cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo Sari
Contact Email
avid.leonardo@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
jurnal.dialektika2021@gmail.com
Editorial Address
Komplek Bumi Panyileukan Jl. Pangandaran No.9, Cipadung Kidul Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial
Published by Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia
ISSN : 14129736     EISSN : 2828545X     DOI : https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.28
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial is open access and peer-reviewed Journal, Jurnal DIALEKTIKA is a scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Social Sciences and Related Discipline. Managed by Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI) in Collaboration with GoAcademica Consulting, Research & Publishing. Jurnal DIALEKTIKA is a multi-disciplined journal focused on the study of Social Sciences and related disciplines in Indonesia, Asia, and The World. Jurnal DIALEKTIKA also publishes articles in the field of Exact science that have an impact on society in the hope that there will be an exchange of pure knowledge with its application to society as an object of development. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate the academic atmosphere in and around the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops, seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 395 Documents
 3   4   5   6   7 
ETIKA BIROKRASI SEBAGAI PENCEGAHAN PERILAKU KORUPTIF Indra Kristian; Anna Tasya Alfitri; Aris Riandi; Astri Febrianti
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.64

Abstract

Abstrak Penelitian ini mendalami perilaku korupsi yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika dan bagaimana etika birokrasi berperan sebagai upaya pencegahan tindak korupsi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan moral. Dalam pencegahan korupsi etika sangatlah berperan. Para birokrat yang menerapkan etika dalam dirinya pasti engan untuk bertindak korupsi karena mereka sadar bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan etika maupun moral. Kata Kunci: Etika, birokrasi, pencegahan, korupsi. Abstract This research explores corrupt behavior that is an act that is contrary to ethics and how bureaucratic ethics play a role as an effort to prevent corruption. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through literature studies by collecting information and data with the help of various materials related to the topic studied. The results showed that corruption is an act that is not in accordance with ethics and morals. And in its prevention ethics play a very important role. Bureaucrats who apply ethics in themselves must be willing to act corruptly because they are aware that it is deviant behavior and not in accordance with ethics or morals. Keywords: Ethics, bureaucracy, prevention, corruption.
PENERAPAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Budiman; Aditya Ferlan Farhanuddin; Astri Ayulia Putri Setia; Diella Jauza
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.65

Abstract

Abstrak Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada kenyataannya sampai saat ini, pelayanan publik masih dinilai belum memuaskan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan etika administrator pelayanan publik seperti sikap kurang responsif, kurang mau mendengar saran dan keluhan, inefisiensi, diskriminatif serta sikap kurang ramah. Etika masih dianggap suatu hal yang kurang penting dan diabaikan, padahal penerapan etika atau kode etik administrator dalam menjalankan pelayanan akan mendorong optimalisasi pelayanan publik. Selain itu, optimalisasi pelayanan publik akan bisa mewujudkan good governance yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang dampak kode etik sebagai faktor utama yang mempengaruhi pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang diambil dari beberapa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan fenomena dan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pelayanan publik bagi pegawai memegang peranan penting karena akan mencegah perbuatan yang tidak etis, dapat meminimalisir masalah pelayanan publik sehingga membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa terciptanya pelayanan publik yang baik dapat membangun good governance menjadi suatu kenyataan. Kata Kunci : Etika, Kode Etik, Pelayanan Publik, Administrator, Good governance. Abstract The implementation of public services is an effort by the state to fulfill the basic needs and civil rights of every citizen for goods, services, and administrative services provided by public service providers. In fact, until now, public services are still considered unsatisfactory to the community. This is due to several ethical problems of public service administrators such as being less responsive, less willing to listen to suggestions and complaints, inefficiency, discriminatory and unfriendly attitudes. Ethics is still considered something that is less important and is ignored, even though the application of ethics or an administrator's code of ethics in carrying out services will encourage the optimization of public services. In addition, the optimization of public services will be able to realize good governance which has been the hope of the community. Therefore, this study will discuss the impact of the code of ethics as the main factor influencing public services in realizing good governance. This study uses a qualitative approach with a literature study method taken from several journals and articles related to the phenomena and objects studied. The results show that the application of public service ethics for employees plays an important role because it will prevent unethical acts, can minimize public service problems so as to generate support and trust from the wider community that the creation of good public services can build good governance into a reality. Keywords : Ethics, Code of Ethics, Public Service, Administrator, Good governance.
PERSPEKTIF LEGITIMASI DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN Muhammad Taufan Ashshiddiqi; Ani Oktaviani; Asep Gunawan; Ayu Fauzi Lestari
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.66

Abstract

Abstrak Penelitian artikel ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa konsep dari legitimasi dalam manajemen pemerintahan. Legitimasi atau kewenangan yang merupakan salah satu hak dari seorang pemimpin, masyarakat seringkali menuntut agar para pemimpin tidak menggunakan kewenangan tersebut untuk digunakan sewenang-wenang, namun digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Begitu Pula dengan birokrasi di mata masyarakat awam birokrasi seringkali dipandang sebagai penyakit dalam sebuah organisasi. Lalu bagaimana sebenarnya konsep dari legitimasi birokrasi itu sendiri. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (Teratur) pekerjaan dari banyak orang. Sebagai seorang administrator yang harus dilakukan bukan sekadar bagaimana supaya organisasi-organisasi publik dapat berjalan secara efisien, tetapi juga bagaimana supaya organisasi organisasi itu dapat memberikan pelayanan yang memuaskan publik Kata Kunci: Legitimasi, Birokrasi, & Administrasi Negara. Abstract This article's research aims to find out what the concept of legitimacy in the bureaucracy and state administration looks like. Legitimacy or authority which is one of the rights of a leader, people often demand that leaders do not use that authority to be used arbitrarily, but to be used for the benefit of the whole people. Likewise, bureaucracy in the eyes of ordinary people, bureaucracy is often seen as a disease in an organization. Then what exactly is the concept of bureaucratic legitimacy itself? Bureaucracy is a type of organization that is intended to accomplish large administrative tasks by systematically coordinating (orderly) the work of many people. As an administrator, what must be done is not only how to make public organizations run efficiently, but also how to make these organizations able to provide services that satisfy the public. Keywords : Legitimacy, Bureaucracy & Administration
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM ONE HOUR SERVICE PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IB INDRAMAYU Putri Amelia Safaat; Nanang Suparman; Dedeng Yusuf Maolani
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.67

Abstract

Pengadilan Negeri Indramayu dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, berusaha  menanggapi keluhan masyarakat melalui inovasi program One Hour Service di Pengadilan Negeri Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan publik melalui Program One Hour Service pada Pengadilan Negeri Kelas IB Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program inovasi layanan satu jam di Pengadilan Negeri Indramayu dapat dikatakan berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat khususnya pengguna pengadilan dimana program inovasi One Hour Service ini memiliki keunggulan dalam hal waktu pelayanan yang diberikan cepat oleh Pengadilan Negeri Indramayu. Walaupun secara umum program inovasi One Hour Service sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat sedikit kendala di bidang teknologi informasi dan jaringan yang sewaktu-waktu dapat menghambat proses One Hour Service terealisasi. The Indramayu District Court in order to improve excellent service to the community, seeks to respond to public complaints through the One Hour Service program innovation at the Indramayu District Court. This study aims to analyze the innovation of public services through the One Hour Service Program at the Class IB Indramayu District Court. The method used in this research is a case study approach, data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results show that the one hour service innovation program at the Indramayu District Court can be said to run well and is accepted by the community, especially court users where the One Hour Service innovation program has advantages in terms of fast service time provided by the Indramayu District Court. Although in general the One Hour Service innovation program has been running well, there are still a few obstacles in the field of information technology and networks that can at any time hinder the One Hour Service process from being realized.
ETIKA BIROKRAT DALAM PELAYANAN PUBLIK Jusman Iskandar; Alfiah; Amalia Nur Fajriah; Anggun Dwi Rahmawati; Anisa Sofiani
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 18 No. 3 (2020): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v18i3.69

Abstract

Abstrak Masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya, serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Masyarakat semakin berani menuntut birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya dalam memberikan layanan publik. Penelitian ini bertujuan ini untuk untuk mengetahui penerapan etika birokrasi berlandaskan kode etik dalam pelayanan publik. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber keputusan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan aparat dalam pelayanan publik. Abstract People who are increasingly critical and brave to put forward their wishes, demands and aspirations, and exercise control over government performance. People are increasingly daring to demand the public bureaucracy to change its position and role in providing public services. This study aims to determine the application of bureaucratic ethics based on a code of ethics in public services. Regency and City Governments are expected to be the spearhead in the implementation of services to the community in the regions. The spirit of regional autonomy is basically an effort to make local governments independent in carrying out and carrying out government tasks, development and community empowerment in the regions. For this reason, the Regional Government must always be responsive in responding to and responding to the needs and desires of the community. This research uses library research method, research whose main object is books or other decision sources. The results of the study show that the fundamental problem in the process of public service in Indonesia is about ethics. There are no universal standards of norms or ethics as well as sanctions that specifically regulate violations committed by officials in public services.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF KINERJA PEMERINTAH DAERAH Indra Kristian; Aulia Fitriani Rahma; Bayu Nugraha; Cinta Amalia Putri
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 18 No. 3 (2020): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v18i3.70

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaknai transparansi dan akuntabilitas yang terjadi di provinsi jawa barat. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pelayanan kebijakan gubernur Jawa Barat. pada pembahasan ini penulis akan mengurai sejumlah fenomena yang tersebut berhubungan dengan fakta transparasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Jawa Barat dikaji dari pelayanan dan tata kelola pemerintahan dalam melayani masyarakat. Melalui kebijakan pemerintah gubernur Jawa Barat, masyarakat mulai merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga pejabat publik pun menerima apresiasi dan respon baik dari publik. Abstract This study aims to identify and interpret transparency and accountability in the province of West Java. The object used in this study is the performance of the West Java governor's policy service. In this discussion, the author will describe a number of phenomena that are related to the facts of transparency and accountability in West Java governance. This research uses a qualitative approach that refers to the literature study. The results showed that the transparency and accountability of the West Java government's performance were assessed from the service and governance of the government in serving the community. Through the West Java governor's government policy, the public began to feel the government's presence in providing quality services so public officials also received appreciation and good responses from the public.
EFEKTIVITAS PROGRAM PUBLIC ADDRESS DI DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA JAWA BARAT Mumtaz Amri Rai; Abdal; Nanang Suparman
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.71

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Public Address di Direktorat Binmas Polda Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Public Address berjalan dengan baik, tim pelaksana Program Public Address mampu meminimalisir biaya yang ada. Namun dari lima indikator ditemukan beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik diantaranya mengenai hasil dari Program Public Address belum optimal dikarenakan fakta dilapangan yang ditemukan masyarakat masih banyak yang acuh dan tidak taat dengan protokol kesehatan, dampak yang diberikan program ini pun tidak terlalu signifikan hanya sebagian masyarakat saja yang merasakan dampak yang dihasilkan dari Program Public Address. This study aims to analyze the effectiveness of the Public Address Program at the Directorate of Binmas Polda West Java. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, data collection techniques used are through observation, interviews and documentation. The results showed that the Public Address Program was running well, the Public Address Program implementing team was able to streamline the existing costs, although minimal, but from the five indicators it was found that several indicators had not gone well including the results and impacts of the Public Address Program which were not optimal because in fact they were still found. people who are ignorant and do not comply with health protocols and what was conveyed during this program were not implemented properly.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN APLIKASI SIMAKCI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA CIMAHI Febby Muchamad Dwi Rafly S; Husen Saeful Anwar; Nanang Suparman
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.73

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan aplikasi simakci di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa  pelaksanaan aplikasi simakci belum berjalan dengan semestinya, meski begitu dalam indikator adaptasi dan pencapaian tujuan sudah cukup ada perkembangan. Adapun beberapa indikasi dari hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan aplikasi ini belum berjalan seperti semestinya seperti dalam indikator integrasi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta tidak terhubungnya antar aplikasi dengan pemerintah pusat yang menyebabkan para administrator untuk bekerja dua kali dalam penginputan data. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the cimahi application in the civil service and human resource development agency in the city of cimahi. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, data collection techniques used are through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the implementation of the bacaci application has not run properly, even so in the indicators of adaptation and achievement of goals there has been enough progress. There are several indications of the obstacles that cause the implementation of this application to not run properly as in the integration indicator due to the lack of socialization and training and the lack of connection between applications and the central government which causes administrators to work twice in inputting data.
EFEKTIVITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI ONLINE (E-SAMSAT) PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK Nurul Fajriyanti; Rahayu Kusumadewi; Fitri Pebriani Wahyu
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.74

Abstract

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online (E-Samsat) pada PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek melalui teori efektivitas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online (E-Samsat) ini sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan teori  efektivitas ada beberapa dimensi yang harus diperbaiki. Dimensi pencapaian tujuan sudah baik karena layanan E-Samsat ini sudah membantu memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraannya dengan cepat  dan secara garis besar dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online ini cukup meningkat dari tahun 2018 hingga 2021. Dimensi integrasi dalam mengukur kemampuan PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek dalam mensosialisasikan E-Samsat ini sudah cukup baik dengan metode penyebaran pamflet, banner, spanduk, media sosial, dan juga bekerja sama dengan Bumdes. Adapun dimensi yang terakhir yaitu adaptasi, untuk dimensi adaptasi ini belum berjalan cukup baik dikarenakan dalam sarana dan prasaranya masih terdapat kekurangan seperti kurangnya fasilitas untuk menunjang kebutuhan dalam pengesahan E-Samsat serta pada aplikasinya masih banyak masyarakat mengalami kendala dalam mengakses sering terjadi tidak ditemukannya nomor kendaraan wajib pajak. Dan belum optimalnya pelayanan dalam E-Samsat ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja dalam melayaninya. Based on the research that has been done regarding the effectiveness of the online motor vehicle tax collection system (E-Samsat) at PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek through the theory of the effectiveness of online motor vehicle collection (E-Samsat) this has been going well. Based on the theory of effectiveness there are several dimensions that must be improved. The objective dimension is good because this E-Samsat service has helped the community in paying their taxes with large taxes in motor vehicle tax collection through online increasing from 2018 to 2021. The integration dimension in measuring the ability of PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek to socialize E-Samsat is already quite good with the deployment method pamphlets, banners, banners, social media, and also in collaboration with Bumdes. The last dimension is adaptation, for this adaptation dimension has not been going well because in the facilities and infrastructure there are still shortcomings such as the lack of facilities to support the need for ratification of E-Samsat and in its application there are still many people who experience problems in accessing it, it often happens that it is not found. there is a taxpayer vehicle. And the service in E-Samsat is not yet optimal because of the lack of manpower to serve it.
ADAPTIVE GOVERNANCE BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI DESA CIBODAS KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Engkus; Alpin; Ajietya Hermawan Putra; Cici Oktariani; Cyntia Puti Andriani
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 18 No. 3 (2020): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v18i3.76

Abstract

Abstrak Permasalahan kesenjangan merupakan kenyataan dalam pembangunan manusia yang perlu dipecahkan oleh pengembangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penerapan adaptive Governance pada pengembangan BUMDes di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan pemerintah desa cibodas dan pengelola BUMDes Karya Mandiri. Sedangkan teknik analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan adaptive Governance pada BUMDes karya Mandiri sudah diterapkan dengan baik. Abstract The problem of inequality is a reality in human development that needs to be solved by human development. This study aims to identify and explain the application of adaptive governance to the development of BUMDes in Cibodas Village, Lembang District, West Bandung Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The data collection techniques used were interviews, observations, and documentation studies with the Cibodas village government and the BUMDes Karya Mandiri manager. While the data analysis technique is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of adaptive governance in BUMDes by Mandiri has been implemented well, but there are several things that need to be improved.

Page 5 of 40 | Total Record : 395

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 3 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial Vol. 23 No. 1 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 3 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 2 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 1 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 3 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 2 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 1 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 3 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 1 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 3 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 18 No. 3 (2020): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial More Issue