Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Generalis (JLG)

jlg
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 2722788X EISSN : 27227871 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 445 Documents

7 8 9 10 11

Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Nahdiyanti Nahdiyanti; Ahyuni Yunus; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala implikasinya yang terjadi di masyarakat serta sejauh mana perubahan kebijakan terkait ketentuan batas usia menikah dapat berakibat terhadap fluktuasi jumlah angka perkawinan di bawah umur juga terhadap kesadaran masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripti. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digarisbawahi sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat & budaya. The research objective is to analyze the implementation of policy changes related to the age limit of marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with all its implications that occur in society and the extent to which policy changes related to the provisions on the age limit for marriage can result in fluctuations the number of underage marriages also affects public awareness. This research is a descriptive empirical legal research. Based on the results of the study, it shows that the implementation of changes in the policy on the age limit for marriage to underage marriages according to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has been well implemented by policy implementers, several obstacles that have emerged are highlighted as problems of the social environment such as poverty, education to customs & culture.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Andi Ishak; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin; Syamsul Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kepustakaan, jenis penelitian ini disebut juga penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara Perbankan syariah secara litigasi merupakan mutlak kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama dengan tidak memberi pilihan kepada lembaga peradilan lain untuk menangani atau mengadili. Pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (Perjanjian), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Undang-undang tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tentang perbankan syariah, sehingga masyarakat masih cendrung kepada sistem ekonomi konvensional/Perbankan Konvensional. The research objective is to analyze the settlement of Islamic banking disputes according to the laws and regulations in Indonesia and to find out, understand and analyze the factors affecting the settlement of Islamic banking disputes according to the prevailing laws and regulations. The type of research that the author uses in the preparation of this legal writing is literature law research, this type of research is also called normative legal research. The results showed that the settlement of Islamic banking cases by litigation is an absolute authority / competence of the Religious Courts by not giving other judicial institutions a choice to handle or judge. The choice of a legal forum for resolving sharia banking disputes must be clearly stated in the contract (Agreement), however, a contract must not be contrary to law, morals and public order. The factors that influence the settlement of Islamic banking disputes are the law that cannot meet the development of the legal needs of the justice-seeking community and the lack of awareness and legal compliance of the community with the regulations regarding sharia banking, so that the public still tends to the conventional economic system / conventional banking.

Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan A Maradona; Syahruddin Nawi; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya pelaksanaan mediasi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: Kehadiran para pihak, tempat dan waktu, Komunikasi, Pemahaman mengenai hukum waris Islam, Iktikad para pihak, Psikologis, dan Kemampuan mediator sedangkan faktor eksternal yaitu: Aturan hukum mediasi, Harta warisan telah lama tidak dibagi hingga beberapa generasi, Peran kuasa hukum, Mediator hakim, Sarana dan prasarana mediasi di pengadilan, serta Sosial budaya masyarakat dalam hal waris. The research objective was to analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of inheritance disputes at the Barru Class II Religious Court after PERMA No. 1 of 2016 and the factors that influence it. This research uses empirical legal research methods. The factors that influence the effectiveness of the implementation of mediation consist of internal factors and external factors. Internal factors, namely: presence of parties, place and time, communication, understanding of Islamic inheritance law, intention of the parties, psychology, and the ability of the mediator, while external factors are: legal rules of mediation, inheritance has not been shared for several generations, the role of power law, judge mediator, mediation facilities and infrastructure in court, as well as social culture of the community in terms of inheritance.

Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Antara Orang Dewasa Dan Anak Di Polres Luwu Timur Andi Muhamamd Ali Surya Hasan; Said Sampara; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di polres luwu timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di polres luwu timur. Oleh karena itu pendekatan yuridis sosiologis sangat besar peranannya untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan penyidikan orang dewasa dan anak. Hasil Penelitian, pertama Bahwa penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di polres luwu timur Telah Terimplementasi Dengan Baik, dapat dilihat dari proses penyidikan yang telah terlaksana tidak ada penggabungan antara penyidikan orang dewasa dan anak. Kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu faktor struktur hukum, Subtansi hukum, dan Budaya Hukum semua faktor tersebut mempengaruhi implementasi penyidikan bagi anak melalui pihak-pihak yang harus hadir dan suasana yang harus dirasakan bagi anak saat penyidikan. The research objective is to analyze the implementation of criminal investigations between adults and children and what factors affect the effectiveness of the implementation of criminal investigations between adults and children in the East Luwu Police. The research method used is a sociological juridical approach that is qualitative in nature. Sociological juridical research used in this study is to see how the implementation of criminal investigations between adults and children in the East Luwu Police. Therefore, the sociological juridical approach plays a very large role in seeing people's understanding of the differences in investigating adults and children. The results of the study, firstly that the investigation of criminal acts between adults and children in the East Luwu Police has been implemented properly, it can be seen from the investigation process that has been carried out there is no combination of adult and child investigations. Second, the influencing factors, namely the legal structure, legal substance, and legal culture, all of these factors affect the implementation of investigation for children through the parties who must be present and the atmosphere that must be felt for the child during the investigation.

Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi Muh. Hafiluddin; Ahyuni Yunus; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor menyebabkan anak melakukan pengulangan (residivis) di kota makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum dalam hal ini POLRESTABES Makassar, Kejaksaan dan Lembaga Khusus Pembinaan. Hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi penyebab anak menjadi residivis di Kota Makassar yang pertama faktor ekonomi (kemiskinan), kedua lingkungan tempat bersosialisasi (tempat bergaul), yang ketiga adalah rendahnya pendidikan (Intelegensi). Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum seperti POLRESTABES Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan LPKA Maros (Khusus tahanan/narapidana anak Kota Makassar menjalankan masa pidana dan pembinaannya di LPKA Maros) adalah upaya Pre-Emtif (upaya pecegahan untuk pertamakali) dengan membentuk Babinkabtibmas yang melakukan pengawasan di lingkup masayarakat terkecil, upaya Represif (upaya menghambat) dengan membuat regulasi secara khusus, upaya Preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan, serta upaya pembinaan mental dan keterampilan oleh LPKA Maros. The research objective is to analyze the factors that cause children to do repetition (recidivist) in the city of Makassar and the countermeasures made by law enforcement, in this case the Makassar POLRESTABES, the Attorney General's Office and the Special Development Institute. The results showed that the factors that cause children to become recidivists in Makassar City are the first economic factor (poverty), the second is the environment where they socialize (a place to hang out), the third is the low level of education (intelligence). The countermeasures carried out by law enforcers such as the Makassar Police, Makassar District Prosecutor's Office and LPKA Maros (specifically for prisoners / prisoners for children in Makassar City carry out a criminal period and their guidance at LPKA Maros) is a Pre-Emtive effort (first prevention effort) by establishing Babinkabtibmas supervising in the smallest community, repressive efforts (efforts to inhibit) by making specific regulations, preventive efforts (prevention) by providing counseling, as well as mental and skills development efforts by LPKA Maros.

Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar Rasmi Adhelia; Ma'ruf Hafidz; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab Kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar tidak ada batasnya karena tanggung jawab polisi adalah harga diri dan atau harga mati, Polisi melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif. (Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Makassar Adanya sarana atau fasilitas yang masih kurang memadai serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. The research objective is to analyze the responsibility of the police for security and public order in Makassar City and the factors that influence it. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that the responsibility of the police for security and public order in Makassar City has no limits because the responsibility of the police is self-respect and / or fixed price, the police carry out their responsibilities by taking preventive and repressive actions. (Factors affecting the implementation of the police's responsibility in handling security and public order in the city of Makassar. The existence of inadequate facilities or facilities and low legal awareness of the community is measured based on legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior.

Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Zulhastanto Zulhastanto; Amiruddin Barinong; Irsyad Dhahri
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar; dan 2 faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar terlaksana kurang efektif, terutama yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana yang harus dilaksanakan dengan konsisten dengan syarat: berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of remissions for corruption convicts in terms of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison; and 2 factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) The implementation of remission for corruption convicts after the implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison was ineffective, especially those related to the terms and procedures for granting remissions to prisoners that must be implemented consistently on condition: of good behavior; and has served a sentence of more than 6 (six) months .; and (2) legal substance factors, legal structure, legal facilities and infrastructure, legal culture, and legal awareness have little effect on the implementation of remissions for convicts of corruption after the existence of PP Number 99 of 2012 in Class I Makassar Lapas.

Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Fitriani Fitriani; A. Muin Fahmal; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis sanksi bagi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba syarat pemberhentian sementara dalam putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2020/PN Mks); dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan: Penerapan sanksi pidana bagi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba sarat pemberhentian sementara dalam putusan Nomor: 496/Pid.B/2016/PN Mks) sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba bagi pegawai negeri sipil yang sarat pemberhentian sementara dalam putusan No.: 496/Pid.B/2016/PN Mks) di Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta pengetahuan hukum. Kelima faktor tersebut perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan efektifitas penegakan hukum. The research objective is to analyze the sanctions for civil servants who commit drug crimes with the conditions for temporary dismissal in decision Number: 101 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks); and the factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed: The application of criminal sanctions for civil servants who commit drug offenses full of temporary dismissal in the decision Number: 496 / Pid.B / 2016 / PN Mks) has been implemented in accordance with applicable laws and regulations, where the Panel of Judges at the Makassar District Court declared the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act; Factors that influence the legal judgment of judges in making decisions in drug crimes cases for civil servants who are full of temporary dismissals in decision No .: 496 / Pid.B / 2016 / PN Mks) in the Makassar District Court, among others: the substance of the law , legal structure, legal culture, facilities and infrastructure, and legal knowledge. These five factors need attention in realizing the effectiveness of law enforcement.

Kejaksaan Dalam Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi Arman Arman; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaanya masih perlu diefektifkan terutama yang terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga meminimalisir kerugian keuangan negara. Faktor subtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. The research objective is to analyze the prosecution of corruption cases at the South Sulawesi High Prosecutor's Office and the factors that influence it. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The results of the study show that: The completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, but the implementation still needs to be effective, especially those related to investigations, investigations and prosecutions, so as to minimize state financial losses. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure have little effect on the effectiveness of the completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office.

Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi Farids Dhestarastra Musa; Hambali Thalib; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat kurang efektif, dikarenakan terjadi permasalahan yang muncul ketika eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus yg sama, berbeda dengan putusan kasasi yang telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya dibentuk regulasi baru dimana eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi harus menunggu adanya upaya Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali yg tentunya memiliki batasan waktu demi terciptanya kepastian hukum, tentunya regulasi tersebut diatas harus didukung pengaturan upaya Peninjauan Kembali yang berkepastian hukum yakni jelas batas waktu dan pengajuannya atas upaya hukum Peninjauan Kembali. Faktor yang mempengaruhi upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the public prosecutor's cassation legal remedies against the acquittal of corruption, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research show that: The effectiveness of the public prosecutor's cassation legal efforts against the acquittal of the criminal act of corruption at the West Seram District Prosecutor's Office is less effective, due to problems that arise when the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision after the Judgment of Review For the same case, in contrast to the cassation decision which has been executed by the Public Prosecutor, a new regulation should be established whereby the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision must wait for an attempt to reconsider and decide on a case review which of course has a time limit to create certainty law, of course, the aforementioned regulation must be supported by a legal certainty for a judicial review effort, namely a clear time limit and its filing for a legal reconsideration effort. Factors that influence the prosecutor's cassation legal action against the acquittal of corruption include: legal substance, legal structure and legal culture.

Page 9 of 45 | Total Record : 445

7 8 9 10 11

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA