cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 275 Documents
 21   22   23   24   25 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Klinik Kecantikan Yang Tidak Memiliki Izin Firli, Ana; Sesung, Rusdianto
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1386

Abstract

Menjamurnya klinik kecantikan ilegal di Indonesia menimbulkan persoalan hukum serius terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk atau perawatan dari klinik tanpa izin serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif tersedia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk melalui pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah sebagai pihak berwenang dalam perizinan. Apabila konsumen mengalami kerugian, perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui sanksi administratif maupun pidana, sedangkan upaya hukum perdata memungkinkan konsumen menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Aturan Hukuman Mati Bagi Penarkoba, Pengedar dan Pemasok: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Kontemporer Siregar, Bismar; Hamdani, Muhammad Faisal; Irham, Muhammad Iqbal
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukuman mati bagi pengedar dan pemasok narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menelaah relevansinya dari perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan nash syar‘i (al-Qur’an dan hadis), serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih kontemporer dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menetapkan hukuman mati bagi pengedar dan pemasok narkotika golongan I dalam jumlah besar sebagai upaya perlindungan masyarakat dan efek jera. Di sisi lain, fikih kontemporer membenarkan hukuman mati dalam kerangka ta‘zīr terhadap pelaku fasād fī al-arḍ, yakni pengedar dan pemasok yang menimbulkan kerusakan sistemik terhadap jiwa dan akal manusia, berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Kesimpulannya, kedua sistem hukum sepakat bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan berat yang dapat dijatuhi hukuman mati, dengan perbedaan perlakuan antara pemakai sebagai korban yang perlu direhabilitasi, dan pengedar/pemasok sebagai pelaku aktif yang pantas dikenai hukuman berat.
Implementasi Kebijakan Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Firmanyanto; Badu, Lisnawaty W.; Mantalie, Avelia Rahmah Y.
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1403

Abstract

This study aims to analyze the efforts of the Gorontalo Provincial National Narcotics Agency (BNNP Gorontalo) in combating drug abuse and illegal drugs among teenagers. The background of this study is based on the increasing number of drug abuse cases among teenagers, which has become a serious challenge for the government and society, especially in Gorontalo Province. This study employs an empirical method with a qualitative approach, where primary data was obtained through in-depth interviews with investigators and counselors from BNNP Gorontalo, as well as direct observation of program implementation in the field. Secondary data was collected from documents, reports, literature, and relevant laws and regulations. Data analysis was conducted qualitatively by linking field findings with existing theories and concepts. The results of the study indicate that BNNP Gorontalo has implemented various strategies, such as inter-agency cooperation, border surveillance, and the implementation of the Community Education and Empowerment Program (P2M) in schools that focus on strengthening character and family resilience. Prevention efforts are also supported by education and awareness campaigns involving families, schools, and the community. However, the effectiveness of rehabilitation programs still faces challenges, primarily due to limited information about adolescents involved in drug use, as families and schools are reluctant to report such cases. The success of the program heavily depends on close collaboration and open communication among all relevant parties. This study recommends the need to enhance synergy between families, schools, and the community, as well as strengthening structured education and rehabilitation programs to reduce drug abuse rates among adolescents in Gorontalo Province.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum atas Kekerasan yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian Akuna, Sandrawati; Ismail, Dian Ekawaty; Mustika, Waode
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1404

Abstract

This article aims to analyze the legal responsibility for violence committed by police officers, with a focus on cases of wrongful arrest and violence in Gorontalo. This study was motivated by the increasing number of cases of violence by law enforcement officials, which not only violate human rights and the principles of the rule of law but also undermine public trust in the police institution. The method used is normative legal research, with a legislative and conceptual approach. The analysis was conducted on primary legal materials such as laws, government regulations, and implementing regulations, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and legal expert opinions. The results of the study indicate that violence by police officers, particularly in cases of wrongful arrest, constitutes a serious violation of the right to freedom and fair treatment before the law. The legal responsibilities that can be imposed include criminal, civil, administrative, and disciplinary liability. Criminal sanctions are imposed if there is evidence of intent or gross negligence, while civil sanctions provide victims with the opportunity to seek compensation. Administrative and disciplinary sanctions, such as reprimands or dismissal, are also important to maintain the integrity of the police institution. Informal resolution through restorative justice mechanisms should not eliminate legal accountability and the victim's right to redress. This study emphasizes the importance of strengthening complaint mechanisms, external oversight, and legal and institutional reforms to ensure the protection of victims' rights and the accountability of police officers in practice.
Telaah Yuridis Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Alasan Suka Sama Suka Djuli, Sisinta H.; Kasim, Nur M.; Kamba, Sri Nanang M.
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1408

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi pernikahan terhadap anak di bawah usia yang sah, dengan alasan saling mencintai, di Pengadilan Agama Limboto. Kajian ini menggunakan pendekatan empiris dalam kerangka kualitatif, serta mengandalkan dua jenis sumber data, melalui data langsung (primer) dan data kepustakaan (sekunder). Temuan studi menunjukkan adanya dua bentuk putusan: permohonan yang dikabulkan dan permohonan yang ditolak. Putusan yang dikabulkan didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis hakim, antara lain: kesiapan psikologis dan kedewasaan calon mempelai dalam membentuk rumah tangga; tidak adanya larangan pernikahan antara kedua calon menurut hukum Islam; prinsip perlindungan terbaik bagi anak; keterlibatan serta tanggung jawab orang tua; serta adanya alasan mendesak yang relevan menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Sementara itu, penolakan terhadap permohonan terjadi karena beberapa alasan, seperti ketidakhadiran pemohon dalam sidang pembuktian; adanya hubungan persusuan antara kedua calon; serta pertimbangan terkait latar belakang pendidikan anak.
Kajian Peran Kepolisian dalam Melindungi Anak Korban Perundungan melalui Implementasi Mediasi Restorative Justice di Gorontalo Laita, Rivan Hasan; Abdussamad, Zamroni; Mantali, Avelia Rahmah Y.
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1409

Abstract

The increase in bullying cases among children, particularly in the Gorontalo region, has raised serious concerns regarding legal protection and the psychological impact experienced by victims. This study aims to analyze the effectiveness of the law in providing protection for children as victims of bullying from a victimology perspective, as well as to assess the implementation of mediation or restorative justice systems applied by law enforcement officials. The method used is empirical legal research with a qualitative approach, involving observation, interviews with police officers, victims, perpetrators, and documentation studies at the Gorontalo Police Headquarters and the Women's Empowerment and Child Protection Agency. The findings of the study indicate that the role of the police in child protection has been carried out through preventive and repressive measures, but there are still obstacles in coordination between institutions and low public awareness. The mediation system or restorative justice is considered to offer a more humane alternative resolution, but its effectiveness heavily depends on the understanding and readiness of all parties involved. The implications of this study emphasize the need for strengthened education, improved capacity of law enforcement officials, and cross-sectoral collaboration to create an adaptive and responsive legal protection system for child bullying victims in Indonesia, particularly in Gorontalo.
Tinjauan Implementasi Kebijakan dan Faktor Penghambat Penanggulangan Perdagangan Anak di Kepolisian Resor Gorontalo Kota Himam, Tri Maharani; Puluhulawa, Moh. R.U.; Achir , Nuvazria
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1410

Abstract

Perdagangan anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang terus meningkat dan menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota. Fenomena ini tidak hanya merendahkan harkat dan martabat anak, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda serta menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penanggulangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, serta observasi dan dokumentasi di Satreskrim dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Gorontalo Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilaksanakan secara sistematis melalui pendekatan pre-emtif (sosialisasi ke masyarakat dan sekolah), preventif (patroli dan pengawasan di lokasi rawan), serta represif (penyidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku). Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta trauma dan ketakutan korban yang menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial, serta perlunya peningkatan edukasi hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai strategi pencegahan yang berkelanjutan.
Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum Mayasari, Vitria Farish; Sesung, Rusdianto
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1438

Abstract

Penelitian ini membahas kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kepailitan, dampak yang ditimbulkan terhadap para pemangku kepentingan, serta langkah-langkah mitigasi hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan mengkaji data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum kepailitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepailitan Sritex disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti manajemen keuangan yang buruk, dampak pandemi COVID-19, serta persaingan ketat dalam industri tekstil. Putusan pailit berdampak luas terhadap ribuan pekerja, pemegang saham, mitra bisnis, dan ekonomi lokal di sekitar lokasi operasional perusahaan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah hukum, termasuk restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta keterlibatan aktif pemerintah melalui bantuan finansial dan reformasi kebijakan industri. Selain itu, peningkatan tata kelola dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dianggap penting untuk mendukung pemulihan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam menghadapi kasus serupa di masa depan.
Legal Certainty in Investor Liability for Environmental Rehabilitation: The Role of Environmental Cost Allocation in the Coal Mining Sector Galenso, Vidi; Suganda, Atma; Achmad Darodjat, Tubagus
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1445

Abstract

The coal mining sector contributes significantly to the Indonesian economy, but also leaves serious environmental impacts. This research aims to examine the legal certainty of investor responsibility in environmental restoration through an environmental costing mechanism. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that there are discrepancies between legal norms and their implementation in the field. Investor responsibility is often not carried out substantially, and there is no binding long-term accountability system after the expiry of the mining licence. This research provides novelty by proposing regulatory reconstruction based on the principles of strict liability, environmental justice, and digital-based transparency. In conclusion, it is necessary to strengthen the environmental law system that is more substantial and oriented towards ecological sustainability and intergenerational justice.
Unlimited Discretion, Eroded Certainty: Reformulating Criminalization of Narcotics Crime in Indonesia Arianti, Nofalinda; Maryano, Maryano; Rattanapun , Supot
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1446

Abstract

Sentencing in narcotics crime cases in Indonesia remains problematic, particularly concerning legal certainty. The striking disparity in court decisions—despite similar legal facts—reflects the absence of standardized sentencing parameters. Furthermore, the wide scope of judicial discretion without objective guidelines increases the risk of injustice in criminal adjudication. This study aims to examine the realization of legal certainty in narcotics sentencing, analyze the role and limits of judicial discretion, and formulate the need for sentencing reform in Indonesia. Using a normative and empirical legal approach, the study analyzes 25 court verdicts and is supported by interviews with legal practitioners. The findings reveal that disparity and unregulated discretion contribute to systemic uncertainty in sentencing practices. Therefore, comprehensive reform is necessary, including binding sentencing guidelines, restricted judicial discretion, and strengthened rehabilitative approaches. This research contributes to the formulation of progressive criminal law reforms based on justice, proportionality, and predictability.

Page 23 of 28 | Total Record : 275

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Inpress Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue