cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 2 Issue 6 - June 2023" : 12 Documents clear
Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Perbankan Masa Pandemi Covid 19 Melati Fitri; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.165

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan masa pandemi covid 19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan di masa pandemi corona virus disease terbagi ke dalam empat bagian yaitu berperan sebagai pembuat regulasi, pelaksanaan pengawasan bank, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen. Disarankan sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi penegakan hukumnya dengan memuat sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan melakukan penindakan terhadap oknum-oknum bank yang menyalahgunakan kebijakan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan.
Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Deny Setiawan Siregar; Madiasa Ablisar; Edi Yunara
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.167

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaku korporasi sebagiaman dalam putusan pengadilan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps, dan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ketiga korporasi yaitu sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus korporasi, maka jelaslah hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.
Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai Nindya Irma; Budiman Ginting; Agusmidah Agusmidah; Jelly Leviza
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.168

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government di Kota Binjai berpedoman kepada peraturan wali kota binjai nomor 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan binjai smart city, dengan diluncurkannya aplikasi mobile yang bernama Aplikasi E-Masyarakat, dimana beberapa masyarakat masih kurang akrab dengan teknologi dan proses pelaporan online, sehingga mereka mungkin merasa kesulitan atau kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi tersebut.
Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 Dwina Elfika Putri; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.169

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang dasar penjatuhan putusan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif falsafah pemidanaan; pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019; dan konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penjatuhan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif filsafat pemidanaan merujuk Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa berlandaskan dakwaan kedua penuntut umum, dimana hakim Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan preseden hukum yang telah ditetapkan. Konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 3681 K/Pid/2019 menimbulkan disparitas penjatuhan pidana.
Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan Wahyudi Chandra; Edy Ikhsan; Sutiarnoto Sutiarnoto; Chairul Bariah
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.172

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris bersifat preskriptif, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Perpres nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan diterapkan dengan beberapa hal seperti bantuan vaksinasi COVID-19, penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi, dan bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan kepada anak-anak pengungsi.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Adi Chandra; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.174

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp, Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam sistem peradilan pidana saat ini sudah dilakukan, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukan dalam upaya penegakan hukum dibutuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif.
Competence of The Authority of Military Police Investigators on Money Laundering Criminal Cases in Connection Cases Sudarma Setiawan; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.175

Abstract

The investigation of money laundering cases against connexity cases whose perpetrators are "unscrupulous" Indonesian National Army and civilians, currently there is a Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XIX/2021 which provides legal certainty for Military Police Investigators to be able to investigate money laundering criminal case against "unscrupulous" Indonesian army who are included as "justiabelen" within the scope of military justice. Previously, the money laundering criminal case could not be continued due to the existence of the Explanation of Article 74 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Laundering Crimes. The purpose of this study is to determine and analyze the competence of the authority of military police investigators in the case of money laundering crimes in connexity cases. This research is a descriptive normative legal research, using a statutory approach and a case approach. The results of the study concluded that the Military Justice law can override general laws. The competence of the investigative authority carried out by the Military Police Investigator in the money laundering criminal case against the investigation of the concurrency case can be carried out based on the Decision of the Indonesian Constitutional Court No. 15 / PUU-XIX / 2021, where the Military Police Investigator has obtained mandatory authority based on the law.
Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan Sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Lidya Cristy Ndiloisa Ginting; Hasyim Purba; Syarifah Lisa Andriati; Affila Affila
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.179

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip itikad baik dalam hal kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan dalam perjanjian asuransi; dan menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi sebagaimana dalam Putusannya Nomor: 010/G/BPSK.KABSI/X/2021 tentang kasus penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa milik nasabah PT. BNI Life Insurance yang telah meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam hal kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan oleh pemegang polis dalam sebuah perjanjian asuransi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 251 KUHD dan juga yang tercantum di dalam Pengaturan Surat Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Pemegang Polis yang terbukti melanggar prinsip itikad baik menyebabkan tidak dapat menerima klaim asuransi yang diajukannya; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sukabumi tidak berwenang menangani kasus tentang klaim asuransi ini, seharusnya masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum.
Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan Maralutan Siregar; Tan Kamello; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.187

Abstract

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terdapat dalam4 (empat) putusan Pengadilan Negeri Medan, Keempat putusan yang berbeda penafsiran oleh majelis hakim, ada dua putusan yang diterima yaitu Putusan Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Mdn., dan Putusan Nomor 584/Pdt.G/2014/PN Mdn, sedangkan dua putusan yang tidak diterima, yaitu Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PN Mdn. dan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN Mdn. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif hukum materiil; Landasan hukum pemisahan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif hukum materiil dan menurut persepsi hakim Pengadilan Negeri Medan dan Advokat; Kriteria pemisahan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam pandangan hakim di Pengadilan Negeri Medan dan Advokat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa gugatan wanprestasi harus didasari dengan ada perikatan/perjanjian terdapat Pasal 1234 KUHPerd., dan timbulnya hak menuntut pada prinsipnya membutuhkan somasi. Sedangkan PMH aturan tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerd., Perbuatan yang melanggar hukum (undang-undang) atas perbuatannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan hak tanpa somasi. Sehingga kedua pasal tersebut menjadi pemisah antara gugatan wanprestasi dan PMH. Maka dalam penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv, supaya gugatan dapat di terima antara posita dan petitum harus sejalan. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997, penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan PMH merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di Pengadilan. Gugatan wanprestasi harus didasari adanya perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat. Karna gugatan wanpretsasi lahir disebakan adanya perjanjian, sedangkan Perbutan melawan hukum disebakan karna undang-undang. Dari segi unsur-unsurnya terdapat perbedaan baik dari segi sanksi, yang mana wanprestasi ganti ruginya secara rinci di atur dalam Undang-undang, sedangkan PMH tidak di atur.
Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir Herianto Herianto; Mahmul Siregar; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.189

Abstract

Penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara penting diteliti dengan pertimbangan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pengaturan penyitaan terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pada tingkat penyidikan; dan mengetahui sekaligus menganalisis tentang pelaksanaan penyitaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara perkara korupsi pada tingkat penyidikan mengandung ketidakpastian hukum karena tidak adanya norma pengaturan pengembalian kerugian negara secara sukarela dari tersangka kepada Jaksa Penyidik. .Pelaksanaan penyitaan pada proses penyidikan dalam pengembalian kerugian keuangan negara perkara korupsi di Kejari Tobasa belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur KUHAP ditunjukkan dengan Jaksa Penyidik hanya membuat Berita Acara Penyitaan (BA-16) terhadap penitipan barang bukti.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue