cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
KARONA CAHYA SUSENA
Contact Email
karona.cs@unived.ac.id
Phone
+6281541234500
Journal Mail Official
karona.cs@unived.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Jl. Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu 383228
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Hukum Sehasen
Published by Universitas Dehasen Bengkulu
ISSN : 25285025     EISSN : 27466485     DOI : https://doi.org/10.37676/jhs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Sehasen (JHS) is a peer-reviewed open-access journal that aims to publish manuscripts of high-quality research as well as conceptual analysis that studies specific fields of law, such as Islamic law, customary/adat law, philosophy of law, fundamental law, legal theory, comparative law, and human rights issues. It has 1 volume with 2 issues per year (April and October).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2024): Oktober" : 42 Documents clear
Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak Yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak Rischad Widianto Siregar; Niru Anita Sinaga; Selamat Lumban Gaol
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.5978

Abstract

Sistem hukum Republik Indonesia dalam proses penegakan mengenai asas yang tidak boleh dilangggar atau dikesampingkan, yang artinya pada dasarnya setiap orang yang melanggar hukum pasti akan diberikan sanksi yang telah dibuat. Penyimpangan terhadap kaidah hukum dibagi menjadi dua yaitu, penyimpangan terhadap kaidah hukum atas dasar yang sah yang maksudnya berupa ‘Pengecualian’ artinya kaidah hukum yang dapat disimpangi karena terdapat pengaturan hukumnya. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah pelanggaran terhadap aturan undang-undang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan orang yang melakukan tindak pidana dapat dituntut secara pidana. Pelanggaran perpajakan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus faktur pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak valid. Di Indonesia, masih banyak penghindar pajak yang menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan nilai transaksi sebenarnya. Hal ini berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan negara, bahkan mungkin hingga trilliun rupiah. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap faktur pajak tidak sah di dasarkan pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan khusunya tentang tindak pidana faktur pajak yang tidak sah
Analisis Kriminologis Korupsi Perspektif Pendekatan Sobural Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia Hajairin Hajairin; Aman Ma'arij; Ilham Ilham; Gufran Gufran
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6017

Abstract

Korupsi merupakan fenomena kejahatan yang bersifat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial politik dan kebudayaan, sehingga pendekatan penyelesaianya juga dapat menggunakan pendekatan sosial, budaya dan structural. Kerumitan dalam pemberantasan korupsi selalu terjadi, hal ini terlihat semakin meningkatnya tindak pidana korupsi, baik dari segi kuantitas maupun jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Metode sobural bukanlah suatu prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus, namun metode ini berperan dalam memahami suatu perbuatan jahat secara tepat melalui tiga lensa nilai yang mempengaruhinya, yaitu nilai sosial, nilai kultural, dan unsur struktural. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analsisi kriminologis korupsi prespektif teori sobural. Metode penelitian yang digunakan adalah Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan pendekatan antara lain pertama Pendekatan Historis (Historical Aprroach) dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan Korupsi. Kedua Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Temuan berdasarkan hasil penelitian yakni pertama pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan secara utuh, baik diri pelaku maupun masyarakat. Keunggulan pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) memberikan cara bagi penegak hukum, terutama hakim untuk memahami perbuatan korupsi dalam memutuskan perkara. Kedua pendekatan sobural dapat menjadi instrument kegiatan pencegahan korupsi, sebab pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Untuk menghindari korupsi, sangat penting untuk memperhatikan pendekatan Sobural pada masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan dalam hal nilai sosial, budaya, dan variabel struktural sebagai upaya pencegahan korupsi.
The Role Of Legal Sociology In Implementing PPP (Public-Private Partnership) (Lhok Guci PPP Case Study) Kurdi Kurdi
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6023

Abstract

Legal products can be used as a means of improving infrastructure development in Indonesia. The preparation of legal products must be in accordance with the conditions and desires of society and in connection with this, the branch of science that can be used is called legal sociology. The implementation of the PPP (Public-Private Partnership) scheme in Indonesia has shown a significant impact in providing infrastructure. Starting from the need for a legal sociological view of the implementation of infrastructure development with a PPP financing scheme, the author wants to study it further. This research aims to determine the role of legal sociology in implementing PPP (Public-Private Partnership). This research is included in the type of normative research with a statute approach and conceptual approach. The results of the research show that the application of legal sociology in the implementation of PPP, especially the Lhok Guci PPP, can be used as a means of assessing legal effectiveness, revealing ideology and interests and also legal sociology can be used to assess the identification of cultural and religious influences in the implementation of infrastructure development carried out using PPP financing schemes.
Kesesuaian Ratio Decidendi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penyelesaian Monopoli Jasa Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster (Studi Putusan KPPU NO.04/KPPU-I/2021) Aufa Shofi Alfiana; Ikarini Dani Widayanti; Galuh Puspaningrum
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6135

Abstract

Perubahan aturan mengenai pengelolaan benih bening lobster di Indonesia sangatlah berpengaruh terhadap bisnis benih bening lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan peraturan yang diciptakannya secara tidak langsung menunjuk PT. Aero Citra Kargo sebagai satu-satunya pelaku usaha yang dapat melakukan kegiatan transportasi benih bening lobster dalam sektor bisnis benih bening lobster. Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan maka isu utama dalam penelitian ini adalah dampak dari peraturan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli sebagaimana dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 mengenai dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. AeroCitra Kargo dalam layanan pengurusan transportasi benih bening lobster. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT. AeroCitra Kargo terlibat dalam praktik monopoli dengan menyalahgunakan posisi dominannya untuk menghalangi pesaing masuk ke pasar dan mengeksploitasi konsumen, yaitu para eksportir, dengan menetapkan tarif layanan yang tinggi. Oleh karena itu, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 berdasarkan penelitian yang dilakukan dianggap tepat karena dapat membuktikan bahwa PT Aero Citra Kargo telah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Legal Efforts for Victims of Sexual Violence Who Undergo Abortion Nahda Feby Rahmadhani Puteri; Maslihati Nur Hidayati
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6138

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi yang mengakibatkan kehamilan, Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku aborsi menurut hukum positif di Indonesia , serta mengetahui peran Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi yang mengakibatkan kehamilan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Data sekunder didapat meliputi buku-buku yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, hasil penelitian, dan pendapat-pendapat hukum. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun korban perkosaan yang melakukan aborsi masih banyak yang dikriminalisasi, kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi menurut hukum positif di Indonesia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 48 KUHP, ketiga, bahwa pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun nyatanya upaya yang dilakukan pemerintah masih belum optimal, karena masih minimnya fasilitas layananan aborsi yang legal.
Batu Tahu As A Form Of Conservation Of Coastal Areas And Habitat Of Biological Resources In Bengkulu From A Legal Perspective Rizky Juventus Simangunsong; Intan Riwayaty Amran
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6167

Abstract

Batu Tahu is one of the icons of coastal tourism in Bengkulu City. This beach is unique in the form of coral rock formations that form beautiful cliffs along the coastline. Apart from its natural beauty, Batu Tahun Beach is also a habitat for various types of marine biological resources, such as coral reefs, fish, and other biota. This research aims to examine the conservation efforts carried out in the Batu Tahu Beach area in order to preserve the coastal area and protect the biological resource habitat within it. Using a qualitative descriptive approach, this study analyzes the conservation practices implemented, such as limiting tourist activities, protecting coral reef ecosystems, and educating visitors about the importance of preserving the coastal environment. Data was obtained through field observations, interviews with managers, and study of related literature. It is hoped that the results of the research will provide an overview of conservation efforts in the coastal tourist area of Bengkulu City and become a reference for the management and preservation of biological resources in similar areas.
Review Of The Role Of Paralegals Regarding Violence Against Woman And Children In Cilandak Barat And Lebak Bulus Urban Villages Loren Ghazalah; Yusup Hidayat
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6173

Abstract

Women and children, being the most vulnerable to environmental violence, often have their rights overlooked due to various factors. Law No. 16 of 2011 on Legal Aid was enacted to ensure the equitable provision of legal assistance, aiming to maximize the involvement of Advocates who infrequently offer free aid through paralegals. This research, utilizing socio-legal research methods, examines the paralegal's role in reducing violence against women and children in West Cilandak and Lebak Bulus Villages. Based on the research findings from interviews and observations, linked to the theory of effectiveness, it can be concluded that the paralegal's role in minimizing violence against women and children in West Cilandak and Lebak Bulus Villages has not proven to be effective.
A Juridical Review Of The Implementation Of Nickel Mining In Halmahera And Its Impact On Local Fishermen From The Point Of View Of Agribusiness Law Stevanus Reysover Bobby; Christin Septina Basani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6270

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan yuridis tentang pelaksanaan tambang nikel di halmahera dan dampaknya terhadap nelayan lokal dari sudut hukum agribisnis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum yang berlaku seperti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Mineral dan Batubara) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan historis memadukan analisis normatif, yang berkaitan dengan keberlakuan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan analisis historis, yang melibatkan kajian terhadap sejarah dan perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini ialah bahwa pentingnya peran pemerintah melalui regulasi dalam membantu nelayan di Halmahera. Dengan adanya regulasi yang tepat, pemerintah dapat melindungi hak-hak nelayan, mengawasi kegiatan pertambangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, dan memberikan bantuan serta pelatihan kepada nelayan untuk meningkatkan keterampilan dan akses mereka dalam sektor pertanian dan perikanan. Melalui upaya ini, diharapkan nelayan di Halmahera Timur dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka sambil menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Serta fakta bahwa Indonesia sebagai Lumbung Ikan nasional salah satunya adalah pulau Halmahera, harus lebih diperhatikan kesejahteraan nelayan disana agar status Indonesia sebagai lumbung ikan nasional tidak menjadi memudar.
The Role Of Environmental Law In Preventing Environmental Damage And Pollution (Case Study Of Mount Sirnalanggeng Mining In Karawang) Dede Rohmat; Sadino Sadino
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6324

Abstract

The environment cannot be separated from humans, which is a vital context that is closely related to human life. It can have positive impacts if it is well cared for, but can also have detrimental impacats if it is contaminated or polluted without adequate supervision. Mount Sirnalanggeng, which is located in Tegalwaru sub-district, Karawang district, has now changed its shape and biological system due to mining carried out by PT Atlasindo Utama. The spring has disappeared, the water channels in the Cipadagungan and Cicaban rivers dry up during the dry season, the West Tarum irrigation system has been affected, resulting in the water supply to DKI Jakarta decreasing by 4,500 liters every second. The purpose of writing this research is to find out the role of environmental law in preventing environmental damage and pollution, specifically in the case study of Mount Sirnalanggeng Karawang mining. The method used in this research is the Normative-Empirical method with a statutory approach and case studies, data collection techniques namely interviews and literature studies. Based on the research results, the mining carried out by PT. Atlasindo Utama has complied with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining and Karawang Regency Regional Regulation No.14 concerning Environmental Protection and Management. The company also committed 3 (three) criminal acts, namely providing false reports, carrying out illegal mining, and not carrying out post-mining reclamation.
Ethics and Liability of Business Actors in Providing Discounts in E-Commerce Transactions Virginnia Melya Iskandar; P. Lindawaty S. Sewu; Daniel Hendrawan
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6336

Abstract

This research aims to analyze the ethics and liability of business actors in providing discounts in e-commerce transactions. E-commerce involves various types of businesses, ranging from small online shops to large companies. With the sophistication of today's technology, it opens up opportunities to cheat for personal gain. Providing fake discounts is one of the concerns of E-Commerce users. The ethics and liability of business actors in providing discounts are the main points demanded by consumers. This research uses normative juridical approach through legislation and assessment of norms and rules applicable in Indonesia. The result of this research is that Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 58 of 2001 concerning the Development and Supervision of the Implementation of Consumer Protection that the Government is responsible for fostering the implementation of consumer protection that ensures the acquisition of consumer and business rights and the implementation of consumer and business obligations. If it is found that business actors violate ethics, the sanctions received can be in the form of social sanctions such as damaging the reputation or good name of the company, reducing the trust of consumers and the public in the related company. The settlement of consumer disputes can be pursued through the court or out of court based on the voluntary choice of the parties to the dispute. Consumers can sue business actors in public courts individually or in groups (class action).

Page 1 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Oktober Vol 11 No 1 (2025): April Vol 10 No 2 (2024): Oktober Vol 10 No 1 (2024): April Vol 9 No 2 (2023): Oktober Vol 9 No 1 (2023): April Vol 8 No 2 (2022): Oktober Vol 8 No 1 (2022): April Vol 7 No 2 (2021): Oktober Vol 7 No 1 (2021): April Vol 6 No 2 (2020): Oktober Vol 6 No 1 (2020): April Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2015) More Issue