Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Generalis (JLG)

jlg
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 2722788X EISSN : 27227871 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 445 Documents

9 10 11 12 13

Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa Erwin Erwin; Syamsuddin Pasamai; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan hakim untuk tidak memerintahkan penahanan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan / atau kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan garis pemisah yang jelas terhadap kewenangan masing-masing lembaga, (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 ayat ( 1) UU Acara Pidana telah mengatur ketentuan mengenai putusan yang memuat perintah untuk menahan atau tidak menahan terdakwa, (3) Jaksa sebagai eksekutor dihadapkan pada polemik yang muncul dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. The research objective is to analyze the role of the public prosecutor in implementing the judge's decision not to order the detention of the defendant according to the Criminal Procedure Code. The method used by the researcher is a juridical approach and an empirical approach that uses primary data obtained directly from respondents who are collected through interviews and / or questionnaires. The results show (1) In the criminal justice system adhered to by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, a clear dividing line has been established against the authority of each institution, (2) Law Number 8 of 1981 Article 197 paragraph (1) The Criminal Procedure Law has stipulated provisions regarding decisions containing orders to detain or not detain the accused, (3) Prosecutors as executors are faced with a polemic that appears in Article 197 paragraph (1) letter k and Article 197 paragraph (2) KUHAP.

Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunkaan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sangat lemah, sebab menutup ruang untuk terlaksananya parate eksekusi yang selama ini menjadikan eksekutorial jaminan fidusia sangat kuat. Faktor-faktor yang menghambat eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdiri dari dua faktor, yakni: (a) faktor yuridis berupa terjadinya perubahan norma di dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menutup ruang terwujudnya parate eksekusi, bahkan membuka ruang untuk terjadinya eksekusi jaminan fidusia harus didahului oleh upaya hukum berupa gugatan wanprestasi; (b) faktor non yuridis, yang merupakan implikasi dari faktor yuridis, di mana celah hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia hasil judicial review dimanfaatkan para debitur nakal untuk tidak bersepakat dengan kreditur terkait adanya cidera janji. The research objective is to analyze the executive power of fiduciary security after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019; and the factors that influence it. The research method uses normative legal research. The result of the research shows that the executorial power of fiduciary guarantees after the birth of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 is very weak, because it closes the space for the execution of the execution parate which so far makes the execution of the fiduciary guarantee very strong. The factors that hinder the execution of fiduciary guarantees after the birth of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 consist of two factors, namely: (a) juridical factors in the form of changes in norms in the provisions of article 15 paragraph (2) and paragraph (3) ) The Fiduciary Guarantee Law which closes the space for the realization of execution parates, and even opens space for the execution of the fiduciary guarantee must be preceded by legal remedies in the form of a lawsuit for default; (b) non-juridical factors, which are implications of juridical factors, in which the legal loopholes contained in the provisions of article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law resulting from judicial review are used by bad debtors to disagree with creditors related to a default.

Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Dengan Kekeraan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Makassar Eka Meylani Nur Chasanah; Hambali Thalib; Ma’ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitin menganalisis pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar dan mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapaun faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor sarana dan prasana (2) faktor sumber daya manusia. The aim of this research is to analyze the implementation of the investigation into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police and to find out the factors that influence the effectiveness of investigations into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police. This research is an empirical study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the investigation into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. The factors that affect the effectiveness of investigations into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police are (1) the factors of facilities and infrastructure (2) factors of human resources.

Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makassar Dimas Rahmat Julianto; Hambali Thalib; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar dan faktor-faktir yang mempengaruhinya. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatf. Penelitian empiris merupakan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraanbermotor di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesaui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang menghambat penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraanbermotor di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor kurangnya sarana dan prasana (2) faktor kurangnya sumber daya manusia. The research objective is to analyze the implementation of the handling of motor vehicle theft criminal cases at the Makassar Police and the factors that influence it. The research method used empirical legal research methods with a qualitative approach. Empirical research is the existence of field data as the main data source, such as interviews related to the issues discussed. The results of this study indicate that the handling of cases of motor vehicle theft at the Makassar Police has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. The factors that hinder the handling of cases of motor vehicle theft in Makassar Police are (1) the lack of facilities and infrastructure (2) the lack of human resources..

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Musyawir Nurtan; Syamsuddin Pasamai; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum pembuktian kesaksian anak dalam sistem peradilan pidana; mengetahui dan menganalisis penggunaan kesaksian anak sebagai pertimbangan dalam putusan perkara dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum pembuktian kesaksian anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana akan tetapi keterangan yang diberikan tersebut dapat memiliki nilai bukti, dimana nilai bukti tersebut dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana. Hakim menggunakan kesaksian anak sebagai pertimbangan dalam memutus sifatnya menjadi data pendukung, hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus. The research objective is to analyze the strength of the legal evidence of children's testimony in the criminal justice system; know and analyze the use of children's testimony as a consideration in case decisions in the criminal justice system. This research method uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that the legal strength of proving children's testimony that is given without oath is not a valid evidence in proving a criminal case, but the information given can have evidence value, where the value of the evidence itself will bring out the power of evidence that will affect the judge's conviction. in making a decision in a criminal case. The judge uses the testimony of the child as a consideration in deciding its nature to be supporting data, the judge is guided by the judge's conviction that arises from the instructions and cannot be separated from the applicable regulations. These regulations are regulated both in the Criminal Procedure Code and other laws that specifically regulate.

Kesediaan Dan Ketersediaan Hukum Gugatan Perwakilan Dalam Perspektif Activisme Yudisial Dan Pembatalan Yudisial Andi Muhammad Ishak; Dachran Busthami; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis kesediaan dan ketersediaan hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisial, dan menganalisis hubungan hukum yang berlaku antara perwalian kelas dengan anggota kelas pada gugatan perwakilan. Tipe penelitian ini adalah normative. Hasil Penelitian bahwa Kesedian dan ketersedian hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisal berdasarkan peranan hakim sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan. Namun Perma tersebut masih ditemukan kekurangan seperti pada belum diaturnya upaya hukum terhadap penetapan hakim dan perdamaian, maka dengan inilah fungsi dari activisme yudisial yang diberikan oleh hakim yang mana pada pengambilan keputusan atas semua perkara demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang memohonkan haknya melalui gugatan perwakilan ini. Hubungan hukum yang berlaku antara perwakilan kelas dengan anggota kelas dalam gugatan perwakilan adalah hubungan kuasa yang mana peranan perwakilan kelas lebih banyak untuk memperjuangkan hak-haknya melalui gugatan perwakilan. The research objective is to analyze the willingness and availability of law in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions, and to analyze the prevailing legal relationship between class guardianship and class members in a representative lawsuit. This type of research is normative. The results of the study show that legal willingness and availability in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions based on the role of judges in accordance with Perma No. 1 of 2002 concerning Representative Lawsuit Procedures. However, there are still deficiencies in this regulation, such as in the absence of legal remedies for the determination of judges and peace, so this is the function of the judicial activism given by the judge which in making decisions on all cases in order to realize justice for the people who appeal for their rights through this representative suit. The legal relationship that applies between class representatives and class members in a representative suit is a power relationship in which the role of class representatives is more to fight for their rights through a representative suit.

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Bondan Wicaksono; Abdul Agis; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai; dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, sehingga keenam faktor tersebut perlu diberdayakan agar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa dapat diefektifkan di masa akan datang. The research objective is to analyze the efforts to combat corruption in the management of village funds in Sinjai Regency; and influencing factors. This research is an empirical legal research. The results showed that: (1) The efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency have been implemented in accordance with the applicable laws and regulations, where the four elements of corruption are in Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended in Law no. 20 of 2001 concerning the eradication of the Corruption Crime the entire series of acts committed by the suspect has been fulfilled; and (2) The legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs affect efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency, so that the six factors need to be empowered so that efforts to combat corruption in managing village funds it can be made effective in the future.

Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan; Hambali Thalib; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian untuk menganalisis Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Wilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang di lakukan oleh kejaksaan negeri tana toraja di rantepao sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat dan Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan diantaranya adalah Faktor Internal yaitu Substansi Undang-Undang Yang Memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor Fasilitas dan Faktor Eksternal yaitu Biaya visum yang terbilang mahal, Kendala dalam keterbatasan waktu, Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka, Faktor Budaya. The research objective was to analyze the optimization of law enforcement on the crime of sexual immorality against children in the legal area of the Tana Toraja District Attorney's Office in Rantepao. The research method is juridical-empirical legal research. The results of the research show that the process of implementing law enforcement against the criminal act of child sexual abuse committed by the Tana Toraja District Attorney in Rantepao is in accordance with the duties and authorities of the Prosecutor's Office, that the prosecutor's office has the following duties and powers: Conducting prosecutions, implementing judges and court decisions that have been obtained permanent legal force, Supervise the implementation of conditional criminal decisions, supervisory criminal decisions, and conditional release decisions and conduct investigations of certain criminal acts based on law. The factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment include internal factors, namely the substance of the law which is adequate, instructions from superiors, factors of investigators, facility factors and external factors, namely the cost of a relatively expensive post-mortem, constraints in time constraints, support from Legal Advisors for Suspects, Cultural Factors.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Viky Vinola; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta untuk mengetahui bagaimana BPOM mengawasi beredaarnya makanan yang mengandung zat berbahaya. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kosumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan membuat suatu kebijakan dalam upaya pegendalian , pengawasan , pembinaan , dan penyuluhan termasuk juga dalam hal pemberian informasi bagi pelaku usaha agar tidak menyesatkan konsumen. The research objective was to analyze the consumer's legal protection against foods containing hazardous substances and to find out how BPOM supervises the distribution of foods containing hazardous substances. The research method is a type of empirical legal research. The results showed that in order to realize legal protection for consumers, every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers by making a policy in an effort to control, supervise, foster, and counsel. including the provision of information for business actors so as not to mislead consumers.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar Andi Nur Fitriani; La Ode Husen; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dikota makassar melalui rehabilitasi kurang efektif dikarenakan salah satu dari proses penegakan hukum melaui putusan rehabilitas di Pengadilan Negeri Makassar masih banyak terdapat korban penyalahgunaan narkotika yang tidak berhasil menjalani proses rehabilitas sehingga membuat korban menjadi ketergantungan terhadap narkotika. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective was to analyze the effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar through rehabilitation is less effective because one of the law enforcement processes through the rehabilitation decision at the Makassar District Court there are still many victims of narcotics abuse who fail to undergo the rehabilitation process so that the victim becomes dependent against narcotics. Factors that influence law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar include: legal substance, legal structure and legal culture.

Page 11 of 45 | Total Record : 445

9 10 11 12 13

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA