cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 520 Documents
 41   42   43   44   45 
PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN REKAM MEDIS Maulidi, Muhammad Yadinul; Arba
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5285

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab keterlambatan pengembalian rekam medis di rumah sakit, dampaknya, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dihadapi rumah sakit atas keterlambatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Rekam medis memainkan peran krusial dalam sistem kesehatan sebagai dokumen yang mencatat identitas pasien dan perawatan yang diberikan. Faktor penyebab keterlambatan meliputi kedisiplinan tenaga kesehatan, pengetahuan petugas, dan proses pengklaiman BPJS yang lama. Keterlambatan ini memengaruhi efisiensi operasional dan kualitas pelayanan, sehingga pengelolaan rekam medis yang tepat waktu sangat penting untuk menjaga pelayanan optimal.Tanggung jawab atas keterlambatan pengembalian rekam medis melibatkan rumah sakit, tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Rumah sakit harus mengelola rekam medis secara elektronik dan menerapkan standar prosedur operasional (SPO) yang efektif. Meskipun tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dalam pencatatan dan pengelolaan rekam medis, rumah sakit lebih bertanggung jawab secara hukum jika terjadi keterlambatan.
Efektivitas Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah Arwin, Zurhadi; Rahman, Arief; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanganan konflik tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon dikatakan masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya 43 masyarakat dari 177 masyarakat yang belom bergabung ke dalam kelompok kemitraan yang merupakan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan konflik tenurial, Adapun upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dalam penanganan konflik tenurial yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui kordinasi, sosialisasi, patroli, dan pemasangan pal batas wilayah. Sedangkan upaya represif melalui pendekatan sosiologi dengan pembentukan kelompok kemitraan.
HAK MENOLAK MENJADI AHLI WARIS STUDI MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Rahmatun, Dwiani Rohlya; Sahruddin
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak menolak menjadi ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana konsep penolakan warisan diatur dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, penolakan warisan merupakan hak ahli waris yang dapat dilakukan secara resmi melalui pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam (KHI), ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak warisan karena prinsip ijbari mengharuskan pewarisan terjadi secara otomatis sesuai ketentuan syariat. Namun demikian, KHI mengenal konsep takharuj, yaitu pengunduran diri dari hak waris melalui kesepakatan damai antar ahli waris. Penelitian ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam memaknai hak waris dan penolakannya.
Perlindungan hukum badan perlindungan pekerja migran indonesia(BP2MI)mataram terhadap pekerja migran indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri Hidayat, Fathul; Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5317

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum BP2MI terhadap pekerja migran Indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat BP2MI Mataram dalam memberikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer dan skunder,data primer di peroleh dari para responden dan data skunder di peroleh dari buku-buku,peraturan perUndang- Undangan yang terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian, UPT BP2MI Mataram berperan sebagai lembaga yang melakukan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mengalami tindak kekerasan. Kendala UPT BP2MI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap PMI yaitu faktor hukum yakni ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan,Pasal-pasal didalam UU PPMI mengenai pembinaan dan pengawasan memiliki potensi sebagai pasal karet karena tidak mengelaborasi mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan apa yang seharusnya dilakukan, belum adanya pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan buruh migran Indonesia UU PPMI meiliki indikasi multi tafsir kewenangan, yakni keweanagan Kementerian dan Institusi/Badan Non Kementerian tata kelola perlindungan pekerja migran, dan faktor non hukum yakni karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, perbedaan budaya dan bahasa, keterbatasan akses ke tempat kerja PMI, kurangnya koordinasi antar instansi Negara tujuan penempatan, serta intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Objek Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Orang Lain: Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Praya Jannatun, Baiq Haulia; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/2xm6an31

Abstract

The main objectives this research is to determine the concept of granting credit with Ownership Certificate in the name of another person, as well as the considerations of the Judge in Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.Praya. This study classified as normative legal research. Based on the results obtained, it is shows that the concept of granting credit with others' Ownership Certificate is as follows: firstly, the bank shall adhere to the principle of prudence; secondly, the making of a Deed of Mortgage concerns to ensure legal certainty; lastly, the registration of the latter deed is indeed aims to obtain legal certainty. In Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.Praya, the judge granted some of the plaintiff's claims, one of which stated that the defendant had committed a breach of contract, as stated in the judge's considerations Number 24. From the principle of legal certainty, the decision in this case seems appropriate. However, from the principles of justice and legal protection, it is less appropriate, namely the dismissal of the plaintiff's claim in the form of seizing the collateral, which should have been possible because the defendant was proven to have committed a breach of contract.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Pengguna Kartu BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Kurniawan, Heri; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/20cdyg89

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal protection for the rights of patients using BPJS cards in health services and to understand the legal implications in case of violations of the rights of patients using BPJS cards in health services. The type of research used is prescriptive research. The research employs a legislative approach and a conceptual approach, historical approach. The data collection of legal materials technique used involves a literature study conducted through document analysis, research findings, work outcomes, and legal regulations, employing qualitative analysis methods. The results of the study indicate that legal protection for the rights of BPJS participant patients has been regulated in several laws, namely the Consumer Protection Law, the Medical Practice Law, the Health Law, and the Hospital Law. Thus, BPJS participants can claim compensation from hospitals as health service providers and/or health workers. If hospitals and medical personnel engage in discriminatory actions, the hospital as a health service provider or health worker can also be subject to criminal sanctions as regulated in Article 190 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Meanwhile, the accountability of hospitals and doctors who do not provide health services as determined by three criteria of responsibility: civil law, administrative law, and criminal law.
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.222/Pdt.G/2020/Pn Mtr Tentang Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Pembayaran Sisa Hutang Atas Pembelian Hotel Lima Satu Rohmatullah, M. Romdhani; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/46a7rg75

Abstract

This research aims to determine the act of breaking promises (default) in paying the remaining debt for the purchase of the Lima One Hotel Case Number 222/Pdt.G/2020/Pn. Mtr. This type of research is normative law, with a Statute Approach, a Conceptual approach and a Case Approach. The dispute resolution process is carried out by billing the debtor first; if this is not successful, a summons warning letter will be issued. However, if it is still successful, a lawsuit will be filed at the Mataram District Court. The Judge's considerations in handing down a Decision on the Case of Broken Promise (Default) in Payment of the Remaining Debt for the Purchase of the Lima Satu Hotel are divided into 2 (two), namely Juridical considerations and Non-Judicial considerations.
Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler Sugiarta, Anya Putri; Munandar, Aris
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/8pyjdy26

Abstract

The purpose of the study is to determine the type of legal protection for users (customers) with the Provider PT. XL Axiata (business actor). This research is normative legal research. The research results show that consumers are disadvantageous to telecommunications service providers (Providers) as businessmen, so users (consumers) can make lawsuits against business actors. Businessmen are also required to provide compensation to consumers unless the provider can prove that the loss was not caused by their fault and/or their negligence. The process of resolving disputes and compensation between providers and customers can be done peacefully but is very difficult to do. Consumers have 2 (two) alternative dispute resolutions, dispute resolution which can be pursued through litigation or non-litigation based on the voluntary choice of the parties to the dispute.
Pelaksanaan Pengadaan Sumur Bor Oleh Cipta Karya Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Jorgi, Tomas; Wagian, Diangsa
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/v1z0pk38

Abstract

This research aims to determine the procedures for procuring goods/services by the government through service providers and to discover the obstacles/obstacles to its implementation. This research focuses on procuring drilled wells in Wakan Village, Kec. Jerowaru, Kab. East Lombok, with empirical research, takes data from the field and analyzes it qualitatively. This research shows that procurement facts in the field still need to be improved because implementing this procurement is not under existing regulations. This procurement is also not under Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning implementing Government Procurement of Goods/Services. This procurement is also not under the agreement’s procurement principles, ethics, and general principles. In procuring government goods/services in the form of drilling wells, researchers found obstacles/obstacles in implementation, namely, lack of water resources, lack of technological sophistication, and geographical location.
Pengaturan Perjanjian Kawin Di Negara-Negara Berbasis Civil Law Hariani, Widika Shepia; HS, Salim
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/a6tg0123

Abstract

The objective of this study is to examine the regulation of marital agreements within the legal systems of Indonesia, the Netherlands, China, and Germany. The research methodology employed is normative legal research with a focus on statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that in Indonesia, marital agreements are governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in conjunction with Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, as well as the Compilation of Islamic Law. In the Netherlands, marital agreements are regulated in the Dutch Civil Code, Articles 1:114 to 1:148. In China, regulations can be found in the Chinese Civil Code, Article 1046. Meanwhile, in Germany, regulations are stipulated in the German Civil Code, Articles 1415 to 1449.

Page 43 of 52 | Total Record : 520

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue