cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ani Purwanti
Contact Email
jurnalpancasila@bpip.go.id
Phone
+62213505200
Journal Mail Official
jurnalpancasila@bpip.go.id
Editorial Address
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jakarta
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Published by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia
ISSN : 27973921     EISSN : 27973018     DOI : https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan is an academic journal for Pancasila Studies published by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Republic of Indonesia. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on Pancasila issues in Indonesia as well as to publish innovative Pancasila researches. The focus and scope of this journal are social sciences and humanities issues in the fields of: History of Pancasila (Sejarah Pancasila); Ideology of Pancasila (Ideologi Pancasila); Philosophy of Pancasila (Filsafat Pancasila); Democracy of Pancasila (Demokrasi Pancasila); Economy of Pancasila (Ekonomi Pancasila); Constitutional Law (Hukum Tata Negara); Human Rights (Hak Asasi Manusia); Citizenship (Kewarganegaraan).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 168 Documents
 9   10   11   12   13 
Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Tamba, Wahyu Pratama; Felani Budi Hartanto, Mochamad; Yunia Putri, Perdhani
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.573

Abstract

Studi penelitian ini berupaya mengeksplorasi kaitan Pancasila dan Kebijakan Sosial di Indonesia menggunakan pendekatan analisa kebijakan dengan menelaah nilai-nilai Pancasila berkontribusi di dalam pembentukan dan implementasi kebijakan sosial di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan merumuskan gagasan buah pikir untuk konstruksi kebijakan yang semakin memperkuat sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Diharapkan studi ini dapat berkontribusi secara akademik terutama dalam pemahaman peran Pancasila sebagai fondasi ideologis pembentukan kebijakan sosial. Untuk itu kajian ini dapat menjadi alternatif acuan bagi para pembuat kebijakan, praktisi dan akademisi di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan semangat dan nafas nilai-nilai Pancasila.
Konsep Filsafat Relasionalitas Armada Riyanto Sebagai Metode Berfilsafat di Indonesia Adon, Mathias; Virgenius Setiawan, Charles; Suhardi, Arnold
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 5 No. 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2025
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v5i1.646

Abstract

This research focuses on the dialog of Armada Riyanto's concept of relational philosophy of I, Text, Other, and Phenomenon as a method of philosophizing in Indonesia. As a great nation rich in local wisdom, Indonesia needs the right philosophical method to explore the wealth of local wisdom of the tribes in the archipelago. Armada Riyanto's relationality philosophical concept of I, Text, and Other is a philosophical methodology that seeks to reach the true meaning of reality. Local wisdom is the reality of daily life in the form of tradition (ancestral heritage) which contains the philosophy, mind, and soul of the Indonesian people who appear in various forms of culture such as art, tradition, belief/ritual, and literature. This research uses a qualitative research method that dialogues Armada Riyanto's concept of philosophical relationality with the distinctiveness of Indonesian cultural concepts. This research aims to find a methodology for exploring the rich philosophical meaning of rites, symbols, ceremonies, or art in local wisdom with Armada Riyanto's philosophical method. This research found that the relational philosophy of I, Text, and Other is a philosophical methodology that can reach the true meaning of culture to prevent distortions that obscure the sense of justice in everyday life in Indonesia.
RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA Patittingi, Farida; Irwansyah, Irwansyah; Hasrul, Muhammad; Arisaputra, Muhammad Ilham; Yunus, Ahsan
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten EnrekangNomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur’an dan relevansinya terhadap nilai-nilaiPancasila. Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikandengan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur’an di Kabupaten Enrekang, terdapatbeberapa indikator yang tidak sejalan, bahkan dapat dikatakan cenderung bernuansadiskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu)golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenalperbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dapat pula dikatakan tidak memberikan keadilansecara lahir maupun batin terhadap pemeluk agama Islam oleh sebab adanya beberapapenambahan persyaratan pada wilayah-wilayah tertentu. Terdapat ketentuan sanksi yang dapatmenggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.
TANTANGAN INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN Samekto, FX. Adji; Purwanti, Ani
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.2

Abstract

Taman Sari Dunia suatu istilah yang bersumber dari pidato Soekarno dihadapan Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Istilah Taman Sari Dunia menunjuk pada keberadaan negara-negara dunia yang beranekaragam aliran sistem ekonomi-politik dan ideologinya, tetapi berdiri sederajat. Dalam konsep masyarakat internasional seperti itu, maka benarlah kalau kemudian di dalam Piagam PBB dirumuskan larangan dilakukannya intervensi satu negara terhadap negara yang lain, karena hal itu merupakan pelanggaran atas hak kemerdekaan segala bangsa. Kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah baru kita dapat menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Akan tetapi dalam perjalanan realitasnya, penjajahan dan intervensi tetap terjadi dengan wujud yang berbeda. Kini penjajahan dilakukan dengan instrumen teknologi informasi untuk membawa dunia pada cara berpikir pasar bebas. Hal itu semakin menguat ketika dunia memasuki era globalisasi pada tahun 1989-1990 an. Upaya mendominasi dan menciptakan ketergantungan oleh satu atau sekelompok kekuatan negara terhadap negara lain semakin mendapatkan ruangnya dalam arena pasar bebas dunia. Fenomena ketidak adilan yang terjadi dalam hubungan antar negara ini harus terus-menerus dilawan karena akan selalu menghambat upaya pencapaian kesejahteraan oleh suatu bangsa. Momentum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 yang lalu, harus menjadi momentum untuk merubah situasi ketidakadilan dunia, melalui perjuangan kedaulatan pangan oleh bangsa Indonesia, sebagai salah satu langkah membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat wabah virus tersebut. Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.
PANCASILA DALAM PRAKSIS SOSIAL: “MANUSIA PANCASILA” MENJAWAB PERMASALAHAN MASYARAKAT DIGITAL Khasri, M. Rodinal Khair
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.5

Abstract

Artikel ini berangkat dari permasalahan masyarakat digital yang diindikasikan oleh fenomenahoax yang merupakan permasalahan epistemik dan etis. Kedua permasalahan tersebut sangatjarang dikaji dalam penelitian maupun tulisan ilmiah tentang hoax. Dengan demikian artikel inimenawarkan konsep “Manusia Pancasila” sebagai nomenklatur nilai-nilai Pancasila yangmerepresentasikan ideal manusia di dalam mengolah pengetahuan dan mempertimbangkankonsekuensi dari pengetahuan pada ranah sosial sebagai perkara etis. Konstruksi “ManusiaPancasila” berpijak pada ontologi monodualis, sosio-epistemologi, pengetahuan lokal, morallokal, moral Pancasila, dan moral agama. Pada akhirnya, implementasi “Manusia Pancasila”diarahkan pada formulasi dan evaluasi kebijakan pada sektor pemerintah dan sekolah. Melaluiimplementasi ini, diharapkan ada kesinambungan antara nilai acuan yang bersifat fundamental,formulasi dan evaluasi kebijakan, dan penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar pada sektorformal maupun informal.
KAJIAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI SARANA INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Yohanes, Triyana; Widiyastuti, Y. Sari Murti; Wijaya, N. Budi Arianto; Antoro, B. Hengky Widhi
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.6

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting dalam penyebaran nilai-nilai suatu bangsa. Di seluruh daerahdi Indonesia, penyelenggaraan pendidikan harus menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasiladan sekaligus menjadi penangkal terhadap masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengannilai-nilai Pancasila. Makalah hasil penelitian ini menganalisis keefektifan Perda Jawa TengahNomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah sebagai saranainternalisasi nilai-nilai Pancasila. Permasalahan diteliti dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan analisis data, dapatdisimpulkan bahwa secara umum Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tidak bertentangandengan nilai-nilai Pancasila, tetapi Perda tersebut memerlukan revisi pada konsideran danbeberapa pasalnya, agar bisa menjadi sarana yang lebih efektif dari upaya internalisasi nilai-nilaiPancasila kepada para peserta didik.
KAJIAN PANCASILA DALAM PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR Armiwulan, Hesti; Simanjuntak, Yoan Nursari; Siwu, Sonya Claudia; Wada, Igam Arya
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.7

Abstract

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi penuntun hukum. Posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofis negara Republik menegaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa Peraturan Gubernur juga merupakan peraturan perundang-undangan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memberikan modal kerja dan investasi kepada masyarakat Jawa Timur agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Dana bergulir modal kerja dan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebutkan menjadi penggerak roda perekonomian Jawa Timur. Kebijakan dibidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tidak cukup hanya dinilai atau digunakan sebagai dasar hukum atau legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pengalokasian penggunaan APBD, namun juga harus dianalisis norma atau substansi Peraturan Gubernur tersebut apakah telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
PENGUATAN PERAN BPIP DAN STRATEGI MEMBUMIKAN PANCASILA UNTUK MELINDUNGI KELOMPOK MINORITAS Muhtada, Dani; Diniyanto, Ayon
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.9

Abstract

Upaya membumikan Pancasila di negeri ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunyaterlihat dari adanya perlakuan diskriminatif yang diterima kelompok-kelompok minoritas, sepertiJemaat Ahmadiyah dan pengikut Syiah. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan merumuskanstrategi membumikan Pancasila, terutama dalam upaya melindungi kelompok agama ataukeyakinan minoritas. Ada tiga pembahasan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu (1) pemaksaan dankriminalitas terhadap kelompok minoritas; (2) ruang publik untuk ekspresi semua kelompok; dan(3) strategi membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas. Ada tiga strategi yangdirekomendasikan dalam artikel ini: (1) Penanaman nilai-nilai Pancasila harus lebih dilakukansecara bottom up; (2) Penguatan jiwa Pancasila dengan menjadikan negara atau pemerintahsebagai lokomotif; dan (3) Penguatan peran pemerintah dalam rangka menjaga kesinambungandan keberlanjutan upaya membumikan Pancasila. Peran pemerintah dapat dilakukan salahsatunya melalui peran BPIP. Namun demikian, perlu ada penguatan BPIP secara kelembagaandan kewenangan. Hal ini agar BPIP mampu menjadi lokomotif bangsa dalam membumikanPancasila. Simpulan dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal sebagai jawaban terhadappermasalahan.
DE-ANTROPOSENTRISME PANCASILA: SEBUAH RISET AWAL FILSAFAT Mahaswa, Rangga Kala
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.10

Abstract

Satu tahun terakhir, masyarakat Indonesia telah menyadari secara tidak langsung arti daripentingnya kesehatan publik karena ancaman pandemi global Covid-19. Wacana tentang virus,satu eksistensi non-manusia yang tidak kasat mata tetapi memiliki dampak yang signifikanterhadap perubahan sosial-budaya masyarakat. Dunia seolah berhenti sebab telah memberikanjarak terhadap sesama perihal munculnya ancaman yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.Ironisnya, ancaman yang setiap hari kita hadapi seringkali terabaikan, yaitu ancaman kerusakanekologis di epos Antroposen. Krisis Antroposen meliputi perubahan iklim dan pemanasan globalyang berdampak secara langsung terhadap wilayah regional maupun lokal dan ragam spesies diIndonesia. Lantas, bagaimana posisi pemahaman onto-epistemologis Pancasila terhadap ekistensinon-manusia seperti halnya lingkungan atau multi-spesies lainnya? Sebagai artikel gagasankonseptual, penelitian ini akan menganalisis secara filosofis bahwa kriteria onto-epistemologisPancasila masih didominasi oleh pandangan Antroposentrisme atau manusia pusat segalanya sehingga perlu adanya tinjauan kritis terhadapnya. Adapun beberapa poin strategi yang tawarkanantara lain: Pertama, pendekatan de-antroposentrisme Pancasila diperlukan sebagai wacanaalternatif untuk merekognisi eksistensi non-manusia. Kedua, rekognisi tidak cukup tetapidibutuhkan afirmasi terhadap kondisi riil ekologis tanpa tergantung pada romantisisme Pancasila.Ketiga, perluasan pendidikan Pancasila terhadap masalah ekologis kontemporer dan tidak hanyasekedar menjadi menjadi ‘jargon’ identitas bangsa. Keempat, perlu adanya gerakan perubahanlingkungan untuk menguatkan kembali bahwa Pancasila dapat menjawab persoalan ekologisbangsa dan negara. Dengan demikian, artikel konseptual ini kemudian menjadi dasar bahwa di“Bumi” manakah Pancasila akan mengada jika bumi pertiwinya saja tidak dapat dihuni(unhabitable) oleh manusia Indonesia.
URGENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGATURAN TENTANG PEMASYARAKATAN Safitri, Myrna A.; Anggraeni, Ricca; Hamid, Adnan; Tridewiyanti, Kunthi
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 ISSUE 2 OCTOBER 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i2.19

Abstract

Sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengubah konsep pemenjaraan pada era kolonial Belanda ke konsep pemasyarakatan. Perubahan konsep ini dimaksudkan untuk menerapkan program-program yang sifatnya menjerakan sekaligus merehabilitasi serta mereintegrasi narapidana secara sosial. Dengan demikian narapidana dapat kembali lagi menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam praktiknya, tujuan ideal dari konsep pemasyarakatan ini tidak mudah terwujud. Persoalan-persoalan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini sejatinya saling berkelindan, sehingga kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi penting. Dalam kaitan dengan rencana perubahan hukum itu maka penting pula mempelajari bagaimana sistem pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana norma hukum baru yang akan dibentuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 masih berisikan norma-norma yang belum lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas dan kuat terkait dengan beberapa sila Pancasila, seperti untuk meningkatkan rasa cinta tanah khususnya bagi narapidana terorisme dan separatisme. Pun studi ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam filsafat pemidanaan berkait dengan kemanusiaan, edukasi dan keadilan. Konsep keadilan bergeser dari keadilan retributif dan restitutif menjadi keadilan restoratif.

Page 11 of 17 | Total Record : 168

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): VOLUME 5 ISSUE 2, OCTOBER 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024 Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 ISSUE 1, APRIL 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 NOMOR 2 OKTOBER 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 ISSUE 2 OCTOBER 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021 More Issue