cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 231 Documents
The Urgency of Ratifying the Protection of Domestic Workers Bill as An Inclusive Legislation Coloay, Juneidi D.
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.614

Abstract

This research aims to examine the urgency of ratifying the Protection of Domestic Workers Bill as inclusive legislation. This issue has been growing over the last decade, where many academics and practitioners are voicing support for the ratification of this Bill. The research method in this article is normative legal research. The results of this study indicate that, firstly, there is a legal vacuum related to the protection of domestic workers, where there are no specific regulations governing legal protection for domestic workers. Secondly, the Protection of Domestic Workers Bill is an inclusive legal product that should immediately be ratified in order to protect domestic workers from discriminatory treatment. In conclusion, the enactment of the Protection of Domestic Workers Bill into law is actually a form of inclusive legislation in protecting the domestic workers themselves, as it will create legal certainty. It is also important to form village supervisory teams to monitor and prevent violence against domestic workers as early as possible. That is basically a form of follow-up action to the provisions of Article 25, paragraph (2), letter e of the Protection of Domestic Workers Bill.
Studi Komparatif Hukum Perceraian di Negara Muslim: Perspektif Normatif dan Sosio-Legal Tanjung, Kamelia
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.688

Abstract

Artikel ini membahas sistem hukum perceraian di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem perceraian di Malaysia dan Pakistan dari perspektif normatif dan sosio-legal. Di Indonesia, perceraian harus diajukan di pengadilan setelah proses mediasi yang bertujuan mendamaikan pasangan gagal, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Prosedur ini menegaskan peran pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang mengesahkan putusan perceraian secara legal. Studi perbandingan dengan Malaysia dan Pakistan mengungkapkan bahwa ketiga negara sama-sama menekankan mediasi sebagai upaya preventif, namun berbeda dalam pelaksanaan dan perlindungan hak keluarga. Malaysia mengintegrasikan hukum Islam dan hukum sipil dengan sistem mediasi dan syarat perpisahan yang ketat, sementara Pakistan menghadapi tantangan implementasi terutama terkait kesetaraan gender dan hak wanita pasca perceraian. Pemahaman mendalam atas aspek normatif dan sosio-legal ini penting untuk meningkatkan efektivitas hukum perceraian yang adil serta responsif terhadap realitas sosial budaya di masing-masing negara.
Kontribusi Agribisnis Terhadap Ketahanan Pangan Nasional: Literatur Review Wibowo, Dea Ratna Putri
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.699

Abstract

Ketahanan pangan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan nasional yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara agraris. Peningkatan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, keterbatasan lahan, serta rendahnya akses petani terhadap teknologi menuntut adanya sistem agribisnis yang terintegrasi dan modern. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kontribusi agribisnis terhadap ketahanan pangan nasional, terutama dari aspek ketersediaan dan stabilitas pangan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan lembaga internasional (FAO, IFAD), serta dokumen kebijakan pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa agribisnis berperan signifikan dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok melalui penyediaan input berkualitas, teknologi produksi modern, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi distribusi. Selain itu, agribisnis mendukung stabilitas pangan melalui pengelolaan rantai pasok dan mekanisme stabilisasi harga komoditas. Namun, tantangan struktural seperti kelembagaan petani yang lemah, keterbatasan infrastruktur dan logistik, serta risiko ketergantungan impor masih menjadi hambatan utama. Kajian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem agribisnis sebagai strategi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Reassessing the Foundation of Transaction Cost Economics: A Systematic Literature Review (2022–2025) Fatihatussharifah; Sambas Ade Kesuma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.757

Abstract

This systematic literature review (SLR) reassesses the theoretical foundation and contemporary relevance of Transaction Cost Economics (TCE) by examining 64 articles published between 2022 and 2025. Grounded in the classic works of Coase (1937) and Williamson (1975, 1985), TCE analyzes how organizations choose governance structures that minimize transaction costs driven by bounded rationality, uncertainty, and opportunism. The findings show that TCE continues to be applied across various disciplines, including supply chain management, information systems, organizational governance, and public policy. Recent research reveals a shift from a strictly economic perspective to a more dynamic, multidisciplinary approach. Many contemporary studies combine TCE with complementary theories such as the Resource-Based View (RBV), Agency Theory, and Institutional Theory to enhance its explanatory strength and connect cost efficiency with strategic capabilities. Traditional variablesasset specificity, uncertainty, and opportunism remain central, but scholars increasingly include modern variables such as trust, digital capability, and technological interdependence. These additions reflect the growing complexity of digital and interconnected environments. Several research gaps emerge, particularly related to digital industries, public sector governance, sustainability-oriented collaborations, and cross-country comparisons. Overall, this SLR confirms that while TCE remains highly relevant, it must continue evolving to address the challenges of modern, rapidly digitalizing economic contexts.
Tinjauan Yuridis Relokasi Penduduk Gaza ke Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Suherman, Yono; Sumampouw, Wuri; Budiarsih, Budiarsih
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.762

Abstract

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza, telah menimbulkan korban jiwa dan penderitaan sipil dalam skala besar. Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, Indonesia mewacanakan relokasi sementara warga Gaza ke wilayahnya. Isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya hukum humaniter dan hukum pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum internasional terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata serta menilai keselarasan rencana relokasi tersebut dengan norma hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang didasarkan pada studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Status Pengungsi 1951, Protokol 1967, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional memberikan perlindungan penuh terhadap warga sipil, termasuk larangan pemindahan paksa. Namun, relokasi warga Gaza ke Indonesia bersifat sukarela dan bersandar pada alasan kemanusiaan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Meski demikian, tantangan muncul terkait status hukum pengungsi, mekanisme perlindungan, serta kewajiban Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat kerangka hukum nasional mengenai pengungsi, meningkatkan koordinasi dengan UNHCR dan organisasi internasional lain, serta memastikan relokasi berjalan sesuai asas non-refoulement dan prinsip kemanusiaan.
Analisis Arus Penjualan pada Koperasi Konsumen Primer Tut Wuri Handayani melalui Pendekatan SWOT Ismail, Irene; Cahyani, Indah Nur; Wulandari, Dyah Ayu; Kusuma, Aulia Nur
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.772

Abstract

Koperasi konsumen berperan penting dalam memenuhi kebutuhan anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Salah satu indikator utama kinerja koperasi adalah arus penjualan, yang mencerminkan tingkat aktivitas usaha dan efektivitas pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arus penjualan Koperasi Konsumen Primer Tut Wuri Handayani selama periode Januari–Desember 2024 serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman koperasi berdasarkan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data utama berasal dari arus penjualan bulanan koperasi yang dianalisis untuk melihat pola dan fluktuasi penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus penjualan koperasi bersifat fluktuatif dengan peningkatan pada periode tertentu (peak season). Analisis SWOT menunjukkan koperasi memiliki kekuatan pada produk kebutuhan pokok, sistem pencatatan terkomputerisasi, dan lokasi strategis, namun masih menghadapi kelemahan dalam variasi produk dan promosi. Peluang berasal dari pasar internal yang besar dan tren transaksi non-tunai, sementara ancaman datang dari persaingan ritel modern dan perubahan pola belanja konsumen.
Komunikasi Antarpribadi Dosen dan Mahasiswa dalam Meningkatkan Motivasi Belajar di Politeknik Negeri Media Kreatif Medan Simamora, Elysabeth Nahomi; Dalimunthe, Syukur Kholil; Lubis, Suwardi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi antar pribadi dosen dan mahasiswa di Politeknik Negeri Media Kreatif Medan dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi dosen dan mahasiswa di Politeknik Negeri Media Kreatif Medan berlangsung secara verbal dan nonverbal, formal dan informal, serta bersifat asertif, empatik, dan etis. Komunikasi antar pribadi dosen dan mahasiswa memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa, yaitu meningkatkan minat, kepercayaan diri, tanggung jawab, kemandirian, dan prestasi belajar mahasiswa. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar pribadi mereka dalam proses belajar mengajar.
Settlement of Minor Criminal Offenses Under Aceh Qanun Number 9 of 2008 Concerning the Development of Customary Life and Traditions in Aceh Hidayat, Arief Pandu; Fazzan , Fazzan; Nur, Muhammad; Rahmah, Siti; Zul 'Aidy, Zul 'Aidy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.780

Abstract

Aceh Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Traditions serves as a legal foundation for Acehnese society in resolving minor criminal offenses through customary mechanisms at the gampong (village) level. This qanun explicitly regulates 18 categories of cases that may be settled through customary institutions, thereby reflecting the vitality of customary law as an instrument for resolving social conflicts in line with Islamic values, justice, and local wisdom. However, in practice, the implementation of this qanun still encounters various challenges that require further examination. This study employs a juridical-empirical approach with the research site located in Blang Bintang Subdistrict. Data were collected through interviews with gampong officials, customary leaders, and relevant authorities, complemented by a review of regulatory documents, including Circular Letters issued by the Governor of Aceh, the Aceh Customary Council (MAA), and the Aceh Regional Police Chief, which reinforce the implementation of Qanun Number 9 of 2008. The analysis was conducted qualitatively, integrating perspectives from positive law, customary law, and Islamic law. The findings reveal that the mechanism for resolving minor criminal offenses at the gampong level has been carried out in accordance with Qanun Number 9 of 2008, particularly through deliberation and restorative approaches. Nonetheless, several obstacles persist, including limited understanding among gampong officials, external intervention by formal law enforcement, as well as weak documentation and supporting facilities. These conditions create challenges in realizing the legitimacy of customary law within the national legal system. To overcome these obstacles, it is necessary to strengthen customary institutions through training, the formulation of technical guidelines, and enhanced coordination between gampong authorities, the Aceh Customary Council, and law enforcement agencies. Regulatory and institutional support will further consolidate the role of customary law as a mechanism for resolving minor offenses in Aceh. Overall, Aceh Qanun Number 9 of 2008 has proven effective in the settlement of minor offenses, although its implementation still faces challenges. Strengthening customary institutions constitutes a strategic effort to reinforce the role of customary law within the framework of the national legal system.
Implementation of Inmate Classification: An Empirical Study at Class IIA Correctional Facility Banda Aceh Nasrizal, Nasrizal
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.781

Abstract

This study examines the implementation of inmate classification at the Banda Aceh Class II A Correctional Facility, highlighting its significance as a core component of the Indonesian correctional system. Inmate classification serves as both a security mechanism and a rehabilitative strategy, ensuring that prisoners are grouped according to specific criteria such as criminal background, age, gender, and length of sentence. By doing so, correctional institutions are expected to maintain order while also providing more tailored rehabilitation and reintegration programs. Empirical findings, however, reveal that the practice of classification in Banda Aceh has not been fully aligned with regulatory standards. Structural constraints such as overcrowding, insufficient infrastructure, and limited human resources have hindered the ability of the institution to enforce strict separation among inmates. In many cases, the lack of adequate facilities and specialized personnel has led to inconsistencies between the normative framework and the actual implementation of classification. These gaps highlight the tension between the legal mandate of correctional law and the practical realities faced by correctional institutions in Indonesia. The study concludes that while inmate classification has been applied in principle, its effectiveness remains limited due to systemic and institutional challenges. Strengthening institutional capacity, improving coordination, and enhancing staff training are critical to achieving a classification system that fulfills its intended role. Such reforms are essential not only for maintaining security but also for ensuring the protection of human dignity and the realization of a correctional system that genuinely promotes rehabilitation and reintegration.
The Impact of Partnership Agreements Between Notaries Andservice Bureau Companies as a Strategy for Acquiring Clients Karlini, Karlini; Suprayitno, Suprayitno; Sembiring, Rosnidar; Harianto, Dedi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.782

Abstract

This study examines the growing trend of notaries partnering with service bureau companies as a marketing strategy to expand client reach, a practice that raises significant legal and ethical concerns. Using a normative juridical method with a prescriptive approach, supported by statutory and conceptual analysis as well as library and field research, the study evaluates the validity of a partnership agreement between Notary X and PT Y, its impact on the notary’s professional obligations, and the notary’s legal responsibility for deeds produced through such intermediaries. The findings show that the partnership agreement is legally invalid because it violates Article 1320 of the Civil Code, Article 16(1) of the UUJN, and Article 4(4) of the Notary Code of Ethics. The collaboration results in ethical violations, abuse of authority, degradation of authentic deeds into private documents, and legal liability for the notary based on fault under Article 1365 of the Civil Code.