cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 202 Documents
Kesiapan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial: (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta) Tyas, Adhis Ardhining; Iskandar, Irvan Sebastian
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.571

Abstract

Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif di Indonesia telah melahirkan bentuk sanksi baru, yakni pidana kerja sosial. Reformasi ini menjadi angin segar dalam mengatasi permasalahan klasik seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan stagnasi program rehabilitasi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Kanwil Ditjenpas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pidana kerja sosial, menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Organizational Readiness for Change (Weiner, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan organisasi dipengaruhi oleh struktur birokrasi, sumber daya manusia, regulasi teknis, serta sinergi antarinstansi seperti Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Studi ini tidak hanya mengungkap tantangan administratif dan operasional, tetapi juga merekomendasikan langkah strategis untuk membangun ekosistem pelaksanaan pidana kerja sosial yang efektif dan berkelanjutan. Pidana kerja sosial bukan sekadar alternatif hukuman, tetapi simbol dari masa depan pemidanaan yang lebih humanis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia Nasution, Hani Riadho; Harris, Abd.
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.572

Abstract

Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di Indonesia merupakan isu penting yang perlu dikaji secara mendalam, mengingat konsumen sering berada pada posisi yang lemah dalam praktik transaksi, terutama akibat dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat-syarat perjanjian serta keterbatasan konsumen dalam memahami hak-hak hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha, mengkaji bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume dan KUH Perdata, serta menemukan kendala dan solusi dalam mewujudkan keseimbangan kedudukan hukum antara kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun UUPK dan KUH Perdata telah memberikan perlindungan yang jelas bagi konsumen dan pelaku usaha, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya tanggung jawab sebagian pelaku usaha, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum untuk menciptakan hubungan yang adil, seimbang, dan harmonis antara konsumen dan pelaku usaha.