cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 210 Documents
 17   18   19   20   21 
Kesiapan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial: (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta) Tyas, Adhis Ardhining; Iskandar, Irvan Sebastian
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.571

Abstract

Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif di Indonesia telah melahirkan bentuk sanksi baru, yakni pidana kerja sosial. Reformasi ini menjadi angin segar dalam mengatasi permasalahan klasik seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan stagnasi program rehabilitasi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Kanwil Ditjenpas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pidana kerja sosial, menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Organizational Readiness for Change (Weiner, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan organisasi dipengaruhi oleh struktur birokrasi, sumber daya manusia, regulasi teknis, serta sinergi antarinstansi seperti Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Studi ini tidak hanya mengungkap tantangan administratif dan operasional, tetapi juga merekomendasikan langkah strategis untuk membangun ekosistem pelaksanaan pidana kerja sosial yang efektif dan berkelanjutan. Pidana kerja sosial bukan sekadar alternatif hukuman, tetapi simbol dari masa depan pemidanaan yang lebih humanis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia Nasution, Hani Riadho; Harris, Abd.
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.572

Abstract

Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di Indonesia merupakan isu penting yang perlu dikaji secara mendalam, mengingat konsumen sering berada pada posisi yang lemah dalam praktik transaksi, terutama akibat dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat-syarat perjanjian serta keterbatasan konsumen dalam memahami hak-hak hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha, mengkaji bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume dan KUH Perdata, serta menemukan kendala dan solusi dalam mewujudkan keseimbangan kedudukan hukum antara kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun UUPK dan KUH Perdata telah memberikan perlindungan yang jelas bagi konsumen dan pelaku usaha, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya tanggung jawab sebagian pelaku usaha, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum untuk menciptakan hubungan yang adil, seimbang, dan harmonis antara konsumen dan pelaku usaha.
Kajian Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Grup Percakapan Ronny, Ronny
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.574

Abstract

This study aims to examine the application of Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (called the ITE Law) in group conversation, one of the applications of Article 27A UU ITE is must meet public knowledge. The research method used is the normative legal method, namely library research based on secondary data, namely referring to legislation, several court decisions, and research results. The conclusion of the study is that access to information in conversation groups can meet public knowledge if there are two things, namely there is a large group of people; and most of the members of the conversation group did not know each other. The categorization of open and closed conversation groups does not determine the purpose of the information in the conversation group to be publicly known.
Analisis Yuridis Terhadap Akta Jual Beli yang Tidak Dibacakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fitria, Rifka; Ardiyansyah, Amzar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.583

Abstract

To ensure the legality of the transfer of land rights, the deed must be read; thus far, the Land Deed Making Officer has failed to read the sale and purchase deed to the presenter. The issue in this study is how the Court's decision on the Sale and Purchase Deed is not read, as well as the sanctions imposed on the Land Deed Making Officer for failing to read the deed in front of the Witness. This study employs both qualitative and normative methodologies. As a result of his carelessness in creating the sale and purchase deed, the Land Deed Making Officer who fails to read the deed is sanctioned by the code of ethics and civil or criminal law, which indirectly harms his career. The research findings also indicate that the deed is sued in court and loses its legal force.
Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia Yanti, Rika Afrida; Liza Agnesta Krisna; Vivi Hayati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.590

Abstract

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memunculkan polemik terkait efektivitas dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu akibat yang paling menonjol adalah terjadinya overkapasitas (overcrowded) di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang sebagian besar diisi oleh narapidana kasus narkotika, khususnya penyalahguna. Artikel ini mengkritisi pendekatan hukum yang lebih menekankan pada pidana penjara dibandingkan pendekatan rehabilitatif, serta menganalisis hubungan kausal antara kebijakan represif tersebut dengan kondisi overcrowded. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data sekunder dan studi kasus. Artikel ini merekomendasikan reformulasi kebijakan narkotika agar lebih manusiawi dan efektif, dengan mengutamakan dekriminalisasi bagi penyalahguna dan perluasan program rehabilitasi.
Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan Ardiyansyah, Amzar; Al Muttaqien; T Yasman Saputra; Umar Mahdi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.593

Abstract

This study analyzes the collapse of constitutional governance and the democratic crisis in Indonesia by focusing on the weak implementation of the Constitution, the persistence of corruption, and the erosion of justice in law enforcement. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by academic literature and national news reports. The findings reveal that the principles of popular sovereignty and the rule of law, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, are often implemented merely in a formalistic manner, while political power remains concentrated among elites. Corruption has emerged as a key determinant undermining democratic legitimacy and triggering a crisis of public trust, as demonstrated by the nationwide protests in August–September 2025. The decline of justice is further reflected in discriminatory law enforcement“sharp downward, blunt upward” and the lack of independence among law enforcement institutions. This study recommends constitutional reform through further amendments, strengthened checks and balances, institutional restructuring, and the consolidation of substantive democracy to realize social justice and popular sovereignty as envisioned by the Constitution.
Perbandingan Hukum Pembiayaan Modal Ventura dan Pembiayaan Al-Musyarakah Kepada Perusahaan Pasangan Usaha Terkait Pemberian Keuntungan Modal Naridha, Alifah Nur Fitriana; Rochman, Auliya; Ikhsan, Sy. Muhammad; Prayudha, Tengku Andrias; Banjarnahor, David
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.606

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan hukum antara pembiayaan modal ventura dan pembiayaan al-musyarakah terhadap perusahaan pasangan usaha dalam kaitannya dengan pembagian keuntungan modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kesamaan dan perbedaan aspek hukum kedua bentuk pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), metode penelitian, termasuk tinjauan pustaka dan analisis induktif, untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan modal ventura melibatkan investasi di perusahaan dengan tujuan pembagian keuntungan sesuai dengan formula yang disepakati, sedangkan pembiayaan al-musyarakah dicirikan oleh kerja sama antara nasabah dan lembaga keuangan Islam untuk membagi keuntungan dan membagi risiko.. Kedua bentuk pembiayaan ini sama-sama memiliki karakteristik risiko tinggi karena menempatkan penyertaan modal sebagai dasar pembagian keuntungan dan kerugian. Temuan ini menegaskan pentingnya kejelasan klausul perjanjian untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta meminimalkan potensi kerugian. Katakunci :Keuntungan Modal, Pembiayaan Modal Ventura,Pembiayaan Musyarakah.
Studi Deskriptif: Pengetahuan Remaja tentang Dampak Bullying di Pekanbaru Saniya, Saniya; Alfina, Yona Dwi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.611

Abstract

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi secara berulang dan disengaja, biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu terhadap korban yang lebih lemah secara fisik, emosional atau sosial. Fenomena bullying sering ditemukan di lingkungan sekolah dan remaja dan dapat berdampak serius pada perkembangan psikologis korban, seperti gangguan kecemasan, depresi hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang dampak bullying pada remaja di Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/siswi SMP Negeri X Pekanbaru berjumlah 304 orang. Teknik pengambilan sampel adalah cluster sampling dengan jumlah sampel 173 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik analisa data univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 173 orang didapatkan hasil yaitu 83 responden (48%) dalam kategori kurang, 60 orang (34,7%) dengan kategori cukup dan 30 responden (17,3%) dalam kategori baik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi tentang dampak bullying pada remaja.
Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah Hasmiyati, Cut; Khairunnisa, Dina; You , Theofiliano Benediktus Ugaiye
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian warisan menurut hukum adat Suku Mee di Papua Tengah serta melihat bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian harta antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana ketentuan adat mengatur hak waris bagi anak perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, serta sejauh mana nilai-nilai sosial, pendidikan, dan agama memengaruhi perubahan dalam praktik warisan adat tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa masyarakat adat Mee memandang laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga berhak atas bagian warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, perkembangan pendidikan, peran perempuan dalam keluarga, serta pengaruh agama dan modernisasi mulai menggeser pandangan tradisional tersebut menuju pola pembagian yang lebih seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum adat normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan tokoh adat dan pemuka agama, serta observasi lapangan di wilayah adat Suku Mee, Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Suku Mee masih didominasi oleh sistem patrilineal, di mana anak laki-laki memperoleh bagian lebih besar sebagai penerus marga. Namun, terdapat perkembangan positif dalam masyarakat modern Mee, di mana sebagian keluarga mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan atas dasar kesetaraan dan pertimbangan moral serta ekonomi.
Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh Permadi S, Muhammad Dimas; Moertiono, Juli; Minin, Agusta Ridha
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.617

Abstract

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari’at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 ayat (2). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan sosiologis (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Mekanisme penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam yaitu Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari’ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan,dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari’ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Kedua, Terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat di Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, khususnya dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat, masih memerlukan upaya perbaikan. Dengan memperbaiki faktor-faktor internal, eksternal, dan kelembagaan, diharapkan implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik, sehingga tujuan penerapan syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Page 21 of 21 | Total Record : 210

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue