Articles
210 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Sumut KCP Melati ]]>
<![CDATA[Saffanah Silmi]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.215
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang kedudukan SK PNS sebagai jaminan kredit Pra Pensiun bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, juga dilanjutkan dengan penelitian empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjunjukkan bahwa SK PNS yang dijadikan sebagai jaminan pada Kredit Pra Pensiun tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (prevelege), SK PNS sebagai jaminan kredit tidak dengan cara penggadaian namun dengan cara penitipan. Sifat dari SK PNS itu sendiri yang sangat pribadi dan tidak bisa dipindahtangankan sehingga sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai jaminan khusus atas SK PNS yang lebih berkepastian hukum dan ada ketentuan eksekutorial didalamnya, agar dana milik masyarakat yang dipinjamkan kepada PNS lebih aman dan terjaga dalam pengembalian cicilannya.]]>
<![CDATA[Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan: (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn) ]]>
<![CDATA[Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.216
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan no.42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn yang didalamnya terdapat dissenting opion diantara majelis hakim dalam perkara kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat seorang hakim dengan hakim lain (dissenting opinion) dapat saja terjadi dalam suatu perkara karena adanya otonomi kebebasan hakim dalam menegakkan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, sekalipun itu perkara kepailitan. Dalam Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan, mayoritas Majelis Hakim mengabulkan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon. Dalam hal ini terjadi dissenting opinion diantara ketiga hakim, dimana 2 orang hakim setuju dengan pengabulan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS), sedangkan 1 orang hakim yaitu Hakim Anggota II tidak setuju dengan putusan tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Peristiwa Meningkatnya Tagihan Listrik Masa Awal Pandemi Covid-19 di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Muhammad Gibral Alhaq]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.217
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pada peristiwa meningkatnya tagihan listrik di masa awal pandemi covid-19 di Kota Medan, dengan penelitian hukum normatif-empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pada peristiwa meningkatnya tagihan listrik di masa awal Pandemi Covid-19 di Kota Medan yaitu menggratiskan listrik bagi 450VA dan diskon 50% bagi pelanggan 900VA bersubsidi selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Pemberian token listrik selama Covid-19 melalui website PLN, Whatsapp PLN, aplikasi PLN Mobile, Call Center PLN 123, dan Telegram PLN. Disarankan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran atas perlindungan hak-hak konsumen sudah menjadi kewajiban semua pihak agar hak-hak yang sudah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dapat dinikmati sepenuhnya oleh konsumen tenaga listrik.]]>
<![CDATA[Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Alasan Tidak Terpenuhinya Unsur Mens Rea oleh Kepolisian ]]>
<![CDATA[Irfansyah Munthe]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.218
<![CDATA[Unsur mens rea dalam penyidikan tindak pidana sangat berperan besar dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dan bukan menjadi unsur pokok yang harus bisa diungkapkan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Jika unsur mens rea tidak ditemukan bukan berarti kasus tindak pidana harus dihentikan sebagaimana yang telah terjadi dalam penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn, menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn adalah karena sesuatu sebab yang didasarkan atas hasil gelar perkara di Polresta Medan tertanggal 12 Oktober 2015 dan surat ketetapan Kapolsek Medan Baru Nomor. S-TAP/22/X/2015/Mdn Baru yang menyimpulkan proses penyidikan harus dihentikan karena waktu penyidikan yang berlarut-larut karena tidak dapat menemukan bukti permulaan yang cukup yang menyebabkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Atas dasar penghentian tersebut Majelis Hakim telah membatalkan surat penghentian penyidikan tersebut dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan sesuai dengan petujunjuk dari jaksa peneliti.]]>
<![CDATA[Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law ]]>
<![CDATA[Alofsen Sianturi]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.219
<![CDATA[Sejumlah kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan prinsip otonomi daerah akan hilang karena telah diambil alih oleh pemerintah pusat pasca UU Omnibus Law. Dalam perspektif pemerintahan daerah dan berdasarkan asas otonomi daerah, omnibus law dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. kondisi seperti ini, ke depan sangat berpotensi terjadi sengketa kewenangan antar lembaga, yakni pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di mana dalam UU omnibus law irisannya bertalian erat dengan persoalan lingkungan hidup secara sektoral, memiliki dampak yang signifikan dan sistemik, sehingga berpotensi mengancam berbagai komponen di lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang sentralisasi kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ditarik dan didominiasi pemerintah pusat saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitan menyatakan bahwa keberadaan undang-undang omnibus law telah mengambil alih kewenangan daerah untuk mmenetapkan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi kepada kebijakan Pemeintah Pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah.]]>
<![CDATA[Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara: (Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar) ]]>
<![CDATA[Ester Lauren Putri Harianja]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.222
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dengan cara membandingkan putusan hakim tentang penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dan dihukum pidana penjara, dengan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis serta dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun kategori penyalahguna narkotika telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 kasus yang telah sesuai menerapkan tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan perbaikan (retributif). Sedangkan, 4 kasus lainnya tidak sesuai dalam menerapkan tujuan pemidanaan, berupa pemidanaan pembalasan di yuridiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Disarankan perlu segera disusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Narkotika, dan agar kiranya hakim-hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar terhadap pelaku tindak pidana narkotika dikategorikan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatannya.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit ]]>
<![CDATA[Prayogo Hindrawan]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.223
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas pari passu prorata parte terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn, dikarenkan asas pari passu pro rata parte menjadi pegangan penting untuk diterapkan oleh kurator yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UU No.37/2004 dan Standar Profesi Kurator dalam menerapkan asas pari passu prorata parte terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn adalah dengan meng-klasifikasikan kedudukan para kreditor dalam kepailitan di antara Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lain.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan ]]>
<![CDATA[Ferdy Saputra]]>;
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>;
<![CDATA[Budi Bahreisy]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9 - September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i9.224
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji dan menganalisis Kasus direksi perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur yang bertugas di PT. BMS dengan sektor bisnis Hotel BCC. Kasus ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 567K/PID/2016. Permasalahannya: 1) Regulasi pengelolaan perusahaan terhadap pemegang saham berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan 2) Tanggung jawab pidana atas "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan" di perusahaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum diperoleh dari Pengadilan Negeri Batam. Dengan analisis kualitatif, didapat hasil penelitian: Pertama, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengurus perusahaan bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan dalam forum tertinggi perusahaan, yaitu RUPS. Dalam RUPS, direksi dan komisaris sebagai pengelola dan pengawas bertanggungjawab atas semua laporan kegiatan dan laporan keuangan yang muncul dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Pemerintah Republik Indonesia, sebaiknya merevisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan memasukkan upaya hukum terhadap para direktur perusahaan dan/atau dewan komisaris yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pengawasan perusahaan berdasarkan prinsip kewajiban fidusia; dan Kedua, tanggungjawab pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di perusahaan terkait dengan kepercayaan (fidusia) yang diberikan para pemegang saham kepada para direktur, sehingga para direktur harus melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sangat hati-hati (cermat), penuh tanggung jawab (bertanggung jawab), dan itikad baik. Direkomendasikan kepada Dewan Direksi Hotel BCC, sebaiknya melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan dengan menerapkan prinsip kewajiban fidusia yang diawasi oleh Dewan Komisaris.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pada Persidangan Virtual Online ]]>
<![CDATA[Joharlan Hutagalung]]>;
<![CDATA[Ediwarman Ediwarman]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9 - September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i9.228
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang mengatur kekuatan pembuktian Tindak Pidana Korupsi pada persidangan online; legalitas alat bukti atau barang bukti yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan elektronik; serta mengananalisis dasar pertimbangan Hakim dalam pembuktian sidang virtual online terhadap alat bukti dan barang bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/ Pid.Sus.TPK/2020/PN. Medan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aturan pembuktian terhadap alat bukti dan barang bukti tindak pidana korupsi pada persidangan elektronik (virtual online) diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia (SEJA RI) Nomor: B-049/A/Seja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, dimana peraturan tersebut tetap mengakomodir ketentuan yang di atur didalam KUHAP. Selanjutnya legalitas alat bukti dan barang bukti yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara Sidang Virtual/Online tidak sesuai dengan Pasal 183, 184 dan 185 KUHAP. Hakim didalam putusan Pengadilan Negeri Medan No 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN.MEDAN terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum melalui virtual online telah diakomodir sebagai nilai-nilai pembuktian yang relevan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan: (Studi Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Ardo Sirait]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi Azwar]]>;
<![CDATA[Utary Maharany Barus]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9 - September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i9.229
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, serta pelaksanaan pengelolaan sisa lebih yang diterima oleh yayasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 sebagai fasilitas perpajakan Oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, yayasan dapat memperoleh laba, sehingga penghasilan yang diperoleh yayasan melalui kegiatan usahanya merupakan objek PPh. Kendala terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan. Keterlambatan tersebut menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara telah melakukan pembangunan atas sarana dan prasarana berupa, pembangunan 2 gedung ruang kelas yang terdiri atas 6 dan 4 kelas, juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi yang dipergunakan bagi para santri putra dan putri hingga perbaikan pagar yayasan, atas sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara, pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup di lingkungan Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara.]]>
