cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ibnu Ashari
Contact Email
ibnuashari092@gmail.com
Phone
+6285283999981
Journal Mail Official
sospol@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir Juanda No. 80 Samarinda (75124) Telp. 0541-744490,7030598; Fax 0541-761244
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan
Published by Universitas 17 Agustus Samarinda
ISSN : 16932439     EISSN : 28288440     DOI : 10.31293/PD
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan is a national and open access journal published by the Faculty of Social and Political Sciences of the University of August 17, 1945 Samarinda. Prediction focuses on the development of the study of the humanities and social sciences. The purpose of our journal is to promote a principled approach to research in the field of social sciences and humanities specifically focusing on Political Science and State Administration and Policy Sciences. Prediksi have a full commitment to the authenticity of published articles and papers. Any authority that submits its articles to Prediksi for publication must be able to prove that the submitted work is an original contribution and has never been published in part or in whole in any other print media. To achieve this commitment, Prediction provides an objective and fair peer review of every article submitted by blind reviewers from other universities.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 22, No 3 (2023)" : 20 Documents clear
Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Pesisir Desa Tanah Kuning Kecamatan Tajung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Abdul, Kartini Maharani; Mulyadi, Budi; Indah, Sinta Umala
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7470

Abstract

This study aims to understand the role of the Department of Fisheries and Marine Affairs in empowering fishing communities in the coastal area of Tanah Kuning Village and to determine the factors that influence the empowerment of fishing communities in the coastal area of Tanah Kuning Village, Tanjung Palas Timur District, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. The research method used in this study is a qualitative method. From the results of this study, it is known that the Department of Fisheries and Marine Affairs of Bulungan Regency has carried out its role by making several program activities for empowerment. The program activities are education and training, counseling and guidance, institutionalization or formation of fisherman groups, easy access to technology and communication and business partnerships. Activities made by the Fisheries and Marine Service of Bulungan Regency are based on the legal basis of government regulation No. 50 of 2015 concerning the empowerment of fish fishermen and small fish cultivators. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors that affect the empowerment. The supporting factors consist of business capital assistance and government policies, and the inhibiting factors consist of the quality of human resources and budget constraints.Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Dinas Perikanan dan kelauatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Desa Tanah Kuning dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah pesisir Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan telah melaksanakan perannya dengan membuat beberapa program kegiatan untuk pemberdayaan. Adapun program kegiatannya yakni pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pembimbingan, kelembagaan atau pembentukan kelompok nelayan, kemudahan akses teknologi dan komunikasi serta kemitraan usaha. Kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan didasarkan dengan dasar hukum peraturan pemerintah No 50 Tahun 2015 Tentang pemberdayaan masyarakat nelayan ikan dan pembudidaya ikan-ikan kecil. Selain itu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pemberdayaan tersebut. Faktor pendukung terdiri atas bantuan modal usaha dan kebijakan pemerintah, dan faktor penghambat terdiri atas kualitas SDM dan keterbatasan anggaran.
Efektivitas Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Setiyani, Nur Fitria; Hidayat, Endik
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7492

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas serta mengkaji secara intensif terkait efektivitas Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) baik dari segi konsep dan teori-teori yang relevan maupun dari kenyataan pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer berupa wawancara dengan orang yang memahami pelaksanaan efektivitas Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) yaitu Ibu Mujiati selaku pegawai dan Tim Layanan Ekstensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Sumber data sekunder dengan memanfaatkan jurnal, website, buku, sumber literatur, , ataupun media sosial yang berkaitan dengan perpustakaan desa. Hasil penelitian bahwa efektivitas Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dapat diukur dengan teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers yang meliputi, 1) Karakteristik Organisasi, 2)Karakteristik Lingkungan, 3)Krakteristik Pekerja, 4) Kebijakan dan Praktik Manajemen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektif atau tidaknya Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
Implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Menujang Pembangunan Infrastruktur Mulyadi, Budi; Ashari. R, M. Ibnu; Maimuna, Dinda
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7471

Abstract

his study aims to describe the implementation of infrastructure development and the factors inhibiting the implementation of infrastructure development in Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah District, Bulungan Regency. This research uses qualitative research methods, through two data collection methods, namely first primary, namely through observation, interviews, documentation and then second, namely literature review through books, journals, theses, annual reports and internet sites related to the research title. The results of the study that the implementation of infrastructure development in Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah District, Bulungan Regency have met the expectations of the community or because several development programs, especially infrastructure development in the field of cementization roads which have seen changes from a few years ago, have received attention from the local government. Furthermore, regarding the inhibiting factors for the implementation of infrastructure development in Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah District, Bulungan Regency, there are several factors, namely: 1) budget limitations. 2) Lack of good communication between the government and the community. 3) Lack of public awareness of the use and maintenance of infrastructure provided by the government so that its condition is quickly damaged.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penelitan. Hasil penelitian bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan  sudah memenuhi  harapan masyarakat atau karena beberapa program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam bidang jalanan semenisasi yang sudah terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam, sudah  mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Selanjutnya mengenai faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan ada beberapa faktor yaitu 1)keterbatasan anggaran 2) Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah sehingga kondisinya cepat rusak.
Implementasi Kebijakan E-Government di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Margaretha, Karyn; Hardjati, Susi; Ariyani, Erma
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7511

Abstract

Salah satu wujud dari perkembangan e-government adalah hadirnya aplikasi TTE Kemenag untuk menyederhanakan birokrasi yang ada pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, khususnya ketika mengajukan dokumen pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi kebijakan e-government di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian diketahui bahwa implementasi e-government melalui aplikasi TTE Kemenag dalam proses pengajuan dokumen pengadaan PPPK untuk dilakukan pengesahan jika ditinjau dari teori Edward III yang meliputi faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terimplementasi dengan sangat baik meskipun pada faktor sumber daya masih disertai permasalahan kinerja dari para pegawai yang belum optimal serta kendala jaringan internet. Guna menyikapi permasalahan tersebut, pihak terkait harus memberikan optimalisasi pada jaringan internet, mengadakan monitoring, dan membuat pamflet informasi tentang penggunaan aplikasi TTE Kemenag.
Tantangan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia Pujiastuti, Nanik; Sumarni, Sumarni
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7508

Abstract

Reformasi Birokrasi terjadi karena perubahan dan modernisasi birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan birokrasi yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Birokrasi adalah lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakan organisasi. Karena birokrasi ditata secara formal untuk melakukan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi sebagai tatanan sebuah organisasi yang di dalamnya memiliki struktur, pembagian tugas, serta hirarki. Dimana birokrasi tersebut dijalankan oleh orang banyak dengan aturan-aturan yang jelas, prosedur yang tetap, serta dipimpin seseorang dengan kewenangan yang melekat dalam memberikan perintah untuk dijalankan bawahannya semata bagi kepentingan masyarakat Di era reformasi ini, birokrasi di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Perilaku birokrasi pada masa reformasi mirip dengan masa Orde Baru. Meskipun pemerintah pusat banyak mengeluarkan kebijakan mengenai reformasi birokrasi, namun perilaku birokrasi tidak banyak berubah. Birokrasi di Indonesia masih bersifat patrimonialisme. Untuk melakukan reformasi birokrasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA STUNTING PADA ANAK TERLANTAR DI LKSA DI PROVINSI JAWA TIMUR Sadewo, Sadam; Muljanto, Muhammad Agus
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7512

Abstract

Salah satu tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah mengatasi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Angka stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan isu krusial dalam pembangunan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Timur. Studi ini menganalisis strategi manajemen yang diadopsi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan permakanan dalam bentuk uang yang harus dibelikan makanan yang bergizi oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak-anak terlantar di lembaganya guna mengurangi stunting pada anak terlantar. Meski demikian, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi guna mencegah perlindungan dana dari pemerintah, sehingga pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat memastikan anak-anak terlantar mendapatkan asupan yang sesuai umur mereka sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya stunting.
Resolusi Konflik (Studi Kasus Pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat) Maskan, Maskan; Marsuq, Marsuq; Jamiah, Jamiah; Intansari, Evi
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7509

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, Penyebab dan Resolusi Konflik Organisasi pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelititian diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Pegawai kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Bentuk-bentuk konflik di kantor Badan Satuan polisi  Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah: (a) konflik pribadi, (b)  konflik antar pribadi, dan (c) konflik antar kelompok.  (2) Sumber atau penyebab konflik di kantor Badan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah (a) Adanya hubungan  saling  ketergantungan yang tinggi; (b) Adanya distribusi pekerjaan yang tidak merata; (c) Pendelegasian pekerjaan yang tidak sesuai; (d) Keanekaragaman karakter pegawai; (e) Kurangnya komunikasi dan koordinasi tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik; (f) Adanya perbedaan pemberian insentif; (g) Kurangnya ketegasan pimpinan; dan Perjalanan dinas yang didominasi oleh pihak tertentu. (3) Resolusi Konflik yang dilakukan pimpinan dalam mengendalikan konflik pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan teknik dominasi agar masalah dapat  diselesaikan dengan cepat, bahkan dengan memberlakukan sanksi-sanksi yang sah sesuai peraturan yang berlaku agar pegawai mentaati dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Permberdayaan Masyarakat Melalui Program Puspaga Balai RW Di Kelurahan Gayungan Kota Surabaya Sa'idah, Makrufatus; Wahyudi, Kalvin Edo
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7517

Abstract

Berbagai macam permasalahan nasional keluarga di Indonesia menjadi unsur yang sangat penting agar ditangani secara lebih serius oleh Pemerintah, sejalan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakatnya Indonesia. Terlebih lagi di Kota Surabaya yang meraih penghargaan kota layak anak, hal itu yang menjadikan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya untuk menjalankan program pemberdayaan secara terintegritas ke seluruh lapisan masyarakat, seperti pelaksanaan program Puspaga Balai RW. Program tersebut dilaksanakan ke seluruh wilayah Kota Surabaya, salah satunya terdapat di Kelurahan Gayungan. Prinsip yang dilakukan sebagai tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ada empat yakni prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan prinsip berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan atau menjabarkan terkait pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui program Puspaga Balai RW. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan ini dilihat dari antusiasme warga Kelurahan Gayungan untuk ikut serta dalam kegiatan atau yang dilaksanakan, tidak ada perbedaan gender untuk warga yang membutuhkan bantuan dari program tersebut, kemandirian warga dalam mengakses layanan SIAP PPAK, serta mengembangkan program Puspaga Goes To School yang telah dijalankan sebelumnya agar terus berlanjut untuk kedepannya.
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS EKONOMI KREATIF DI LAPAK PESONA Andayani, Erni; Mirlana, Dendy Eta; Subagyo, Anton
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7242

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are productive businesses owned by individuals or business entities that meet the criteria to become micro-enterprises. MSMEs do play a role in reducing the increasing poverty rate in Indonesia. MSMEs have a role in fighting poverty by utilizing the potential of natural resources that are managed comprehensively. This research examines creative economy-based MSME development strategies in Lapak Pesona, Village of Madiun Lor, Manguharjo District, Madiun City. The purpose of the study is to find out the challenges and obstacles faced by creative economy MSMEs in Lapak Pesona in developing their businesses. The research type used in this research is a qualitative research method and uses proportional sampling, namely a sampling technique by first determining the data source. Data collection techniques are carried out directly through observation, interviews and documentation. The results of the research obtained found that business actors in Lapak Pesona still find it difficult to develop their businesses to grow. The challenges and obstacles are limited capital and lack of promotional facilities. Using appropriate strategic planning and problem solving methods can make it easier to resolve the problems faced. One of the best ways to use is to utilize the methods provided through a series of stages in the SWOT analysis
Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Digital Dalam Meningkatkan Adaptasi Teknologi Di SMK Assalam Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Octaviani, Cindy Charissa; Prathama, Ananta
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7491

Abstract

The government through Minister of Education and Culture Regulation No. 23/2015 on Cultivating Budi Pekerti has established a School Literacy Movement (GLS) policy that includes digital literacy skills. This effort was made by the government to produce a young generation that is technologically proficient with the digital literacy movement in the school environment. In this research, the author wants to know the implementation of the digital literacy movement policy at SMK Assalam in Bantur sub-district. This research uses a qualitative descriptive method by analyzing and summarizing various data obtained through observations and interviews with factual conditions in the field. The results of the study show that the implementation of the digital literacy movement at SMK Assalam has been good so far. The success in its implementation is influenced by good communication between implementers and the openness of implementers in receiving new information. In addition, the school also has adequate infrastructure to support the success of digital literacy. Uneven internet access causes low awareness of students and guardians about the importance of technological skills in the world of education.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 2 (2025) Vol 24, No 1 (2025) Vol 23, No 3 (2024) Vol 23, No 2 (2024) Vol 23, No 1 (2024) Vol 22, No 3 (2023) Vol 22, No 2 (2023) Vol 22, No 1 (2023) Vol 21, No 3 (2022) Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 3 (2021) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 3 (2020) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) More Issue