cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 275 Documents
 23   24   25   26   27 
Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasca Penerbitan Hamdani, Muhammad Iqbal; Rusdianto Sesung
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk melakukan analisa tanggung jawab terhadap notaris dengan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan prinsip hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun notaris telah melaksanakan PMPJ, namun tidak menghilangkan tanggung jawab jika ditemukan indikasi TPPU pasca penerbitan akta. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan. Namun, perlindungan hukum tetap diberikan sepanjang notaris dapat memberi bukti telah melakukan due diligence dalam proses pembuatan akta. Sehingga diharapkan dengan adanya penulisan ini bisa menjadi penguatan atas regulasi yang sudah berlaku saat ini.
Pidana Pelaku Judi Bola Secara Online Menurut UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam Jumanah, Jumanah; Saputra, Jemmi Angga; Hidayatullah, Arif
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1546

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku judi bole secara online menurut UU No. 1 Tahun 2024 dalam perspektif hukum pidana Islam dengan perumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Bola Secara Online Menurut UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Bola Secara Online Menurut Hukum Pidana Islam Di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis empiris dan jenis data yang digunakan bersifat kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara dedukasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang akan diterima pelaku judi bola secara online akan dipidana dengan UU ITE dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Tujuan pemberian sanksi dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar pelaku bertaubat dan tidak mengulangi dan sebagai pembelajaran untuk yang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut.
Fungsi Konstitusional DPR dalam Perspektif Hak Rakyat: Antara Representasi dan Resistensi Wijaya, Muhamad Arya
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1568

Abstract

The House of Representatives or DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) is a constitutional body with primary functions of representing the people, enacting legislation, conducting oversight, and approving the budget. However, political dynamics and various controversial policies in recent years have led to significant public resistance. This research employs a qualitative approach, incorporating policy analysis methods, to examine the role of the House of Representatives from the perspective of people's rights, including factors that strengthen and weaken its functions. The study results indicate that although the House of Representatives has excellent potential in realizing public aspirations, weaknesses in integrity, transparency, and public participation have eroded public trust in this institution. Digitizing the legislative process, strengthening accountability, and providing continuous political education are recommended as strategies to optimize the role of the House of Representatives. This research confirms that strengthening the House of Representatives' function is key to achieving more responsive, inclusive, and just democratic governance in Indonesia.
Kewenangan Pengadilan Pajak dalam Memutuskan Sengketa Barang Dikuasai Negera dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Widyartika, Dhika; Ardiansyah, Ardiansyah
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1572

Abstract

Artikel ini menganalisis kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa Barang Dikuasai Negara (BDN) dalam kerangka kepabeanan dan cukai. Permasalahan muncul akibat inkonsistensi majelis hakim dalam memutus perkara serupa, yang menunjukkan belum adanya batas kewenangan yang jelas antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat evaluatif, melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tafsir hakim menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak wajib pajak. Dengan mengacu pada teori kewenangan Hans Kelsen, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta teori keadilan John Rawls, penelitian ini menilai perlunya pembaruan regulasi serta pedoman yudisial yang konsisten guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan menjamin keadilan serta kemanfaatan bagi importir maupun eksportir.
Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penghasutan dalam KUHP: Perspektif Sosiologi Hukum Basuki, Basuki
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1574

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghasutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu upaya negara untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Penghasutan, yang diatur dalam Pasal 160 KUHP, sering kali menjadi tantangan dalam konteks perkembangan sosial yang semakin dinamis, terutama dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Artikel ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penghasutan dalam perspektif sosiologi hukum. Dengan menggunakan teori-teori sosiologi hukum, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi penerapan hukum, serta untuk menilai efektivitas hukuman yang dijatuhkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur dan kasus-kasus yang relevan
The Anomaly of Law Enforcement Against the Spread of Fake News in Indonesia Ismed, Mohamad
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1575

Abstract

Abstract The spread of fake news or hoaxes in Indonesia has become an increasingly pressing social issue, impacting both social and political stability. Although the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) provides a legal basis for addressing this issue, its implementation faces significant challenges. This study aims to analyze the anomalies in law enforcement against the spread of hoaxes in Indonesia, focusing on the misalignment between regulations, law enforcement practices, and their impact on freedom of expression. The research employs a normative legal approach using three primary approaches: legislative, conceptual, and case-based. The findings indicate that while the UU ITE provides clear legal grounds, there is ambiguity in the definition of hoaxes, which may lead to misuse of the law. The study also reveals that law enforcement against hoaxes is often influenced by political factors, affecting fairness and transparency in the legal process. Therefore, reform in both regulations and law enforcement practices is necessary to establish a more just and effective legal system.
Legal Analysis of the Application of Criminal Elements in Land Acquisition for Development Interest General Suyadi, Yagus; Hutomo, Putra
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1576

Abstract

The definition of land acquisition is essentially a legal act in the form of releasing land rights from the entitled party before the competent authority by receiving compensation. In the issue of land supply by the state is very necessary in the implementation of national development and it can be ascertained that the availability of land for development activities becomes its own problem related to land prices, land status and acquisition mechanisms as well as criminal problems arising from land acquisition. However, in its implementation, we often find irregularities that occur, both in the collection of physical data and juridical data, there can also be elements of inaccuracy and abuse of authority which leads to the imposition of elements of criminal acts. The arrangement of laws and regulations has been such that in its implementation it does not cause legal problems starting from the planning stage, as well as in its implementation, for this reason, socialization of land acquisition legal arrangements to land acquisition implementers, entitled parties and all parties involved is the key to success in land acquisition activities.
Portrait Gender Inequality in Indonesian Family Law : A Perspective Constitution Maternal and Child Welfare (MCH) 2024 and Decision Court Related Chandra, Mardi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1577

Abstract

This article analyzes gender inequality in Indonesian family law through the lens of the 2024 Law on Maternal and Child Welfare (KIA Law) and related court decisions. Although the KIA Law grants mothers six months of leave and fathers two days, its implementation still reflects gender inequality. Decisions by the Supreme Court and the Constitutional Court indicate efforts to balance rights and responsibilities within the family. However, patriarchal norms continue to influence family law practices. This article employs a normative juridical approach and case studies to evaluate the effectiveness of the KIA Law in achieving gender equality.
Legal Analysis of Legal Protection for New Creditors (Cessionaries) Related to Obligation Recording on the Mortgage Certificate for Transfer Receivables (Cessie) When the Debtor Defaults Hutomo, Putra; Andreawan, Jose
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1578

Abstract

Study This aim For analyze base laws, procedures and implications juridical obligation recording diversion receivables on certificates right liability as form protection law for creditors new, and study consequence law if recording the No done before debtor default. The research method used is study juridical normative with approach legislation, approach conceptual approach​ analytical and approach case. Data sources obtained through studies literature to regulation legislation, doctrine law, as well as decision court related dispute right liability and transfer receivables. Research results show that recording transition right creditors in certificate right liability is instrument law of a legal nature constitutive For ensure certainty law and publication to party third. Without recording, creditors new No own legitimacy full For execute object right liability, so that cause risk disappearance priority rights and potential lost in dispute with other creditors or buyer good faith auction good. Therefore tha, protection law for creditors new must realized through obligation recording that is done quick after diversion receivables, as well as strengthening arrangement in UUHT for anticipate potential default debtors in the middle of the transition process.
Digital Land Reform: The Impact of Indonesia’s Electronic Land Administration System on Agrarian Governance Nazaruddin Halim, Anriz
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1579

Abstract

Digital transformation in land administration has become one of the Indonesian government's strategic agendas in order to achieve more modern and accountable land governance. By implementing the Electronic Land Administration System (e-land system), the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) is striving to overcome classic problems in the land sector such as slow bureaucracy, overlapping certificates, land mafia practices, and weak legal certainty. This research employs a qualitative approach with policy analysis methods, utilizing secondary data such as regulations, official reports, academic literature, and media publications. The analysis results show that land digitalization has several positive impacts, including increased transparency, efficiency, accountability, and legal certainty in land management. Programs like PTSL, e-certificates, HT-el, and Roya-el accelerate services, reduce the potential for data manipulation, and strengthen the legal legitimacy of land rights. Nevertheless, the implementation of this policy still faces various challenges, ranging from the digital divide, limitations in technological infrastructure, human resource capacity, to data security issues. Thus, the success of digital agrarian reform depends not only on technology but also on efforts to ensure inclusiveness, strengthen digital literacy, and protect data. The e-land system has great potential to be an effective instrument for agrarian reform, as long as it is implemented evenly and fairly for all Indonesian people.

Page 25 of 28 | Total Record : 275

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Inpress Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue