cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 210 Documents
 6   7   8   9   10 
Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan Arsyad Subhan Purba; Hasyim Purba; Rosnidar Sembiring; Utary Maharany Barus
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.146

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kesesuaian praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dengan peraturan perundang-undangan; proses penjualan dan sisa penjualan objek jaminan pembiayaan gadai emas; dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn; Praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada bank yang kemudian tertera pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Namun, terkait metode penjualan objek jaminan gadai emas di BSI Region II Medan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mana praktik penjualan objek gadai di BSI dilakukan melalui penjualan kepada toko emas, sedangkan Fatwa DSN MUI mengatur proses penjualan objek gadai melalui proses lelang syariah. Meskipun demikian, tidaklah melanggar unsur syariah secara langsung dikarenakan tidak melanggar baik rukun ataupun syarat sahnya akad rahn; Terdapat 8 (delapan) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam pelaksanaan gadai emas dan dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek gadai.
Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara Eviliani Rizky Siregar; Muhammad Yamin; Zaidar Zaidar; Idha Aprilyana Sembiring
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.147

Abstract

penyelesaian sengketa tanah oleh Keuchik di Gampong Keude Mane, hambatan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Keude Mane, dan Eksistensi peran Keuchik dalam penyelesaian sengketa tanah di Gampong Keude Mane. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang didapat melalui teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya di analis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah oleh Keuchik Gampong Keude Mane adalah dengan menganalisis persoalan, kemudian mempertemukan para pihak, apabila tercapai kesepakatan maka sengketa tersebut dinyatakan selesai, tetapi jika tidak ada kesepakatan maka dapat di ajukan untuk banding ke tingkat mukim. Apabila tidak juga selesai maka para pihak bisa membawa persengketaan ke jalur pengadilan yakni Pengadilan Negeri setempat. Upaya yang dilakukan Keuchik dalam penyelesaian sengketa sesuai pola adat Aceh seperti Penyelesaian Sengketa Bentuk Sayam, Suloh, Peusijuek, dan Peumat Jaroe. Keuchik berwenang sebagai hakim ketua majelis sidang adat gampong dan tuha peut, imeum meunasah serta kaum cerdik pandai lainnya sebagai hakim anggota, keberadaan keuchik dalam peradilan adat gampong adalah suatu keharusan. Saran penelitian bahwa sebaiknya putusan penyelesaian sengketa tanah yang diputus oleh Keuchik tersebut dituliskan dalam bentuk akta perdamaian.
Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan Fadli Imam Syahputra Harahap; Syafruddin Kalo; Madiasa Ablisar; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.148

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penculikan dan persetubuhan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dari sisi korban tindak pidana penculikan sekaligus persetubuhan dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, sumber datanya adalah data sekunder. sumber yang masih relevan dengan masalah tersebut, antara lain bahan hukum primer dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Batang serta Sekunder bahan hukum yang diterbitkan pada hukum, jurnal - jurnal ahli hukum, hasil penelitian. Pertanggungjawaban hukum yang timbul dari tindak pidana penculikan dan persetubuhan terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara 7 tahun penjara dan denda 60.000.000,- sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Batang. Dan dampak dari perbuatan si terdakwa adalah membuat anak ketakutan, defresi dan si anak membutuhkan perlindungan berupa pemulihan fisik dan mental agar si anak bisa melakukan aktifitasnya dan jauh dari labelisasi masyarakat.
Ganti Kerugian Terhadap Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Irigasi Batang Bayang Wiranda Sahara; Muhammad Yamin; Zaidar Zaidar; Maria Kaban
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.152

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Irigasi Batang Bayang; proses penetapan ganti kerugian yang dilakukan panitia hingga menimbulkan gugatan dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb; dan analisis yang digunakan dalam penilaian ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan irigasi Batang Bayang pada Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Irigasi Batang Bayang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penetapan ganti kerugian yang dilakukan panitia hingga menimbulkan gugatan dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb Dilakukan dengan proses penghitungan atau penilaian dalam mengadakan pembebasan tanah ganti kerugian yang mempunyai kewenangan dalam hal ini Tim Appraisal.Analisis yang digunakan dalam penilaian ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan irigasi Batang Bayang pada Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb dengan menentukan nilai tanah terhadap tanah yang akan diberikan ganti kerugian untuk pembangunan proyek dinilai belum merepresentasikan keadilan.
Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company: (Studi Putusan Makamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022) Fathiya Al'Uzma; OK. Saidin; T. Keizerina Devi Azwar; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.154

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara merek antara starbucks corporation melawan Sumatra Tobacco Trading Company, dikarenakan sengketa merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022 tersebut, dimana Sumatra Tobacco Trading Company dalam putusan tersebut dinyatakan melakukan pendomplengan merek terkenal, padahal merek yang didaftarkan oleh Sumatra Tobacco Trading Company memiliki klasifikasi yang berbeda dengan merek milik starbucks. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan perbuatan Sumatra Tobacco Trading Company yang melakukan pendomplengan merek tidak berdasarkan itikad baik meskipun merek yang didaftarkan berbeda kelas.
Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Henrico Valentino Nainggolan; Tan Kamello; Hasyim Purba; Jelly Leviza
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.155

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Putusan Mahkamah Konsitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Bogor No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr mengenai eksekusi jaminan fidusia, dikarenakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 konstruksi eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan yaitu apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau hak kreditur untuk menjual benda objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui fiat executie terlebih dahulu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut memiliki tafsiran tersendiri mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, dengan memaknai maksud dari kata harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berarti harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Meskipun demikian, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr didasarkan dari fakta tergugat yang tidak beritikad baik. Sehingga prosedur eksekusi melalui jalur fiat executie dipandang tepat dan sesuai.
Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Tindak Pidana Lingkungan Imanuel Sembiring; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi; Mahmul Siregar
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.156

Abstract

Perseroan dalam menjalankan usahanya sering melakukan perbuatan pidana baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian karena berfokus pada keuntungan seperti salah satunya melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kesalahan direksi dalam mengurus perseroan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Dalam tindak pidana tersebut seharusnya perseroan terbatas dan direksi secara bersama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan direksi dalam mengurus perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitin ditemukan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan masih belum terdapat keharmonisan dalam penentuan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan, seharusnya Perseroan Terbatas dan Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara bersama-sama atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan perseroan.
Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat: (Studi Pada Polrestabes Medan) M. Ainul Yaqin; Madiasa Ablisar; M. Hamdan; Mahmud Mulyadi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.158

Abstract

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikarenakan Polri terbentuk dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat, oleh karenanya Polri harus Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter). Dalam hal ini, berbagai Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang ditangani, dilaksanakan melalui tahap: penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah urgensi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada polsek-polsek di jajaran Polrestabes Medan di wilayah Kota Medan dapat diselesaikan. Bagaimana pula hambatan yang akan dihadapi, sebab jika penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (mengungkap kasus-kasus) diserahkan kepada Polrestabes Medan, maka dibutuhkan dasar hukum dan “pilot project”. Apabila terjadi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilaksanakan, maka setiap polsek-polsek hanya bertugas patroli untuk mencegah kejahatan, mengunjungi warga, mendamaikan perselisihan di tingkat kecamatan, dan sebagainya. Kajian ini akan mengkaji dan menganalisis urgensi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada tingkat polres kabupaten/kota dikaitkan dengan tugas dan fungsi Polri dalam melindungi masyarakat di Kota Medan; dan hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada Polrestabes Medan terkait tugas Polri dalam rangka penegakan hukum dalam melindungi masyarakat di Kota Medan.
Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur Zulkarnain Zulkarnain; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Edi Yunara
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.160

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di kalangan publik figur. Kajian dan analisis dilakukan dengan memperbandingkannya dengan kasus-kasus masyarakat biasa sebagai pengguna narkotika. Menggunakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika dapat direhabiltasi berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI No. dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Kedua, penerapan asas equality before the law belum dapat berjalan efektif terhadap pelaku publik figur sebagai penyalahguna narkotika, bahkan terhadap publik figur, baik tuntutan maupun hukuman pidana penjara lebih berat lagi; Ketiga, penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di Indonesia terdapat hambatan-hambatan sistem hukum. Disarankan sebaiknya, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dilakukan amandemen terkait frase “Pengguna Narkotika” yang berdampak pada dihukumnya pengguna narkotika dengan pidana penjara. Dalam mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya terintegrasi antara para stakeholder.
Penanggulangan Aksi Premanisme Pada Polrestabes Medan di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Regi Putra Manda; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.162

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penanggulangan aksi premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan disertai penelitian lapangan yang fungsinya untuk menguatkan argumentasi-argumentasi yang dibangun. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan penanggulangan aksi premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, masih mengedepankan pengaturan berdasarkan tindak pidana umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pelaksanaan penanggulangan aksi premanisme oleh Polrestabes Medan pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan mengutamakan kebijakan kriminal, yaitu: upaya penal dan non-penal; Hambatan dan upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam menanggulangi aksi kejahatan premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan, terdiri dari: hambatan substansi hukum; struktur hukum; dan budaya hukum, begitu juga dengan upayanya.

Page 8 of 21 | Total Record : 210

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue