Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Efektifitas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Yang Lakukan Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan ]]>
<![CDATA[Chandra Yudi Arsana]]>;
<![CDATA[Sukarno Abuhuraera]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.367 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.275
<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis Efektifitas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Makassar”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengurusan dan pemberesan oleh kurator terhadap harta debitur dalam perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga Makassar belum efektif, faktor-faktor penyebabnya adalah masih adanya upaya perlawanan yang dilakukan oleh debitur, meskipun telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, serta masih adanya harta milik debitur yang telah disita serta ditindak lanjuti dengan pelelangan tetapi tidak ada peminat atau pembeli, akibatnya pembayaran atas tagihan kreditur-kreditur belum bisa diselesai oleh kurator dan tentunya hal tersebut menyebabkan kepailitan belum dapat ditutup dan debitur pailit sendiri belum dapat direhabilitasi serta dipulihkan dari status pailitnya. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tantang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efesiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. This study aims to analyze the effectiveness of the management and settlement of bankrupt assets in a bankruptcy case at the Makassar Commercial Court. This type of research uses empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of management and settlement by the curator of the debtor's assets in a bankruptcy case at the Makassar Commercial Court has not been effective. debtors who have been confiscated and are followed up with an auction but there are no buyers or enthusiasts, as a result the payment of creditors' bills cannot be completed by the curator and of course this causes the bankruptcy to not be closed and the bankrupt debtor itself cannot be rehabilitated and recovered from its bankruptcy status. This is certainly not in line with the objectives of Law Number 37 of 2004 Challenging Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning Increasing Efficiency and Transparency of Handling Bankruptcy Cases and Delaying Debt Payment obligations.]]>
<![CDATA[Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan ]]>
<![CDATA[Agusman Agusman]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>;
<![CDATA[Satri Hasyim]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.884 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.276
<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan pendekatan keadilan restorative sebagai diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak ditingkat penyidikan, dan faktor yang menghambat pelaksanaannya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksaan pendekatan keadiilan restoratif dalam diversi terhadap penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan instruksi pelaksanaan diversi yang dikeluarkan Kabareskrim Polri. Ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin untuk diupayakan diversi seperti judi, sabung ayam, miras serta perkelahian. Pelaksanaan diversi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Faktor yang menghambat pelaksanaan keadilan restoratif dalam diversi terhadap penyelesaian perkara pidana anak antara lain: kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan, Pemahaman terhadap diversi serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi. The research aims to analyze the implementation of the restorative justice approach as diversion in the settlement of juvenile criminal cases at the investigative level, and the factors that hinder its implementation. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research find that: The implementation of a restorative justice approach in diversion to the settlement of child criminal cases by investigators in the Legal Area of the East Luwu Police, the regulations used are Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts, Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime, and instructions for implementing diversion issued by the Head of Criminal Investigation of the Police. There are several criminal acts that are very likely to be attempted to be diversified, such as gambling, cock fighting, alcohol and fighting. The implementation of diversion which failed to reach an agreement was because the victim / victim's family did not agree with the peace. Factors that hinder the implementation of restorative justice in diversion to the settlement of juvenile criminal cases include: lack of coordination between agencies that carry out diversion at the investigation level, understanding of diversion and lack of public trust in the rules for implementing diversion.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim ]]>
<![CDATA[Nur Alimah Zainuddin]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.69 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.277
<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah berjalan secara efektif sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yaitu, memeriksa dan mengadili asal-usul anak dalam bentuk penetapan pengangkatan anak yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat hukum yang timbul yaitu tidak mengubah status nasab, perwalian dan kewarisan terhadap orang tua kandungnya dari anak angkat tersebut, namun dalam hal kewarisan anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah. Faktor yang mempengaruhi dilakukannya pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA antara lain: substansi hukum, budaya hukum dan psikologi hukum. This study aims to analyze the implementation of adoption and its legal consequences in the Class IA Makassar Religious Court, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the authors' research found that: The implementation of adoption in the Class 1A Makassar Religious Court has been effective in accordance with the authority of the Religious Court, namely, examining and judging the origin of the child in the form of adopting a child in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, The law that arises is that it does not change the status of the lineage, guardianship and inheritance of the biological parents of the adopted child, but in the case of inheritance the adopted child is entitled to inheritance from the adoptive parents in the form of compulsory will. Factors that influence the adoption of children at the Class IA Makassar Religious Court include: legal substance, legal culture and legal psychology.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[A. Satya Adicipta]]>;
<![CDATA[Muliaty Pawennei]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.966 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.279
<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis dan memahami penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian empiris, dengan pendekatan keadilan dan kepastian hukum menganalisis fenomena sosial dari sudut pandang keadilan restoratif. Hasil penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi sebagaimana pada kesimpulan kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. This study aims to analyze and understand law enforcement against domestic violence in Makassar City and the factors that influence it. This type of research is included in the type of empirical research, with the justice approach and legal certainty analyzing social phenomena from the viewpoint of restorative justice. The results showed that law enforcement against domestic violence is less effective due to the influencing factors as in the second conclusion. Factors that influence law enforcement against domestic violence are legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat ]]>
<![CDATA[Prayudi Malik]]>;
<![CDATA[Said Sampara]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.234 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.280
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 PUU-XVI/2018 tentang wadah organisasi AdvokatPenelitian ini dlakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Organisasi Advokat berdasarkan pasal 32 ayat (3) UU Advokat yang telah mengamanatkan mengamanatkan kepada 8 (delapan) Organisasi Advokat yang yakni IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI untuk membentuk organisasi advokat yang kemudian membentuk PERADI yang memiliki kedudukan sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat. Organisasi Profesi Advokat lain selain PERADI tetap diakui keberadaanya sebagai pelaksanaan atas berserikat dan berkumpul, namun kedudukannya bukanlah sebagai Organisasi Advokat yang berwenang untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Advokat sebagaimana telah diberikan secara atributif oleh UU Advokat kepada PERADI. This study aims to analyze to analyze the regulation and legal position of the Constitutional Court Decision No.35 PUU-XVI / 2018 concerning the advocate organization forum. This research was carried out using normative research methods. The results of the research show that Advocate Organizations based on article 32 paragraph (3) of the Advocate Law have mandated 8 (eight) Advocate Organizations namely IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, and APSI to form advocate organizations which later form PERADI which has a position as the only forum for Advocate organizations. Other Advocate Professional Organizations besides PERADI are still recognized as the implementation of association and assembly, but their position is not as an Advocate Organization which has the authority to carry out 8 (eight) powers of Advocate Professional Development and Supervision as attributed attributively by the Advocate Law to PERADI.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Muh. Asrul Haq Sultan]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.018 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.282
<![CDATA[Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dikota Makassar dan upaya yang dilakukan pihak- pihak yang terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikota makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan empirik dan kepustakaan. data dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya tindak pidana yang di lakukan anak di kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahannya yaitu Faktor Ekonomi, Keluarga, Lingkungan, pendidikan, penegakan hukum, dan individu seseorang dan upaya pencegahannya dilakukan dengan Upaya preventif Di maksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negative menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya di aktifkan karang taruna, remaja mesjid, olahraga, dan lain sebagainya. dan upaya Represif. This study aims to determine the factors that cause children to commit criminal acts in the city of Makassar and the efforts made by the parties involved in preventing and overcoming children who commit criminal acts in the city of Makassar. The research method used is empirical field research and literature. the data were analyzed qualitatively and then described. The results show that the factors that cause the development of criminal acts committed by children in the city of Makassar and how to prevent them are economic, family, environmental, education, law enforcement, and individual factors and prevention efforts are carried out with preventive measures. Preventive is an effort to establish a negative relationship with a positive character so that these efforts are no longer a disturbance in society, for example activating youth organizations, youth mosques, sports, and so on. and Repressive efforts]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Yusnita Yusnita]]>;
<![CDATA[Muhammad Syarief Nuh]]>;
<![CDATA[Satrih Hasyim]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.915 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.284
