Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jurnal Hukum Rechten memublikasikan artikel hasil penelitian atau pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Penelaahan dinamika dan perubahan sosial dari sudut ilmu hukum tersebut dapat dilakukan secara normatif (ilmu hukum normatif), filosofis (filsafat hukum), maupun empiris (sosio-legal). Di antara subyek bidang ilmu hukum yang bisa dipilih adalah hukum ekonomi, hukum dan teknologi, hukum sumber daya alam, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum islam, dan hukum internasional. Jurnal Hukum Rechten juga memublikasikan artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum, yang dimaksudkan untuk lebih mengenali dan mengungkap (kembali) tokoh dan pemikirannya yang berpengaruh baik secara akademis maupun praktis dalam menjaga dan merawat tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.
Articles
85 Documents
<![CDATA[Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota) ]]>
<![CDATA[CSA Teddy Lesmana]]>;
<![CDATA[Rida Ista Sitepu]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.773 KB)
<![CDATA[Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) guna mencapai gagasan resstoratif justice dalam menangani perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota Sukabumi. Implementasi mediasi penal ini dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif. Namun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya penyelesaian perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah implementasi mediasi penal pada penanganan perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota, dan kedua bagaimanakah kebijakan Polres Sukabumi Kota dalam menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah hukum yang bersifat sosial dan dinamis, maka permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Arif Sipahutar, Bernad]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v4i1.70
<![CDATA[Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena sosial yang sangat dekat dan tidak dapat kita sembunyikan lagi dari kehidupan sosial manusia. Pada dasarnya setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan perusakan terhadap emosi, psikologi, seksual, fisik dan atau material. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; Pertama bagaimanakah makna perlindungan hukum; kedua, bagimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya dan tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan dan perlunya adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekspor Udang Indonesia Dan Amerika Serikat ]]>
<![CDATA[A Simangunsong, Guspendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v4i1.71
<![CDATA[Penelitian ini mencoba menjelaskan alasan terjadinya perselisihan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan negara pengekspor udang terbesar ke Amerika Serikat. Perselisihan dimulai dengan tuduhan yang diajukan oleh Koalisi Udang Teluk Industries (COGSI) kepada pemerintah Indonesia karena merasa telah ada masuknya impor udang AS yang tidak adil terkait perdagangan yang lebih murah daripada domestik AS udang. Pemerintah Indonesia dituduh memberikan subsidi kepada eksportir untuk menekan harga udang yang dipasarkan ke AS Sengketa yang telah kebetulan terganggu perdagangan kedua negara, terutama udang ekspor ke Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana peneliti memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah dan keadaan yang diteliti. Selain itu, AS dan Indonesia merasa telah terjadi perdagangan yang tidak adil, sehingga penerapan perdagangan yang adil harus diterapkan dalam rangka menghindari perselisihan perdagangan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok ]]>
<![CDATA[Mulyadi, Tedi]]>;
<![CDATA[Hanna Fitri Raziah]]>;
<![CDATA[Caesar Almunir Putra Semedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v4i1.74
<![CDATA[Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum seperti penghinaan, melalui sosial media tik tok tersebut tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan Sehingga dalam hal ini setiap warga negara berhak mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan kehidupannya sekalipun dalam penggunaan platform sosial media yang berjalan dalam dunia maya. sehingga diperlukan proses penegakan hukum dalam hal ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; pertama Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kasus penghinaan di sosial media platform tik tok; Kedua Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dalam sosial media platform tik tok Hasil penelitian menunjukkan Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi melalui sarana media elektronik yang terintegrasi oleh jaringan internet, dan upaya represif yaitu pendekatan penal. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE]]>
<![CDATA[Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ista Sitepu, Rida]]>;
<![CDATA[Muhamad, Hana]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v3i2.79
<![CDATA[Sebagai sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen, BPSK dapat mengeluarkan putusan yang pada dasarnya dibedakan atas tiga jenis putusan, yakni putusan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. BPSK diberi kewenangan untuk mengadili sengketa konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), kekuatan ekseritorial putusan BPSK harus dimintakan pengesahannya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Hal ini tentu membuka peluang untuk sangat mungkin terjadi pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri yang berujung pada tidak efektifnya penegakan hukum oleh BPSK. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang bagaimana efektifitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat efektif diantarannya dengan melakukan revisi terhadap UUPK, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi penyempurnaan regulasi terhadap wewenang dan tupoksi lembaga BPSK.]]>
<![CDATA[Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika ]]>
<![CDATA[Sitepu, Rida Ista]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 3 (2020): Edition for December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v2i3.90
<![CDATA[Pertanyan tentang beban sanksi pidana yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah apakah seorang anak memiliki pengetahuan terhadap sebuah ancaman yang akan dihadapinya dari melanggar ketentuan pidana? Dan apakah tujuan dari pemidanaan nantinya memiliki efektifitas dan kemanfaatan bagi si anak? Apabila tujuan pidana lebih banyak mendatang kerugian tentu hal ini sangat merugikan bagi seorang anak di masa depannya. Anak dianggap sebagai kelompok rentan dan minim pengetahuan. Secara biologis anak membutuhkan bimbingan dan pendidikan untuk membetuk pemikirannya. Pendekatan psikologi forensik menyepakati bahwa manusia dengan kematangan pikiran diperoleh apabila telah berusia 21 tahun. Pertimbangan ini juga disepakati oleh perserikatan bangsa-bangsa melalui organisasi UNICEF yang menyelenggarakan konvensi hak anak dan merekomendasikan untuk meningkatkan batas minimum pemberlakukan pertanggungjawaban pidana anak ke usia 14 tahun hingga 16 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis usia minimum anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang melanggar ketentuan dari peraturan perundang undangan tentang narkotika Analisis ini dilakukan berdasarkan perspektif hukum Nasional di Indonesia dan dibenturkan dengan prinsip perlindungan bagi anak dengan berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.]]>
<![CDATA[Dekriminalisasi Dan Penerapan Sanksi Pidana Alternatif Bagi Pengguna Narkotika Tanpa Hak ]]>
<![CDATA[Ista Sitepu, Rida]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v3i3.91
<![CDATA[Pidana penjara merupakan jenis pidana yang selalu diancamkan pada semua jenis kejahatan, tidak terkecuali bagi pengguna narkotika tanpa hak. Penerapan sanksi pidana bagi pengguna narkotika ini penulis pandang tidak lagi sejalan dengan tujuan hukum yang harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penulis menilai sudah waktunya untuk merujuk pendekatan dekriminalisasi dalam upaya pemidanaan bagi pengguna narkotika yang saat ini menjadi objek pada tatanan hukum pidana Indonesia di dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. Sudaut pandang yang menjadi alasan ketidak cocokan penerapan ini adalah dari kriminologi dan viktimologi yang melanggar tiga unsur tujuan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk meninaju kembali terkait kedudukan hukum pengguna narkotika yang saat ini merupakan perbuatan pidana dengan pendekatan tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kemafaatan dan kepastian. Adapun rumusan masalah; (a) Bagaimana kedudukan hukum pengguna narkotika di hukum positif Indonesia! (b) Bagaimana solusi dalam memnuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pengguna narkotika! Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu jenis penelitian tersebut menekankan pada pencarian fakta-fakta yang valid dan akurat mengenai sebuah peristiwa konkrit. Adapun yang menjadi objek penelitian pada hakikatnya adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika ilmiah]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM ]]>
<![CDATA[Sitepu, Rida Ista]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v4i1.92
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta karya Sinematografi film di aplikasi Telegram,penyebab pelanggaran hukum,dan upaya hukum bagi pemegang Hak Cipta Film yang karyanya diambil tanpa Hak dan disebarluaskan melalui aplikasi Telegram. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta atas Sinematografi berupa pencegahan dan penindakan pemerintah berupa penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya yang melanggaran aturan terkait pembajakan hak cipta sesuai dengan Undangundang yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta film yang bersangkutan melalui aplikasi Telegram yaitu dengan mengajukan pengaduan kepada polisi dan atau penyidik mengenai pembajakan dan/atau pelanggaran hak cipta sinematografi diaplikasi Telegram. Dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan di industri film, maka dari itu pencipta dan pemilik hak cipta harus lebih peduli tentang pembajakan karya yang berhak cipta, terutama dalam bentuk film yang mengklaim jika hak mereka dilanggar, dan kemungkinan pelanggaran hak cipta dapat dicegah agar kegiatan ilegal tersebut tidak terjadi.]]>
<![CDATA[Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat ]]>
<![CDATA[Endah Pertiwi]]>;
<![CDATA[Kanesa Folara]]>;
<![CDATA[Wafa Alfia Farhana]]>;
<![CDATA[Muhammad Eko Nur Alam]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v4i2.96
<![CDATA[Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangin pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah. Karena kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya didikan mengenai moral, sehinggal hal berpengaruh tehadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral keadaan ini harus segera diatasi.]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Ridho Sinaga, Muhammad]]>;
<![CDATA[Nuchraha Alhuda Hasnda]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v4i1.97
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak. Pada penerapannya ancaman pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berlaku penuh bagi mereka yang sudah dewasa. Dengan tidak adanya dasar untuk memberikan sanksi lain selain dari apa yang ditentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka anak cenderung selalu diberikan sanksi pidana penjara. Ancaman pidana penjara pada pasal-pasal terkait yang mengakibatkan anak terampas hak kebebasannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang Apakah urgensi pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dan bagaimana Reformulasi pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Reformulasi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak sudah semestinya dilakukan terutama mengenai ketentuan sanksi pidana yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman pidananya agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari pidana penjara.]]>
