CDATA[Hidayat, Rahmat]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 7 No 2 (2023): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muqaranah.v7i2.20046
<![CDATA[This article explained the differences of scholarly opinion regarding the ownership of waqf objects and their legal consequences. Where the object that has been entrusted is disputed by the scholars of the madhab its ownership status, it is still in the hands of the wakif or has moved to another party. The research method used library research and normative legal research with data collected from sunny school jurisprudence books and related books and articles. The data were analyzed comparatively. The results showed that Hanafi and Maliki scholars argued that the waqf object still belonged to the wakif, but the difference was if Hanafiyah allowed the wakif to withdraw the object that had been waqf, while Malikiyah did not allow it until the waqf period expired. Shafi'iyah and Hanabilah scholars argue that the object of waqf has come out of the ownership of the wakif to belong to Allah. The legal implication is that scholars differ in opinion about the istibdal waqf as a continuation of their differences in determining the owner of the waqf object. In addition, they also differ on term endowments, which of the four sunny schools, only Malikiyah allows it. Keywords: Istibdal; Possession; Scholars of the madhab; Waqf.]]>
<![CDATA[Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis Maqāṣid Syarīʻah ʻAbd Allāh ibn Bayyah ]]>
<![CDATA[Aini, Qurrotul]]>;
<![CDATA[Ludfi, Ludfi]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 7 No 2 (2023): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muqaranah.v7i2.20722
<![CDATA[This research wants to describe and analyze the provisions on the same minimum age for marriage in UU/16/2019 in terms of the maqāṣid syarīʻah ʻAbd Allāh ibn Bayyah, one of the contemporary and famous ulama, especially in Europe, with his ijtihad method which relies on reality jurisprudence. The discussion concentrates on the maṣlaḥah aspects of these provisions and exploring the concept of maqāṣid syarīʻah ʻAbd Allāh ibn Bayyah and its relevance to these provisions. This research is a type of library research using a content analysis approach. The data collection technique is in the form of documentation which consists of three steps: data inventory, data classification and data evaluation which was analyzed descriptively. The results of the research show: first, philosophically and sociologically the provisions on the same minimum age for marriage in UU/16/2019 have met the maṣlaḥah benchmarks in the aspects of ḥifẓ an-nafs and ḥifẓ an-nasl which are at the ḍarūriyah level. Second, Ibn Bayyah's concept of maqāṣid syarī'ah is a form of revitalization of maqāṣid syarī'ah side by side with uṣūl fiqh in an integrative manner through exploring law that works systemically by emphasizing the integration of three legal aspects: an-nuṣūṣ asy-syarī'ah (texts religious); al-wāqi' (social reality); and maqāṣid (spirit of law), thus placing Ibn Bayyah's concept of maqāṣid sharī'ah based on reality fiqh which combines the laws of Islamic shari'ah and the demands of the times. In Ibn Bayyah's perspective, the provisions on equal minimum marriage age limits in UU/16/2019 have fulfilled the maqāṣid syarī'ah element by avoiding mafāsid (difficulties) through an-Naẓar ila al-Ma'ālat (paying attention to future consequences) in the context of family law in the aspect of caring for the soul and offspring is at the ḍarūriyah level which stands firmly based on the principle of public benefit which covers all levels of society.]]>
<![CDATA[Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Posistif ]]>
<![CDATA[Jayusman, Jayusman]]>;
<![CDATA[Jayusman]]>;
<![CDATA[Shafra]]>;
<![CDATA[Miti Yarmunida]]>;
<![CDATA[Nurfatati]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 8 No 1 (2024): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/bx3zsw58
<![CDATA[Dowry is a condition of marriage. However, the shape and size are not specified. Anything of value can be used as a dowry. The tradition of the people of Tanjung Senang sub-district is that the dowry is in the form of gold. The problem of this research is: what is the perspective of Islamic law on the practice of dowry in the form of gold in the Tanjung Senang sub-district community? After collecting data in the form of interviews and analyzing it, this research concludes that: The tradition of dowry in the form of gold is inherent and brings benefits to the people of Tanjung Senang District, and is in line with Islamic law and Positive Law in Indonesia. The dowry value is related to the education, profession, and social status of the future wife and husband, and the family discussions between both parties. There is a wedding dowry in the form of gold alone or added with other items. This tradition is in line with and accommodated by Islamic law and positive law in Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERMENLU NOMOR 3 TAHUN 2019 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN TIMNAS ISRAEL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sutrisno Hadi]]>;
<![CDATA[Hadi, Sutrisno]]>;
<![CDATA[M. Bayu Wahyuadi]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 8 No 1 (2024): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/yvpmye56
<![CDATA[Penolakan timnas Israel bertanding di Indonesia oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari Politisi hingga Organisasi Masyarakat dalam ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023 menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif melalui kajian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 sudah tepat, karena penolakan tersebut sebagai bentuk menjalankan amanat konstitusi negara yang tercantum dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 dan selaras dengan Bab X Permenlu Nomor 3 Tahun 2019. Kedua, tinjauan Hukum Islam juga sudah tepat, karena penolakan tersebut sejalan dengan aspek operasional dan asas Hukum Internasional dalam Islam; penolakan tersebut sebagai bentuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dan selaras dengan dua kaidah ushul fiqih; serta penolakan tersebut selaras dengan salah satu unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam maqashid syari’ah. Ketiga, adapun perbandingannya adalah persamaan dari kedua tinjauan sama-sama menjadikan konstitusi negara yang mengedepankan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan sebagai landasan utama penolakan. Untuk perbedaannya, tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 menjadikan Bab X Permenlu sebagai dalil tambahan penolakan, sedangkan tinjauan Hukum Islam menjadikan Al-Qur’an, Hadis, Kaidah Ushul Fiqih, Mashlahah serta Maqashid Syari’ah sebagai dalil tambahannya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NO 31/PID.B/2018/PN. PAL) ]]>
<![CDATA[Erniwati]]>;
<![CDATA[Syaiful Aziz]]>;
<![CDATA[Selvia Yulinda]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 8 No 1 (2024): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/s63mrp27
<![CDATA[Pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dikarenakan rasa takut terhadap ayah pelaku yang tidak ingin mempunyai cucu dari suami pelaku, bersamaan dengan kondisi ibu pelaku yang sedang sakit, mengakibatkan pembunuhan tersebut terjadi. Penulis ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang putusan Hakim terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya serta bagaimana persamaan dan perbedaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari data sekunder (library research) berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa menurut hukum pidana positif dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan) dari Pasal 341 KUHP dari hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun, sedangkan hukum pidana Islam karena syarat qishash gugur karena terhalangnya nasab maka, orang tua tidak dijatuhi qishash diganti tak’zir berupa cambuk atau penjara sebagai hukuman setimpal terhadap orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya.]]>
<![CDATA[Tradisi Sandingan Menjelang Bulan Puasa Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Yuliyati, Dewi]]>;
<![CDATA[Muhammad Torik]]>;
<![CDATA[Bitoh Purnomo]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 8 No 1 (2024): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/0p250164
<![CDATA[Tradisi Sandingan menjelang bulan puasa adalah sebagai bentuk rasa syukur atas datangnya bulan ramadhan dan rasa kasih sayang serta berdoa untuk kerabat yang sudah meninggal, dengan cara menyiapkan sesajen dan membacakan surah Yasin berserta Tahlil. Masyarakat Desa Wana Mukti Percaya bahwa roh orang meninggal tidak serta merta hilang dari dunia. Untuk itu peneliti ingin mengetahui hukum-hukum tradisi Sandingan menjelang bulan puasa menurut hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi Sandingan menjelang bulan puasa yang ada di Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yang membahas tentang tradisi Sandingan menjelang bulan puasa menurut hukum adat dan hukum Islam. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber primer yang diperoleh dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan penduduk setempat, data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Menurut hukum adat dan hukum Islam bahwa tradisi Sandingan menjelang bulan puasa ini mubah, karena sebagai bentuk rasa syukur atas datangnya bulan Ramadhan dan rasa kasih sayang serta berdoa untuk kerabat yang sudah meninggal, tetapi menurut hukum Islam ada yang tidak sesuai yaitu seperti menyia-nyiakan makanan atau tabzir.]]>
<![CDATA[Hukum Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Nasab Perspektif Yusuf Al Qardhawi Dengan Fatwa MUI ]]>
<![CDATA[Khilliatus Saniyah Putri Rohman]]>;
<![CDATA[Umi Zahrotul Latifah]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 8 No 1 (2024): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/gtfr4629
<![CDATA[Donor ASI telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks kebijakan kesehatan dan agama. Dalam konteks ini, penelitian ini mengulas hukum donor ASI dan implikasinya terhadap status nasab menurut perspektif Yusuf al-Qaradawi dan fatwa MUI. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam konteks Islam moderat dan pemahaman fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini menggali argumen-argumen hukum dan teologis yang melatarbelakangi pendapat kedua pihak, serta mengeksplorasi implikasi praktisnya terhadap status nasab anak yang diperoleh melalui donor ASI. Dengan merujuk pada sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perspektif Islam terhadap donor ASI dan mengilustrasikan relevansinya dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam membuka wawasan serta memberikan pandangan yang komprehensif dalam memahami isu yang relevan dengan kesehatan dan agama dalam masyarakat modern. ]]>
<![CDATA[Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen Jalanan Di Kabupaten Madiun dalam Tinjauan Viktimologi dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Nabilla, Eva]]>;
<![CDATA[Musyafa'ah, Nur Lailatul]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 8 No 2 (2024): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/rbqke841
<![CDATA[The crime of child exploitation as street buskers causes victims. Child buskers are widely spread in various cities, including in Madiun Regency. This study aims to explain and analyze the victims of child exploitation as street buskers in Madiun Regency from the perspective of victimology and Islamic law. This study is an empirical legal research conducted in Madiun Regency. Data were obtained through and documentation. Interviews were conducted with victims and the civil service police unit. Meanwhile, documentation comes from a review of books, journals, anthologies, and sources available on the internet. The analysis used in this study is descriptive qualitative data analysis. This study concludes that the Madiun Regency civil service police unit collaborates with the social services and village officials in handling victims of child exploitation as street buskers. The main factor in the existence of victims of child exploitation in Madiun Regency is the power held by parents. Based on the theory of victimology, this is in accordance with the concept of power relations that victims do not have the power to refuse. In Islamic Law, child exploitation is part of the deprivation of rights and is included in the criminal penalty so that the perpetrator can be punished with ta'zir. Child exploitation violates maqāṣid al-sharī'ah , which is violating the principles of hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-mal, hifz al-nasl and hifz al-nafs.]]>
<![CDATA[Pengaturan Anti-Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam: Suatu Studi Perbandingan ]]>
<![CDATA[Zulfahmi]]>;
<![CDATA[Dina Dwi Anggraini]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 8 No 2 (2024): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/41e2km10
<![CDATA[Terrorism is a global threat considered illegal under various legal systems, including in Indonesia. The country has faced several acts of terrorism that threaten national peace and security. This study aims to compare anti-terrorism regulations in Indonesian positive law and Islamic criminal law, as well as to evaluate the effectiveness of both. The research method used is normative legal research with a comparative approach, analyzing the similarities and differences in regulations, implementation, and effectiveness of anti-terrorism policies between the two legal systems. The results show that both Indonesian positive law and Islamic criminal law consider terrorism as a serious crime. Indonesian positive law, through Law No. 5 of 2018, provides a comprehensive legal framework with a focus on prevention and enforcement. Meanwhile, Islamic criminal law regards terrorism as jarimah hirabah with severe punishments according to the level of seriousness. The evaluation indicates the need for strengthened institutional coordination, legislative revisions, and enhancement of deradicalization programs and public education.]]>
<![CDATA[Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Kebijakan Penjualan BBM Eceran dalam Perspektif Fiqh Siyāsah ]]>
<![CDATA[Ummu Khoiriah]]>
<![CDATA[ Muqaranah Vol 8 No 2 (2024): Muqaranah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/mq8p1941
<![CDATA[The implementation of the Oil and Gas Law in the sale of retail Fuel Oil (BBM) in Lampah Village, Kedamean District, Gresik Regency, shows that many retail fuel sellers do not have business licenses. Fiqh Siyāsah's analysis of this policy is relevant to the act of hoarding fuel from petrol stations and selling at higher prices due to the long distance from petrol stations. Retail fuel sellers have not fully complied with the Oil and Gas Law. The purpose of this study is to determine the implementation of the Oil and Gas Law on the fuel sales policy and reviewed with Fiqh Siyāsah. The research uses empirical legal methods with qualitative descriptive techniques. Data was obtained through interviews, observations, and documentation, and analyzed based on the Oil and Gas Law and Islamic legal theories. The results of the study show that retail fuel sales in Lampah Village are effective, but the implementation of the Oil and Gas Law faces obstacles to supervision. The perspective of Fiqh Siyāsah can be a solution to improve the implementation of the retail fuel sales policy in Lampah Village. The suggestions given are policy socialization, cooperation between Village Heads and the Government, as well as counseling from BPH Migas and petrol stations.]]>
