Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Generalis (JLG)

jlg
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 2722788X EISSN : 27227871 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 445 Documents

3 4 5 6 7

Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ridwan RIdwan; La Ode Husen; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Sidrap; dan 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Sidrap. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif, karena masih ada kasus yang masih dalam proses sehingga belum dapat dituntaskan semuanya dan sanksi atau hukuman yang diberikan masih terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur Undang-undang dengan ketentuan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orang, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. The objectives of this study are: 1) To analyze the criminal offense against maltreatment that causes other people's reports to be reported in the Sidrap District Court; and 2) To analyze the factors that affect the effectiveness of the punishment against the criminal act of maltreatment that causes the lives of others in the Sidrap District Court. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the implementation of punishment by the Sidrap District Court Judge against the criminal act of maltreatment which caused the lives of other people to be carried out effectively, because there are still cases that are still in process so that all of them have not been resolved and the sanctions or given are still too light compared to those regulated by law. provided that if the act results in the death of a person, then the guilty person is in prison for ten years. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal knowledge, legal awareness, facilities and infrastructure that have little influence on conviction by the Sidrap District Court Judge for criminal acts of persecution that cause the lives of others.

Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dwi Rachma Ningtias; Said Sampara; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak; Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak adalah diversi dengan bentuk mediasi penal dan restorative justice. This study aims to analyze diversion arrangements in solving juvenile criminal cases; To find out, explain and analyze the ideal concept of diversion in solving juvenile criminal cases. Based on the analysis of data and facts, the writer concludes that Diversi in solving child criminal cases in Indonesia is regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Not Aged 12 (Twelve) Years Old, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number Per-006 / A / JA / 04/2015 concerning Guidelines for Implementation of Diversion at the Prosecution Level, Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. (2) The ideal diversion concept in solving juvenile criminal cases is diversion with the form of mediation of penal and restorative justice.

Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah: Studi SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone Andi Muchlis; Said Sampara; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone; dan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas tanah SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone. Peneltiian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas tanah SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone dianggap cacat hukum karena dasarnya lemah, dimana sertifikat SMP Negeri 2 Bone lebih dahulu terbit dibanding sertifikat hak milik masyarakat dan dasar penerbitannya dibuat oleh aparat desa yang berpihak ke masyarakat, sehingga Pemda Bone melakukan gugatan hukum ke Pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum di atas tanah SMP Negeri 2 Kabupaten Bone, yang telah dikuasai puluhan tahun oleh pihak sekolah dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang berlangsung hingga sekarang; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas tanah SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone. The purpose: (1) To find out the resolution of ownership certificates disputes above SMP Negeri 2 Cina Bone Regency; and (2) To find out the factors influencing the resolution of ownership certificates disputes on SMP Negeri 2 Bone Bone China This study uses the type of normative legal. The results of the study show that: (1) Settlement of ownership certificates disputes on the land of SMP Negeri 2 Bone China is considered to be legally flawed because the basis is weak, where the certificate of SMP Negeri 2 Bone was issued earlier than the certificate of community ownership and the basis of its issuance was made by village officials in favor of the community, so that the Regional Government of Bone conducts a lawsuit to the Court in order to obtain legal certainty on the land of Bone District 2 Junior High School, which has been controlled for decades by the school and is used for teaching and learning activities that have continued until now; and (2) Factors of legal substance, legal structure, legal culture, facilities and infrastructure, and community factors influence the resolution of ownership certificates disputes on SMP Negeri 2 Bone Bone China.

Kebijakan Pertanahan Melalui Penerapan Graphic Index Mapping Untuk Sertifikat Lama Dalam Upaya Pencegahan Masalah Sertifikat Ganda Akhmad Saparuddi; Hamza Baharuddin; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mencegah dan menyelesaikan masalah sertifikat ganda dan menganalisa harapan kebijakan pertanahan melalui Penerapan Graphic Index Mapping dalam upaya mencegah dan menyelesaikan sertifikat ganda. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Graphic Index Mapping (GIM) secara langsung dapat mendukung sistem informasi pertanahan (KKPweb) yang artinya basis data spasial menjadi lengkap dan terjadi koneksi antara basis data spasial dengan basis data tekstual, disamping itu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dikembangkan. Harapan kebijakan pertanahan melalui Penerapan Graphic Index Mapping (GIM) adalah pembenahan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dipadukan dengan pemetaan partisipatif, maka kualitas dan kuantitas tentang hasil pendaftaran tanah akan tercapai sehingga terwujudnya kebijakan satu peta dan terdaftarnya seluruh bidang tanah akan tercapai. This study aims to identify and analyze policies adopted by the National Land Agency in preventing and resolving double certificate problems and to analyze land policy expectations through the application of Graphic Index Mapping in an effort to prevent and complete double certificates. This research is normative juridical. The results showed that Graphic Index Mapping (GIM) activities can directly support the land information system (KKPweb), which means that the spatial database becomes complete and there is a connection between the spatial database and the textual database, besides that Human Resources (HR) is wrong. one of the most important factors that must be developed. The hope of land policy through the Application of Graphic Index Mapping (GIM) is that the complete Systematic Land Registration (PTSL) data arrangement has been running combined with participatory mapping, so that the quality and quantity of land registration results will be achieved so that the realization of a one map policy and registration of all land parcels will be achieved

Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech): Studi Kejaksaan Negeri Makassar Irawan Irawan; Hamza Baharuddin; Nur Fadhillah M
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Kejaksaan Negeri Makassar, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut Umum. Proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang ITE. Dalam penuntutan Jaksa Penuntut umum menerapkan Pasal 28 Ayat 2 serta Pasal 45 Ayat 2 serta KUHAP sebagai pedoman hukum acara Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Faktor yang mempengaruhi penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Kejaksaan Negeri Makassar oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to: 1) To find out and analyze the effectiveness of prosecution against hate speech at the Makassar District Prosecutor's Office, and 2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of prosecution against hate speech at the State Prosecutor's Office. Makassar. This type of research is juridical empirical. The results of the research the authors found that: Prosecution of hate speech crimes committed by the public prosecutor for hate speech cases at the Makassar District Prosecutor's Office has been carried out properly in accordance with the duties and authorities of the Public Prosecutor as the Public Prosecutor. The prosecution process carried out by the public prosecutor is in accordance with the provisions of the ITE law. In prosecution, the public prosecutor applies Article 28 Paragraph 2 and Article 45 Paragraph 2 as well as the Criminal Procedure Code as a guideline for procedural law for the Public Prosecutor in carrying out his duties and authorities. The factors that influence the prosecution of hate speech at the Makassar District Prosecutor's Office by the public prosecutor include: legal substance, legal structure and legal culture.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Andi Rahmat Musrya; Hamza Baharuddin; Muhammad Fachri Said
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone belum terlaksana secara efektif, disebabkan karena kurangnya pemahaman pegawai tentang Peraturan Disiplin PNS termasuk kewajiban, larangan dan sanksi hukum bagi pegawai yang melanggar ketentuan tersebut, dan juga masih kurang ketaatan pegawai pada aturan yang ada, sehingga pegawai tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara efektif; dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, antara lain: kualitas PNS, perilaku PNS, kesejahteraan PNS, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan sanksi hukum. The objectives of this study are: (1) To analyze the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at the Kahu District Office of Bone Regency; and (2) To find out and analyze the factors that influence the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at the Kahu District Office of Bone Regency. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) Implementation of Government Regulation Number 53 Year 2010 Regarding Discipline of Civil Servants at the Kahu District Office of Bone Regency has not been implemented effectively, due to the lack of employee understanding of Civil Servant Discipline Regulations including obligations, prohibitions and legal sanctions for employees who violates these provisions, and also still lacks employee compliance with existing rules, so that employees are unable to carry out their obligations effectively; and (2) Factors influencing the implementation of Government Regulation Number 53 Year 2010 concerning Discipline of Civil Servants in the Kahu District Office of Bone Regency, among others: quality of civil servants, behavior of civil servants, welfare of civil servants, legal structure, legal culture, legal knowledge, and legal sanctions.

Peranan Jaksa Dalam Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kejaksaan Negeri Bantaeng Arfah Tenri Ulan; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta faktor apakah yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara serta kuisioner. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan diversi di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan tiga tahapan masing-masing penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukumnya, faktor struktural hukumnya, faktor kesadaran hukum masyarakat. The concept of diversion is an alternative handling of children in conflict with the law so that children do not enter the judicial process so that it will cause a bad stigma against children. With regard to the role of the prosecutor in applying the concept of diversion to children in conflict with the law, the problem of how diversion is applied in the juvenile criminal justice system and what factors influence the application of diversion in the juvenile criminal justice system. This research uses normative juridical research supported by field research conducted by conducting interviews and questionnaires. The results of the study illustrate that the application of diversion in the jurisdiction of Bantaeng Regency is carried out in three stages, each of the law enforcers, starting from the Police, Attorney General's Office and the Court and the factors that influence the application of diversion in the juvenile criminal justice system are legal substance factors, legal structural factors, factors public legal awareness.

Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Pengadilan Negeri Makassar: Studi Kasus No : 1/pdt sus-PHI/2020/PN.Mks Dewi Ayu Lestari; Syarif Nuh; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Kenyataan bahwa masih terdapat banyak kasus pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pemberian hak kepada pekerja masih banyak terjadi, sementara hak-hak para pekerja telah jelas dilindungi dan diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum empiris. Adapun sumber data peneltian ini bersumber dari bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari putusan dan hakim pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara sengketa pemutusan hubungan kerja. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalm mmutuskan perkara sengketa pemutusan hubungan kerja antara saudara AD dengan Salah satu Bank X dengan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Selain itu penerapan hokum oleh hakim dalam mengambil keputusan telah efektif dilakukan dengan melakukan pembatalah terhadap SK pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh tergugat serta mengabulkan gugatan penggugat untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang no 13 tahun 2003. The fact that there are still many cases of unilateral termination of employment without granting rights to workers still occurs, while workers' rights are clearly protected and regulated by the Manpower Act No. 13 of 2003. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data that comes from decisions and judges of the Makassar District Court who handle cases of disputes over termination of employment. The results of this study indicate that the Judge's Rationale in deciding cases of disputes over termination of employment between AD brothers and Bank X with due observance to the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes and regulations -Other regulations are concerned. In addition, the application of law by the judge in making decisions has been effectively carried out by invalidating the employment termination decree issued by the defendant and granting the plaintiff's claim to obtain rights that should have been obtained in accordance with the provisions of law No. 13 of 2003.

Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks Irfan Idham; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian ini adalah: mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan perlindungan kreditor konkuren dalam putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks, dapat dikatakan bahwa Kreditor konkuren belum menerima haknya atau belum terpenuhi perlindungan hukumnya, yaitu pengembalian dana umrah Adapun kekuatan hukum dari kreditor konkuren terlihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, 2) Permohonan pailit dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/ 2018/ PN.Niaga.Mks dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mks terbukti dengan jelas dan sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan wujud perlindungan Kreditor konkuren dalam putusan in casu yaitu melakukan Melakukan pencocokan (verifikasi) piutang, Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Pailit Kepada Para Kreditor, Menghadiri rapat Kreditor, dan perdamaian. The objectives of this study are: to know, understand and analyze the position of concurrent creditors in the Decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and concurrent creditor protection in the decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and decision Number: 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN Niaga Mks. The type of research in this thesis uses a normative juridical approach. The results show that: 1) The position of concurrent creditors in Decision Number 04 / Pdt.Sus PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks, it can be said that concurrent creditors have not received their rights or have not been fulfilled legal protection, namely refunding umrah funds. The legal strength of concurrent creditors is seen in Article 1131 of the Civil Code and Article 1132 of the Civil Code, 2) Application for bankruptcy with Decision Number 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga.Mks and Decisions Number 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga Mks is clearly proven and in accordance with legal facts. Meanwhile, the form of concurrent Creditors 'protection in the in casu decision is to carry out verification (verification) of accounts, Provision of Postponement of Debt Payment Obligations of Bankrupt Debtors to Creditors, Attending Creditors' meetings, and reconciliation.

Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam Suharyadi Suharyadi; Said Sampara; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kejahatan dunia maya dalam prespektif hukum pidana islam serta untuk mengetahui kejahatan dunia maya menurut prespektif hukum pidana islam. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Kejahatan dunia maya (cyber crime) dalam prespektif hukum islam belum bisa diterapkan dalam Negara Republik Indonesia, (2) Sanksi bagi para pelaku cyber crime menurut syariat islam adalah Ta’zir melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pegasingan, cambuk sampai pada hukuman mati sesuai tingkat mudharat yang telah dilakukannya. This study aims to determine how cyber crime forms in the perspective of Islamic criminal law and to find out cyber crime according to the perspective of Islamic criminal law. The results of this study indicate that: (1) Cyber crime in the perspective of Islamic law cannot be applied in the Republic of Indonesia, (2) Sanctions for perpetrators of cyber crime according to Islamic law are Ta'zir through a judicial process with a judge's verdict. with the threat of punishment in the form of imprisonment, pegasingan, flogging up to the death penalty according to the level of harm he has done.

Page 5 of 45 | Total Record : 445

3 4 5 6 7

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA