cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 223 Documents
 19   20   21   22   23 
The Impact of Contract Blending on Sharia Compliance and Social Trust in Islamic Banking: Dampak Pencampuran Akad terhadap Kepatuhan Syariah dan Kepercayaan Sosial Perbankan Syariah Kaidani, M. Kausari; Hendriana, Yana
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/6nxzw596

Abstract

Abstract: This study analyzes the implementation of Murābahah financing at BPRS Bhakti Sumekar, focusing on compliance with Sharī‘a principles, the role of social trust, and practical solutions to address observed challenges. The background of this research lies in the importance of maintaining the integrity of Sharī‘a principles in Islamic banking operations to build customer trust. The study aims to identify procedural violations, emerging risks, and strategic measures to enhance Sharī‘a compliance. A qualitative approach involving in-depth interviews and observations was employed. Data were analyzed using Social Trust Theory as the conceptual framework. The findings reveal that blending Wakālah and Murābahah contracts, although intended to expedite administrative processes, violates Fatwā DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 and undermines the bank’s credibility. Furthermore, weak post-financing monitoring triggers side-streaming risks, where customers use funds for purposes beyond the initial agreement. Transparency and education are proven to be key factors in building social trust, influencing customer loyalty and adherence to Sharī‘a principles. The study recommends the adoption of Mu‘allaq contracts for enhanced supervision, the use of digital-based technology for monitoring, and comprehensive customer education programs. Although limited to a single Islamic financial institution, these findings provide significant contributions to the development of social trust-based Sharī‘a financing practices in the Islamic banking sector.   Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi pembiayaan Murābahah di BPRS Bhakti Sumekar dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, peran kepercayaan sosial, dan solusi praktis untuk mengatasi tantangan yang ditemukan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya menjaga integritas prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah untuk membangun kepercayaan nasabah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pelanggaran prosedural, risiko yang muncul, dan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi. Data dianalisis menggunakan Teori Social Trust sebagai kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencampuran akad Wakālah dan Murābahah, meskipun bertujuan mempercepat proses administrasi, melanggar Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan menurunkan kredibilitas bank. Selain itu, monitoring pasca-pembiayaan yang lemah memicu risiko side-streaming, yang mana nasabah menggunakan dana untuk tujuan di luar kesepakatan awal. Transparansi dan edukasi terbukti menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan sosial yang memengaruhi loyalitas nasabah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan penerapan akad Mu‘allaq untuk meningkatkan pengawasan, penggunaan teknologi berbasis digital untuk monitoring, dan program edukasi nasabah secara komprehensif. Meskipun penelitian ini terbatas pada satu lembaga keuangan syariah, temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik pembiayaan syariah berbasis kepercayaan sosial di sektor perbankan Islam.
The Impact of Islamic Service Quality, Complaint Handling, and Margins on Customer Satisfaction in Islamic Financial Institutions: Pengaruh Kualitas Layanan Syariah, Penanganan Keluhan, dan Margin terhadap Kepuasan Nasabah di Lembaga Keuangan Syariah Nasrulloh, Nasrulloh; Saputri, Nensy Dwi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/zdfxh932

Abstract

Abstract: The increasing competition within the financial industry has compelled Islamic Financial Institutions to prioritize customer satisfaction as a primary objective. This study aims to analyze the influence of Islamic service quality, complaint handling, and margins on customer satisfaction using a mixed-method approach with a sequential explanatory design. In the quantitative phase, a survey was conducted with 85 customers selected randomly using a simple random sampling technique, where data were collected through a 5-point Likert scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression in SPSS version 25. The qualitative phase involved semi-structured interviews with 10 customers selected through purposive sampling, analyzed thematically based on social capital theory. The results indicate that Islamic service quality, complaint handling, and margins positively and significantly influence customer satisfaction, contributing to 72.2% of the variability in customer satisfaction. The qualitative analysis confirms that trust, Islamic norms, and social networks play a pivotal role in enhancing customer satisfaction, particularly through transparent, responsive, and fair Islamic service delivery. This study recommends improving empathetic service delivery, prompt complaint resolution, and competitive yet Sharia-compliant margin adjustments to enhance the competitiveness of Islamic financial institutions. The theoretical implication highlights the importance of social capital as a key element in fostering sustainable relationships between Islamic financial institutions and their customers. Abstrak: Peningkatan persaingan dalam industri keuangan mendorong Lembaga Keuangan Syariah untuk memprioritaskan kepuasan nasabah sebagai tujuan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan Islami, penanganan komplain, dan margin terhadap kepuasan nasabah menggunakan metode mixed method dengan desain eksplanatori sekuensial. Pada tahap kuantitatif, survei dilakukan terhadap 85 nasabah yang dipilih secara acak menggunakan teknik random sampling, yang mana data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 5 dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 25. Tahap kualitatif melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan 10 nasabah yang dipilih secara purposive sampling, dengan analisis tematik berdasarkan teori modal sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Islami, penanganan komplain, dan margin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, dengan kontribusi sebesar 72,2% terhadap variabilitas kepuasan nasabah. Analisis kualitatif menegaskan bahwa kepercayaan, norma Islami, dan jaringan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan nasabah, terutama melalui pelayanan Islami yang transparan, responsif, dan adil. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan layanan berbasis empati, penyelesaian komplain secara cepat, dan penyesuaian margin yang kompetitif namun sesuai syariah untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah. Implikasi teoretis menyoroti pentingnya modal sosial sebagai elemen kunci dalam membangun hubungan berkelanjutan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.
Prinsip dan Kaidah Hukum Islam sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari’ah Ahimsa, Ratu Sheba Sofie; Supriyanti, Annisa; Romdloni, Muhammad Afada; Khairunnisa, Khairunnisa
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/h9qh7z89

Abstract

Hukum ekonomi syariah semakin penting dalam menghadapi dinamika global yang kompleks. Kebutuhan akan transaksi sesuai dengan prinsip agama mendorong pengembangan hukum ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip fiqih dan norma-norma syariah. Prinsip hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis, mencakup keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan etika dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, menghindari riba, gharar, dan praktik yang merugikan. Studi ini berfokus pada tiga aspek utama: pertama, prinsip-prinsip universal hukum Islam; kedua, kontekstualisasi prinsip-prinsip tersebut dalam hukum ekonomi syariah; dan ketiga, penerapannya dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya pada Asuransi Syari’ah. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam membentuk ekonomi syariah yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, serta relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Prinsip hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk keuntungan materi, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan spiritual. Pemahaman kaidah hukum Islam menjadi semakin penting dalam merespons tantangan ketidakadilan dan eksploitasi dalam sistem ekonomi konvensional, menjadikannya solusi yang relevan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Perspektif Islamic Moral Economy (Ime) Terhadap Gig Economy: Tantangan Keadilan Dan Kesejahteraan Pekerja Di Era Digital Sahida, Gayan Asykar; Bintang, Aldy Komara; Hayati, Aisyah Miratil
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/vds9z434

Abstract

  The gig economy, which is rapidly growing in the digital era, offers flexibility and broader access to employment opportunities. However, this system also presents challenges to workers' welfare and fairness, including income instability, limited social security, and job insecurity. In the context of Islamic moral economy, the principles of justice (al-‘adl) and welfare (maslahah) are essential foundations for improving this system. The application of ijarah (leasing) and musyarakah (profit-sharing) contracts offers ethical solutions, ensuring contract clarity and providing worker protection. Through the integration of Islamic moral economy principles, the gig economy has the potential to become a system that supports social welfare, enhances worker justice, and creates a positive economic impact overall.   Gig economy, yang semakin berkembang di era digital, menawarkanfleksibilitas dan kesempatan akses kerja yang lebih luas. Namun, sistem inimembawa tantangan bagi kesejahteraan dan keadilan pekerja, sepertiketidakpastian pendapatan, minimnya jaminan sosial, dan risiko kehilanganpekerjaan. Dalam konteks ekonomi moral Islam, konsep keadilan (al-‘adl) dan kesejahteraan (maslahah) menjadi dasar penting untuk memperbaiki sistem ini. Penerapan akad ijarah (sewa-menyewa) dan musyarakah (kerjasama bagi hasil) menawarkan solusi yang etis, memastikan kejelasan kontrak, dan memberikanperlindungan bagi pekerja. Melalui integrasi prinsip ekonomi moral Islam, gig economy berpotensi menjadi sistem yang mendukung kesejahteraan sosial, meningkatkan keadilan bagi pekerja, dan menciptakan dampak positif bagiekonomi secara keseluruhan.
Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance : Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy Haq, Muhammad Aufal; Mahira, Alfin Izza; Iskandar, Ahmad Muhaimin; Elfayanti, Yolanda Evrie
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/7gq12c25

Abstract

Globalization encourages innovation in service providers such as freelance providers of goods delivery services (jastip). Jastip exists through social media and it can be seen that it is still in demand by consumers to get what they want. In order to develop the sharia economy, jastip can be implemented with the wakalah bil ujrah contract. The wakalah bil ujrah contract provides an overview of the economic side based on sharia, namely in the form of granting power to represent an action accompanied by wages for those who receive the power. In a further overview, all series of jastip activities are based on the digital economy pattern. The digital economy helps the development of jastip to become more massive. Meanwhile, jastip, if you want to rely on it as a form of sharia economic innovation with the wakalah bil ujrah contract. Through the wakalah bil ujrah contract, jastip can be more clearly regulated so as not to harm consumers who are users of the service.   Globalisasi mendorong adanya inovasi pada penyedia layanan jasa seperti freelance penyedia jasa titip (jastip) barang. Jastip ini eksis melalui media sosial dan dapat dilihat bahwa masih diminati konsumen untuk mendapatkan keinginannya. Dalam rangka pengembangan ekonomi syariah, jastip dapat dilaksanakan dengan akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah memberikan gambaran pada sisi ekonomi berdasarkan syariah yaitu berupa pemberian kuasa untuk mewakilkan suatu tindakan dengan disertai upah bagi yang menerima kuasa. Dalam gambaran lebih lanjut, semua rangkaian kegiatan jastip disandarkan pada pola ekonomi digital. Ekonomi digital membantu perkembangan jastip menjadi lebih masif. Sedangkan jastip jika ingin disandarkan sebagai bentuk inovasi ekonomi syariah dengan akad wakalah bil ujrah. Melalui akad wakalah bil ujrah, jastip dapat menjadi lebih jelas regulasi yang dilaksanakannya agar tidak merugikan konsumen yang sebagai pengguna jasa layanan tersebut. 
Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo Shodiqin, Muhammad Rizal; Buana, Kavaleri Langlang; Wicaksono, Adib
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/tpyyxt61

Abstract

This article discusses the implementation of the concept of Hisbah in preventing price fraud in traditional markets, particularly in Pasar Bringharjo, Yogyakarta, with a focus on the role of the Yogyakarta City Trade Office. Hisbah, rooted in the principle of amar ma'ruf nahi mungkar, serves as a moral and economic supervisor within society to ensure that trade transactions are fair and in accordance with Islamic principles. The study reveals that monitoring price manipulation, dishonest weighing practices, and providing education to traders play a crucial role in maintaining local economic stability and consumer trust. Despite challenges such as fierce competition and high operational costs, implementing the Hisbah principles with an educational and transparent approach can enhance justice and welfare in traditional markets. In conclusion, the Hisbah concept functions not only as a supervisory tool but also as a driver for creating a fair and sustainable market.   Artikel ini membahas implementasi konsep Hisbah dalam upaya mencegah kecurangan harga di pasar tradisional, khususnya di Pasar Bringharjo, Yogyakarta, dengan fokus pada peran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Hisbah, yang berakar pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, berfungsi sebagai pengawas moral dan ekonomi dalam masyarakat untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik manipulasi harga, penimbangan barang yang tidak jujur, dan penyuluhan kepada pedagang berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal dan kepercayaan konsumen. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, seperti persaingan yang ketat dan biaya operasional yang tinggi, penerapan prinsip Hisbah dengan pendekatan yang mendidik dan transparan dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan di pasar tradisional. Kesimpulannya, konsep Hisbah bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya pasar yang adil dan berkelanjutan.
Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Fintech dalam Pembayaran Qris Bagi Umkm Di Dusun Sapen Desa Demangan Yogyakarta Muzhafar, Muhammad Daffa; Alhakam, Abdul Hafidz; Nikmah, Aprillia Farchatun; Nurasyiqin, Syarifah; Rozi, Muhammad Fahrur
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/0kcknq91

Abstract

Peran teknologi finansial dalam mendorong adopsi QRIS di kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Dusun Sapen. Usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan metode pembayaran non-tunai di era digitalisasi yang semakin berkembang. QRIS, solusi pembayaran yang mudah dan efisien, memungkinkan UMKM untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech berperan sebagai penghubung antara teknologi dan UMKM dengan menawarkan edukasi, sosialisasi, dan kemudahan akses ke sistem pembayaran digital. Meskipun penggunaan QRIS meningkatkan inklusi keuangan dan kecepatan transaksi, isu-isu seperti kurangnya pengetahuan keuangan dan kemungkinan penipuan masih perlu diatasi. Studi ini menyarankan peningkatan literasi digital dan keuangan, serta dukungan dari pemerintah dan penyedia layanan untuk memperkuat adopsi QRIS di kalangan UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan adopsi QRIS dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan daya saing UMKM di tingkat nasional.   The role of financial technology in driving QRIS adoption among MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) in Sapen Hamlet. Small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia face difficulties in adapting to cashless payment methods in the growing era of digitalization. QRIS, an easy and efficient payment solution, enables MSMEs to improve their accessibility and competitiveness. This research uses a qualitative method of field research approach by conducting in-depth interviews with MSME players. The results show that fintech acts as a link between technology and MSMEs by offering education, socialization, and easy access to digital payment systems. While the use of QRIS increases financial inclusion and transaction speed, issues such as lack of financial knowledge and the possibility of fraud still need to be addressed. This study suggests increased digital and financial literacy, as well as support from the government and service providers to strengthen QRIS adoption among MSMEs. With such measures, it is expected that QRIS adoption can positively impact local economic growth and MSME competitiveness at the national level.
Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR) Musaffa, Muhamad Ulul Albab
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/g1674m86

Abstract

Konflik merupakan bagian tak terhindarkan dalam interaksi sosial manusia, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi sengketa berkepanjangan. Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan sebagai prinsip utama dalam mencapai perdamaian. Indonesia sendiri memiliki dua mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu litigasi melalui pengadilan dan non-litigasi melalui metode Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Kendati litigasi sering dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mekanisme ini memiliki kendala seperti biaya tinggi dan proses yang panjang. Oleh karena itu, ADR menjadi solusi yang semakin relevan dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam sektor bisnis yang membutuhkan efisiensi waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, memahami implementasi manajemen konflik dalam dunia bisnis, serta mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa di ranah pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai teori penyebab konflik serta strategi penyelesaiannya dalam sistem hukum Indonesia. Data diperoleh dari studi literatur, wawancara dengan praktisi hukum, serta analisis terhadap regulasi dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menawarkan tiga mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu as-sulhu (perdamaian), at-tahkim (arbitrase), dan al-qadha (peradilan). Ketiga mekanisme ini menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan keseimbangan dalam mengatasi perselisihan. Dalam konteks hukum Indonesia, ADR terbukti lebih fleksibel dan efisien dalam menangani konflik dibandingkan dengan litigasi, terutama dalam sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian cepat. Untuk itu, pengembangan sistem ADR yang lebih optimal, termasuk peningkatan literasi hukum dan dukungan regulasi, menjadi hal yang mendesak guna memastikan akses terhadap keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penerapan Prinsip Tadarruj Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Khomeini, Mohammad Falaq; Saputra, Mohamad Alam; Anam, Khoirul; Aurel, Azi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/v7nvdn45

Abstract

The main principle in the establishment of Islamic banks through the conversion process is to provide ease in setting up Islamic banks. This can be analogized to the process of someone becoming a convert to Islam (muallaf), where all prior backgrounds and sins before embracing Islam are considered erased or forgiven. However, the most crucial aspect of the conversion process is ensuring that no conventional business activities involving gharar (uncertainty) and riba (usury) are conducted by the bank after transitioning into an Islamic bank. This process aligns with the concept of tadarruj (gradualism), where the transformation from a conventional bank to an Islamic bank must be carried out in a planned and sustainable manner. This research aims to analyze the application of the tadarruj principle in the conversion of conventional banks into Islamic banks. This research uses a library research method and is qualitative in nature. The research data is then analyzed descriptively-qualitatively to obtain a comprehensive picture of the issues being studied. The results of this research indicate that implementation of tadarruj will make conventional banks to Islamic banks easier because there is planning, stages and controlled, not spontaneously. Which is in accordance with the meaning of the word, tadarruj itself has the meaning of gradual/stages/slowly. But on the other hand, conversion from Islamic banks to conventional banks is prohibited because there are basic sharia principles that must be upheld.  Islamic banks are established with strict sharia principles, including the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). Changing the status to a conventional bank would be contrary to these principles, as also stated in POJK article 3, that "Islamic banks are prohibited from changing their business activities to become conventional banks."   Prinsip utama dalam pembentukan bank syariah melalui proses konversi adalah memberikan kemudahan dalam mendirikan bank syariah. Hal ini dapat dianalogikan dengan proses seseorang menjadi muallaf, di mana seluruh latar belakang dan dosa-dosa sebelum masuk Islam dianggap dihapuskan atau dimaafkan. Namun, yang paling penting dalam proses konversi tersebut adalah memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas usaha berbasis konvensional yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba yang dilakukan oleh bank setelah menjadi bank syariah. Proses ini selaras dengan konsep tadarruj, di mana transformasi dari bank konvensional menuju bank syariah harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tadarruj dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat kualitatif. Kemudian data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna memperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan tadarruj akan membuat bank konvensional ke syariah lebih mudah sebab adanya perencanaan, tahapan dan terkendali, tidak secara spontan. Yang mana sesuai dengan makna kata, tadarruj sendiri memiliki makna bertahap/tahapan/perlahan-lahan. Tetapi dilain hal, konversi dari bank syariah ke bank konvensional dilarang untuk dilakukan karena adanya prinsip dasar syariah yang harus dipegang teguh. Bank syariah didirikan dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat, termasuk adanya larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Mengubah status menjadi bank konvensional akan bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, seperti yang sudah disebutkan juga dalam POJK pasal 3, bahwa “Bank syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank konvensional”.
Legal Compliance of Broiler Poultry Operators in Halal Certification: Regulation and Social Awareness: Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ayam Potong terhadap Sertifikasi Halal: Regulasi dan Kesadaran Sosial Marzuki, A. Sofi; Khoiriyah, Laily; Huda, M. Ikhwanul; Hijri, Muhammad Faqihuddin El
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v16.i2.1608

Abstract

Abstract: Halal product assurance is an important issue in Muslim communities, as the concept of halal encompasses not only spiritual aspects but also reflects social and business responsibilities. However, the level of compliance among business operators in ensuring the halal status of their products remains varied, particularly in the broiler poultry farming sector, which is one of the main commodities consumed by the public. This study aims to analyze the legal compliance of broiler poultry farmers in Kampung Haji Pemanggilan, Anak Tuha Subdistrict, Central Lampung Regency, in meeting halal product assurance regulations. The study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, focusing on three main indicators of legal compliance: Compliance, Identification, and Internalization. The findings indicate that business operators partnered with the Berkat Usaha Bersama Poultry Farmers Group (KPA) are more likely to adhere to halal standards due to the support of facilities and direct benefits from the partnership. In contrast, individual business operators show lower compliance due to lack of supervision, insufficient socialization, and the perception that halal certification is irrelevant to their local market. Other barriers include the high cost of certification and the complex administrative process. This study concludes that stricter supervision, intensive socialization, and incentives for small-scale business operators are necessary to improve legal compliance.   Abstrak: Jaminan produk halal merupakan isu penting dalam masyarakat Muslim, mengingat kehalalan tidak hanya mencakup aspek spiritual tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan bisnis. Namun, tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memastikan kehalalan produk masih bervariasi, terutama di sektor usaha ternak ayam potong yang menjadi salah satu komoditas utama konsumsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha ternak ayam potong di Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, dalam memenuhi jaminan produk halal sesuai regulasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan fokus pada tiga indikator utama kepatuhan hukum, yaitu Compliance, Identification, dan Internalization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang bermitra dengan Kelompok Peternak Ayam (KPA) Berkat Usaha Bersama lebih mematuhi standar halal karena adanya dukungan fasilitas dan manfaat langsung dari kemitraan tersebut. Sebaliknya, pelaku usaha individu menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah akibat kurangnya pengawasan, minimnya sosialisasi, serta persepsi bahwa sertifikasi halal tidak relevan bagi pasar lokal mereka. Hambatan lainnya termasuk biaya sertifikasi yang dianggap tinggi dan proses administrasi yang kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang lebih ketat, sosialisasi yang intensif, dan insentif bagi pelaku usaha kecil diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan hukum.

Page 21 of 23 | Total Record : 223

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa' Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa' Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa' Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol. 13 No. 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 2 (2018): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol. 9 No. 1 (2017): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 1 (2016): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 2 (2015): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 1 (2015): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 1 (2014): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 2 (2013): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa' Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 2 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 1 (2010): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam More Issue