cover
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 393 Documents
Refugee Management in the National Security Dimension: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Thailand Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief; Astuti, Rita Kusuma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1790

Abstract

This study comparatively analyzes refugee management models in Indonesia, Malaysia, and Thailand—three key ASEAN frontline states that have not ratified the 1951 Refugee Convention. It investigates how this humanitarian issue has been securitized and integrated into their national security frameworks. Refugee movements, dominated by populations like the Rohingya, have evolved from a humanitarian crisis into a regional security challenge involving sovereignty, border control, human smuggling, and domestic social cohesion risks. Due to the lack of a binding international legal structure, these countries rely on ad hoc and discretionary approaches, dictated by internal political and geopolitical calculations. Using a qualitative-comparative methodology based on securitization theory, the research reveals significant variation in implementation. Indonesia attempts to balance humanitarian efforts (via IOM/UNHCR) with sovereignty concerns, viewing management as an issue of maritime security and public order. Conversely, Malaysia demonstrates the highest level of securitization, explicitly linking refugees to immigration violations and economic/health threats, with harsh law enforcement as the primary measure. Thailand employs a 'pragmatic border control' model, treating refugees as a short-term immigration matter susceptible to domestic military and political interests. This demonstrates a dominant security logic prioritizing national interests and rationalizing the rejection of non-refoulement. The main conclusion is that the failure to establish a binding regional burden-sharing mechanism encourages states to shift responsibility to the security domain, exacerbating refugee vulnerability and empowering smugglers. An urgent ASEAN policy shift toward a legal-institutional protection framework is required.
Arah Reformasi Prosedural: Jalan Konstitusional untuk Memperkuat Independensi Penyelenggara Pemilu Nurreyhan, Kevin Verrell; Maskur, Ali
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1831

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis arah reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan membandingkan dua paradigma utama: "reset institusional" yang diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil, dan "penguatan prosedural" sebagai sintesis akademik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Pemilu, dan putusan Mahkamah Konstitusi relevan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun gagasan reset institusional menawarkan solusi komprehensif, pendekatan ini berisiko menghilangkan memori kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi melalui penguatan prosedural dinilai sebagai pilihan yang lebih konstitusional dan realistis. Arah reformasi ini berfokus pada perbaikan mekanisme rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi, penataan ulang kewenangan antar lembaga, serta sinkronisasi masa jabatan untuk menjamin kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan publik.
Dilema Penggunaan Forensik Digital dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasca Putusan MK No 83/PUU-XXI/2023 Halomoan, Febrian; Bakhtiar, Handar Subhandi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1833

Abstract

This article examines the constitutional implications of the Indonesian Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXI/2023 on the use of digital forensics in criminal tax enforcement. The decision restricts the preliminary evidence examination under Law No. 7 of 2021 on Tax Harmonization by prohibiting coercive measures, thereby creating significant legal dilemmas for the Directorate General of Taxes (DGT) in investigating tax crimes classified as white-collar offenses. The legal challenge emerges from the temporal and evidentiary vulnerability of digital evidence, which requires immediate acquisition during preliminary examination to maintain data integrity and admissibility. Unlike traditional evidence, digital data can be readily altered, deleted, or manipulated if acquisition is delayed until the investigation phase. The Court's restrictive interpretation of preliminary examination authority consequently diminishes the DGT's practical capacity to employ digital forensic techniques essential for uncovering sophisticated tax evasion schemes, particularly those involving aggressive tax planning and Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) strategies. The article employs normative legal research methodology with statutory and conceptual approaches to analyze the decision's impact on tax crime enforcement effectiveness. Findings indicate that post-constitutional interpretation, the DGT's usage of digital forensic investigation has declined substantially, with investigating officers (PPNS) hesitant to utilize these methodologies due to heightened vulnerability to pre-trial objections regarding alleged coercive conduct. The study recommends explicit statutory codification of digital forensic activities within the framework of preliminary examination to clarify their legitimacy, protect investigating officers from legal challenge, and maintain the efficacy of tax law enforcement while respecting constitutional protections.
Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby) Vaelena Rintan, Afrodena; Nugroho, Bastianto; Wibowo, Supolo Setyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1566

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana perjudian dalam perspektif Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menelaah penerapan unsur-unsur delik pada Putusan Nomor 615/Pid.B/2025/PN.Sby. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan unsur “ikut serta dalam permainan judi”, serta penerapan unsur keuntungan dan taruhan sebagai elemen utama tindak pidana perjudian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus putusan pengadilan. Data diperoleh melalui analisis terhadap ketentuan KUHP, literatur hukum pidana, serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP secara tepat, terutama dalam pembuktian adanya kegiatan perjudian yang memenuhi syarat adanya taruhan dan unsur kesempatan memperoleh keuntungan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa meskipun perjudian dilakukan dalam skala kecil, pengadilan tetap memprioritaskan aspek penegakan hukum dan pencegahan ketertiban sosial. Selain itu, ditemukan bahwa pertimbangan hakim masih berorientasi pada efek jera, sehingga alternatif pemidanaan seperti denda atau pembinaan sosial kurang dipertimbangkan
Kebijakan Kawasan Tata Ruang dalam Rangka Pembangunan Pertambangan di Provinsi Jambi Firdaus, Rizki; Elita Rahmi; Raden Sarwani
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tata ruang daerah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan menitikberatkan pada upaya sinkronisasi kebijakan untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris melalui wawancara dan telaah dokumen resmi, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan tata ruang di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi daerah dengan praktik lapangan, khususnya dalam penetapan kawasan pertambangan yang belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus risiko konflik ruang dengan masyarakat lokal. Kesimpulannya, harmonisasi kebijakan tata ruang perlu diperkuat melalui koordinasi antar sektor, penegakan regulasi yang konsisten, serta mekanisme pengawasan terpadu, sehingga kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan dapat terjamin dalam mendukung investasi di Provinsi Jambi.
Efektifitas Penerapan Pasal 303 Bis Kuhp Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 2303/Pid.B/2024/Pn.Sby) Alexander, Arvael; Roesli, Mohammad; Wibowo, Supolo Setyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1562

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan Pasal 303 bis KUHP terhadap pelaku perjudian online dalam Putusan Nomor 2303/Pid.B/2024/PN Surabaya serta menelaah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi yang berlaku dan menganalisis studi kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan praktik perjudian melalui situs web, sehingga dijatuhi pidana bersalah berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai adanya faktor yang memperberat, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan judi serta adanya catatan pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan faktor yang meringankan meliputi sikap jujur terdakwa dalam mengakui kesalahan dan penyesalannya. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 303 bis KUHP tepat digunakan bagi pelaku yang berperan sebagai pemain, bukan sebagai penyelenggara.
Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Oleh Pemberi Beasiswa Dalam Perjanjian Ikatan Dinas (Studi Kasus Putusan Nomor: 175/Pdt.G/2018/Pn Btm) Utama Putra, Alif; Hidayat, M.; Setyo Wibowo , Supolo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1582

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai aspek yuridis dari tindakan penahanan ijazah oleh pemberi beasiswa dalam perjanjian ikatan dinas, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN BTM. Penahanan ijazah oleh institusi pemberi beasiswa sering kali dijadikan sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban penerima beasiswa dalam menjalankan masa dinas setelah lulus. Namun, tindakan ini menimbulkan persoalan hukum karena ijazah merupakan hak pribadi yang melekat pada individu sebagai bukti capaian akademik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan penahanan ijazah berdasarkan ketentuan hukum perdata, ketenagakerjaan, serta hak asasi manusia di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan ijazah oleh pemberi beasiswa dalam kasus ini dinilai tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, kepatutan, dan kepastian hukum. Putusan pengadilan menyatakan bahwa penahanan ijazah merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan pihak penerima beasiswa. Kesimpulannya, perjanjian ikatan dinas tidak dapat dijadikan dasar untuk menahan ijazah karena bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh dan menggunakan dokumen pribadi. Solusi penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui mekanisme perdata tanpa merugikan hak-hak fundamental individu.
Sertifikat Tanah dan Bangunan yang Kembali Diperjualbelikan Tanpa Balik Nama Anwar Putri, Variesta Dewantari; Saleh, Moh
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1588

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum serta implikasi yuridis terhadap praktik jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan tanpa proses balik nama sertifikat pada pihak pembeli. Fenomena ini kerap terjadi dalam transaksi properti di Indonesia dan menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta risiko sengketa di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan pertanahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta literatur hukum pertanahan yang berhubungan dengan mekanisme jual beli dan pendaftaran hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah tanpa balik nama secara hukum tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat-syarat perjanjian, namun tidak memberikan perlindungan hukum penuh bagi pembeli karena sertifikat masih tercatat atas nama penjual. Kondisi ini berpotensi memunculkan sengketa kepemilikan, kesulitan dalam pembuktian hak, serta hambatan dalam pengalihan hak berikutnya. Oleh karena itu, proses balik nama merupakan bagian esensial dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi para pihak.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) di Indonesia Halim, Naafi Fathurrahman; Lumban Gaol, Selamat
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta menelaah penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait penegakan hukum dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan pemerintah, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan guna mewujudkan transaksi e-commerce yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Qaulan Sadiida, Qaulan; Dyahtaryani, Lidia Rina
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1613

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang terus meningkat dan menuntut perhatian khusus dari negara melalui instrumen hukum pidana. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan penerapannya di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak serta penerapannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana kekerasan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang mencakup pidana penjara dan denda. Namun, penerapan sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot. dan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp. dinilai belum mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan anak, efek jera bagi pelaku, serta pemulihan korban.