cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 231 Documents
 20   21   22   23   24 
Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi di Indonesia Putri, Batari Abdi; Azzahra, Sri Rezeki; Sari, Elsi Kartika
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.783

Abstract

Penelitian ini membahas pergeseran budaya hukum di Indonesia dan pengaruhnya terhadap maraknya praktik korupsi dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi atau penegakan hukum, tetapi terutama oleh budaya hukum yang tidak berfungsi sebagai kekuatan moral dalam masyarakat. Analisis terhadap kasus korupsi dana bansos, ekspor benih lobster, proyek E-KTP, dan pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara struktur dan budaya hukum mengakibatkan hukum kehilangan daya kendali sosial. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum berbasis nilai kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan menjadi keharusan untuk membangun sistem hukum yang berintegritas dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Asas Keseimbangan dalam Hubungan Hukum Ketenagakerjaan pada Era Gig Economy Syahbana, Rizki Ali
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.784

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam hubungan hukum ketenagakerjaan pada era gig economy di Indonesia. Transformasi dunia kerja akibat digitalisasi telah menciptakan pola hubungan kerja baru yang fleksibel, sementara regulasi ketenagakerjaan masih berorientasi pada model kerja konvensional. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, terutama dalam aspek perlindungan sosial, kepastian hukum, dan keadilan kontraktual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji perbandingan penerapan asas keseimbangan di Inggris dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pekerja gig economy berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, regulasi di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai. Diperlukan reformasi hukum ketenagakerjaan yang menegaskan asas keseimbangan melalui pengakuan status hukum pekerja digital, kewajiban platform dalam jaminan sosial, dan ruang negosiasi kontrak yang adil guna mewujudkan hubungan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi dalam Penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) serta Dampaknya terhadap Transparansi Laporan Keuangan Firmansyah, Alif; Jainaya, Kapiya; Thoriq, Muhammad; Todi, Yusuf Afrenoldi; Siswajanthy5, Farahdinny
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.785

Abstract

Artikel ini menganalisis penerapan prinsip hukum ekonomi dalam penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membedah fungsi SPV dalam grup perusahaan, tanggung jawab hukumnya, dan potensi penyalahgunaannya dalam manajemen laba. Temuan menunjukkan bahwa SPV sering kali digunakan sebagai alat efisiensi ekonomi untuk mengurangi biaya kebangkrutan dan risiko kredit melalui pemisahan aset. Namun, penggunaan SPV juga berkorelasi dengan peningkatan insentif manajemen laba dan off-balance sheet financing yang dapat mengaburkan transparansi bagi pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang efisien harus fokus pada pencegahan kapitalisasi modal rendah pada SPV untuk memitigasi risiko hukum dan keuangan.
Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor: (Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto) Lase, Sandra Putri Olivia; Ganjar, Silawati Dayang; Widjajanti, Ermania; Baskoro, Novi Eko
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.788

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara sehingga penanggulangannya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta penerapannya dalam perkara korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang melibatkan Setya Novanto. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyitaan aset telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam prakteknya pemulihan kerugian negara masih belum optimal karena sistem hukum Indonesia masih menganut pendekatan conviction-based asset forfeiture.
Analisis Diskresi Hakim dalam Mengintegrasikan Rekomendasi Penalaran Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Pengadilan Niaga Harahap, Aswindari; Rahmayanti, Rahmayanti; Tiono, Rudi; Pariyono, Bambang Agus
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.789

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan telah membuka ruang integrasi Kecerdasan Buatan (AI) sebagai alat bantu analisis hukum, termasuk dalam perkara niaga. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Penalaran Hukum Komputasional (Computational Legal Reasoning/CLR) berfungsi sebagai alat prediktif dalam memetakan yurisprudensi serta bagaimana pengaruhnya terhadap diskresi hakim dalam penemuan hukum. Penelitian juga menilai risiko ketidakadilan prosedural dan ketergantungan yudisial apabila rekomendasi AI diterapkan tanpa kerangka etika dan tata kelola yang memadai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CLR mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi analisis yurisprudensi, tetapi tidak dapat menggantikan pertimbangan moral dan intuisi hukum hakim. Integrasi AI membawa potensi bias algoritmik, black-box injustice, dan automation bias yang dapat mengancam independensi hakim. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme mitigasi berupa Explainable AI (XAI), etika penalaran hukum, audit algoritmik, dan pedoman AI Governance oleh Mahkamah Agung. Kesimpulannya, AI hanya dapat ditempatkan sebagai decision support system, sementara penentuan putusan tetap menjadi domain eksklusif hakim.
Kewenangan Korps Brimob dalam Penanganan Kejahatan Berkadar Ancaman Tinggi di Poso Sulawesi Tengah Ryansavendra, Anak Agung Gde Bagus Aditya; Rohman, Adi Nur
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.790

Abstract

Urgensi penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan kejelasan hukum dan akuntabilitas aparat keamanan, khususnya Korps Brimob Polri, dalam menangani kejahatan berkadar ancaman tinggi di wilayah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, batas pelaksanaan, dan kesesuaian kewenangan Brimob dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta studi kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Brimob telah diatur secara sah melalui UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2018, dan Perkap No. 16 Tahun 2006, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, terutama dalam aspek penghormatan HAM. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat dasar konseptual dan normatif bagi reformulasi kebijakan operasional Brimob, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan berbasis HAM. Kesimpulannya, perlu penguatan regulasi turunan dan kontrol eksternal agar efektivitas penegakan hukum sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.
Chilblain Lupus: An Overview Maulida, Aileen Aisyah
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.791

Abstract

CHLE is a form of chronic CLE that is associated with disease progression to SLE. While both CLE and SLE are subtypes of lupus, SLE has a significantly higher rate of both morbidity and mortality. This means that although CHLE is considered a rare form of CLE, it is important for clinicians to be able to recognize this disease and differentiate it with other similar diagnoses, such as regular chilblain. This can be aided by using the Mayo Clinic Criteria, which is a diagnostic criteria for CHLE.
Cyber Notary Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Digital Nazaruddin, Nazaruddin; Mahdi, Umar; Boini, Usman; Muttaqien, Al; Ardiyansyah, Amzar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.793

Abstract

Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan munculnya konsep Cyber Notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik. Namun permasalahnya Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan konsep tersebut secara konkret, selain itu keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat dengan konsep ini juga belum ada legalitas mengenai nilai keautentikannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cyber Notary telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya persetujuan para pihak dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka akan mengikat para pihak baik dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Disarankan kepada pemerintah yang membidanginya untuk dapat melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut penggunaan cyber notary sehingga dapat terimplementasikan dengan maksimal. Terkait kekuatan mengikat akta secara elektronik, diharapkan pembuat undang-undang memasukkan dan menyatakan secara tegas akta notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, baik itu dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sehingga akta yang dihasilkan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta yang dibuat secara konvensional.
Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Situasi Tekanan Tugas: Studi Kasus Kompol Cosmas Parmadi, I Gede Bayu; Rohman, Adi Nur
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.794

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam penggunaan kekuatan pada situasi tekanan tugas melalui studi kasus Kompol Cosmas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji dasar hukum, kewenangan diskresi kepolisian, serta kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota Brimob secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Namun, penerapannya belum optimal, khususnya dalam penilaian hukum yang belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks situasi lapangan dan tekanan tugas yang dihadapi aparat. Hambatan utama meliputi penilaian hukum yang cenderung berorientasi pada akibat tindakan, tekanan opini publik, keterbatasan jaminan kesejahteraan, serta belum optimalnya pendampingan hukum institusional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, perlindungan terhadap diskresi kepolisian, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan yang efektif agar perlindungan hukum terhadap anggota Brimob terwujud secara adil dan proporsional dalam kerangka negara hukum.
The Role of Islamic Religious Education in Shaping Legal Awareness among Muslim Communities: An Analysis from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law Azmi, Muhammad Faisal; Iqbal, Muhammad; Zulfiani, Zulfiani; Khadafi, Andi; Rusli, Rusli
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.799

Abstract

This study explores the strategic role of Islamic Religious Education (Pendidikan Agama Islam/PAI) in shaping legal awareness among Muslim communities in Indonesia, a nation where Islamic legal norms coexist with a comprehensive system of positive law. Legal awareness is a fundamental element in sustaining social order, strengthening obedience to law, and promoting harmony between religious obligations and national legal frameworks. Adopting a qualitative, literature-based research design, this study employs a normative legal approach supported by secondary data drawn from classical and contemporary Islamic legal sources, statutory regulations, and relevant academic literature. The analysis yields three significant findings. First, a noticeable gap remains between the normative ideals embedded in PAI curricula and the actual legal behavior exhibited within Muslim communities. Second, the internalization of legal principles is often constrained by cultural patterns, social habits, and structural limitations that dilute the pedagogical impact of PAI. Third, the effectiveness of PAI in fostering legal consciousness can be strengthened through integrated juridical, educational, and socio-cultural strategies that align Islamic values with the objectives of Indonesian positive law. Overall, this study highlights the transformative potential of PAI as a bridging instrument that harmonizes Islamic legal ethics with state law, thereby contributing to a more legally aware and socially responsible Muslim society.

Page 23 of 24 | Total Record : 231

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue