cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.
Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id
Phone
+6285315357751
Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya
Location
Kota tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Siliwangi
ISSN : 23018453     EISSN : 27766284     DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085
Core Subject : Social,
Social Sciences
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 163 Documents
 12   13   14   15   16 
Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik dari Masa ke Masa Rizky Amalia Putri; Paulus Israwan Setyoko; Dwiyanto Indiahono
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v8i2.5696

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji lebih lanjut bagaimana menghadirkan agenda reformasi birokrasi yang sesungguhnya dan kembali ke jalan yang sebenarnya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menjadi penting mengingat agenda reformasi birokrasi masih menjadi fokus utama dalam kajian administrasi publik khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang pada posisinya perlu dituntaskan dan tidak bisa diabaikan. Kebijakan reformasi birokrasi menjadi fokus utama yang penting khususnya dalam membenahi kesehatan birokrasi dan menjamin berjalannya proses pelayanan publik. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi sebagai agenda kebijakan publik yang penting, maka harus dipastikan bahwa apa yang dicanangkan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para aktor yang ada. Dalam kerangka yang ada, meskipun telah mampu memiliki fokus area perubahan dan hasil yang diharapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Indonesia sendiri masih dapat dikatakan belum menghasilkan hasil dan dampak yang sempurna. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek – aspek yang perlu diurai secara mendalam dan menjadi perhatian bersama dalam agenda reformasi birokrasi di masa kini dan masa yang akan datang. Penelusuran ini menjadi penting dalam menghadirkan kerangka pembaharuan yang dipetakan melalui tahap-tahap tertentu sebagai upaya perbaikan administrasi publik dari masa ke masa, salah satunya dengan mempertimbangkan metode omnibus law. Dengan pembaharuan yang dilaksanakan maka diharapkan dapat menjadi sarana mendidik dan memperbaiki keadaan birokrasi dan sumber daya yang ada didalamnya untuk bergerak pada area dynamic governance dengan penekanan pada 2 (dua) komponen utama yaitu kapabilitas dinamis dan budaya organisasi, sehingga mampu membentuk birokrasi yang memiliki pola pikir thinking ahead, thinking again dan thinking cross. Dengan proses yang dilaksanakan secara sistematis “berulang dan terpola” maka diharapkan dapat menjadi sarana dimana struktur memperkuat individu, dan berlanjut pada tahapan individu memperkuat struktur yang disesuaikan dalam lintas ruang dan waktu.
Strategi Kelompok usaha perempuan “SEPAKAT” dalam Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Kabupaten Aceh Barat Daya Mirawati Mirawati; Vellayati Hajad
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v8i2.5277

Abstract

This study discusses the strategy of the Sepakat Group in empowering coastal women in Aceh Barat Daya District. The women's empowerment strategy is an effort to improve women's abilities, especially in developing their capacities and skills. This study uses a qualitative method using a case study approach, the data collection techniques used in this study are interviews and observations, the data collected is stored in one document and then selected according to research needs. The results showed that the women's empowerment strategy in Pulau Kayu Village, Southwest Aceh Regency needed attention and assistance from the government because there were still many obstacles and lack of understanding in improving the progress of the Agreed Women Business Group. The conclusion of this study shows that the strategy of the Women's Business Group Agrees on the Empowerment of Coastal Women in Aceh Barat Daya Regency is still weak due to the lack of attention from the local government on the progress of women's business groups agreeing on training and mentoring.
Transparansi Komunikasi Pemerintahan Badan Publik di Provinsi Banten (Analisis Hermeneutika Paul Ricouer pada Buku "Transparansi Setengah Hati" Karya Ade Jahran) Atih Ardiansyah
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v8i2.5538

Abstract

Transparansi informasi publik sangat penting bagi setiap orang dalam memperoleh informasi, dan bagi badan publik dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi. Keterbukaan informasi merupakan bentuk komunikasi pemerintahan dari badan publik kepada masyarakat tentang penyelenggaraan negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur dengan menginterpretasikan teks pada buku yang berjudul Transparansi Setengah Hati karya Ade Jahran. Transparansi belum menjadi budaya di Provinsi Banten karena badan publik belum terbuka, situs-situs resmi milik badan publik pun belum menyajikan informasi lengkap dan semestinya terkait penyelenggaraan negara. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum banyak diketahui oleh masyarakat bahkan pegawai pemerintah di lingkungan Provinsi Banten, sehingga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. 
Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri Jakarta Utara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa) Febriyanti Valeria Roito; Tiur Paulinawati; Paulina Kurniawati Fau
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v8i2.5706

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang warga Pluit Putri menolak pembangunan BTB School, dinamika gerakan sosial masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya, serta pengaruh gerakan sosial terhadap rencana pembangunan sekolah. PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku Badan Usaha milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, melalui anak perusahaan PT. Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) pada 2019, mengumumkan kerjasama dengan Bina Tunas Bangsa School (BTB School) untuk mendirikan bangunan sekolah di sekitar perumahan Pluit Putri. Hal tersebut kemudian mendapat respon penolakan masyarakat sekitar yang tergabung dalam Forum warga Pluit Putri. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, dengan teori gerakan sosial baru Pichardo dan teori dinamika gerakan sosial McAdam. Hasil penelitian, pertama, masyarakat menolak, karena merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan yang terlaksana di tengah perumahan mereka, baik saat rencana pembangunan maupun perubahan zonasi tata ruang sebagian lahan, serta diprediksi dengan adanya sekolah ditengah perumahan akan menimbulkan kemacetan dan kebisingan. Kedua, Gerakan sosial warga Pluit Putri dilakukan melalui audiensi dengan DPRD DKI Jakarta, demonstrasi, PTUN, proses administrasi, media sosial dan media massa. Ketiga, warga terus mendesak agar penolakannya dapat berpengaruh terhadap rencana pembangunan, guna memperlambat pembangunan sekolah yang telah di informasikan sejak 2019, sehingga pembangunan sekolah yang masih belum rampung hingga kini.
Difusi Inovasi Aplikasi Siputeri dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nana Sutisna; Muhaemin Muhaemin; Aditya Ramadhan
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v8i2.5746

Abstract

Kebutuhan akan informasi yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, telah menjadi kondisi yang tak terelakan. Informasi yang mudah didapat akan memudahkan berbagai pihak mengambil keputusan. Kemajuan teknologi menuntut semua pihak berbenah dan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai pengelola pemerintahan juga dituntut menyediakan informasi yang cepat dan mudah diakses. Ini bertujuan, selain untuk memercepat akselerasi pembangunan juga sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan keterbukaan informasi publik. Selaras dengan tujuan tersebut, tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang meluncurkan aplikasi SIPUTERI (Sistem Informasi Publik Terintegrasi) berbasis android. Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi komunikasi inovasi dalam pelayanan informasi publik dalam peluncuran aplikasi SIPUTERI di Kabupaten Pandeglang. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi bukan partisipan dan dokumentasi. Difusi inovasi yang dilakukan Diskomsantik Kabupaten Pandeglang melalui peluncuran aplikasi SIPUTERI dianggap telah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Hanya dengan mengunduh satu aplikasi sudah dapat mengakses beragam informasi publik melalui aplikasi-aplikasi yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang selama ini tak terintegrasi.
Relasi Gender Menurut Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Susuru, Kabupaten Ciamis Khoerunisa, Nisa; Wandani, Rendi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.10566

Abstract

Kelompok Masyarakat penganut agama lokal Indonesia tersebar di beberapa wilayah, salah satunya adalah penganut kepercayaan wiwitan. Dalam konteks relasi gender, perempuan dalam kepercayaan sunda wiwitan memiliki posisinya tersendiri dalam kehidupan sosial politiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran gender perempuan penganut kepercayaan karuhunan urang (akur) sunda wiwitan yang berada di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Penelitian ini akan menggunakan gender sebagai pisau analisis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha membedah relasi gender yang terjadi di komunitas Sunda wiwitan. Hasil penelitian ini menemukan konstruksi gender yang pada masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Dusun Susuru, Kabupaten Ciamis diantara laki-laki Perempuan. Relasi gender terwujud melalui akses perempuan bekerja, pemimpin pemerintahan, kebebasan berpendapat, dan penggunaan pakaian tertentu. Relasi kuasa juga hadir dalam aturan terkait larangan perempuan menjadi Pupuhu Adat dikarenakan stigma bahwa perempuan memang bertugas di dapur meskipun dapat digantikan oleh laki-laki. 
Pengaruh Informasi Kinerja Incumbent Terhadap Partisipasi Pemilih Milenial Dalam Pilkada Medan 2020 Perangin-Angin, M. Ichsan Bayunta; Raffiudin, Riaty
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v9i2.5224

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena telah terjadi peningkatan yang signifikan pada tingkat partisipasi dalam Pilkada langsung Walikota Kota Medan tahun 2020 setelah lima belas tahun mengalami penurunan partisipasi. Kandidat pesaing Bobby Afif Nasution yang merupakan generasi milenial dan menantu Presiden Joko Widodo berhasil mengalahkan petahana Akhyar Nasution dengan selisih 46,55% dan Bobby menang 53,45%. Peningkatan tingkat partisipasi yang signifikan ini merupakan fenomena baru dalam sejarah Pilkada Kota Medan yang patut untuk ditelaah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja incumbent terhadap partisipasi milenial dalam Pilkada Kota Medan 2020 dengan menggunakan teori perilaku pemilih rasional Anthony Downs (1957). Penelitian ini menggunakan survei, sebagai salah satu jenis metode kuantitatif, menggunakan sampel sebanyak 204 responden dengan tingkat kepercayaan 93% dan Margin of Error (MoE) 7%. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab peningkatan partisipasi pemilih dan kekalahan petahana adalah pengetahuan dan evaluasi kinerja petahana di sektor infrastruktur yang dianggap buruk oleh milenial dalam Pilkada Kota Medan 2020 dengan hasil nilai chi square sebesar 0,020 sebagai indikator pertama, 0,022 sebagai indikator kedua dan 0,003 sebagai indikator ketiga. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori yang digunakan. Dalam teori perilaku pemilih rasional, faktor kinerja incumbent menunjukkan pengaruh yang signifikan dan signifikan pada Pilkada Medan 2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab peningkatan partisipasi pemilih dan kekalahan petahana adalah pengetahuan dan evaluasi kinerja petahana di sektor infrastruktur yang dianggap buruk oleh milenial dalam Pilkada Kota Medan 2020 dengan hasil nilai chi square sebesar 0,020 sebagai indikator pertama, 0,022 sebagai indikator kedua dan 0,003 sebagai indikator ketiga. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori yang digunakan. Dalam teori perilaku pemilih rasional, faktor kinerja incumbent menunjukkan pengaruh yang signifikan dan signifikan pada Pilkada Medan 2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab peningkatan partisipasi pemilih dan kekalahan petahana adalah pengetahuan dan evaluasi kinerja petahana di sektor infrastruktur yang dianggap buruk oleh milenial pada Pilkada langsung Kota Medan 2020 dengan hasil nilai chi square sebesar 0,020 sebagai indikator pertama, 0,022 sebagai indikator kedua dan 0,003 sebagai indikator ketiga. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori yang digunakan. Dalam teori perilaku pemilih rasional, faktor kinerja incumbent menunjukkan pengaruh yang signifikan dan signifikan pada Pilkada Medan 2020. Kinerja sektor infrastruktur yang dinilai kurang baik oleh kaum milenial pada Pilkada Kota Medan 2020 dengan hasil nilai chi square 0,020 sebagai indikator pertama, 0,022 sebagai indikator kedua dan 0,003 sebagai indikator ketiga. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori yang digunakan. Dalam teori perilaku pemilih rasional, faktor kinerja incumbent menunjukkan pengaruh yang signifikan dan signifikan pada Pilkada Medan 2020. Kinerja sektor infrastruktur yang dinilai kurang baik oleh kaum milenial pada Pilkada Kota Medan 2020 dengan hasil nilai chi square 0,020 sebagai indikator pertama, 0,022 sebagai indikator kedua dan 0,003 sebagai indikator ketiga. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori yang digunakan. Dalam teori perilaku pemilih rasional, faktor kinerja incumbent menunjukkan pengaruh yang signifikan dan signifikan pada Pilkada Medan 2020.
Problematika Penegakan Pidana Politik Uang Putra, Rino Sundawa; Noorikhsan, Faisal Fadilla; Sarofah, Riska
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.10824

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang problematika penegakan pidana politik uang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Politik uang merupakan bagian dari tindak pidana Pemilu dengan sanksi kurungan dan denda. Ada dua pasal dan tiga ayat yang mengatur definisi, locus dan tempus delicty serta ancaman hukuman pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitain menunjukkan bahwa bila melihat aspek yuridis dimana undang undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sudah sangat tepat dan komplit menempatkan praktek politik uang dalam ketentuan pidana yang diancam kurungan dan denda. Perangkat penegakan hukum pidana Pemilu juga melibatkan berbagai unsur dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Realitasnya fenomena politik uang dari Pemilu ke Pemilu trendnya semakin naik dan semakin sedikit kasus kasus politik uang baik yang ditemukan Bawaslu atau yang dilaporkan. Badan Pengawas Pemilu dan Sentra Gakkumdu seolah kesulitan membawa kasus politik uang ke ruang pengadilan
Eksistensi Dukun Di Era Modern Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Setiawan, Eko
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v9i2.6286

Abstract

Menggunakan jasa dukun dalam ajang konstelasi pemilihan Kepala Desa Bangorejo dianggap sebagai tradisi. Tradisi bersifat mistis dan irasional tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, sebagai petunjuk dalam melakukan kegiatan politik. Tindakan calon kepala desa memanfaatkan dukun demi menangkal serangan lawan demi meraih tujuan politiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap dukun dalam ajang konstelasi politik pemilihan kepala desa. Menjadi keunikan tersendiri yang tidak mungkin ditemukan dalam kancah panggung politik nasional. Keunikannya yaitu kepercayaan masyarakat terhadap dukun dalam menentukan hasil kemenangan pemilihan kepala desa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah perdukunan sudah ada sejak zaman dan menjadi rujukan utama dalam mengahadapi berbagai permasalahan. Tidak bisa dipungkiri praktek perdukunan masih ada terkait  kontestasi politik pemilihan kepala desa karena setiap periodenya menggunakan jasa dukun untuk mencapai kemenangan para kandidat
Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih Hawari, Nadirsah Hawari
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.10448

Abstract

Abstract: This paper discusses the pattern of Islamic political parties' approach to political marketing ahead of the 2019 legislative election in Lampung. This discussion is considered important considering that a political party must continue to maintain its electability on the political stage so that it can continue to be strong in parliament, both central and regional, especially ahead of the 2024 elections. What is meant by progressive Islamic parties in this study is an Islamic party that has a vision, and mission Islam is good and able to adapt quickly to all changes and demands of the times. The problem is, sometimes the spirit to win elections forces party elites or candidates for councillors to justify all means to win and get seats. In the rules of Islamic jurisprudence and political Islam, rejecting harm should take precedence over taking issue (dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih) when there is a conflict between the two. The harms of the breakdown of the electoral system and democracy because of the deviant behavior of politicians and the benefit of winning elections must be measured with the right scales. This research is in the form of a field study of elites and candidates from PKS and PAN in Lampung with data sources in the form of questionnaires and interviews. The results of the study found that both PAN and PKS had special strategies to market their respective parties during the 2019 elections such as door-to-door actions, character friendships, delivery of vision and mission, and not unwilling to engage with pragmatic campaign practices such as other parties and candidates because it is considered a mafsadah (damage) in democracy.

Page 14 of 17 | Total Record : 163

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012 Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi More Issue