cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ani Purwanti
Contact Email
jurnalpancasila@bpip.go.id
Phone
+62213505200
Journal Mail Official
jurnalpancasila@bpip.go.id
Editorial Address
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jakarta
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Published by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia
ISSN : 27973921     EISSN : 27973018     DOI : https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan is an academic journal for Pancasila Studies published by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Republic of Indonesia. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on Pancasila issues in Indonesia as well as to publish innovative Pancasila researches. The focus and scope of this journal are social sciences and humanities issues in the fields of: History of Pancasila (Sejarah Pancasila); Ideology of Pancasila (Ideologi Pancasila); Philosophy of Pancasila (Filsafat Pancasila); Democracy of Pancasila (Demokrasi Pancasila); Economy of Pancasila (Ekonomi Pancasila); Constitutional Law (Hukum Tata Negara); Human Rights (Hak Asasi Manusia); Citizenship (Kewarganegaraan).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 168 Documents
 8   9   10   11   12 
Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Sikap Moderat Dalam Beragama: Studi Kasus Masyarakat Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Qoyum, Abdul; Munir, Misbahul; Munawaroh, Uum
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.497

Abstract

Kemiskinan dan pendidikan merupakan dua hal penting yang dianggap memiliki pengaruh terhadap cara pandang dan sikap seseorang dalam hubungan sosial keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan dan Pendidikan terhadap sikap moderat dalam beragama seseorang. Penelitian menggunakan sampel 390 responden yang berasal dari 114 kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul, dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan pada pengujian statistic, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara faktor kemiskinan dengan sikap moderat seseorang dalam beragama. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka akan semakin rendah sikap moderasi beragama seseorang. Selanjutnya, penelitian ini juga membuktikan bahwa faktor Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap moderat. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan faktor kemiskinan untuk memperbaiki sikap moderat dalam beragama suatu masyarakat.
Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasiona Wisnu Wardhana, Irwanda; Syahyuti, Syahyuti; Jamal, Erizal; Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.520

Abstract

Pembangunan nasional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mengabaikan aspek pemerataan telah memicu peningkatan ketimpangan. Kondisi ini jauh dari gambaran ekonomi kerakyatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Target Indonesia Emas 2045 membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan karenanya penerapan Ekonomi Pancasila menjadi penting. Bertitik tolak dari ini, dipandang perlu untuk mengejawantahan semangat ekonomi Pancasila dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penerapan ini perlu sebagai bentuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menuju pertumbuhan yang berkualitas serta ketimpangan yang rendah. Tulisan ini disusun sebagai sebuah critical review dengan berdasarkan berbagai bahan. Hasil analisis mendapatkan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penerapan Ekonomi Pancasila sangat bergantung kepada kebijakan publik dan politik yang berpihak. Meskipun penerapan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi memiliki potensi sebagai solusi mendasar bangsa keberhasilan penerapannya bergantung pada banyak fihak utamanya political will pemerintah. Intinya, jalan terjal untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila perlu dilandasi semangat untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan ekonomi.
Keadilan Sosial dan Kebijakan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Sugiyanto, Fransiscus Xaverius
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.521

Abstract

Berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikanmerupakan masalah ketidakadilan sosial. Kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut haruslah mendasarkan prinsip-prinsip keadilan, diantarannya adalah prinsip perbedaan. Kebijakan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) haruslah mendasarkan pada prinsip tersebut, karena karakteristik UMK yang sangat heterogen. Oleh karena itu, perlu pendefinisian ulang UMK dengan mendasarkan pada karakter UMK Indonesia yang sangat beragam, agar keadilan sosial yang lebih baik dapat dicapai
Struktur Ekonomi Pancasila (Pancasilanomics) Budimanta, Arif
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.522

Abstract

Sistem Ekonomi Pancasila dibangun untuk menentukan arah dan pedoman bagi perekonomian Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan pemikiran yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa, sehingga penerapan Sistem Ekonomi Pancasila akan memperkuat tata nilai dan budaya Indonesia dalam mencapai tujuan bersama, yakni keadilan dan kemakmuran. Sistem Ekonomi Pancasila lebih mengutamakan keseimbangan sosial, bukan keseimbangan pasar. Dengan corak Ekonomi Pancasila yang tidak anti pasar, negara menerima kondisi persaingan pasar selama dalam koridor adil dan sehat. Gagal memahami dan membedakanpengelolaan ekonomi berdasarkan Pancasila dan pasar bebas akan melahirkan suatu kebijakan yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Hasilnya, pemerataan hasil pembangunan tidak akan pernah terwujud.
Peluang dan Tantangan Pengamalan Pancasila Dalam Bidang Ekonomi Baswir, Revrisond
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.523

Abstract

Pengamalan Pencasila dalam bidang ekonomi telah terjabarkan secara jelas dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum diamandemen), hal itu dilakukan dengan menyelenggarakan perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, sebagaimana dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945, hal itu antara lain dilakukan dengan mengamalkan amanat Pasal 33, Pasal 27 ayat 2, dan Pasal 34 UUD 1945. Namun demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia menyelenggarakan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan itu terus menerus mendapat tantangan dari pihak kolonial. Akibatnya, transformasi perekonomian Indonesia yang seharusnya berlangsung dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional, dalam kenyataannya justruberbelok arah menuju terwujudnya ekonomi neokolonial. Untuk mengembalikan perekonomian Indonesia ke jalur yang benar, maka dalam jangka pendeka, pelaksanaan beberapa agenda penting perlu mendapat perhatian
Evolusi Pemikiran dan Lingkungan yang Berubah menuju Knowledge Base Society: Sudut Pandang Ekonomi Pancasila Taba, Idrus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.524

Abstract

The past century has seen a significant evolution in human development, with the rise of the concept of human capital and the role of organizations in achieving this goal. The Indonesian Economic Outlook 2004 highlights the importance of human capital in the country's economic development, including the transition to a zero-carbon economy, the promotion of good governance, and the development of a knowledge-based society. Organizational management has evolved over time, with theories such as individualism and sosialism emerging. The modern era of management, from 1910 to 1930, focused on micro and macro management, with a focus on individual productivity and organizational structure. The leading management style, also known as "The Human Era," was influenced by the work of psychologists like Frank and Gilbert, who emphasized the importance of human involvement in management. The development of human capital has been influenced by various factors, including the rise of the Industrial Revolution, the rise of the Industrial Revolution, and the rise of the Industrial Revolution.
Normativitas Pancasila (Di Balik Kacamata Warganegara) Santoso, Purwo
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.525

Abstract

Fakta politik yang hadir ke hadapan saya, seorang warganegara di negeri adalah adanya‘norma dasar’ (grundnorm), yang menjadi sandaran bagi norma-norma praktikal-operasional. Hadirjuga fakta hukum, tepatnya fakta normatif, bahwa norma dasar itu distatuskan sebagai ‘ideologi negara’, di samping juga ‘falsafah bangsa’. Katakanlah fakta normatif itu telah begitu dekat bahkan bersemayam dalam subyektivitas saya, maka normativitas hal-hal yang distatuskan negara telah mapan. Hanya saja, saya ⎯ dalam status, kapasitas dan subyektivitas warga negara ⎯ perlu mensimulasikan normativitas Pancasila. Kodifikasi kodifikasi respons warganegara semacam saya ini diperlukan, agar penstatusan itu tidak bertepuk sebelah tangan, karena tiadanya kompetensi warga negara dalam berfalsah dan berideologi. Kalau setiap warganegara trampil mengkodifikasi normativitas seperti ini, Pancasila menjadi fakta yang betul-betul normatif.
Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global Karimi, Syafruddin
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.526

Abstract

This paper explores the paradigm shifts in global economic policy over the last two decades, mainly focusing on the rise of neoliberalism and its effects on economic disparities. Neoliberal policies, which prioritize market mechanisms as central to economic governance, are critiqued for exacerbating income inequality and diverging from the principles of social justice foundational to Indonesia's constitution and Pancasila ideology. In contrast, the Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) offers a framework that emphasizes social justice, equitable wealth distribution, and the welfare of all Indonesians, aligning economic activities with the nation's ideological foundations. The SEP challenges the neoliberal assumption that labor market flexibility is the sole solution to unemployment, instead highlighting the roles of industrial and regional development in addressing structural unemployment. Furthermore, the paper critiques the focus of monetary policy solely on price stability, advocating for a broader approach that integrates macroeconomic stability with social welfare. Incorporating the principles of Pancasila into economic policies is crucial for achieving an equitable economic democracy, where the government balances market interests with its priority for social welfare. The paper concludes with a proposal for the drafting of a Pancasila Economic System Act to institutionalize these principles into Indonesia's economic governance, ensuring that economic policies promote not only growth but also fairness and social justice for all Indonesians.
Analisis Interkonektivitas antara Nilai-Nilai dan Indikator SDGs dalam Konteks Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Indonesia Kaharuddin, Kaharuddin; Syahuri, Taufiqurrohman; Fauzan, Muhammad
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.559

Abstract

Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan norma yang memberikan akses kesamaan hak bagi seluruh warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas juga terdapat dalam indikator Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interkonektivitas antara nilai-nilai Pancasila dan indikator SDGs yang bertujuan untuk mendukung inklusifitas penyandang disabilitas di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Hasil dari penelitian ini adalah antara nilai-nilai Pancasila dan beberapa indikator SDGs sama-sama memiliki tujuan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini sebagai wujud inklusifitas penyandang disabilitas dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara. Dalam setiap sila-sila Pancasila semuanya memiliki nilai yang menjamin persamaan penyandang disabilitas dan kehidupan. Beberapa indikator dalam SDGs juga bertujuan untuk menjadi pedoman yang harus dicapai dalam mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas.
Indonesia's Directive Legislation: Balancing with Pancasila Law-Idea Hermanto, Bagus; Subawa, Made; Hattori, Mariko; Ivory, Jared
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.568

Abstract

The implementation of the Omnibus Law in the formation of laws and regulations in Indonesia commenced with the introduction of directive legislation in a range of sectors. Conversely, the Omnibus Law has given rise to a number of issues, particularly in relation to the Pancasila law-idea. This is because the Omnibus Law is perceived to be at odds with the Pancasila law-idea, with critics arguing that it fails to reflect the spirit of Pancasila in terms of both practice and legislative methodology. This paper aims to examine, evaluate and identify potential avenues for the development of national regulations in alignment with the principles of the Omnibus Law, taking into account the role of Pancasila as an ideological and legal foundation. This paper demonstrates that the Pancasila idea-law can serve to balance and harmonise the various understandings held by countries around the world, particularly in relation to the application of the Pancasila law-idea as a foundation in the practice of Omnibus Law and the formation of national regulations.

Page 10 of 17 | Total Record : 168

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): VOLUME 5 ISSUE 2, OCTOBER 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024 Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 ISSUE 1, APRIL 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 ISSUE 2 OCTOBER 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 NOMOR 2 OKTOBER 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021 More Issue