cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 210 Documents
Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir Herianto Herianto; Mahmul Siregar; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.189

Abstract

Penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara penting diteliti dengan pertimbangan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pengaturan penyitaan terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pada tingkat penyidikan; dan mengetahui sekaligus menganalisis tentang pelaksanaan penyitaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara perkara korupsi pada tingkat penyidikan mengandung ketidakpastian hukum karena tidak adanya norma pengaturan pengembalian kerugian negara secara sukarela dari tersangka kepada Jaksa Penyidik. .Pelaksanaan penyitaan pada proses penyidikan dalam pengembalian kerugian keuangan negara perkara korupsi di Kejari Tobasa belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur KUHAP ditunjukkan dengan Jaksa Penyidik hanya membuat Berita Acara Penyitaan (BA-16) terhadap penitipan barang bukti.
Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi Freddy VZ. Pasaribu; Mahmul Siregar; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.190

Abstract

Rehabilitasi yang diajukan terhadap penyalahguna narkotika harus didasarkan kepada prosedur asesmen terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional, barulah dilampirkan dalam berkas perkara oleh penyidik untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Laporan asesmen tersebut juga diajukan sebagai bukti oleh penuntut umum dalam persidangan untuk membuktikan terdakwa adalah benar penyalahguna naroktika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan pembuktian hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN bagi terdakwa penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hasil Rekomendasi TAT-BNN yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bukti dipertimbangkan hakim sebagai proses tanya-jawab saja, tidak ada tindakan/observasi yang komprehensif dan waktu yang relatif singkat. Sehingga, membuat hakim tidak yakin dengan keberadaan rekomendasi tersebut. Disarankan kepada BNN untuk melaksanakan observasi secara komprehensif dan mendalam agar dapat menyakinkan hakim dalam menerapkan hukum kepada terdakwa untuk direhabilitasi.
Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Hady Hidayat Tambunan; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring; Afnila Afnila
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.195

Abstract

Masyarakat Mandailing menggunakan sistem perkawinan jujur sehingga mewajibkan memberikan uang jujur (tuor) kepada pihak wanita. Masyarakat adat Mandailing memiliki adat sendiri dalam melaksanakan perkawinan serta melalui beberapa tahapan yang cukup panjang.Terlepas dari adat perkawinan suku Mandailing yang begitu panjang, terdapat upaya lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat Mandailing untuk mewujudkan terjadinya suatu perkawinan, yaitu dengan cara marlojong (kawin lari). Penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kawin lari di masyarakat adat Mandailing diawali dengan perkenalan (mangkusip, martandang), marlojong, marjamita mandokon so ulang agoan, marjamita mandokon so ulang agoan menurut adat, manulak sere, mangalehen mangan pamunan, menikah, pabuat boru, dan di akhiri dengan pasahat mara. Perkawinan dengan cara kawin lari pada umumnya dikatakan sah menurut hukum adat, karena masing-masing daerah pasti memiliki cara dan aturannya masing-masing dalam menyelesaikannya, kemudian menurut hukum Islam perkawinan dengan cara kawin lari sah selama pelaksanaan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah, menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dengan cara kawin lari dikatakan sah selama perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran agamanya dan kepercayaan nya masing-masing serta harus di catatkan di negara.
Pelaksanaan Perjanjian Ekspor Impor Pestisida Dengan Metode Pembayaran Kemudian (Open Account) dalam Perspektif Hukum Arifah Ayudia Syafira
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.208

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum cara pembayaran dengan menggunakan pembayaran kemudian (open account) dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia, sebagaimana metode pembayaran yang dipilih dalam transaksi bisnis ekspor impor pestisida antara PT. Bahtera Boniaga Lestari dengan Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd adalah metode open account yang sampai tulisan ini dibuat belum ada peraturan nasional maupun internasional yang mengatur lebih lanjut mengenai pembayaran ekspor-impor dengan pembayaran kemudian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bayaran kemudian berpedoman pada perjanjian antara para pihak. Dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan perjanjian secara bebas termasuk kebebasan untuk memilih cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian pada transaksi ini diharuskan untuk menjadi landasan yang kuat untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait cara pembayaran dengan pembayaran kemudian. Dalam kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh PT. Bahtera Boniaga Lestari dan Nanjing Essence Fine- Chemical Co., Ltd, negara eksportir memberikan perlindungan hukum melalui penunjukan China Export & Credit Insurance Corporation yang bertugas untuk mengawasi pergerakan pembayaran ekspor impor.
Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya Eliksander Siagian
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.209

Abstract

Pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas yang tidak jelas menjadi kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan terbatas. Meskipun perseroan terbatas telah ditetapkan sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi dalam penegakannya masih sangat jarang perseroan terbatas dijatuhi pidana. Penelitian ini fokus pada kajian mengenai urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas dalam kegiatan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap perseroan terbatas merupakan hal urgensi karena pengaturan pertanggungjawaban pidana yang saat ini belum dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta oleh karena merupakan peninggalan zaman kolonial yang tidak mengenal PT sebagai subjek hukum pidana. Sebagai pembaharuan, UU No.1 Tahun 2023 tampaknya dapat menjawab tantangan urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap PT sebagai subjek hukum pidana yang dituangkan dalam Pasal 45 hingga pasal 50 UU No.1 Tahun 2023 mengatur tentang corporate criminal liability.
Pelaksanaan Mekanisme Tebus Unit Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Iqbal Akbar
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.210

Abstract

Pada masa pandemi covid-19, dapat diketahui tentunya banyak konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning sehingga mengakibatnya potensi terjadinya stabilitas sistem keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme tebus unit jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan macet di perusahaan pembiayaan konsumen pada masa pandemi covid-19 di PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa menemukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang putusan MK terbaru tentang eksekusi jaminan fidusia serta pemahaman nasabah tentang undang-undang fidusia, maka petugas dari PT. Adira Finance akan menjelaskan bahwa sertifikat fidusia sudah terlampir pada saat nasabah mengajukan dan menandatangani perjanjian kredit dan kredit nasabah disetujui oleh PT. Adira Finance dan menjelaskan poin-poin penting dari isi perjanjian kredit, sehingga calon nasabah tidak merasa dirugikan sebelah pihak yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Terdapat mekanisme tebus unit jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan macet di perusahaan pembiayaan konsumen pada masa pandemi covid-19 di PT. Adira Finance Cabang 3 Titi Kuning yaitu PT. Adira Cabang 3 Medan Titi Kuning membuatnya di dalam Memo Internal No. MI-007/RISKLGL/COLL/XII/2021.
Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang: (Studi Putusan No : 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst Dan No : 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst) Muhaimin Al Hafiz
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.211

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab urgensi penggabungan perkara/ Concursus Realis, Kewenangan Penuntut umum dalam melakukan penggabungan perkara, serta menelaah analisa ratio decidendi pada Putusan No: 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dan No: 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menjadi sample penelitian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konsep, dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggabungan perkara/ Concursus Realis menunjukkan penegakkan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan Tindak pencucian Uang ke arah positif. Dengan digabungkan pemeriksaan terhadap dua tindak pidana tersebut setidaknya telah mengupayakan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, pengembalian kerugian keuangan negara, tanpa melakukan kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan Syauqi Azmi Syuza Damanik
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.212

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb tentang pertanggungjawaban korporasi dalam ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan akibat kebakaran hutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim seharusnya dapat mempertimbangkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK.KMA.NO.36/KMA/SK/II/2013) Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup bagian Pembuktian dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Pasal 51 Ayat (2) sebelum menjatuhkan PT ATGA bertanggung jawab mutlak (Strict Liability) yang senyatanya hanya diterapkan terhadap kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan.
Tindak Pidana Prostitusi Online: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal) Adlya Nova
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.213

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana prostitusi online dikualifikasi dalam 2 (dua) pertanggungjawaban pidana, yakni kepada pelaku selaku mucikari dan pelaku selaku pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal sebagaimana hakim mempertimbangan kesesuaian unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Evan Caesar Ibrahim
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.214

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb terdakwa KSP Karya Mulya tertanggal 04 Maret 2019. Putusan tersebut merupakan putusan pidana terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sebab Ketua Pengurus Koperasi telah melakukan pengelolaan dan pengurusan koperasi dengan mengedepankan prinsip itikad baik.

Page 10 of 21 | Total Record : 210