Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Efektivitas Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang ]]>
<![CDATA[Lenardo Panji Wahyudi]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.237 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.328
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi peningkatan kapasitas anggota DPRD Enrekang tahun anggaran 2016-2017 yang ditangani Direktorat Krminanal khusus Polda Sulawesi Selatan; mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 adalah substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hukum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on corruption in increasing the capacity of members of the DPRD Enrekang for the 2016-2017 fiscal year which is handled by the South Sulawesi Regional Police Special Krminanal Directorate; know and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that investigations into criminal acts of corruption, capacity building activities of the leaders and members of the Enrekang DPRD for the 2016-2017 fiscal year are less effective. The factors that influence the ineffectiveness of investigations into criminal acts of corruption in the capacity building of the Enrekang DPRD Leaders and Members for the 2016-2017 Fiscal Year are legal substance, limited human resources of investigators both in terms of number and quality; limited facilities and infrastructure owned by Ditkrimsus; public legal awareness such as uncooperative witnesses; legal culture of society.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Abdul Qohar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.557 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.329
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi Pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian bahwa efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar, telah di temukan hasil kurang efektif di sebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh para pembuat cover song, serta selama ini para pencipta lagu musik daerah dimana karya yang mereka ciptakan tidak sebanding dengan nilai yang mereka terima. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar adalah faktor substansi hukum kurang mempengaruhi efektivitas, faktor struktur hukum kurang mempengaruhi efektivitas, faktor budaya hukum mempengaruhi efektivitas, faktor kesadaran hukum mempengaruhi efektivitas, faktor pengetahuan hukum mempengaruhi efektivitas. The research objective is to analyze the effectiveness of the protection of the moral rights and economic rights of regional music songwriters in Makassar City and the factors that influence it. The research method uses empirical normative legal research. The results of the research show that the effectiveness of the protection of the moral rights and economic rights of regional music songwriters in Makassar City has been found to be ineffective due to the many violations of moral rights committed by cover song makers, and so far the composers of regional music songs where the works what they create is not worth the value they receive. The factors that influence the effectiveness of the protection of the moral rights and economic rights of regional music songwriters in Makassar City are legal substance factors that do not affect effectiveness, legal structure factors do not affect effectiveness, legal culture factors affect effectiveness, legal awareness factors affect effectiveness, legal knowledge factors affect effectiveness.]]>
<![CDATA[Implementasi Kepastian Hukum Pasca Pengukuran Ulang Sertipikat Kluster 4 Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ]]>
<![CDATA[Zulkarnain Ansar]]>;
<![CDATA[Sukarno Aburaera]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1283.539 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.330
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang kurang terlaksana secara efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala yaitu dari faktor kepastian hukum dari luas dan bentuk bidang tanah sertipikat kluster 4 dimana sebagian besar bidang tanah sertipikat kluster 4 mengalami perbedaan selisih luas yang melebihi batas toleransi pasca pengukuran ulang; Akibat hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni tidak memberikan jaminan kepastian hukum secara efektif, serta berdampak ekonomi, dan sosial. The research objective was to analyze the implementation of legal certainty after re-measurement of the cluster certificate 4 activities of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency. The type of legal research used in this research is empirical legal research. The results showed that the implementation of legal certainty after the re-measurement of the cluster 4 certificate of complete systematic land registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency was less effective. This is because there are several obstacles in its implementation. One of the constraints is the legal certainty factor of the area and shape of the cluster 4 certificate land parcels where most of the cluster 4 certificate land parcels experience a wide difference that exceeds the tolerance limit after re-measurement; The legal consequence of the re-measurement of the cluster 4 certificate for the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency is that it does not guarantee legal certainty effectively, and has an economic and social impact..]]>
<![CDATA[Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan Sederhana (Small Claim Court) ]]>
<![CDATA[A. Irfan Suandy]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.618 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.331
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis alur proses penyelesaian Gugatan Sederhana sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 Tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 meliputi: pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Melalui Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, penyelesaian gugatan sederhana dapat mewujudkan asas cepat yang terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya seperti penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan batas waktu maksimal 25 hari terhitung sejak dimulainya sidang pertama, asas sederhana terlihat dari adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019. The research objective was to analyze the flow of the simple lawsuit settlement process in accordance with Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019. The research method uses normative juridical legal research. The results showed that the flow and stages of procedural law in the settlement of a simple lawsuit are regulated in Article 5 Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019 includes: lawsuit registration, examination of simple lawsuit completeness, appointment of judges and appointment of substitute clerks, preliminary examinations, determination of trial days and summons of parties, trial and reconciliation examinations, evidence, and verdicts. Through Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019, the settlement of a simple lawsuit can realize the principle of speed which can be seen from the provisions contained therein such as the settlement of a simple lawsuit is completed with a maximum time limit of 25 days from the start of the first trial, the simple principle can be seen from the existence of the provisions of Article 1 number 1 PERMA No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019..]]>
<![CDATA[Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Andi Arie Veriansyah]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.456 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.332
<![CDATA[Tujuan Penelitian Menganalisis Relevansi Partai Politik Terhadap Penerapan Ambang Batas Parlemen Di Indonesia. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Data Dikumpulkan Menggunakan Metode Perpustakaan, Bahan Serta Data Yang Berkaitan Dengan Peraturan Perundangan-Undangan, Dan Wawancara Kepada Beberapa Ahli. Data Dianalisis Menggunakan Metode Deduktif Dan Induktif, Kemudian Disajikan Secara Deskriptif. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dengan Adanya Penerapan Ambang Batas Parlemen Ini, Selain Menyederhanakan Partai Politik Yang Ada, Penerapan Ini Juga Membuat Partai Politik Lebih Kompetitif Dan Bisa Menjadi Representasi Masyarakat Secara Dominan Di Setiap Pemilihan Umum. Perlu Adanya Sebuah Kreatifitas Yang Lebih Inovatif Yang Ditunjukkan Oleh Partai Politik Untuk Meraih Suara Sebanyak-Banyaknya Untuk Mendapatkan Kursi Di DPR. Partai Politik Juga Dituntut Lebih Humanis, Partisipatif, Transparan, Dan Mampu Memaksimalkan Suara Pemilih. The Research Objectives To Analyze The Relevance Of Political Parties To The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Indonesia. This Research Using Normative Law Research Methods. Data Collected Using Library Methods, Materials and Data Relating to Legislation, and Interviews with Several Experts. Data were analyzed using deductive and inductive methods, then presented descriptively. The Research Results Show That The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Addition To Simplifying The Existing Political Parties, This Application Also Makes Political Parties More Competitive And Can Become The Dominant Representation Of The Public In Every General Election. There needs to be a more innovative creativity shown by political parties to get as many votes as possible to get seats in the DPR. Political parties are also demanded to be more humanist, participative, transparent, and able to maximize voters' votes.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Mustandar Mustandar]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.197 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.333
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peneltiian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perbedaan perspektif terhadap kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi, yang mengakibatkan proses peradilan tindak pidana korupsi tidak lagi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, sehingga menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Rekomendasi penelitian ini bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah seharusnya dapat menjadi patokan bagi penegak hukum, mengingat kewenangan pejabat negara yang menjalankan tugasnya apabila melakukan pelanggaran maka kepada yang bersangkutan terlebih dahulu menunggu keluarnya putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap. The research objective is to analyze the abuse of power in criminal acts of corruption according to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research uses a normative legal research type. The results show that the abuse of power in criminal acts of corruption according to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, there are different perspectives on the authority to examine and decide elements of abusing authority in criminal acts of corruption, which results in the judicial process for criminal acts of corruption no longer fulfilling the principles simple, fast, and low cost judiciary, thus hindering efforts to eradicate corruption. The recommendation of this research is that the existence of Law Number 30 of 2014 should be able to become a benchmark for law enforcers, given the authority of state officials who carry out their duties if they commit violations, the concerned must first wait for the issuance of the TUN decision which has permanent legal force.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging ]]>
<![CDATA[Hasrul Hasrul]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.432 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.334
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging. Dalam pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib. The research objective is to analyze criminal acts in the forestry sector which are regulated and formulated in article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, however the definition of what is meant by illegal logging is not formulated in a limitative manner so that many legal practitioners interpret illegal logging individually. Legal subjects of illegal logging according to Law no. 41 of 1999 is a person in the sense of either a person, a legal entity or a business entity, regulated in the same article, no different articles concerning individuals or corporations so that the corporation is subject to the same threat of sanctions as individuals. Regarding officials who have the authority in the forestry sector who have the potential to increase the intensity of illegal logging crimes. In the imposition of criminal sanctions in addition to being punished cumulatively, considering the impact / consequences of this illegal logging crime is detrimental to state finances, economics and social, the punishment should not only be a punishment / criminal sanction to the perpetrator with the heaviest sanctions losses to the state by imposing sanctions "disciplinary action.]]>
<![CDATA[Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ]]>
<![CDATA[Khomaini Khomaini]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Muhamamd Syarief Nuh]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.17 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.335
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan KelasI Makassar; dan faktor-faktor yang mempengaruhimya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa Pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum terlaksana secara efektif, baik terhadap persyaratan substantif maupun persyaratan administratif. Prosedur pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dilakukan dimulai dari 0 – 2/3 masa pidana, kemudian pemenuhan syarat baik itu syarat substantif dan administrative selain itu Narapidana juga mengisi surat pernyataan yang diisi oleh pihak keluarga dari Narapidana bersangkutan serta diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh Kepala Desa ataupun Lurah. Dalam hal ini pihak keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut merupakan penjamin dari Narapidana itu sendiri. Setelah adanya pertimbangan perihal diterimanya usulan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang bersangkutan maka diterbitkanlah Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat dan selanjutnya dilakukan bimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). The research objective was to analyze the effectiveness of granting parole in coaching prisoners in the Class I Prison in Makassar; and the factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the granting of parole in coaching prisoners at the Class I Makassar Correctional Institution has not been implemented effectively, both on the substantive requirements and administrative requirements. The procedure for granting conditional release to prisoners is carried out starting from 0-2/3 of the criminal period, then the fulfillment of the requirements both substantive and administrative requirements besides the prisoner also fills in a statement letter filled out by the family of the prisoner concerned and is known by the local community represented by the Head. Village or Lurah. In this case the family who fills in the statement letter is the guarantor of the prisoner himself. After consideration has been made regarding the receipt of the proposed conditional release for the prisoner concerned, a conditional release Decree (SK) is issued and further guidance is carried out for prisoners who receive conditional release by the Correctional Center (BAPAS).]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Sitti Arkanul Pascahyati Rahim]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Muhammad Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.707 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.336
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empirik. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan dapat dilaksanakan berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korporasi yaitu: doktrin identification, vicarious liability, dan strict liability, serta mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha sebagai korporasi bersama-sama dengan pengurusnya. Dalam Putusan Nomor : 391/PID.B/LH/2019/PN.CKR an. Terpidana PT. Gunung Garuda, Majelis Hakim menggunakan Doktrin Strict Liability dengan mengacu kepada Perma 13/2016 dimana dalam putusan tersebut, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pengurus sehingga pertanggungjawaban terhadap korporasi tidak menghilangkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pengurus yang melakukan. The research objective is to analyze criminal liability against corporations that commit environmental crimes and judge considerations in proving criminal liability against corporations that commit environmental crimes in the Cikarang District Court Decision Number: 391 / Pid.B / LH / 2019 / PNCkr. This research is a normative-empirical legal research. From the research conducted, it is known that criminal liability against corporations that commit environmental crimes can be carried out based on the doctrine of corporate responsibility, namely: the doctrine of identification, vicarious liability, and strict liability, as well as regulating criminal liability for business entities as corporations together with their management. In Decision Number: 391 / PID.B / LH / 2019 / PN.CKR an. The convicted PT. Gunung Garuda, the Panel of Judges used the Strict Liability Doctrine with reference to Perma 13/2016 where in the decision, there were mistakes made by the management so that accountability to the corporation did not eliminate any mistakes made by the management who committed.]]>
<![CDATA[Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan: Studi Pada Pengadilan Agama Se- Wilayah Sulawesi Barat ]]>
<![CDATA[Mushlih Mushlih]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.66 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.337
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis frekuensi dispensasi kawin anak dibawah umur pada Pengadilan Agama wilayah Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptik-analitik. Hasil penelitian bahwa frekuensi dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat pada 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat yaitu Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Agama Majene, Pengadilan Agama Mamuju dan Pengadilan Agama Pasangkayu mengalami peningkatan yang tinggi di tahun 2020, hal ini sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi maraknya perkara dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat adalah faktor agama, faktor telah hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor adat (budaya). Dari kelima faktor tersebut didominasi oleh faktor agama. The research objective was to analyze the frequency of dispensation of underage marriages at the West Sulawesi Religious Courts and the factors that influence it. The method used by researchers is descriptive-analytic research. The results showed that the frequency of dispensation of marriage in West Sulawesi in 4 (four) Religious Courts in West Sulawesi, namely the Polewali Religious Court, the Majene Religious Court, the Mamuju Religious Court and the Pasangkayu Religious Court experienced a high increase in 2020, this has been since the issuance of the Law. -Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. As for the factors behind the rampant cases of dispensation of marriage in West Sulawesi are religious factors, factors having been pregnant outside of marriage, educational factors, economic factors and cultural factors. Of the five factors, religious factors are dominated.]]>
