cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 223 Documents
 17   18   19   20   21 
Rasionalitas dalam Ekonomi Islam (Asumsi-asumsi yang Berkembang) Haris, Gusnam
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/220pxn65

Abstract

Salah satu pilar paradigma ekonomi konvensional adalah "rational economic man". Pilar ini dibangun dari filosofi yang berbeda dengan filosofi ekonomi Islam. Perbedaan filosofi ini membuat perilaku ekonomi manusia yang rasional dalam ekonomi Islam berbeda dengan perilaku ekonomi rasional dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, membawa manusia bersama-sama saling menyayangi, bekerjasama, persaudaraan, dan altruisme (berjuang untuk orang lain yang kadangkala merugikan diri sendiri) adalah menjadi bagian dari perilaku ekonomi muslim yang dipandang rasional. Bukanlah perilaku bagaimana memenuhi kepentingan diri sendiri dengan cara memaksimalkan kekayan dan konsumsi lewat cara apapun, seperti ekonomi konvensional, yang dipandang manusia rasional. Rasionalitas dalam ekonomi Islam tersebut berkembang terus dan berangkat dari dasar utama agama ma itu sendiri yaitu "tauhid".
Penerapan Prinsip At-Tārāḍī dalam Akad-akad Muamalat Mughits, Abdul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/g9k64672

Abstract

At-târâdi adalah salah satu prinsip dalam akad muamalat, artinya prinsip itu harus terwujud dalam akad. Suatu akad, jika tanpa adanya kerelaan dari kedua belah bahkan salah satu- pihak maka menjadi batal. Oleh karena itu, urgensinya prinsip ini menghendaki keterwujudannya dapat diketahui oleh semua pihak. Tetapi karena at-târâdî itu perbuatan hati, maka bagaimanakah cara menilai at-târâdî tersebut, hal-hal apa sajakah yang dapat mendukung terwujudnya dan rusaknya prinsip tersebut? Seberapakah luas cakupan keberlakuan prinsip ini dalam akad- akad muamalat, apakah hanya terbatas dalam akad tijarah saja sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 29? Lalu apakah ungkapan kerelaan seseorang dalam melakukan akad terlarang dapat merubah status hukumnya yang asalnya haram menjadi halal, seperti orang berjudi atau utang piutang dengan riba? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah content dari tulisan ini.
Zakat Sebagai Pilar Ekonomi Ummat di Indonesia (Studi Konsep Zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Elly Triantini, Zusiana
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/hgkqpd08

Abstract

Dalam satu dekade terakhir ini, muncul fenomena menarik di kalangan umat Islam di Indonesia terkait dengan zakat. Minat atau ketertarikan umat Islam Indonesia untuk membayar zakat mengalami peningkatan, seiring tumbuhnya lembaga- lembaga pegelola zakat, baik "negeri" maupun "swasta". Hal ini juga didorong oleh penggunaan media, baik cetak meupun elektronik yang dikemas secara kreatif sebagai sebuah strategi untuk mengefektifkan pengaruh kesadaran ber-zakat. Berangkat dari perkembangan kehidupan sosial dan perekonomian akhir-akhir ini terutama masyarakat Islam, maka pembicaraan tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi ini semakin menjadi fokus perhatian para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten, termasuk dalam hal ini Makamah Agung yang menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimna salah satu dimensi yang dibahas di dalamnya adalah zakat. Hal itu tidak lain karena zakat, walaupun selalu dibahas di dalam pokok bahasan ibadat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, namun sebenarnya juga merupakan bagian dari sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik dan moral Islam yang sangat penting dalam upaya membangun ekonomi umat dan menjaga keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga persoalan ini, selain dibahas dalam konteks ibadat, juga telah menjadi bahasan dalam buku-buku hukum, ekonomi dan bidang keislaman lainnya. Peran serta negara dan masyarakat tentu tidak dapat dinafikan dalam perkembangan zakat baik secara normatif maupun empiris. Kondisi politik dan ekonomi memiliki andil yang cukup besar pula dalam perubahan tersebut. Munculnya bangrapa peraturan negara tentang zakat, hingga usaha penggabungan antara zakat dan pajak, serta pembentukan badan pengelolaan zakat resmi pemerintah dan sertifikasi terhadap lembaga pengelola zakat non pemerintah serta tersusunnya KHES yang memiliki dasar hukum PERMA no 2 Tahun 2008 merupakan bukti empiris bahwa negara turut berperan penting dalam perkembangan zakat di Indonesia.
Analisa Tingkat Efisiensi Perbankan Syari'ah dan Konvensional dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis Sudarsono, Heri
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/m3prhz07

Abstract

This research utilises the non-parametric frontier approach, data envelopment analusis (DEA). By using such a analysis, the purpose of this studi is to analyse Islamic banking efficiency with the data during 2007-2010 covering 3 Islamic bank in Indonesia. In general, the result of study indicates that the level of efficiency of Islamic bank is various moving over time. In intermediary efficiency, conventional bank is found to be more efficient than Islamic bank. Moreover, conventional bank is more efficient than islamic bank. Since the study pinpoints the sources of inefficiency, it also helps to provide the banks with strategic planning.
Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Muḍarabah Rusmiyanti, Kurnia
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ece8f120

Abstract

Mudarabah merupakan salah satu kerjasama antara nasabah dan bank dengan prinsip kepercayaan. Akan tetapi, karena pada masa sekarang semakin bobroknya moral seseorang dalam hal kejujuran, maka pihak bank pun meminta jaminan dari nasabah apabila mengajukan permohonan pembiayaan mudarabah yang nilai jaminannya harus lebih dari dana yang dipinjam. Dari sisi fikih hal itu telah meyalahi aturan, tapi menurut Djuhaendah Hasan adanya jaminan berfungsi untuk menjamin dan mengikat nasabah dalam mengembalikan dana (kepastian hukum dan perlindungan hukum). Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana mekanisme jaminan dalam akad pembiayaan mudarabah di PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pemikiran yang diterapkan Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta menerapakan jaminan dalam akad pembiayan mudharabah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta.
Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam Hartina, Lara
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/a8ytwx79

Abstract

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya, maka manusia harus berinteraksi satu sama lainnya demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari, yang dalam Islam sendiri dikenal dengan mu'amalat. Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu sampai sekarang. Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat (hukum bisnis Islam), khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi, adalah sewa menyewa atau yang dalam istilah muamalat sendiri dikenal dengan "ijarah". Secara lebih terperinci lagi dalam akad sewa menyewa ini diatur pula akad yang berkenaan dengan sewa menyewa lahan pertanian. Dalam mu'amalat akad semacam ini diistilahkan dengan muzâra'ah dan mukhabarah.
Pengupah dalam Perspektif Hukum Islam Novi Nur Hidayati, Ika
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/1fxpyc61

Abstract

Manusia diciptakan Allah SWT untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan bekerja. Bekerja berarti pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Manusia diperintahkan berperan aktif dalam mencari dimana rizki itu bisa didapat, bahkan sampai ke segala penjuru dunia. Antara pengusaha dengan pekerja saling membutuhkan. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan usahanya agar tetap eksis, sedangkan pekerja membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari itulah kemudian timbul hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan kerja pun tidak terlepas dari masalah upah. Masalah pengupahan merupakan hal yang sensitif bagi para pekerja. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi pekerja, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi, jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.
Problematika Produksi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam) Mughits, Abdul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/aqsyb319

Abstract

Produksi merupakan sektor yang menentukan roda ekonomi-bahkan pembangunan-suatu negara, meskipun dalam prakteknya juga harus diimbangi dengan sektor lainnya, seperti distribusi. Tujuan fundamental produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (secara praktis) dan menciptakan kesejahteraan ekonomi (secara makro). Ada lima prinsip dalam produksi, yaitu (1) Unity (keesaan Tuhan/Tauhid), integritas vertikal, interaksi sistem sosial yang bermuara kepada keesaan Tuhan. (2) Equilibrium, keseimbangan (keadilan). (3) Free will atau bebas berkehendak (ikhtiar). (4) Responsibility (pertanggunganjawab) terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, stake holders, manusia dll.. dan (5) Kebenaran: Kebijakan dan kejujuran. Sementara faktor yang menentukan produksi ada empat, yaitu (1) tanah; (2) tenaga kerja; (3) modal dan; (4) organisasi, termasuk dalam organisasi (lembaga) ini adalah manajemen.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dan Mekanisme Penjualan Furniture (Meubel) (Studi Kasus pada Toko UD. Pasunda  Jln. Wates KM 3,5 Yogyakarta) Rindawati, Ririn
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/nejsva92

Abstract

Penetapan harga merupakan suatu ketetapan harga yang ditentukan oleh pihak yang berhak menentukan harga Dalam penetapan harga suatu barang harus disepakati dan berlaku secara umum. Akan tetapi dalam kenyataannya masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan hidup pun meningkat. Salah satunya adalah furniture (meubel) yang hingga saat ini menjadi bagian dari kebutuhan pokok manusia. Adanya perbedaan harga antara para penjual meubel terhadap barang yang sejenis dengan mutu yang sama tentunya akan membuat para pembeli mendatangi penjual meubel yang harganya paling rendah dan tentu saja hal ini akan mengacaukan harga di pasaran meubel serta membuat sebagian para penjual mengalami kerugian pada produk tertentu. Untuk menyiasati agar dapat menutupi kerugiannya, maka produk-produk tersebut dinaikkan harganya di atas harga yang semestinya atau menyiasatinya dengan cara mengubah mekanisme penjualannya. Tulisan ini akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan mekanisme penjualan furniture (meubel).
Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah di Indonesia Zubaidi, Ahmad
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/a5d5rf36

Abstract

Salah satu hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat ialah memperoleh perlindungan dalam kedudukannya sebagai konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama menggunakan suatu produk. Salah satu produk yang selama ini banyak menimbulkan korban di tengah-tengah masyarakat adalah penggunaan gas LPG terutama yang merupakan bantuan dari pemerintah. Tulisan ini mengulas bagaimana perlindungan konsumen terhadap kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG di Indonesia.

Page 19 of 23 | Total Record : 223

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa' Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa' Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa' Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol. 13 No. 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 2 (2018): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol. 9 No. 1 (2017): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 1 (2016): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 2 (2015): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 1 (2015): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 1 (2014): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 2 (2013): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa' Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 2 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 1 (2010): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam More Issue