Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan ]]>
<![CDATA[Dewi Zakiah Putri]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Hasan Kadir]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.959 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.353
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di sebuah bank serta upaya perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan. Metode penelitian ini jika dilihat dari tipenya adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dari fasilitas kredit terbagi 2 yaitu Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dan Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Adapun syarat-syaratnya ialah menggunakan format-format khusus untuk pemberian fasilitas kredit, serta upaya perlindungan terhadap konsumen yakni diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen dan pengaturan Bank Indonesia. The research objective is to analyze the forms and terms of the use of credit facilities at a bank as well as legal protection measures for bank credit customers. This research method when viewed from the type is the type of normative legal research. The results showed that the form of the credit facility is divided into 2, namely credit agreements made under the hand and credit agreements made by and in front of a notary. The requirements are to use special formats for granting credit facilities, as well as efforts to protect consumers, namely the enactment of the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which explains the rights and obligations as consumers, rights and obligations as business actors, actions which is prohibited by business actors, standard clauses, consumer dispute settlement agencies and Bank Indonesia regulations]]>
<![CDATA[Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO ]]>
<![CDATA[Adriana Adriana]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Dachran S Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.066 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.354
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis alasan yang menjadi dasar hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sesuai atas putusan No.08/pdt/G/2017/PN.Jo. Metode penelitian memggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor:08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp merupakan kasus perdata yang menagani kasus perbuatan melawan hukum antara 2 pihak, yakni SAHARIA selaku pihak Pelawan, melawan SAING DG.NGERO, selaku pihak Terlawan. Kemudian yang menjadi Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo adalah Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena gugatannya tidak memenuhi syarat formil, yaitu gugatan ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Seharusnya surat gugatan tersebut ditujukan kepada ahli waris. Sehingga Majelis Hakim menganggap gugatan tersebut cacat formil. The research objective was to analyze the reasons that became the legal basis for a third party to file a challenge and the consideration of the Jeneponto District Court judges according to the decision No. 08 / pdt / G / 2017 / PN.Jo. The research method uses the type of empirical law research. The results of this study concluded that the legal considerations of the panel of judges in the Jeneponto District Court Decision Number: 08 / Pdt.G / 2017 / Pn.Jnp were civil cases handling cases of illegal acts between 2 parties, namely SAHARIA as the Pelawan party, against SAING DG. .NGERO, as the Opponent. Then what became the legal consideration for the Jeneponto District Court Judge in the decision No. 08 / Pdt.G / 2017 / Pn.Jo was that the Panel of Judges rejected the Plaintiff's claim because the lawsuit did not meet the formal requirements, namely the lawsuit was addressed to a person who had passed away. The lawsuit should be addressed to the heirs. So that the Panel of Judges considered the lawsuit to be formal flaw.]]>
<![CDATA[Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs ]]>
<![CDATA[Nur Ilmi Wahab]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.819 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.355
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian dan Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar Putusan No.517/pdt.G/2015/PA.Mrs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs., Faktor-faktor seorang suami menuntut pengembalian mahar alasan suami meminta pengembalian mahar kepada isterinya adalah disebabkan suami merasa dirugikan dan suami mengatakan ke istrinya apabila dia menceraikannya dia akan menuntut pengembalian maharnya karena istrinya belum pernah melayaninya dengan baik atau qabla dukhul. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pengembalian mahar pada Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs di mana hakim mengabulkan tuntutan penggugat rekonvensi (suami) untuk mengembalikan mahar pernikahan berupa cincin emas 1,5 gram dengan pertimbangan bahwa isteri selaku tergugat rekonvensi rela dan menyanggupi untuk mengembalikan mahar berupa emas 1,5 gram. The research objective is to analyze the factors that cause a husband to prosecute a dowry due to divorce and to analyze the legal considerations of judges in adjudicating divorce cases by prosecuting the return of the dowry of Decision No.517 / pdt.G / 2015 / PA.Mrs. The method used in this research is normative law. The results of this study conclude that the prosecution of the return of the dowry due to the divorce decision No. 517 / Pdt.G / 2015 / PA.Mrs., The factors of a husband demanding the return of the dowry, the reason the husband asks for the return of the dowry to his wife is because the husband feels aggrieved and the husband tells his wife that if he divorces her he will demand the return of his dowry because his wife has never serve him well or qabla dukhul. Judges' considerations in settling divorce cases returning the dowry in Decision No. 517 / Pdt.G / 2015 / PA.Mrs in which the judge granted the claim of the reconstruction plaintiff (husband) to return the wedding dowry in the form of a 1.5 gram gold ring on the grounds that the wife as the defendant was willing and agreed to return the dowry in the form of gold 1.5 gram.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg ]]>
<![CDATA[Nurul Fuadi Yunus]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.548 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.356
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas ultra petitum partium serta pertimbangan hakim dapat Mengeyampingkan Asas Ultra Petitum Partium dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian bahwa penerapan asas ultra petitum partium dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang, masih dalam koridor yang dibenarkan meskipun bergeser dari apa yang telah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena dalam petitum permohonan Majelis Hakim menghukum bekas suami dengan menjatuhkan nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan hak ex officio hakim dalam perkawinan yang secara hukum belum terjadi hubungan antara suami istri (qabla al-dukhūl) sedangkan adanya ketentuan bolehnya hakim mengenyampingkan larangan menjatuhkan putusan di luar tuntutan para pihak apabila perkara tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba’da al-dukhūl). Sedangkan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/ 2016/PA.Prg. The research objective was to analyze the application of the ultra petitum partium principle and the judge's consideration of overriding the Ultra petitum partium principle in the divorce case No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg in the Pinrang Religious Court. The research method uses the type of empirical law research. The results showed that the application of the ultra petitum partium principle in the case of divorce talak No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg. in the Pinrang Religious Court, it is still within the justified corridor even though it is shifting from what has been outlined in the Islamic Law Compilation (KHI), because in the petitum of the request the Panel of Judges punished the ex-husband by dropping the iddah and mut'ah livelihoods based on the ex officio rights of the judge in a marriage legally, there has been no relationship between husband and wife (qabla al-dukhūl), while there is a provision that the judge may override the prohibition against making decisions outside the demands of the parties if the case has occurred husband and wife relationship (ba'da al-dukhūl). While the basis for the judges' considerations used in the divorce case No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg.]]>
<![CDATA[Masalah Hukum Terhadap Putusan Pemidanaan Dibawah Batas Minimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Ryan Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1185.422 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.357
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis masalah hukum yang timbul dari putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak, dan solusi pendekatannya dalam mengatasi masalah hokum tersebut. Tipe penelitian normatif Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan dokumentasi .Metode analisis data adalah kualitatif.Hasilnya, masalah hukum yang timbul dari putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) mencakup tiga perspektif yaitu pertama, perspektif sumber (input) pembentukan UU yang menjadi dasar kebijakan putusan pemidanaan, kedua, perspektif proses peradilan tindak pidana anak di lembaga peradilan umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui putusan pemidanan dengan berbagai faktor mempengaruhinya, dan ketiga, perspektif output-outcome berupa dampak positif (manfaat) dan negative produk putusan pemidanaan terhadap berbagai pihak. The research objective to analyze the legal problems arising from the criminal verdict below the minimum limit for juvenile offenders, and the solution to the approach in overcoming this legal problem. Types of normative research Data sources are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method is literature study and documentation. The data analysis method is qualitative. The result is that legal problems arising from criminal decisions below the minimum limit for child offenders in the application of the Child Protection Law (UUPA) include three perspectives, first, the source perspective. (input) the formation of laws which are the basis for criminal decision policies, second, the perspective of the juvenile justice process in general justice institutions for the settlement of criminal cases through convictions with various factors affecting them, and third, the perspective of output-outcome in the form of positive impacts (benefits). and negative convictions against various parties.]]>
<![CDATA[Analisis Perbandingan Pidana Mati dalam Persfektif Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan hukum nasional ]]>
<![CDATA[Lisda Yuliani Damayanti]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhillah Mappaseleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.029 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.358
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisa persamaan dan perbedaan pidana mati dalam hukum pidana islam dan hukum nasional. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, Adapun yang dijadikan obyek dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan yang tertulis. Hasil penelitian ini menggambarkan tujuan pelaksanaan pidana mati, baik dalam pidana hukum pidana islam dan hukum nasional digunakan sebagai upaya terkahir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah mengubah pelaku tidak berhasil. Tata cara pelaksanaannya, dalam hukum pidana islam terdapat 2 mazhab yaitu menghukum dengan cara yang sama dengan perbuatan atau dengan cara pancung sedangkan dalam hukum pidana dilaksanakan dengan cara menembak. The research objective is to analyze the similarities and differences in capital punishment in Islamic criminal law and national law. This research is a normative research. The objects of this normative research are data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is conducted through library research, or normative only by reading or analyzing written materials. The results of this study illustrate the objectives of the execution of capital punishment, both in Islamic criminal law and national law as a last resort if other efforts to correct and change the perpetrator are not successful. The procedure for its implementation, in Islamic criminal law there are 2 schools of thought, namely punishing in the same way as an act or by beheading while in criminal law it is carried out by shooting.]]>
<![CDATA[Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik ]]>
<![CDATA[Hasmiati Hasmiati]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.654 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.359
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dikota Makassar (BPOM) belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pengawasan perlindungan konsumen adalah subtansi hukum, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sarana yang digunakan dalam pengawasan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan pengawasan berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pelayanan pengaduan konsumen. The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for cosmetic users and the factors that influence it. This type of research is to use empirical legal research. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection for cosmetic users by the Makassar City Food and Drug Administration (BPOM) has not been maximized. Factors that affect the effectiveness of consumer protection supervision are the substance of the law, relating to the laws and regulations governing consumer protection, the means used in the supervision of consumer protection and the implementation of supervision related to socialization to the general public regarding consumer complaint services.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Ahmad Jamil]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.205 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.360
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa; bahwa akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dapat dibatalkan perkawinannya, sehingga hubungan perkawinan antara suami dan istri kedua dianggap tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan antara para pihak karena putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan (2)Bahwa upaya hukum yang ditempuh pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri, sehingga istri pertama mendapat perlindungan hukum atau haknya terlindungi. The research objective is to analyze the legal consequences of the marriage of both husbands without permission from the Religious Court. and analyzing legal remedies by the wife against the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court. This type of research is legal research with the type of empirical legal research or (Socio Legal Study Research). The results of this study indicate that; whereas the legal consequence of the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is that the marriage can be canceled, so that the marriage relationship between the husband and the second wife is considered invalid since the time the marriage took place between the parties because the Court's decision regarding the cancellation of the marriage was retroactive since the marriage took place (2 ) Whereas the legal action taken by the wife towards the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is by submitting an application to cancel the marriage to the Religious Court, whose jurisdiction includes the place where the marriage took place, or where the two husband and wife live, so that the first wife gets legal protection or rights are protected.]]>
<![CDATA[Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Chaidir Bachri]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Ahmad Fadil]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.063 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.361
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah kabupaten bantaen dan faktor-Faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian Pembentukan peraturan daerah yang demokratis oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng belum terlaksana secara demokratis disebabkan partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi dalam proses pembentukan peraturan daerah hanya bersifat seremonial sehingga ruang aspirasi bagi masyarakat untuk ikut menanggapi atau mengkritisi secara langsung suatu kebijakan daerah yang dikemas dalam peraturan daerah tidak dapat terlaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng diantaranya faktor struktur hukum yakni pemerintah daerah dan DPRD kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, substansi hukum yaitu prinsip demokrasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan masih bersifat relatif disebabkan publikasi peraturan daerah kepada masyarakat bukanlah menjadi suatu keharusan dan budaya hukum masyarakat yakni peran serta masyarakat yang masih kurang dipahami. The research objective is to analyze the application of democratic statutory principles in the formation of regional regulations by the Bantaen district government and its influencing factors. This research was conducted in Bantaeng Regency. Research results The formation of democratic regional regulations by the local government of Bantaeng Regency has not been implemented democratically due to community participation as a form of democracy in the process of forming regional regulations which is only ceremonial so that the aspiration space for the community to participate in responding or directly criticizing a regional policy is packaged in regional regulations cannot be done. Factors that influence the formation of local regulations in Bantaeng Regency include the legal structure, namely the regional government and the DPRD that do not provide space for the public to convey their aspirations, the substance of the law, namely the principles of democracy as outlined in the Law on the Formation of Legislation, are still relative due to the publication of regulations. the area to the community is not a necessity and the legal culture of the community is the role of the community which is still poorly understood.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris ]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.289 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.362
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pemberian wasiat yang merugikan ahli waris menurut hukum Islam dan menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemberian wasiat kepada ahli waris atau anak angkat harus mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, dan jika terjadi pemberian wasiat yang tidak sesuai, akibat hukumnya adalah pembatalan wasiat. Perlindungan hukum yang diberikan akibat pemberian wasiat yang merugikan ahli waris adalah perlindungan yang bersifat preventif dan represif yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar tetap memperoleh harta warisan. The research objective is to analyze the provision of wills that are detrimental to the heirs according to Islamic law and to analyze legal protection for the heirs who are harmed by the provision of wills that are not in accordance with Islamic law. This research uses normative juridical legal research methods. The results of this study indicate that: The provision of a will to an heir or adopted child must refer to the Islamic Law Compilation, and if an unsuitable will occurs, the legal consequence is the cancellation of the will. Legal protection provided due to the provision of a will that is detrimental to the heirs is protection that is preventive and repressive in nature which aims to protect the interests of other heirs in order to continue to acquire inherited assets.]]>
