Articles
520 Documents
<![CDATA[Dissenting Opinion Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor: 4/Pdt.G/PN Sbw ]]>
<![CDATA[Lestari, Erya Dita]]>;
<![CDATA[Lewis Grindulu]]>;
<![CDATA[Hotibul Islam]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4954
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dissenting opnion dalam sistem hukum Indonesia serta untuk mengetahui mengapa terdapat dissenting opnion dalam putusan pengadilan negeri Sumbawa Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw. Peneltian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini, dissenting opinion dapat dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam melakukan reformasi hukum. Alasan terjadinya dissenting opinion dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw yaitu karena Hakim Anggota I yang berbeda pandangan terkait dengan peralihan hak atas obyek sengketa, dimana Hakim Mayoritas berpendapat bahwa peralihan hak atas obyek sengketa melalui jual beli dianggap sah sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak, sedangkan Hakim Minoritas berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh Para Pihak tidaklah sah atau batal demi hukum karena terdapat cacat formil dalam pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PASCA PENEMPATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Akbar, Ardjuna Min]]>;
<![CDATA[Asyhadie, Zaeni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4961
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan berdasarkan undang undang nomor 18 tahun 2017, serta untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana Teknik Analisa data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia salah satunya adalah melakukan perlindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan, dan selain itu juga perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN AIR MINUM OLEH PT. AL-PATIH MAIQ JAYA DI DESA PENGENGAT KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH ]]>
<![CDATA[Jayadi, Panji Jayadi Buana]]>;
<![CDATA[Buana, Panji Jayadi]]>;
<![CDATA[Rahman, Arief]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4970
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Al-Patih Maiq Jaya kepada masyarakat di Desa Pengengat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum Empiris, dengan medote Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Al-Patih Maiq Jaya sudah melakukan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan berupa pekerjaan dan air bersih secara gratis kepada sebagian masyarakat. Namun ada beberapa dampak yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya, yaitu dampak terhadap lingkungan karena PT. Al-Patih Maiq Jaya menggunakan bahan baku plastik yang susah terurai untuk menyimpan air dalam kemasan dan dampak terhadap masyarakat karena debit air mereka berkurang.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Dengan Jemaah Haji Dan Umroh ]]>
<![CDATA[Camelia, Camelia]]>;
<![CDATA[Andriyani, Shinta]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4971
<![CDATA[PT. Al Shofa Duta Mandiri merupakan salah satu badan hukum yang bergerak di bidang biro perjalanan haji dan umrah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh PT. Al Shofa Duta Mandiri dan mengetahui pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umroh dengan jemaah PT. Al Shofa Duta Mandiri. Jenis penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Al Shofa Duta Mandiri dalam pelaksanaannya sudah cukup baik sebab telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yang terdapat pada Undang Undang N0. 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 dan perjanjian tersebut sudah sah menurut KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Derden Verzet Terhadap Konstatering (Penetapan Batas-Batas Tanah) Ketua Pengadilan Negeri ]]>
<![CDATA[Azizah, Fia Nur]]>;
<![CDATA[M. Faisal]]>;
<![CDATA[M. Zainuddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4973
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap penetapan konstatering Ketua Pengadilan Negeri Praya, serta untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan dari Pengadilan Negeri dalam melakukan konstatering terhadap tanah milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara terdahulu. Peneltian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun hasil dalam penelitian ini, alasan pihak ketiga mengajukan derden verzet dalam putusan karena pembantah sangat keberatan dengan dirugikannya hak-haknya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Hak Milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf, yang akan dilakukannya konstatering oleh Pengadilan Negeri Praya. Selanjutnya pembantah tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara terdahulu. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya adalah Majelis Hakim menolak bantahan Pembantah karena dianggap mengajukan bantahan yang tidak beralasan hukum dan pembantah tidak bisa membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa dalam perkara a quo. Akan tetapi didalam perkara konstatering ternyata pihak ketiga yang melakukan derden verzet mampu membuktikan sebagian objek konstatering sebagai hak miliknya sesuai sertifikat hak milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF LEGAL RESPONSIBILITIES PO. DUNIA MAS REGARDING THE SAFETY OF PASSENGERS AND CREW OF THEIR BUS TRANSPORTATIONS ]]>
<![CDATA[Agustin, Della Arditha Wira]]>;
<![CDATA[Munandar, Aris]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4976
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan tanggung jawab serta cara penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penyusun menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab PO. DUNIA MAS terhadap keselamatan penumpang dan awak kendaraannya dalam memberikan ganti kerugian atau asuransi jasa raharja dilakukan dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita penumpang dan awak kendaraan. Adapun yang menjadi hambatan PO. DUNIA MAS, yaitu keterlambatan dan ketidakdisplinan waktu, tidak disiplin muatan, gangguan ketidaknyamanan dan gangguan keamanan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA ATAU BURUH MENURUT PERMENAKER NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Juliani, Wahyuni]]>;
<![CDATA[Kusuma, Rahmawati]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5018
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberian upah terhadap pekerja di Indonesia dan untuk mengetahui upaya hukum jika upah dibayar dibawah upah minimum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), pendekatan analisis (Analytical Approach). Hasil dari penelitian ini yaitu dalam beberapa peraturan telah diatur bahwa pengusaha harus membayarkan upah di bawah ketentuan upah minimum sebagai upaya perlindungan kesejahteraan bagi pekerja telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya memang belum maksimal. pengusaha yang membayar upah tenaga kerjanya dengan rendah (tidak memenuhi standar upah minimum) maka hal tersebut dinamakan perselisihan hak. Untuk perselisihan hak, upaya penyelesaian yang dapat dipilih salah satunya adalah Mediasi Hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[Perjanjian sewa Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Di Area Sekitar Pantai (Studi Di Kecamatan Maluk,KSB): perjanjian sewa lahan ]]>
<![CDATA[Desy Rahmadani, Ayu]]>;
<![CDATA[Rahman, Arief]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/dwpga994
<![CDATA[This research aims to determine the legal position of the land subject tothe rental agreement and to determine the implementation of land leasing in thearea around Maluk Beach, West Sumbawa Region. The type of research used isempirical legal research, with the use of the statute approach, conceptualapproach, and sociological approach as the methods. The result of this researchdetermines that the legal position of the research object's land is land borderingthe coast it is controlled directly by the state. The Pasir Putih village governmentis utilizing coastal border land supported by the regulations regarding the tourismdevelopment master plan for the West Sumbawa district. The land useimplementation carried out is a land rental agreement, in the written form by thePasir Putih village government and signed by the land lessee.]]>
<![CDATA[BEDROG SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2021/PN.MTR) ]]>
<![CDATA[Hatimah, Husunul]]>;
<![CDATA[Wagian, Diangsa]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5051
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan unsur-unsur penipuan (bedrog) dalam perjanjian dan dasar pertimbangan hakim membatalkan perjanjian yang mengandung unsur penipuan (bedrog) (Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mtr). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Konsep penipuan ranah hukum perdata terdapat dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1328 KUH Perdata ditambah dengan konsep Pidana pasal 378 KUHP atau pasal 492 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika dalam perjanjian itu adanya penipuan/perbuatan curang/bedrog, maka seyogyanya menuntut pembatalan perjanjian dengan berdasarkan Pasal 1328 BW dan pasal tambahan pasal 378 KUHP. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam membatalkan perjanjian adalah karena mengandung unsur dwalling Menurut peneliti kasus tersebut mengandung unsur penipuan bedrog dengan memakai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yaitu serangkaian kebohongan yang terbukti, dan kemudian membuktikan terpenuhi atau tidak perbuatan penipuannya Karena unsur-unsur dalam Pasal 1328 KUHPerdata tidak menguraikan secara jelas tentang penipuan, dan itu terlalu umum.]]>
<![CDATA[HAK KEWARISAN ADAT BALI TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK PATUT KARENA MENIKAH KELUAR KASTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 121/Pdt.G/2022/PN.MTR) ]]>
<![CDATA[Hariyanto, Nadia Tania Putri]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5070
<![CDATA[Menurut hukum waris adat hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi karena struktur keluarga patrilineal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pewarisan dalam kaitannya dengan Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta konsekuensi hukum dari Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN.MTR. penelitian ini akan memberikan kontibusi terhadap pengetahuan tentang warisan. Metodologi penelitian normatif diterapkan dalam penelitian ini. Laki-laki memiliki peran sebagai ahli waris utama karena mereka pendahulunya. Berbeda dengan perempuan, mereka akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata, maka kedudukan anak dalam pembagian warisan adalah sejajar atau sama.]]>
