Articles
520 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN TERHADAP PASIEN NON COVID PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ni Putu Yogi Satya Ardiniswari]]>;
<![CDATA[Satya Ardiniswari, Ni Putu Yogi]]>;
<![CDATA[Irfan, Muhammad]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/e51kse58
<![CDATA[This study aims to identify the factors causing negligence by healthcare workers in providing services to non-COVID patients during the COVID-19 pandemic and the accountability for such negligence in patient care during the pandemic at the Public Hospital of Mataram City. The research employs an empirical legal study with legislative, conceptual, and field data approaches, utilizing sources and types of data gathered through literature reviews and interviews with patient families and the Head of the Public Hospital of Mataram City. The results indicate: First, the factors leading to healthcare worker negligence include the failure to meet medical service obligations in accordance with professional standards, operational procedure standards, and patient needs. When a healthcare worker fails to fulfill these obligations, it can result in severe consequences for the patient. Second, the legal accountability of the Public Hospital of Mataram City for healthcare worker negligence during the COVID-19 pandemic relies on collaboration with the Indonesian Medical Association (IDI) and the police. Other forms of accountability are governed by civil law based on Article 1365 of the Civil Code, criminal law under Article 351 of the Criminal Code, and administrative law in the form of license revocation.]]>
<![CDATA[Juridical Analysis of the Decision to Grant Land Rights in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) with the Object of Use Rights (Study of Decision Number 316/KTUN/2021). ]]>
<![CDATA[Maharani, Ni Putu Natasya Diva]]>;
<![CDATA[Wiwiek Wahyuningsih]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5083
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum terhadap kedudukan keputusan pemberian Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berobjek Hak Pakai (Studi Putusan Nomor. 316/KTUN/2021) mengenai bagaimana mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta memahami bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (overlapping). Tujuannya agar dapat mengetahui mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai juga menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (Overlapping) pada Putusan Nomor 316/KTUN/2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi acuan dalam hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor. 316/KTUN/2021 telah bersikap adil dengan mempertimbangkan prinsip kepastian dan kemanfaatan hukum. Tergugat tidak menunjukkan Surat Keputusan yang sah sebagai bukti selama persidangan, juga Tergugat gagal menunjukkan pelepasan hak milik yang penting dalam konteks peralihan Hak atas Tanah sehingga majelis hakim menguatkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 dengan menegakkan asas Nemos Plus Iuris yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya serta Tergugat tidak diberikan perlindungan hukum karena tidak beritikad baik dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menerbitkan objek perkara.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong Dengan Pelanggan Di Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Damayanti, Lisa Maulida]]>;
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5118
<![CDATA[Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur dan proses penyelesaian sengketa wanprestasi dan suatu perbuatan melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normative empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur telah melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua bela pihak dengan prosedur pelanggan mengajukan permohonan ke kantor PT. PLN (Persero) Rayon Selong setelah ini mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Layak Operasi (SLO) dan denah lokasi rumah. Dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggan yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan perbuatan wanprestasi yaitu dengan dilakukan musyawarah atau dikenakan pada peraturan yang berlaku ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong seperti salah satu perbuatan keterlambatan membayar tagihan rekening listrik. Namun perbuatan seperti mencantolkan aliran listrik tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Rayon Selong maka tindakan yang akan dilakukan yaitu mengakhiri perjanjian tersebut secara sepihak atau membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan.]]>
<![CDATA[Ganti Rugi Terhadap Hasil Tambang Ilegal ]]>
<![CDATA[Wirawan, Karin Nagari]]>;
<![CDATA[HS, Salim]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5125
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peran hukum perdata dalam mengatur hubungan antara pemilik hak atas pertambangan dan pemilik hak atas tanah dalam kegiatan tambang, terutama terkait ganti rugi atas kerugian akibat tindakan ilegal. Studi ini menyoroti kasus eksplorasi biji besi tanpa izin yang melibatkan Jamal Buyung (Penggugat), CV. Padak Mas, dan Bupati Lombok Barat. Tergugat 1 melakukan eksplorasi tanpa persetujuan Penggugat, yang menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute, sosiologis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Pengadilan memutuskan Tergugat membayar ganti rugi, namun dalam banding jumlah ganti rugi dikurangi karena kurangnya bukti valid. Putusan kasasi memerintahkan pembayaran Rp. 18 miliar kepada Penggugat. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum perdata dalam menangani konflik tanah dan tambang serta kejelasan proses peradilan untuk keadilan yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan (Studi Di Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara) ]]>
<![CDATA[Imani, Mapuja]]>;
<![CDATA[Arba, H. Arba]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5136
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan di Kecamtan Bayan, Kab. Lombok Utara. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terdapat hambatan mengenai kurangnya anggaran yang memadai sehingga belum terlaksananya proses verifikasi dan validasi untuk dilakukannya penetapan pengakuan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami peraturan ini sebagaimana diterapkan dilapangan. Hasil penelitian ini juga dapat menunjukan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat memberikan dampak posistif terhadap keberlanjutan pengelolaan pemanfaatan hutan, perlindungan atas hutan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan implementasi peraturan daerah ini sangat bergantung pada kerjasama yang baik antar pemerintah, masyarakat adat serta berbagai pihak yang berkaitan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah pemerintah sebaiknya melakukaan pengalokasian anggaran sebagaimana penyediaan anggaran khusus untuk mendukung program-program yang sudah dilakuakan sehingga bisa tercapainya suatu program-program yang belum terlaksana.]]>
<![CDATA[HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Rahmatun, Dwiana Aulya]]>;
<![CDATA[Rahmatun, Dwiana Aulya Rahmatun]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5150
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan dan kewarisan anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan anak dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah, karena menurut undang-undang perkawinan anak yang sah adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang sesuai SEMA, dan Putusan MK. Untuk kewarisan anak dari perkawinan beda agama menurut kuhperdata perkawinan beda agama bukan larangan untuk seorang menjadi ahli waris, sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan beda agama merupakan penghalang bagi anak untuk menjadi ahli waris.]]>
<![CDATA[Analisis Syiqaq Dalam Hukum Islam Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Ananta M, Sachrasdhani]]>;
<![CDATA[Salat, Musakir]]>;
<![CDATA[Fatahullah, Fatahullah]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5176
<![CDATA[Perceraian dengan alasan syiqaq masih tergolong sangat tinggi dengan faktor penyebab yang berbeda-beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syiqaq dalam hukum islam sebagai penyebab terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama, dan yang kedua proses penyelesaian perkara syiqaq pada pengadilan agama yaitu dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Travel Agent Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Kusuma Ardani, Baiq Anjani Nadhira]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5226
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tiket pesawat melalui agen travel dan mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi konsumen jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Data primer menggunakan data wawancara dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan data kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian jual-beli tiket pesawat di CV. Permata Lombok sebagian besar dilakukan melalui aplikasi WA. Perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi wanprestasi sesuai pada Pasal 7 huruf g UUPK dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, konsumen dapat menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Data Diri Nasabah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ]]>
<![CDATA[Zainie, Faroja]]>;
<![CDATA[Hs, Salim]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5261
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impletasi perlindungan hukum data debitur rmenurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk jaminan hak-hak pada debitur berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hak konsumen menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Tanggung jawab hukum pada perlindungan data diri nasabah debitur di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdapat 3 jenis Tanggung jawab hukum yaitu perdata, pidana, dan administarasi.]]>
<![CDATA[Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Utama, Lalu Satria]]>;
<![CDATA[Andriyani, Shinta]]>;
<![CDATA[Satriawan, Hera Alvina]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262
<![CDATA[ Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.]]>