<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana kurang efektif, karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian. Hal ini dapat diketahui dari keterangan beberapa informan dalam hal ini Hakim dan Panitera Muda Tipikor sebagai salah satu aparat yang berkompeten dalam memeriksa perkara gratifikasi. Selain itu, substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The application of reverse evidence in the criminal act of corruption in the Makassar District Court was not effective, because the role of the public prosecutor is still very important in the proving process. This can be seen from the statements of several informants, in this case the Judge and the Young Registrar of Corruption as one of the competent apparatus in examining cases of gratification. In addition, the substance of the legal system in Indonesia does not explicitly regulate reverse proof so that the application of reverse evidence cannot be applied effectively. Factors of legal substance, legal structure, legal knowledge, legal culture, and legal awareness have little effect on the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases in the Makassar District Court.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.501 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i1.285
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pembayaran uang pengganti dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi dualisme dalam penghitungan nilai uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti, serta penerapan penjatuhan pidananya. Sesuai dengan namanya, yaitu “tambahan,” pidana tambahan bersifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib. Dalam berbagai putusan hakim pertimbangan hukum hakim masih menrapkan Pembayaran Uang Pengganti untuk mengganti kerugian negara. Padahal secara normatif penjatuhan pidana Pembayaran Uang Pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi. Rekomendasi penelitian ini adalah harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan Pembayaran Uang Pengganti. The research objective is to analyze the payment of replacement money in the judge's decision as an additional crime in corruption cases. This research method uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that there is still dualism in the calculation of the value of the replacement money and the purpose of paying the substitute money, as well as the application of the penalty. As the name implies, namely "additional," additional punishment is optional with the consequence that the sentence can be imposed but not mandatory. In various judges 'decisions, the judges' legal considerations still apply replacement money to compensate the state for losses. In fact, normatively, the imposition of substitute money punishment is aimed at seizing the proceeds of corruption. The recommendation of this research is that the convict's existing and existing assets are guaranteed to pay off replacement money.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang ]]>
<![CDATA[Andi Vickariaz Tabriah]]>;
<![CDATA[Said Sampara]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.249 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i1.286
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang, dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang kurang efektif dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang seringkali menemukan anak sebagai pelaku tindak pidana berulang dengan ancaman pidananya diancam tujuh tahun keatas, sehingga penegakan hukum oleh jaksa penuntut umum tidaklah efektif dikarenakan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research found that: The effectiveness of law enforcement against children as repeat offenders is less effective because the Public Prosecutor as an enforcer in handling children as repeat offenders often finds children as perpetrators of recurrent criminal offenses with the threat of punishment being threatened with seven years and above. , so that law enforcement by the public prosecutor is not effective due to the condition of the child as the perpetrator of the crime. Factors that influence law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts include: legal substance, legal structure and legal culture.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo ]]>
<![CDATA[Muh. Syukur]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.017 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i1.287
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis implementasi Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Faktor- faktor yang mempengaruhi Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk melakukan upaya Restorative Justice terhadap penyelesaian perkara Pidana yang dilakukan oleh anak Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis, Dari hasil penelitian ditemui bahwa penerapan Restorative Justice telah diterapkan melaui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam penyelesaian kasus perkara anak tidak semuanya bisa diselesaikan dengan Restorative Justice. kurang efektif pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karna dipengaruhi oleh Faktor Subtansi hukum (legal substance), Faktor Struktur (legal structure), Budaya hukum (Legal culture). The research objective is to analyze the implementation of Restorative justice in the settlement of criminal acts of abuse committed by children at the Gorontalo High Court and the factors that influence the Prosecutors at the Gorontalo High Court to make Restorative Justice efforts to resolve criminal cases committed by children. Between normative legal research and sociological legal research, it was found that the application of Restorative Justice has been applied through Diversion based on the Restorative Justice approach. In solving child cases, not everything can be resolved with Restorative Justice. the implementation is less effective in accordance with the provisions of the applicable laws because it is influenced by the legal substance factor, legal structure factor, legal culture.]]>
