cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo Sari
Contact Email
avid.leonardo@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
jurnal.dialektika2021@gmail.com
Editorial Address
Komplek Bumi Panyileukan Jl. Pangandaran No.9, Cipadung Kidul Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial
Published by Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia
ISSN : 14129736     EISSN : 2828545X     DOI : https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.28
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial is open access and peer-reviewed Journal, Jurnal DIALEKTIKA is a scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Social Sciences and Related Discipline. Managed by Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI) in Collaboration with GoAcademica Consulting, Research & Publishing. Jurnal DIALEKTIKA is a multi-disciplined journal focused on the study of Social Sciences and related disciplines in Indonesia, Asia, and The World. Jurnal DIALEKTIKA also publishes articles in the field of Exact science that have an impact on society in the hope that there will be an exchange of pure knowledge with its application to society as an object of development. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate the academic atmosphere in and around the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops, seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 256 Documents
 2   3   4   5   6 
MODEL TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN DAN DAMPAK SOSIAL PADA MASA COVID 19 Fadli Emsa Zamani; Diki Suherman
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.53

Abstract

Keberadaan teknologi pada proses Pendidikan mempunyai kiprah yg penting pada mendukung pendidik & siswa buat saling berinteraksi. Ditinjau menurut ranah sosiologi, dalam dasarnya insan pada pada mencapai tujuan hidupnya selalu berkomunikasi, berinteraksi & menyesuaikan diri menggunakan sesama dan lingkungannya, baik secara pribadi juga ataupun sosial. Di tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan global Pendidikan wajib mengalami transformasi metode aktivitas belajar mengajar ke mode dengan menggunakan pemanfaatan teknologi digital & jejaring internet. Tujuan penulisan ini merupakan buat mengetahui pentingnya teknologi Pendidikan bagi pendidik pada perkuliahan online dan dampak sosial pada pada masa pandemi Covid-19. Penelitian memakai kajian Pustaka secara naratif menggunakan pemilihan melalui artikel-artikel jurnal, buku, informasi & peraturan perundangan-undangan yg relevan. Penelitian ini menghasikan bahwa, teknologi Pendidikan bisa memperlancar perkuliahan online baik bagi pendidik & siswa dan berdampak bagi kehiduapn sosial pada masa pandemi Covid-19 The existence of information and communication technology in the education process has a crucial role in supporting educators and students to interact with each other. Viewed from the realm of sociology, basically humans in achieving their life goals always communicate, interact and adapt with each other and their environment as well, either directly or indirectly. In 2020, the Covid-19 pandemic has caused the education world to undergo transformation on the methods of teaching and learning activities to indirect mode with the use of digital technology and internet networks. The purpose of this writing is to determine the importance of educational technology and information systems for educators in online lectures during the Covid-19 pandemic. This research uses descriptive literature review by selecting sources of information and data through journal articles, books, news and legislation relevant to the problem. The results show that educational technology and information systems can facilitate online lectures for both educators and students during the Covid-19 pandemic.
INOVASI SISTEM INFORMASI PERJALANAN DINAS PADA KANTOR PEMERINTAHAN KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG Naufal Dholifun Nafsi; Rahayu Kusumadewi; Ai Siti Farida
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.55

Abstract

AbstrakLambatnya proses penyusunan laporan keuangan menjadi permasalahan yang tengah dihadapi pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan Kecamatan Cicalengka melakukan inovasi untuk membenahi hal ini dengan membuat aplikasi sistem informasi perjalanan dinas (Silajadi) untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan, hambatan dan tantangan inovasi sistem informasi perjalanan dinas pada kantor pemerintahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam mereformasi birokrasi. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, informan ditentukan mengunakan metode triangulasi sumber untuk memperoleh validitas data dan pandangan yang lebih luas mengenai objek yang diteliti serta mengunakan data sekunder berupa dokumen pemerintahan pemberitaan media elektronik selanjutnya dianalisis berdasarkan pendekatan inovasi daerah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam inovasi sistem informasi perjalanan dinas di Kecamatan Cicalengka didorong adanya indikator pendorong inovasi dari Ancok , yaitu : 1) Modal manusia (Human capital), 2) Modal kepemimpinan (Leadership capital) dan 3) Modal Struktural (Structure capital). The slow process of preparing financial reports is a problem faced by the region, so the Cicalengka District government innovates to fix this by making an official travel information system application (Silajadi) to improve local government performance. This study aims to analyze the problems, barriers and challenges of innovation of official travel information systems at the government office of Cicalengka District, Bandung Regency. This innovation is expected to improve the performance of local governments in reforming employees. This research method is descriptive with a qualitative approach. The technique of collecting data is by interview and observation, the information determined is determined by the triangulation method of sources to obtain data validity and a broader view of the object under study and using secondary data in the form of government media coverage and then analyzed based on the regional innovation approach. The results of this study explain that the innovation of official travel information systems in Cicalengka District supports humans, there are indicators driving innovation from Ancok in Syafaruddin, namely: 1) Human capital, 2) Leadership capital and 3) Structure capital.
Efektivitas Perubahan Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2020 Muhammad Rafiq Ilyas
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.56

Abstract

Pandemi covid-19 memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya berdampak pada kesehatan, lebih luas dari itu pandemi berdampak pada hampir seluruh kehidupan juga kegiatan manusia. Sebagai pemangku kebijakan pemerintah berupaya untuk menangani situasi pandemi ini, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan realokasi anggaran serta refocusing program untuk percepatan penanganan pandemi covid-19 yang berimplikasi pada perubahan anggaran baik pusat juga daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perubahan anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemi di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumenatasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Garut sudah berjalan efektif hal ini berdasarkan dari indikator efektivitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. The Covid-19 pandemic has a very broad impact, not only affecting health, it is broader than that the pandemic has an impact on almost all life as well as human activities. As a policy maker, the government is trying to handle this pandemic situation, one of which is by issuing a budget reallocation policy and refocusing programs to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic, which has implications for budget changes, both central and regional. This study aims to analyze the effectiveness of the budget changes allocated to accelerate the handling of the pandemic in Garut Regency. This study uses qualitative research methods with descriptive analysis. Collecting data by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique begins with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the budget reallocation carried out by the Garut district government has been running effectively, this is based on the effectiveness indicators used by researchers in this study, namely program success, target success, program satisfaction, input and output levels, overall goal achievement.
PERAN MASYARAKAT DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) RANCAKASUMBA Ami Yuningsih; Siti Chodijah
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.57

Abstract

Penelitian ini berawal dari tidak berjalannya dengan baik dari setiap program usaha yang telah direncanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Rancakasumba yang memiliki dampak terhadap BUMDes itu sendiri juga masyarakat. Dengan adanya permasalah ini diperlukan peran masyarakat untuk menunjang serta mendukung setiap program usaha yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Rancakasumba, sehingga dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan kepada masyarakat di lingkungan desa Rancakasumba maupun BUMDes itu sendiri baik dalam segi pemberdayaan dan ekonomi. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons. Pada teori fungsionalisme struktural ini menekankan pada keteraturan fungsi pada setiap sistem yang ada di masyarakat dengan menggunakan empat imperatif fungsional Parson dalam mempertahankan sistem. Dalam teori fungsionalisme struktural ini masyarakat dan BUMDes saling melakukan Adaptasi lalu memiliki Pencapaian Tujuan mempertahankan Integrasi diantara masyarakat dengan BUMDes dan ketiga hal tersebut dipelihara melalui sebuah Pemeliharaan Pola antara masyarakat dan BUMDes. Program Badan Usaha Milik Desa Rancakasumba ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di lingkungan desa Rancaksumba, baik yang terbantu dalam segi perekonomian maupun dalam pengembangan diri setiap masyarakat. This research began with the failure of every business program planned by the Rancakasumba Village-Owned Enterprise which had an impact on the BUMDes itself as well as the community. With this problem, it is necessary for the role of the community to support and support every business program that exists in the Rancakasumba Village Owned Enterprise, so that it can run well and provide benefits to the community in the Rancakasumba village environment and the BUMDes itself both in terms of empowerment and economy. The theoretical basis used in this study uses the theory of structural functionalism from Talcott Parsons. In this structural functionalism theory, it emphasizes the regularity of function in every system that exists in society by using Parson's four functional imperatives in maintaining the system. In this structural functionalism theory, the community and BUMDes carry out adaptations to each other and then achieve the goal of maintaining integration between the community and BUMDes and these three things are maintained through a pattern maintenance between the community and BUMDes. This Rancakasumba Village Owned Enterprise Program has a good impact on the community in the Rancaksumba village environment, both of which are helped in terms of the economy and in the self-development of each community.
DEMOKRASI, KEADILAN, DAN UTILITARIANISME DALAM UPAYA LEGITIMASI KEKUASAAN BIROKRASI Heldi; Abdil Raulaelika Fauzan; Akshal Heldiansyah Ripdia; Asyifa Zahra
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.58

Abstract

Abstrak Demokrasi dan keadilan di Indonesia merupakan keniscayaan yang telah di Undang Undangkan. Maka, pelaksanaan dari demokrasi dan keadilan di Indonesia harus memberikan kebermanfaatan yang besar. Dalam kebermanfaatan tersebut akan membawa dampak yang baik terhadap legitimasi dari penguasa atau pemerintahan dalam hal birokrasi. Permasalahan yang terjadi yaitu pemerintah dalam hal kekuasaan birokrasi haruslah memanfaatkan aspek demokrasi dan keadilan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memperhatikan rasionalitas sehingga legitimasinya terjaga. Demokrasi dan keadilan merupakan aspek yang dekat dengan rakyat sehingga hasil yang diharapkan dari demokrasi haruslah sesuai dengan hati nurani rakyat. Namun, sebaliknya dengan yang diharapkan, bahwa legitimasi yang seharusnya dijaga oleh pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik, karena aspek demokrasi dan keadilan yang justru dekat dengan rakyat seperti tidak menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan mencoba mengulas terkait hubungan ketiganya yaitu antara demokrasi, keadilan, serta paham utilitarianisme dengan fakta-fakta yang didukung informasi dari media yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif dan pengambilan data melalui literatur kepustakaan dan informasi atau berita dari media yang tersedia sehingga analisis dari peneliti dapat memberikan gambaran mengenai hubungan ketiganya. Abstract Democracy and justice in Indonesia is a necessity that has been enacted. Thus, the implementation of democracy and justice in Indonesia must provide great benefits. In this usefulness, it will have a good impact on the legitimacy of the authorities or government in terms of bureaucracy. The problem that occurs is that the government in terms of bureaucratic power must take advantage of aspects of democracy and justice to provide the maximum benefit by paying attention to rationality so that legitimacy is maintained. Democracy and justice are aspects that are close to the people so that the expected results of democracy must be in accordance with the conscience of the people. However, contrary to what is expected, the legitimacy that should be maintained by the government is not used properly, because the aspects of democracy and justice which are close to the people do not seem to show their existence. Therefore, in this article, we will try to review the relationship between the three, namely between democracy, justice, and utilitarianism with facts that are supported by information from the available media. This study uses a qualitative approach with descriptive techniques and data collection through literature and information or news from available media so that the analysis of the researchers can provide an overview of the relationship between the three.
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL Abdal; Agil Raga Hafizh; Andini Eka Maharani; Ajeng Laila Qori
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.59

Abstract

AbstrakPeraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yaitu pemerintah yang biasanya berupa suatu kebijakan. Kebijakan publik dibutuhkan di suatu negara untuk mengatur dan mengelola masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan. Sebagai kaidah normatif kebijakan publik mengandung konsekuensi moral yang selain itu penulis bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik sebagai keputusan moral dan permasalahan yang ada dalam kebijakan-kebijakan publik. Metode penelitian yang dilakukan adalah mengacu pendekatan kualitatif yang merujuk pada pustaka (library research) Penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber keputusan lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibutuhkan di suatu negara untuk mengatur dan mengelola masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan. Kemudian, berdampak pada eksistensi dan kinerja pelayanan publik itu sendiri. Sehingga dalam prakteknya kebijakan publik harus diimplementasikan dan dievaluasi. Masalah-masalah yang ada dalam kebijakan publik mengacu pada tipe-tipe kebijakan dan masalah Publik dan kebijakannya. Kebijakan publik sebagai keputusan moral mengacu pada keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah masalah lingkungan, pelayanan umum, moralindividu atau kelompok, pertanggung jawaban administrasi dan analis etis. Tujuan penulisan ini dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu para penulis yang membuat penulis melakukan sebuah penelitian. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Moral, Permasalahan AbstractRegulations made by the authorities, namely the government, are usually in the form of a policy. Publik policies are needed in a country to regulate and manage society, therefore regulations are needed that aim to control and control. As a normative rule of Publik policy, it contains moral consequences, besides that the author aims to examine more deeply about how Publik policy is a moral decision and the problems that exist in Publik policies. The research method carried out is referring to a qualitative approach that refers to the research library (library research). The main object is books or other decision sources. The results of this study explain that Publik policies are needed in a country to regulate and manage society, therefore regulations are needed that aim to control and control. Then, it has an impact on the existence and performance of the Publik service itself. So in practice Publik policy must be implemented and evaluated. The problems that exist in Publik policy refer to the types of policies and Publik problems and policies. Publik policy as a moral decision refers to social justice, citizen participation and aspirations, environmental issues, Publik services, individual or group morals, administrative responsibility and ethical analysis. The purpose of this writing is motivated by the curiosity of the writers who made the writer conduct a research. Keywords: Publik Policy, Moral, Problem
KODE ETIK BIROKRAT Lilis Yuaningsih; Anastasya Puspa Rahayu; Bagas Muhajir Suangsa; Ahmad Buhor
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.60

Abstract

AbstrakBirokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat dan seringkali dilihat dari dua sudut yaitu sisi baik dan buruknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menggali informasi tentang kode etik birokrat di Indonesia. Karena selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sehari-hari, birokrasi pula sering disebut sebagai sistem yang mengakibatkan jalannya pemerintahan serta layanan publik tersendat dan bertele-tele. Sebab itulah kode etik birokrat dibutuhkan dalam administrasi public dan perlu ditinjau kembali. Karena dalam hal ini etika merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan menjadi ukuran kepuasan publik yang dilayani sekaligus ukuran keberhasilan organisasi pelayanan publik. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data (Observasi, wawancara, dan kepustakaan) penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lainnya. Sehingga pembahasan mendasar dalam hal ini adalah tentang etika pada birokrat. Dari hasil penelitian ini kami menyimpulkan bahwa kode etik birokrat sangat penting dan menentukan kualitas dalam suatu organisasi dan pelayanan publik. Kemudian kode etik bagi birokrat masih perlu tambahan berupa kode etik yg berlaku bagi semua birokrat atau aturan menyeluruh, kode etik yg lebih jelas merinci kepada perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan misalnya dalam hal konflik kepentingan, pemisahan antara hak milik peribadi dan publik, pelaksanaan tugas secara amanah, dan standar kinerja yg jelas. Kata Kunci: Birokrasi, Birokrat, Etika, Kode Etik, Pelayanan Publik. AbstractBureaucracy has a very important role in society and is often seen from two angles, namelythe good and the bad side. In addition to being needed to carry out daily government affairs, thebureaucracy is also often referred to as a system that causes the running of government and publicservices to stagnate and ramble. That's why a code of ethics for bureaucrats is needed in publicadministration. Because in this case ethics is one of the most decisive factors and a measure ofthe satisfaction of the public being served as well as a measure of the success of public serviceorganizations. In this research, we use the library research method. So the basic discussion in thiscase is about ethics in bureaucrats. Keywords: Bureaucracy, Bureaucrats, Ethics, Code of Ethics, Public Service.
TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM Fadjar Trisakti; Adnin Dikeu Dewi Berliana; Al Bukhori; Alya Fitr
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.61

Abstract

AbstrakTransparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu peran sentral dan penting lembaga pemerintah dan aparaturnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada publik (masyarakat). Namun demikian, kondisi pelayanan publik yang kurang transparan dan kurang akuntabel membuat tuntutan pelayanan terbaik sulit dipenuhi ditambah banyak keluhan dari masyarakat yang kurang puas akan pelayanan publik yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya dan masyarakat mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud bila dalam praktik penyelenggaraan pelayanan dilakukan dengan baik pula, serta pemerintah harus terbuka atau transparan dan juga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaiknya demi terwujudnya praktik pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi guna menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabel, Pelayanan Publik. AbstractTransparency is a principle that guarantees access or freedom for everyone to obtaininformation about the administration of government. One of the central and important roles of government institutions and their apparatus is to provide the best service to the public (community). However, the condition of public services that are less transparent and less accountable makes the demands for the best services difficult to fulfill plus many complaints from the public who are not satisfied with the public services provided by service providers. Transparency has an important role in the development of public accountability because by realizing transparency, the government does not do it by making it easier for citizens to know their actions and the public knows everything that is done by the government. Good governance will be realized if the implementation of services is carried out well, and the government must be open and also responsible for providing the best service for the realization of transparent and accountable service practices. The government must apply the principle of transparency in order to create mutual trust between the government and the public through the provision of information and ensuring the ease of obtaining accurate and adequate information. Keywords: Transparency, Accountability, Public Service.
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK Engkus; Ainyna Rachmadianty Azan; Alliadzar Hanif; Anisa Tiara Fitr
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.62

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, UndangUndang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Birokrasi. AbstractThe implementation of public services is an effort by the state to fulfill the basic needsand civil rights of every citizen for goods, services, and administrative services provided bypublic service providers. In Indonesia, the 1945 Constitution mandates the state to fulfill thebasic needs of every citizen for the sake of their welfare, so that the effectiveness of agovernment system is largely determined by the good or bad implementation of public services.Public service providers in Indonesia are all state organs such as the Central Government,Regional Government (Province, Regency, City). In this regard, the Preamble to the 1945Constitution even in the 4th aliena expressly states that one of the objectives of theestablishment of the Republic of Indonesia is to advance public welfare and educate thenation's life. Factors that influence the ineffectiveness of public services, namely: Structuralproblems of the bureaucracy concerning budgeting for public services. What affects the qualityof public services is the existence of cultural constraints in the bureaucracy. In addition, thereis also a factor in the behavior of the apparatus which does not reflect the behavior of serving,and on the contrary tends to show the behavior of wanting to be served. The current conditionof the Indonesian bureaucracy is no longer in line with the new organizational demands. Thisarticle uses the library research method. In Indonesia, the bureaucracy in the lowestdepartment or government, which prioritizes input and process, not results. Therefore, what bureaucracy actors always pay attention to is that there should be no leftovers at the end ofthe financial year. Keywords : Good Governance, Public Service, Bureaucracy
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN Dedeng Yoesoef Maolani; Amalia Purnama Sari; Arindhini Amalia3; Cyntia Octavelia Sholeha
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.63

Abstract

Abstrak Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi pemerintah seperti prosedur kerja yang berliku liku, beban kerja tidak merata, lamban, tidak efisien, kaku, kurang transparan, perilaku korupsi, kondisi itu digambarkan sebagai birokrasi sakit atau patologi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan berbagai macam praktik patologi birokrasi di Indonesia serta pencegahannya agar bisa menciptakan birokrasi yang efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjalanan birokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan budaya bangsa dan dipengaruhi oleh permasalahan kultur yang ada. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk diubah karena berkaitan erat dengan aspek moralitas, hal tersebut menjadi awal munculnya gejala dari patologi birokrasi. Budaya pungli, sogok menyogok, lambatnya pelayanan, prosedur yang berbelit-belit, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya patologi birokrasi yaitu dengan mengubah posisi dan peran birokrasi yang selama ini dilaksanakan. Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dapat mencegah patologi birokrasi terutama dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menciptakan birokrasi yang efisien. Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Pencegahan Patologi Birokrasi, Birokrasi Efisien.   Abstract Bureaucracy is identical with the impression of a long and convoluted process, as a result of which the bureaucracy gets a negative image. The reality experienced in the government bureaucracy, such as tortuous work procedures, unevenworkload, sluggishness, inefficient, rigid, lack of transparency, corrupt behavior, these conditions are described as sick bureaucracy or bureaucratic pathology. This study aims to determine the conditions and various kinds of bureaucratic pathology practices in Indonesia and their prevention in order to create an efficient bureaucracy. The method used in this research is a qualitative approach with literature study techniques. The results of the study indicate that the journey of the bureaucracy in Indonesia is closely related to the nation's culture and is influenced by existing cultural problems. Culture and habits that are difficult to change because they are closely related to aspects of morality, this is the beginning of the emergence of symptoms of bureaucratic pathology. The culture of extortion, bribery, slow service, complicated procedures, corruption, collusion and nepotism has become a habit for the Indonesian people. Therefore, efforts can be made to prevent bureaucratic pathology, namely by changing the position and role of the bureaucracy that has been implemented so far. In addition, applying the principles of good governance can prevent bureaucratic pathology, especially in corruption, collusion, and nepotism to create an efficient bureaucracy. Keywords: Bureaucratic Pathology, Bureaucratic Pathology Prevention, Efficient Bureaucracy

Page 4 of 26 | Total Record : 256

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 3 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial Vol. 23 No. 1 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 3 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 2 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 1 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 3 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 2 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 1 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 3 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 1 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 3 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 18 No. 3 (2020): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial More Issue