cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ibnu Ashari
Contact Email
ibnuashari092@gmail.com
Phone
+6285283999981
Journal Mail Official
sospol@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir Juanda No. 80 Samarinda (75124) Telp. 0541-744490,7030598; Fax 0541-761244
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan
Published by Universitas 17 Agustus Samarinda
ISSN : 16932439     EISSN : 28288440     DOI : 10.31293/PD
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan is a national and open access journal published by the Faculty of Social and Political Sciences of the University of August 17, 1945 Samarinda. Prediction focuses on the development of the study of the humanities and social sciences. The purpose of our journal is to promote a principled approach to research in the field of social sciences and humanities specifically focusing on Political Science and State Administration and Policy Sciences. Prediksi have a full commitment to the authenticity of published articles and papers. Any authority that submits its articles to Prediksi for publication must be able to prove that the submitted work is an original contribution and has never been published in part or in whole in any other print media. To achieve this commitment, Prediction provides an objective and fair peer review of every article submitted by blind reviewers from other universities.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 196 Documents
 10   11   12   13   14 
Implementasi Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Maria Equina Rotua Simanjuntak; Singgih Manggalou
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7532

Abstract

Fenomena anak terlantar atau anak yang tidak memiliki orang tua menjadi permasalahan yang cukup kompleks di berbagai negara khususnya Negara Indonesia. Permasalahan tersebut memerlukan adanya penanganan yang baik dalam menangani permasalahan tersebut. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yang merupakan salah satu solusi dalam masalah anak terlantar supaya anak mendapat hak dalam kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berjalannya proses pengangkatan anak dalam mengatasi masalah anak terlantar di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III dan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Creswell. Pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi berjalan dengan baik dan berkesinambungan, disposisi yang dilaksanakan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sumber daya yang jelas dimanfaatkan sebagaimana mustinya, serta struktur birokrasi sudah tepat. Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa proses pengangkatan anak atau Adopsi dapat berjalan dan berhasil apabila secara keseluruhan faktor tersebut terlaksana.
Efektivitas Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Nur Fitria Setiyani; Endik Hidayat
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7492

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas serta mengkaji secara intensif terkait efektivitas Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) baik dari segi konsep dan teori-teori yang relevan maupun dari kenyataan pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer berupa wawancara dengan orang yang memahami pelaksanaan efektivitas Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) yaitu Ibu Mujiati selaku pegawai dan Tim Layanan Ekstensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Sumber data sekunder dengan memanfaatkan jurnal, website, buku, sumber literatur, , ataupun media sosial yang berkaitan dengan perpustakaan desa. Hasil penelitian bahwa efektivitas Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dapat diukur dengan teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers yang meliputi, 1) Karakteristik Organisasi, 2)Karakteristik Lingkungan, 3)Krakteristik Pekerja, 4) Kebijakan dan Praktik Manajemen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektif atau tidaknya Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Gratia Uli Septriana Munthe; Ananta Prathama
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7526

Abstract

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah suatu tanggung jawab yang dimiliki kepala daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan juga masyarakat. Dengan adanya LPPD, hasil kinerja pemerintah dalam satu tahun dapat diketahui oleh masyarakat dan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas yang menjadi salah satu hal yang penting demi tercapai dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat sejauh mana akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur yang didasarkan juga oleh yang ada dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bogor telah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik berdasarkan lima prinsip akuntabilitas, yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.
Implementasi Peraturan Bupati No 5 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Menujang Pembangunan Infrastruktur Budi Mulyadi; M. Ibnu Ashari. R; Dinda Maimuna
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7471

Abstract

his study aims to describe the implementation of infrastructure development and the factors inhibiting the implementation of infrastructure development in Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah District, Bulungan Regency. This research uses qualitative research methods, through two data collection methods, namely first primary, namely through observation, interviews, documentation and then second, namely literature review through books, journals, theses, annual reports and internet sites related to the research title. The results of the study that the implementation of infrastructure development in Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah District, Bulungan Regency have met the expectations of the community or because several development programs, especially infrastructure development in the field of cementization roads which have seen changes from a few years ago, have received attention from the local government. Furthermore, regarding the inhibiting factors for the implementation of infrastructure development in Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah District, Bulungan Regency, there are several factors, namely: 1) budget limitations. 2) Lack of good communication between the government and the community. 3) Lack of public awareness of the use and maintenance of infrastructure provided by the government so that its condition is quickly damaged.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penelitan. Hasil penelitian bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan  sudah memenuhi  harapan masyarakat atau karena beberapa program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam bidang jalanan semenisasi yang sudah terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam, sudah  mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Selanjutnya mengenai faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan ada beberapa faktor yaitu 1)keterbatasan anggaran 2) Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah sehingga kondisinya cepat rusak.
Penerapan Pelayanan Program Puspaga Melalui Website SIAP-PPAK Guna Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya Esya Ananta Riski Tyanti; Muhammad Agus Muljanto
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7535

Abstract

Permasalahan keluarga yang biasanya terjadi adalah dari cara komunikasi. Dalam menghadapi permasalahan ini pemerintah mengeluarkan sebuah program untuk dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di keluarga yaitu dengan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Tak hanya itu Pemerintah Kota Surabaya membuka layanan dengan sistem online atau melalui website yang dinamakan Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP-PPAK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan melalui teori model Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle dengan data primer berupa wawancara dan pengamatan di lapangan sebagai pelaksana program Mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Sedangkan, data sekunder melalui artikel penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah kemudahan yang diterima oleh masyarakat karena adanya website SIAP-PPAK khususnya pada menu telekonsultasi. Meskipun belum banyak masyarakat yang mengetahui website ini pemerintah tetap mengupayakan dengan upaya promotif di berbagai media.
Implementasi Kebijakan E-Government di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Karyn Margaretha; Susi Hardjati; Erma Ariyani
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7511

Abstract

Salah satu wujud dari perkembangan e-government adalah hadirnya aplikasi TTE Kemenag untuk menyederhanakan birokrasi yang ada pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, khususnya ketika mengajukan dokumen pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi kebijakan e-government di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian diketahui bahwa implementasi e-government melalui aplikasi TTE Kemenag dalam proses pengajuan dokumen pengadaan PPPK untuk dilakukan pengesahan jika ditinjau dari teori Edward III yang meliputi faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terimplementasi dengan sangat baik meskipun pada faktor sumber daya masih disertai permasalahan kinerja dari para pegawai yang belum optimal serta kendala jaringan internet. Guna menyikapi permasalahan tersebut, pihak terkait harus memberikan optimalisasi pada jaringan internet, mengadakan monitoring, dan membuat pamflet informasi tentang penggunaan aplikasi TTE Kemenag.
Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur A. Tsani Sabhan Febrian; Muhammad Agus Muljanto
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7529

Abstract

Kemiskinan menjadi permasalahan rumit yang dihadapi berbagai negara khususnya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penanganan dalam menangani masalah kemiskinan. Pemerintah melalui Kementrian Sosial telah membuat berbagai macam program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya kebijakan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama dalam mengatasi kemiskinan. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dan berkesinambungan, disposisi yang dilaksanakan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sumber daya yang jelas dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta struktur birokrasi yang tepat. Menurut teori implementasi yang dicetuskan oleh Edward III, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah berhasil dijalankan dengan baik, namun dalam realisasi diantara anggota KUBE ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan, sehingga implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak dapat tersalurkan.
Tantangan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia Nanik Pujiastuti; Sumarni Sumarni
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7508

Abstract

Reformasi Birokrasi terjadi karena perubahan dan modernisasi birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan birokrasi yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Birokrasi adalah lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakan organisasi. Karena birokrasi ditata secara formal untuk melakukan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi sebagai tatanan sebuah organisasi yang di dalamnya memiliki struktur, pembagian tugas, serta hirarki. Dimana birokrasi tersebut dijalankan oleh orang banyak dengan aturan-aturan yang jelas, prosedur yang tetap, serta dipimpin seseorang dengan kewenangan yang melekat dalam memberikan perintah untuk dijalankan bawahannya semata bagi kepentingan masyarakat Di era reformasi ini, birokrasi di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Perilaku birokrasi pada masa reformasi mirip dengan masa Orde Baru. Meskipun pemerintah pusat banyak mengeluarkan kebijakan mengenai reformasi birokrasi, namun perilaku birokrasi tidak banyak berubah. Birokrasi di Indonesia masih bersifat patrimonialisme. Untuk melakukan reformasi birokrasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Pada Urgensi Ilmu Parenting di Kelurahan Kenjeran Mutiara Nabilah Ramadhani; Vidya Imanuari Pertiwi
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7536

Abstract

Gangguan kesehatan mental anak dapat disebabkan oleh pola parenting yang kurang tepat dan perlu penanganan melalui edukasi parenting untuk mencegah bertambahnya anak dengan gangguan kesehatan mental. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengembangkan layanan PUSPAGA yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan hak-hak anak (termasuk kesehatan mental) di kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kelurahan Kenjeran. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan lima indikator efektivitas oleh Riant Nugroho, pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran telah berjalan dengan efektif. Terbukti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan konsultasi serta konseling. Meningkatnya kesadaran orang tua terhadap kesehatan mental anak berdampak pada berkembangnya kemampuan anak dalam menghadapi masalahnya secara mandiri sehingga dirinya tumbuh menjadi individu yang sehat jiwa dan raga. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PUSPAGA adalah masyarakat Kelurahan Kenjeran memiliki sifat kurang paham terhadap aspek hukum. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan sosialisasi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA STUNTING PADA ANAK TERLANTAR DI LKSA DI PROVINSI JAWA TIMUR Sadam Sadewo; Muhammad Agus Muljanto
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7512

Abstract

Salah satu tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah mengatasi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Angka stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan isu krusial dalam pembangunan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Timur. Studi ini menganalisis strategi manajemen yang diadopsi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan permakanan dalam bentuk uang yang harus dibelikan makanan yang bergizi oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak-anak terlantar di lembaganya guna mengurangi stunting pada anak terlantar. Meski demikian, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi guna mencegah perlindungan dana dari pemerintah, sehingga pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat memastikan anak-anak terlantar mendapatkan asupan yang sesuai umur mereka sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya stunting.

Page 12 of 20 | Total Record : 196

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 3 (2025) Vol 24, No 2 (2025) Vol 24, No 1 (2025) Vol 23, No 3 (2024) Vol 23, No 2 (2024) Vol 23, No 1 (2024) Vol 22, No 3 (2023) Vol 22, No 2 (2023) Vol 22, No 1 (2023) Vol 21, No 3 (2022) Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 3 (2021) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 3 (2020) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) More Issue