Articles
210 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pencurian di Perkebunan Kelapa Sawit: (Studi Putusan No.868/Pid.Sus/2021/PN.Lbp) ]]>
<![CDATA[Habeahan, Marcheveli]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.558
<![CDATA[Pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, dipicu lemahnya penegakan hukum terutama jika kerugian di bawah Rp2,5 juta sehingga hanya dijerat Pasal 364 KUHP sebagai tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui studi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pencurian sawit diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda Rp4 miliar. Pasal 55 huruf d melarang memanen hasil perkebunan tanpa izin, kecuali masyarakat adat sesuai Putusan MK, sedangkan Pasal 63(2) KUHP mengutamakan aturan khusus, Pasal 64(1) KUHP mengatur perbuatan berlanjut, dan residivis dapat dikenakan hukuman lebih berat. Studi kasus Putusan No. 808/Pid.Sus/2021/PN Lbp menunjukkan terdakwa terbukti memanen 20 TBS tanpa izin. Hakim memutuskan pengembalian barang bukti ke PT P.P.L., pemusnahan alat kejahatan, serta menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kerugian perusahaan sebagai hal memberatkan, dan sikap sopan, penyesalan, serta belum pernah dihukum sebagai hal meringankan.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik Kelompok Tani di wilayah Asahan Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Lubis, Mohammad Tahan]]>;
<![CDATA[Kartika, Arie]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.559
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dan penegakannya dalam konteks kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Asahan Sumatera Utara Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada kasus individu dengan yang telah berulang kali terjadi tindakan pencurian di lahan milik Kelompok Tani Giat Bersama, namun hanya menerima peringatan lisan dan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder melalui studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana dan penyesuaian kerangka hukum pidana untuk menangani kasus serupa di masa mendatang sehingga Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam: (Analisis Putusan No.1220/Pid.Sus/2023/PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Hinzky Alestin]]>;
<![CDATA[Ramadhan, M. Citra]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.561
<![CDATA[Penerapan sanksi pidana atas kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tindak pidana ini kerap terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran tersebut. Sanksi diharapkan memberi efek jera dan mencegah peredaran senjata tajam di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi putusan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang membawa atau menguasai senjata tajam maupun api tanpa izin untuk membatasi peredaran senjata berbahaya, mencegah kejahatan, dan menjaga ketertiban. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena membawa celurit tanpa izin, menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan, memusnahkan barang bukti, dan membebankan biaya perkara.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Sidabutar, Robby Alexander]]>;
<![CDATA[Munthe, Riswan]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.562
<![CDATA[Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah dengan mendapatkan restitusi. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Berddasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan masalah terkait dengan prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK, kendala permohonan restitusi dalam penanganan perlindungan anak kepada anak korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK,. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif). Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui lembaga perlindungan saksi dan korban Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi yang secara khusus di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaa Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser : (Studi Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Stb) ]]>
<![CDATA[Efendi, Ilham]]>;
<![CDATA[Mubarak, Ridho]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.563
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan terhadap tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang – undangan di Indonesia serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana perburuan satwa liar pada putusan nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Medan Masalah difokuskan pada sanksi pidana terhadap perburuan satwa liar di Gunung Leuser. Data-data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi pada pokok nya diatur dalam Undang – undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta pertimbangan hakim dalam menerapakan sanksi pidana yaitu menerapkan segala unsur – unsur tindak pidana apakah sudah memenuhi untuk dianggap melakukan tindak pidana. Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan terdakwa adalah unsur kelalaian sebab pemasangan jerat dilakukan untuk menangkap babi hutan bukan hewan yang dilindungi Undang – undang. Kemudian sebab selama proses peradilan terdakwa koperatif dan tanggap melaporkan hewan dilindungi telah terjerat di kebun, hakim memberikan putusan empat bulan penjara dan denda lima puluh ribu juta rupiah, lebih ringan daripada tuntutan awal.]]>
<![CDATA[Analisis Pengaturan Pasal berkaitan Hoaks dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[Ronny, Ronny]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.564
<![CDATA[Hoaks atau Hoax adalah informasi atau berita bohong yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi dan dipercayai oleh orang yang mengakses atau melihat informasi atau berita bohong tersebut. Pengaturan pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE termasuk larangan penyebaran informasi bohong. Ada 4 pasal dalam UU ITE yang diterapkan untuk pelaku yang menyebarkan berita bohong. hoaks, yakni pasal pencemaran nama baik dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, pasal perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dan Pasal perbuatan untuk merekayasa informasi sehingga tercipa infomasi bohong yang seolah-olah dianggap asli dengan Pasal 35 UU ITE.]]>
<![CDATA[Pengalaman Komunikasi tentang Pengungkapan diri Perempuan Korban Toxic in Relationship ]]>
<![CDATA[Prasetya, Shakyla Bintang]]>;
<![CDATA[Gumelar, Rangga Galura]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.565
<![CDATA[Toxic in relationship merupakan hubungan yang sudah tidak adanya rasa nyaman dan aman. Toxic in relationship di penuhi oleh rasa takut, tidak aman dan nyaman bagi para korban. Tujuan Pada Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengalaman dan bentuk toxic in relationship yang dialami oleh korban inisial “K” akibat pasangannya yang melakukan toxic in relationship. Bagaimana “K” menerima perbuatan tersebut dan bertahan dalam hubungan yang Toxic. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil Penelitian ini mengungkapkan toxic in relationship merupakan hubungan yang sudah tidak adanya rasa nyaman dan aman. Toxic in relationship di penuhi oleh rasa takut, tidak aman dan nyaman bagi para korban. Terdapat bentuk pengalaman yang dialami oleh korban toxic in relationship: berbicara kasar Pengekangan kemudian melakukan perselingkuhan. Efek buruk yang dialami korban: mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental (meliputi, asam lambung, dan menstruasi yang tidak lancar gangguan tidur, stress dan kesepian). Disarankan: untuk mengontrol perasaan, Jika sudah berani melakukan kekerasan fisik dan seksual segeralah mengakhiri hubungan yang tidak sehat tersebut, bisa berlindung kepada keluarga dan melaporkan perbuatan ini.]]>
<![CDATA[Analisis Persebaran dan Faktor Variasi Bahasa di Perbatasan Jawa-Sunda ]]>
<![CDATA[Tazakka, Fathina]]>;
<![CDATA[Aurell, Salsa Alifia]]>;
<![CDATA[Alamsyah, Shakti Aulia]]>;
<![CDATA[Fahrizan, Zaidan Ahmad]]>;
<![CDATA[Hamidah, Siti]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.567
<![CDATA[Fenomena variasi bahasa terjadi di perbatasan antara Jawa-Sunda dengan penekanan utama berdasarkan letak geografis yang saling berdekatan. Dalam penelitian ini, bahasa daerah tidak dibatasi persebarannya oleh letak geografis. Tidak dapat dipastikan bahasa daerah harus disesuaikan dengan daerah asalnya. Secara adminitrasi, Cilacap termasuk daerah Provinsi Jawa Tengah, namun ada di sebagian tempat yang masyarakatnya mengakui sebagai urang sunda. Hal tersebut membuktikan bahwa ada percampuran unsur geografis dan juga sumber historis yang sudah sangat melekat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asal usul keberadaan variasi bahasa, faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya variasi bahasa, persebaran variasi bahasa berdasarkan tataran fonologis, letak geografis hingga aspek budaya dan sosial. Metode yang digunakan adalah model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and MetaAnalysis) dengan diagram flowchart dan SLR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi bahasa Sunda dan Jawa yang bisa dikaji berdasarkan fonologis dibeberapa kecamatan khususnya di Kabupaten Cilacap, selain itu terdapat akulturasi budaya yang menyebabkan bahasa di perbatasan Jawa-Sunda mengharuskan beradaptasi yang kemudian menghasilkan ciri khas bahasa yang unik. Beberapa penelitian telah dilakukan sejak awal hingga di saat-saat ini dilakukan penelitian kembali untuk melihat apakah perubahan alami geografis memengaruhi persebaran dan penggunaan bahasa daerah itu sendiri. Dari keberagaman ini menjadikan wilayah Cilacap memiliki keanekaragaman budaya yang diharapkan dapat terus dilestarikan untuk identitas budaya lokal.]]>
<![CDATA[Kesulitan Belajar Akademis pada Peserta Didik ]]>
<![CDATA[Habsy, Bakhrudin All]]>;
<![CDATA[Saleha, Aula Niswa]]>;
<![CDATA[Fathana, Arya Surya]]>;
<![CDATA[Wijaya, Nonik Dina Aprilia]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.569
<![CDATA[Banyak anak didik yang dalam proses belajarnya terganggu salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kesulitan belajar, penyebabnya adalah dari anak didik tertinggal dari anak didik lainnya. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan atau hambatan yang dapat mengganggu kegiatan belajar suatu individu sehingga mampu menghambat daya belajar individu tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Data yang dilampirkan di artikel ini diperoleh dari kajian jurnal yang didapat dari Google Scholar yang kemudian dianalisis dan dirangkai. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kesulitan belajar anak didik mencakup 8 bentuk yaitu disleksia, disgrafia, diskalkulia, disartria, aphasia, dyspraxia, gangguan auditori, serta gangguan pemrosesan visual yang kemudian dianggap oleh beberapa orang sebagai suatu bentuk kemalasan belajar. Akan tetapi dengan membantu dengan cara menyemangati anak didik mereka akan bisa belajar dengan baik. Tujuan artikel ini dibuat untuk mengedukasi khalayak sehingga mengerti cara menghadapi anak yang mengalami kesulitan belajar.]]>
<![CDATA[Kompensasi dengan Intensi Turnover pada Karyawan Generasi Milenial di Kota Samarinda ]]>
<![CDATA[Amanda, Syakila Putri]]>;
<![CDATA[Prastika, Netty Dyan]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.570
<![CDATA[Saat ini, karyawan generasi milenial memainkan peran kunci dalam kekuatan kerja. Generasi milenial dikenal sebagai kelompok yang cenderung mencari pekerjaan yang memberikan nilai tambah bukan hanya dari segi gaji, tetapi juga dari segi fleksibilitas, pengakuan, dan kesempatan pengembangan karier. Dengan karakteristik yang mereka miliki, tidak jarang generasi milenial sering memiliki keinginan untuk meninggalkan perusahaan apabila kebutuhannya tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat turnover pada karyawan generasi milenial yang dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kompensasi dengan intensi turnover pada karyawan generasi milenial. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel karyawan generasi milenial di Kota Samarinda yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan menggunakan skala intensi turnover dan skala kompensasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan nilai r hitung = -0.859 > r tabel = 0.113 dan nilai p = 0.000 (p < 0.05) yang artinya terdapat hubungan kompensasi dengan intensi turnover dengan arah negatif. Artinya, semakin rendah kompensasi yang diterima maka semakin tinggi intensi turnover yang terjadi. Begitu sebaliknya, semakin tinggi kompensasi yang diterima maka semakin rendah intensi turnover yang terjadi. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan edukasi pada perusahaan terkait penyesuaian yang tepat dalam pemberian kompensasi agar dapat membantu mengurangi intensi turnover dan meningkatkan retensi karyawan generasi milenial.]]>
