Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Generalis (JLG)

jlg
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 2722788X EISSN : 27227871 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 445 Documents

6 7 8 9 10

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jabbar Jabbar; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017 kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hokum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hokum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption in the use of the socialization budget at the Makassar City Regional Financial Management Agency by the South Sulawesi Police Special Criminal Directorate and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that investigations into criminal acts of corruption at the Makassar City BPKAD by cutting the budget for outreach activities at SKP / OPD Sub-districts throughout Makassar for the 2017 Fiscal Year are less effective. Factors that influence the ineffectiveness of investigations into criminal acts of corruption at BPKAD Makassar City are legal substance, limited human resources of investigators both in terms of number and quality; limited facilities and infrastructure owned by Ditkrimsus; public legal awareness such as uncooperative witnesses; legal culture of society.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Herly Purnama; Sukarno Aburaera; Nur Fadhillah M
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, dan faktor mempengaruhi yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam kualitas penyidik tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang krakteristik tindak pidana secara terstruktur, kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri, serta jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi hanya tiga anggota Polri sebagai penyelidik maupun penyidik tindak pidana korupsi. Faktor yang mempengaruhi yaitu pemahaman hukum penyidik, kemampuan penyidik dan dana operasional penyidik. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat desa. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption against the misuse of village funds allocation by the police, and the influencing factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the study show that the effectiveness of the investigation of corruption against the misuse of village funds allocation by the police has not been effective. This is because in the quality of investigators of corruption, especially corruption against the misuse of village funds is characterized by a structured criminal act, a lack of knowledge about state finances and the allocation of village funds itself, and the number of investigators and investigators of corruption is only three members of the National Police. corruption investigator and investigator. The influencing factors are the investigator's legal understanding, the investigator's ability and the investigator's operational funds. These three factors greatly influence the Police Investigator in carrying out their duties and authorities in the process of handling corruption crimes, especially the abuse committed by village officials.

Studi Kriminologi Tentang Pembuatan dan peredaran Minuman Keras Tradisional Di kabupaten Enrekang Riskadewi Riskadewi; Hambali Thalib; A. Muin Fahmal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis di balik maraknya pembuatan minuman keras tradisional di kab.Enrekang serta untuk mengetahui factor apa yang membuat sulitnya penanganan masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa adanya beberapa alasan mengapa minuman keras tradisional di kabupten enrekang tidak dapat di hilangkan karna ada beberapa factor salah satunya faktor budaya dimana minuman ini adalah bagian dari budaya yang telah turun menurun. Penanggulangi kejahatan peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang serta Penyalahgunaan minuman keras merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. serta melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman keras dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya. The purpose of this research is to analyze behind the rampant manufacturing of traditional liquor in Enrekang Regency and to find out what factors make it difficult to handle the problem. This research is a juridical empirical research that is descriptive qualitative in nature. The results showed that there are several reasons why the traditional liquor in Enrekang Regency cannot be eliminated because there are several factors, one of which is a cultural factor where this drink is part of a hereditary culture. The prevention of the crime of the distribution of alcohol in Enrekang Regency and the abuse of alcohol is a crime that has a bad impact on perpetrators and society. as well as taking firm action, investigating and prosecuting perpetrators of alcohol trafficking with regulations and sanctions that can have a deterrent effect on the perpetrators and become a threat to people who wish to do the same in order to discourage their intentions.

Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal Sudirman Sudirman; Ahyuni Yunus; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis nilai-nilai hukum adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum kearifan lokal di Kabupaten Wajo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang mempengaruhi nilai-nilai hukum adat sebagai sumber hukum kearifan lokal. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Rekomendasi yaitu nilai-nilai hukum adat yang dilestarikan dan dikembangkan menjadi sumber motivasi pemerintah Kabupaten Wajo yang dijadikan kearifan lokal. The research objective is to analyze the values of customary law as a source of local wisdom law in Wajo Regency and the factors that influence it. This research is a normative legal research. The results of research that affect the values of customary law as a source of local wisdom law. The legal factor itself (law). Law enforcement factors, namely the parties who form or apply the law, factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors, namely the environment in which the law applies and is applied, cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in in social life. Recommendations, namely customary law values that are preserved and developed become a source of motivation for the Wajo Regency government which is used as local wisdom.

Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Karmila As’ad; Abdul Agis; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan pidana mati dalam hukum poistif di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, penulis berkesimpulan bahwa Pengaturan pidana mati dalam hukum poistif di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 5 Tahun 1969, Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-undang No, 26 Tahun 2000, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 16 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009; Secara umum kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana tindak pidana berimplikasi pada, melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan mengancam banyak manusia, merusak generasi bangsa, merusak peradaban bangsa, merusak tatanan di muka bumi dan merugikan serta menghancurkan perekonomian negara termasuk tindak pidana genosida dan kejahtan terhadap kemanusiaan. The research objective to analyze the regulation of the death penalty in positive law in Indonesia. To find out and analyze the criteria for the imposition of capital punishment that does not contradict human rights. Based on the analysis of legal materials, the authors conclude that the regulation of capital punishment in positive law in Indonesia is contained in Law No. 5 of 1969, Law no. 31 of 1999, Law No. 26 of 2000, Law No. 23 of 2002, Law no. 16 of 2003 and Law No. 35 of 2009; In general, the criteria for the imposition of capital punishment that do not contradict human rights, where criminal action has implications for, goes beyond humanitarian limits, harms and threatens many humans, damages the nation's generation, destroys the nation's civilization, destroys the order on earth and harms and destroys the country's economy, including the act. genocide and crimes against humanity.

Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Sepryani Sepryani; A. Muin Fahmal; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Fungsi Jaringan Dokumengasi dan Informasi Hukum dalam Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyebarluasan informasi Produk Hukum telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalaui website sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta telah menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun instansi daerah dalam pencarian produk hukum yang telah diundangkan maupun yang sedang di proses pada Biro Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan penyebarluasan informasi produk hukum adalah: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. The research objective was to analyze the implementation of the documentation and legal information network function in the dissemination of regional legal products and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the Legal Documentation and Information Network of South Sulawesi Province in disseminating information on Legal Products has utilized information and communication technology through the website as a forum for joint utilization of legal documents in an orderly, integrated and sustainable manner and has become a means of providing legal information services to the public and local agencies in the search for legal products that have been enacted or are in process at the Legal Bureau. Factors that influence the function of the Legal Documentation and Information Network in disseminating information on legal products are: Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture.

Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditingkat penyidikan kurang efektif dikarenakan penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya terkendala faktor yang menghambat dari penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada wilayah hukum kecamatan manggala kota makassar yakni hambatan yang bersumber pada budaya hukum masyarakat pada kebiasaan negatif yang berkembang dimasyarakat yang cenderung pihak korban tidak ingin berdamai dikarenakan tindakan pidana yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dinilai oleh pihak korban adalah tindakan yang melampaui kenakalan anak pada umumnya serta tidak tersedianya penyidik yang menangani secara khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Faktor yang menghambat penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. The research objective was to analyze the effectiveness of the application of diversion to children who are dealing with the law at the level of investigation, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the research the authors find that: The effectiveness of the application of diversion against children who face the law at the level of investigation is less effective because investigators in carrying out their duties and functions and their authority are constrained by factors that hinder law enforcement against children who face the law in the jurisdiction of the Manggala sub-district, Makassar city, namely obstacles. which originates from the legal culture of the community in the negative habits that develop in the community where the victim does not want to make peace because the criminal acts committed by children who are in conflict with the law are considered by the victim to be an act that goes beyond the child's general delinquency and the unavailability of investigators who specifically handle acts crimes committed by children. Factors that hinder the application of diversion to children in conflict with the law include: legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, cultural factors.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian menganalisis pertanggungjawaban korporasi tindak pidana di bidang perikanan serta untuk mengetahui proses pembayaran ganti rugi tindak pidana di bidang perikanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian ini bahwa Pengakuan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah hal yang sangat tepat. untuk meminimalisir dampak negatif dari keberadaan korporasi maka dibuatlah instrumen hukum pidananya dan itu telah terwujud dengan dirumuskannya korporasi dalam Undang-Undang Perikanan pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, menurut penulis penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurusnya. The research objective is to analyze corporate liability for criminal acts in the fisheries sector and to determine the process of paying compensation for criminal acts in fisheries. The research method used in this research is descriptive analytical legal research. The results of this study show that the recognition of corporations as subjects in criminal law as outlined in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries is very appropriate. In order to minimize the negative impact of the existence of the corporation, a criminal legal instrument is made and this has been manifested by the formulation of the corporation in the Fisheries Law, the corporate management as a party that can be held accountable and ignoring the direct corporate liability system is inappropriate, according to the author, imposing criminal charges on corporations. direct will be more effective because indirectly it will also affect the management.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi Dzulkifli Syafar Nur; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan KPK dan Kewenangan yang ideal dalam pemberantasan korupsi dan apa yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparatur negara dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk pelaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) tahun dan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksanaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. The research objective is to analyze the authority of the KPK and the ideal authority in eradicating corruption and what is the authority and function of the KPK in eradicating corruption in Indonesia. By using the juridical normative research method, it can be concluded that: 1. The implementation of authority possessed by the state apparatus is carried out consequently in accordance with the provisions of the applicable law, including the exercise of the powers exercised by the KPK based on legal legality based on Law Number 19 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK). 2.Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, gives the KPK authority, among others, the Corruption Eradication Commission can stop investigations and prosecutions of corruption cases whose investigations and prosecutions have not been completed within a maximum period of 2 (two) years. and supervision of Police investigating agencies and Attorney investigators, which have the authority to carry out legal actions to investigate and prosecute the eradication of criminal acts of corruption. The supervisory authority is intended to minimize abuse of authority by police investigators and prosecutors in eradicating corruption.

Eksploitasi Memperkerjakan Anak Sebagai Pengemis Dikota Makassar: Perspektif Kriminologi Muhammad Nurfajar Syafar; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalis memperkerjakan anak sebagai pengemis dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan.kedua untuk mengetahui dan aktor-faktor ayang mempengaruhi seorang menjadi pengemis dikota Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu pertama,perlunnya pemerintah kota Makassar mengusulkan pendirian lembaga-lembaga dibawah naungan dinas social atau semacam LSM serta masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan pengemis dalam upaya pemberantasan terhadap eksepoilatasi.kedua perlunnya adanya pendidikan khusus bidang pencegahan eksepolitasi dalam upaya peningkatan kemampuan anggota dalam menagani kasus seperti ini serta perlunnya sarana dan prasarana dalam mendukung intusitusi dinas social dalam menyesailkan kasus yang terjadi didalam masyarakat. The research objective is to analyze employing children as beggars in realizing prevention and control. The second is to find out and the factors that influence someone to become a beggar in the city of Makassar. This type of research is empirical legal research. The recommendations of the results of this study are first, the need for the Makassar city government to propose the establishment of institutions under the auspices of social services or some kind of NGOs and the community towards the prevention and control of beggars in an effort to eradicate exepoilitation. handle cases like this and the need for facilities and infrastructure in support of social service institutions in regretting cases that occur in society.

Page 8 of 45 | Total Record : 445

6 7 8 9 10

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA