cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)" : 7 Documents clear
Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya: Studi Di Kepolisian Resor Maros Samsuadi Samsuadi; Syahruddin Nawi; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah kurang efektif dimana banyaknya perkara kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban yang terjadi diselesaikan oleh antara pelaku dan korban dan atau pihak keluarga secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan proses hukum ke pengadilan; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah faktor sarana dan fasilitas hukum dimana belum memiliki fasilitas dan sarana yang berteknologi canggih sangat di perlukan terutama dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP); dan faktor masyarakat yang dimana kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sebahagian pelaku tidak koorperatif pada kecelakaan lalulintas dan menjadi pelaku yang tidak bertanggungjawab serta bahkan ada yang melarikan diri dan atau menjadi pelaku tabrak lari. The research objective is to analyze the effectiveness of applying criminal sanctions for traffic accidents that result in victims on the roads in Maros Regency and the influencing factors. The method used by researchers here is in this study, the authors use a type of empirical normative legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the application of criminal sanctions for traffic accidents resulted in victims on the roads in Maros Regency being less effective where past accident cases resulted in victims being resolved between the perpetrator and the victim and or the family as a family and the process was not continued law to court; (2) The factors that affect the effectiveness of the application of criminal sanctions for traffic accidents that result in victims on the roads in Maros Regency are the factors of legal facilities and facilities where they do not yet have facilities and means that are highly technologically advanced, especially in the processing of crime scenes ( crime scene); and community factors that are awareness and compliance with community law, some of the perpetrators are uncooperative in traffic accidents and become irresponsible perpetrators and some even run away and/or become hit-and-run perpetrators.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Penuntutan Nur Fitriyani; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar melalui pendekatan keadilan restoratif secara diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Anak. Pada penerapan perlindungan hukumnya di Kejaksaan Negeri Makassar kurang berjalan secara optimal yang mana Jaksa Penuntut Umum Anak dalam menangani perkara anak sebagai tindak pidana narkotika dihadapkan pada tindakan anak tersebut sebagai perantara (kurir) dengan hukuman pidananya melebihi persyaratan dari diversi. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah substansi hukum yang mana penyelesaian perkara anak wajib diupayakan secara diversi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak. Namun ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan terhadap pelaksanaan diversi.
Efektivitas Pelaksanaan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perkara Anak Syakaria Syakaria; Syahruddin Nawi; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju, kurang berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya profesionalisme oleh Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Anak) yang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan mempertimbangkan hak dalam proses diversi di tingkat Kejaksaan Negeri Mamuju. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh ada pada struktur hukum itu sendiri. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of diversion by the public prosecutor in child cases at the Mamuju District Attorney, and 2). To find out and analyze the factors that influence the implementation of diversion by the public prosecutor in child cases at the Mamuju District Attorney. This type of research is empirical juridical. Research results the authors find that: 1). The effectiveness of the implementation of diversion by the public prosecutor against child cases at the Mamuju State Attorney, is not running effectively due to the lack of professionalism by the Public Prosecutor (Child Prosecutor) who has experience in handling child cases at the Mamuju State Attorney so that the Public Prosecutor has difficulty considering rights in the process diversion at the Mamuju District Attorney level. 2). Factors that influence the implementation of diversion by the public prosecutor in child cases at the Mamuju District Attorney are; substance, structure, and legal culture. Of these three factors, the most influential is the legal structure itself.
Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet Andi Fadly Ichdar; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet ada bermacam-macam, diantaranya mobil yang dipesan sampai ke tangan konsumen tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, terdapat cacat tersembunyi pada mobil yang telah dibeli oleh konsumen; (2) cara penyelesaian masalah apabila penjual melakukan wanprestasi terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet adalah konsumen dapat menggunakan instrument Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum. Konsumen dapat menuntut pembatalan perjanjian. PT. Adira Finance mengutamakan prinsip musyawarah dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen serta menjaga nama baik Adira Finance. The research objective is to analyze the form of default in car sale and purchase agreements in pre-order contracts through internet services. The research method in this study uses an empirical legal research type. The results of this study indicate that: (1) defaults in the car sale and purchase agreement in pre-order contracts through internet services are of various kinds, including cars that are ordered to reach the consumer's hands not on time or not in accordance with what has been agreed, there are hidden defects in cars that have been purchased by consumers; (2) the way to solve the problem if the seller defaults on the consumer in a car sale and purchase agreement in a pre-order contract through internet services is that the consumer can use the instrument of Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) as a legal basis. Consumers can demand cancellation of the agreement. PT. Adira Finance prioritizes the principle of deliberation with the aim of consumer satisfaction and comfort as well as maintaining the good name of Adira Finance.
Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Aris Munandar; La Ode Husen; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa dasar pengaturan sistem otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan Pasal 18, 18A ayat (1) dan 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan jenis pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan, meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengaturan pasal-pasal tersebut secara gamblang tidak ada pemerintahan daerah selain provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 memang mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus, tapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten/kota. Konsep otorita merupakan organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu Otorita, bukan daerah atau badan hukum yang dimana ini bertentangan dengan konsep dekonsentrasi dan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Yang merupakan kesatuan masyarakat hukum pada wilayah tertentu yang diberi hak untuk mengatur diri sendiri. The research objective is to analyze the basis for regulating the authority system in Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital which is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses normative legal research. The results of this study indicate the existence of Articles 18, 18A paragraph (1 ) and 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution which states the type of regional government in the government system, covering provinces and regencies/cities, each of which is headed by a Governor, Regent or Mayor. It is clear that there are no local governments apart from the provinces and districts/cities for setting these articles. Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution does recognize the existence of regional administrations that are special in nature, but the arrangements are still in the form of provinces or districts/cities. The concept of authority is a central government organization whose officials are delegated by the central government to carry out certain authorities Authority, not a regional or legal entity which is contrary to the concept of deconcentration and decentralization in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which is a legal community unit in certain areas that are given the right to govern themselves.
Pemberlakuan Hukum Indonesia Terhadap Aktivitas Kapal Asing yang Melintas di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Nadya Khaeriyah Yusran; Abdul Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemberlakuan ketentuan hukum nasional Indonesia sudah sesuai dengan hukum internasional berkaitan dengan keamanan maritim di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemberlakuan ketentuan hukum nasional Indonesia sudah sesuai dengan hukum internasional yakni aturan yang terdapat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 berkaitan dengan keamanan maritim di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia.; (2) Adapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah dengan cara pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selain itu melakukan upaya dengan cara; melakukan kerjasama keamanan antar instansi penegak hukum di laut, meningkatkan kemampuan dan keahlian personel anggota penegak hukum di laut, perubahan paradigma lama, dan perlunya kajian mengenai ALKI II. The research objective is to analyze the application of Indonesian national legal provisions in accordance with international law relating to maritime security in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes. The research method in this study uses a normative research type. The results of this study indicate that: (1) The application of Indonesian national legal provisions is in accordance with international law, namely the rules contained in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) relating to maritime security in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes; (2) The form of law enforcement carried out by the Indonesian government in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) is by enforcing statutory provisions and international law. In addition to making efforts in a way; carry out security cooperation between law enforcement agencies at sea, increasing the capabilities and expertise of law enforcement personnel at sea, changing the old paradigm, and the need for studies on ALKI II.
Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht) Nugroho Hasan Putera; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat beritikad baik yang dimohonkan batal karena cacat administrasi didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemegang sertipikat beritikad baik yang dimohonkan batal karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh perlindungan hukum jika tidak mengetahui atau tidak menjadi pihak dalam perkara; (2) Sebab Sertipikat Hak Atas Tanah dibatalkan cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena amar putusan pengadilan menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian, terbukti pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya, serta dalam pertimbangan putusan terbukti fakta cacat dalam penerbitan produk hukum atau perbuatan hukum dalam peralihan hak. The research objective is to analyze the legal protection for certificate holders of good faith who are requested to be annulled due to administrative defects based on a court decision that has permanent legal force. This research is normative legal research. The results of the study show that: (1) The holder of a good faith certificate who has been petitioned for cancellation due to administrative defects based on a legally enforceable court decision still receives legal protection if he does not know or is not a party to the case; (2) Because the certificate of land rights has been cancelled for administrative defects based on a court decision that has permanent legal force because the court decision has declared null and void/has no legal force/does not have binding force/does not have the power of proof, it has been proven criminal forgery, fraud, embezzlement and/or other criminal acts, as well as in the consideration of the decision proven facts of defects in the issuance of legal products or legal actions in the transfer of rights.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue