cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ani Purwanti
Contact Email
jurnalpancasila@bpip.go.id
Phone
+62213505200
Journal Mail Official
jurnalpancasila@bpip.go.id
Editorial Address
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jakarta
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Published by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia
ISSN : 27973921     EISSN : 27973018     DOI : https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan is an academic journal for Pancasila Studies published by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Republic of Indonesia. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on Pancasila issues in Indonesia as well as to publish innovative Pancasila researches. The focus and scope of this journal are social sciences and humanities issues in the fields of: History of Pancasila (Sejarah Pancasila); Ideology of Pancasila (Ideologi Pancasila); Philosophy of Pancasila (Filsafat Pancasila); Democracy of Pancasila (Demokrasi Pancasila); Economy of Pancasila (Ekonomi Pancasila); Constitutional Law (Hukum Tata Negara); Human Rights (Hak Asasi Manusia); Citizenship (Kewarganegaraan).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 168 Documents
 7   8   9   10   11 
Rethinking The Feasibility of Pancasila as a Scientific Paradigm Taufiqurrahman, Taufiqurrahman
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2023
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v3i2.186

Abstract

Some academics and state officials in Indonesia argue for the adoption of Pancasila as a scientific paradigm for the country's scientific endeavours. They believe that using Pancasila as a foundation could give Indonesian science a distinct and unique character. However, this article seeks to reevaluate the feasibility of Pancasila as a scientific paradigm. By reviewing the literature on Pancasila and the philosophy of science, it arrives at the conclusion that Pancasila cannot serve as a scientific paradigm, either in a narrow or comprehensive sense. Two primary reasons support this conclusion. Firstly, Pancasila lacks the necessary characteristics of a well-established scientific achievement. As a result, it cannot function as a scientific paradigm in the narrow sense defined by Kuhn. Secondly, Pancasila carries theological baggage that surpasses science’s capacity to accommodate it. This aspect prevents Pancasila from becoming a comprehensive scientific paradigm. Consequently, I propose that Pancasila is more suitable as an axiological basis for science, rather than a scientific paradigm. Unlike a scientific paradigm, this axiological foundation does not fall within the epistemic scope of science.
Pancasila sebagai Basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Karjono, Karjono
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2023
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v3i2.194

Abstract

Reformasi Tahun 1998 mengebiri Ideologi Pancasila hingga hampir dilupakan oleh bangsa Indonesia lebih dari 20 tahun, Pancasila seolah hilang dari dunia Pendidikan, Mata pelajaran pendidikan Pancasila diganti dengan Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun beberapa tahun belakangan Pancasila dalam dunia Pendidikan mulai bangkit kembali sejak digaungkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila hadir dalam konsep yang berbeda yaitu sebagai dasar dalam Standar Nasional Pendidikan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi turut meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menjawab tantangan perubahan, namun kebijakan ini hadir lebih awal sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, atas dasar hal tersebut perlu menjawab permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep Pancasila sebagai basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka? 2. Bagaimana Nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka?, Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dalam rangka memperkuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil  pembahasan  yang  mendasarkan  pada  kajian  dalam  pendekatan filosofis-historis maka diperoleh kesimpulan: Pertama Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejalan dengan Konsep Pancasila dan Masyarakat Pancasila, Kedua intisari atau Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengindikasikan implementasi nilai Pancasila.
Efektivitas Kebijakan Penangkalan Ideologi Transnasional: Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas Usfunan, Jimmy; Usfunan, Yohanes; Putra, Putu Rasmadi Arsha; Hermanto, Bagus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.197

Abstract

Krisis multi dimensi dan perkembangan global yang cepat memicu disrupsi pada seluruh generasi, termasuk tingkah laku menyimpang yang terjadi dewasa ini, sehingga Pendidikan Pancasila dibutuhkan secara integratif dalam pendidikan nasional. Penelitian ini ingin mengkaji, menganalisa, dan mengukur kebijakan pemerintah terkait dengan Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas, bentuk pembelajarannya dalam menangkal ideologi transnasional, dan urgensi serta efektivitas Pendidikan Pancasila diajarkan pada Sekolah Menengah Atas di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis konsep hukum. Ketiga pendekatan ini untuk mendukung telaah sumber bahan hukum pada metode studi dokumen, juga dibantu dengan data penunjang melalui observasi dan wawancara pada lembaga terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait Pendidikan Pancasila harus dari dini dikenalkan dan diajarkan termasuk pada tingkatan Sekolah Menengah Atas untuk mewujudkan pendidikan integratif moral ketuhanan dan kemanusiaan. Pembelajaran pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas dalam menangkal ideologi transnasional bagi pemuda dengan internalisasi Pancasila melalui pendidikan sebagai instrumen antisipatif dan preventif. Pendidikan Pancasila telah efektif diajarkan dalam pendidikan sekolah menengah atas di Provinsi Bali serta memiliki urgensi untuk dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan yang integratif dengan pembentukan karakter siswa.
Pancasila sebagai Piagam Madinah Indonesia: Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjaga Kebinekaan Bangsa Adnan, Muhammad; Imawan, Satria Aji; Ardianto, Hendra Try
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.223

Abstract

Ide dari Pancasila tidak dapat dipisahkan dari dokumen Piagam Madinah. Piagam Madinah memperlihatkan banyaknya perubahan tatanan sosial yang justru tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dengan Piagam Madinah, Indonesia justru memiliki ilham untuk menjadikan sebagai Indonesia sebagai negara Nasionalis yang nilai-nilai Islamnya menyatu dengan Indonesia. Ilham yang kemudian muncul yaitu disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka, atau Kebhinnekaan yang arti harfiahnya adalah kesatuan dalam keberagaman. Banyak fakta menunjukkan kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) sangatlah signifikan dalam merawat kebhinekaan tersebut. NU melalui para tokohnya selalu membangun narasi kehidupan beragama dan berbangsa secara damai dan menolak berbagai potensi perpecahan. NU bahkan berani mengambil posisi tidak populer agar umat lain tidak terdholimi dan tetap bisa hidup damai di bawah kesatuan Indonesia. Artikel ini coba menelisik bagaimana peran NU di dalam membentuk kebhinnekaan. Telisik peran NU dilihat melalui historis sejarah Pancasila dan Piagam Madinah, peran kepemimpinan dan bagaimana ruang-ruang sosial kebijakan diperankan oleh NU. Ketiganya kemudian disintesiskan melalui rekam jejak NU di dalam jalur sejarah Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif historis, berupa penelusuran peran NU melalui sejarah. Dalam kesimpulannya, artikel ini memperlihatkan bahwa kesatuan bangsa bisa terwujud jika proses merawat kebhinekaan bukan saja dilakukan pemerintahnya, tetapi juga oleh organisasi masyarakat terbesar yang eksis didalamnya.
Memahami Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Pancasila dalam Perspektif Filsafat Gabriel Marcel Piter, Romanus; Riyanto, F.X. Eko Armada
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.414

Abstract

Fokus studi ini adalah untuk memahami nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menggunakan perspektif filsafat eksistensialisme Gabriel Marcel. Pada saat yang sama akan dilihat pula tantangan apa saja yang timbul dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dari studi ini adalah untuk membantu memahami Allah yang dihidupi dan diimani manusia-manusia Indonesia sehingga menjadi langkah solutif untuk mengamalkan Pancasila secara benar dan mewujudkan kesejahteraan bersama di seluruh Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam studi ini ialah metode studi kritis atau pembacaan kritis terhadap literatur hasil penelitian yang menunjukkan fenomena kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia dan pemikiran Gabriel Marcel tentang Allah. Temuan dalam studi ini adalah bahwa masyarakat Indonesia belum menyadari Sila Ketuhanan sebetulnya telah menjadi akar dan fondasi yang menopang hidup bangsa dalam keragaman keyakinan akan Tuhan dan menjadi roh yang menuntun kepada keadilan dan kesejahteraan bersama sebagai bangsa Indonesia. Akan tetapi, kerap pula terjadi intoleransi atas nama agama karena belum memiliki kesadaran akan status “Kita” sebagai bangsa Indonesia yang satu dan sama
Politik Hukum Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia Arifin, Hafidz
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.426

Abstract

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara normatif bahwa Pancasila merupakan fondasi penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pengejawantahannya melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diberi peran Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelbagai aspek peri kehidupan masyarakat. Dalam perjalanannya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya diberi tugas dan fungsi yang bersifat rekomendatif, sehingga berdampak pada tidak optimalnya proses Pembinaan Ideologi Pancasila. Politik hukum Pembinaan Ideologi Pancasila belum menemukan ketepatan dalam Pembinaan Ideologi Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum untuk memahami latar belakang dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga ditemukan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk oleh undang-undang dinilai tepat dalam menguatkan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Ende City of Tolerance : Praktik Toleransi dan Relevansinya dengan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Usman, Ali
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.432

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi tentang praktik toleransi di Ende dan relevansinya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, melalui dua pertanyaan: mengapa Ende disebut sebagai city of tolerance? Bagaimana relevansi Ende sebagai city of tolerance dengan penerapan nilai-nilai Pancasila? Metode yang digunakan dalam menganalisa berdasarkan kajian sosiologis tentang dimensi multikulturalisme, sebagaimana dirumuskan oleh Bikhu Parekh dalam tiga hal: kebudayaan, pluralitas, dan cara meresponsnya. Peneliti telah melakukan observasi lapangan, olah data, dan kajian, yang hasilnya sebagai berikut. Contoh praktik toleransi di Ende sebagai city of tolerance, seperti interaksi sosial yang tidak membeda-bedakan latar belakang agama maupun etnis; perayaan hari-hari besar keagamaan, hingga pernikahan beda agama (kawin mawin), terutama antara umat Katolik dan Islam, tanpa harus pindah ke salah satu agama, dan lain-lain. Peneliti berpendapat, bahwa masyarakat Ende tidak sekadar melaksanakan toleransi dalam arti pasif, sekadar wacana atau pengetahuan semata, tetapi telah mempraktikkan toleransi aktif, atau lazim disebut juga dengan koeksistensi. Koeksistensi melampaui toleransi, sebab, toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah penerimaan terhadap pihak lain yang berbeda sebagai upaya mencegah konflik. Praktik toleransi ini dengan sendirinya memiliki relevansi dengan nilai-nilai Pancasila. Di antara unsurnya adalah semangat gotong royong. Semangat gotong royong menunjukkan perilaku Pancasilais. Bahkan oleh Sukarno, gotong royong merupakan inti dari Pancasila, yang ia sebut dengan Eka Sila.
Navigating Common Good for Religious Moderation in Indonesia's Multicultural Pratiwi, Nia Nur; Suniadewi, Putu Ayu
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.437

Abstract

As a nation with highly multicultural societies, Indonesia comprises various ethnic groups, customs, cultures, and religions. This often triggers societal conflicts between tribes, cultures, and beliefs. For this reason, a model or approach is needed to increase tolerance and respect. Therefore, the researchers carry the concept of the Common Good as a concept of universal religious moderation through a philosophical approach that integrates the idea of the common good in the context of universal religious moderation. This concept emphasizes the need for cooperation between various beliefs to achieve common goals in creating an inclusive and harmonious society by emphasizing universal moral principles in developing a framework for religious moderation. Specifically, this research aims to apply the concept of the common good as a universal religious moderation value in Indonesian society as a nation with a significant plurality. The method used in this research is qualitative library research using secondary data. The results formulate the concept of universal religious moderation by carrying the idea of the common good as a solution to the problems of diversity and plurality of religions, cultures, tribes, ethnicities, and groups in Indonesia as a nation with a high level of multicultural communities.
Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Budiyono, Budiyono; Wahyudi, Setya; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.444

Abstract

: Artikel ini menggambarkan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka ini, artikel menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis hubungan antara konsep-konsep hukum dan nilai-nilai moral yang tertuang dalam Pancasila, serta implementasi restorative justice dalam konteks perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana. Pancasila, sebagai landasan filsafat negara Indonesia, memuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Restorative justice menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Analisis ini menyoroti relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menyusun kebijakan peradilan pidana anak yang lebih humanis dan progresif. Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sejalan dengan misi nasional Indonesia untuk melindungi dan memperbaiki anak-anak sebagai aset bangsa. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dan restorative justice, Indonesia dapat membentuk sistem peradilan yang lebih responsif, memprioritaskan rehabilitasi anak pelaku kejahatan, serta mempromosikan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Pancasila. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Integrasi konsep-konsep ini menjadi kunci untuk membangun sistem peradilan yang lebih humanis, mengutamakan kepentingan dan pembinaan anak, serta menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pengarusutamaan Pancasila dalam Perencanaan Pembangunan Nasional berbasis Riset dan Inovasi Bovandra, Muchlis; Riewanto, Agus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.445

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnasiptek) pada dasarnya merupakan regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan science based development policy yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Dalam hal ini, UU tersebut tidak saja diniatkan untuk mentransformasi tata kelola penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan (litbangjirap) secara fundamental di tingkat nasional dan daerah berbasis UU No 18 Tahun 2002 melalui pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), tetapi juga mampu mengaktualkan nilai-nilai Pancasila ke dalam ekosistem riset dan inovasi yang mampu melahirkan pembangunan berdaya saing tinggi di seluruh Tanah Air. Namun demikian, jika berkaca pada wacana yang yang terbangun, agaknya soalan mengenai hal ini belum banyak didiskusikan. Jika tidak berfokus pada urusan ketidaksiapan talenta sumber daya manusia, instansi, dan alokasi anggaran sebagai penunjang, pembicaraan soal Sisnasiptek dalam wacana biasanya terbatas pula pada soalan teknis tata kelola litbangjirap BRIN dan BRIDA yang berujung pada efisiensi dan efektivitas dua lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas cara pandang serta mendapatkan solusi atas beberapa persoalan mendasar terkait Sisnasiptek dewasa ini, tulisan akan mengetengahkan isu politik hukum terkait pelaksanaan UU Sisnasiptek. Selain mengajak pembaca mendiskusikan kendala normatif terkait keberadaan BRIDA pasca-penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023), tulisan ini juga hendak menyasar persoalan regulasi yang belum mampu mewujudkan pembangunan nasional yang berbasis IPTEK dengan berpedoman pada ideologi Pancasila.

Page 9 of 17 | Total Record : 168

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): VOLUME 5 ISSUE 2, OCTOBER 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024 Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 ISSUE 1, APRIL 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 ISSUE 2 OCTOBER 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 NOMOR 2 OKTOBER 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021 More Issue