JISOS: Jurnal ilmu sosial
JURNAL ILMU SOSIAL one of the journals published by the Bajang Institute, was established in each month and with printed version of ISSN: 2828-3376 and the online version of ISSN:2828-3368 For submitting your article, please follow this link and follow the author guidelines in this link to meet our criteria for International Journal of Social Science. If you need a step by step tutorial for online submission and our journal template, you download it on the right sidebar or click here.
Articles
33 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 7: Agustus 2022"
:
33 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PT UNILEVER INDONESIA Tbk PERIODE 2012 - 2021 ]]>
<![CDATA[Sena Septia Amelia]]>;
<![CDATA[Aria Aji Priyanto]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap perubahan laba pada PT. Unilever Indonesia, Tbk periode 2012 sampai 2021. Variabel independen menggunakan Current Ratio dan Debt To Equity Ratio sedangkan variabel dependennya yaitu perubahan laba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data laporan keuangan yang diperoleh melalui www.idx.co.id. Uji analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis regresi linear sederhana, uji hipotesis, dan koefisien determinasi dengan program pengolahan statistik SPSS versi 24. Hasil penelitian hipotesis uji t menunjukkan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba, sedangkan Debt To Equity Ratio berpengaruh dan signifikan terhadap perubahan laba. Hasil hipotesis uji F menunjukkan bahwa Current Ratio dan Debt To Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan 71,8% dari variabel dependen perubahan laba yang dapat dijelaskan oleh Current Ratio dan Debt To Equity Ratio sedangkan sisanya 28,2% dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Keywords: Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Perubahan Laba]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENCEDERAI PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Daniswara Demas Saputra]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan oleh karenanya harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu institusi atau lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional mewajibkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai syarat terlampir untuk proses pendaftaran peralihan hak atas tanah dinilai mencederai pelayanan publik dan aturan tersebut lebih cenderung memaksa masyarakat untuk bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan dari, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan dan hak kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pada Pasal 2 dan 6. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian di bidang hukum kesehatan berkaitan dengan implementasi Inpres No.1 Tahun 2022 dengan pelayanan publik dan tujuan serta hak kesehatan masyarakat yang tercantum pada UU Kesehatan. Implementasi JKN berdasarkan Inpres No.1 Tahun 2022 dinilai memaksa masyarakat untuk wajib menjadi peserta BPJS. Pemerintah hendaknya meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan sehingga jika masyarakat mendapatkan kepuasan dari program JKN. Kepesertaan BPJS sebagai syarat peralihan hak atas tanah justru akan memperumit proses pelayanan publik lainnya. Sehingga penerapan Inpres No.1 Tahun 2022 patut di tinjau kembali.”]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN DITINJAU DARI KEADILAN RESTORATIF BALAI PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Roni Satriya Cahyadi]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan pemidanaan terhadap anak dalam sudut pandang Restoratif Justice dalam putusan hakim pengadilan yang menyatakan bahwa anak harus menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. Spesifkasi penelitian yang dipakai adalah deksiptif analitif. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, bahwa di indonesia penerapan perlindungan anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang melakukan pidana pencurian dapat dipidanakan dengan pertimbangan ancaman hukuman serta pengulangan atau tidaknya perbuatan tersebut. Pencurian biasa dapat diupayakan diversi, sedangkan pencurian dengan pemberatan serta pencurian dengan kekerasan tidak dapat diupayakan diversi namun dapat dihentikan perkaranya di proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan serta peradilan di pengadilan. Dalam hal anak harus dipidana penjara akan diserahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana di dalam sistem pemasyarakatan yang berlandaskan restoratif.]]>
<![CDATA[KEAMANAN PANGAN SEBAGAI USAHA PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN SEBAGAI HAK KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Andrew Robert Diyo]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran bagaimana kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia serta mendeskripsikan faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelotian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini diambil dengan cara menelaah teoro-teori, konsep serta asas hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa keamanan pangan merupakan keadaan yang sangat penting dalam kehidupan, baik bagi produsen pangan maupun konsumen. Produsen harus tanggap dan sadar bahwa kesadaran masyarakat sebagai konsumen saat ini semakin tinggi sehingga menuntut perhatian yang lebih besar. Faktor uatama dalam penyelenggaraan keamanan pangan adalah menjamin terselenggaranya perlindungan masyarakat dari pangan yang tidak aman.]]>
<![CDATA[PENGARUH PROGRAM GEMAR LITERASI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DAN LITERASI DASAR SISWA ]]>
<![CDATA[Syarifuddin Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Ziaulhaq]]>;
<![CDATA[Anggih Tri Cahyadi]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh program Gemar Literasi terhadap kemampuan mengajar guru dan literasi dasar siswa pada sekolah sasaran di Kecamatan Monta. Penelitian ini melibatkan 24 orang guru kelas rendah dan 132 siswa kelas 1 di Kecamatan Monta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa adanya peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran literasi di sekolah sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan literasi dasar siswa pada asesmen awal dan akhir. Kemampuan literasi dasar siswa level pemula terjadi penurunan yang sangat drastis dari 70,45% ke 0%. Sebaliknya, pada empat level lainnya terjadi peningkatan yaitu pada level huruf sebesar 22,57%, level kata sebesar 31,92%, level paragraf sebesar 6,72%, dan level cerita sebesar 9,24%. Penelitian ini juga merekomendasikan agar program Gemar Literasi khususnya pembelajaran TaRL (Teaching at The Right Level) agar diduplikasi ke semua sekolah yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.]]>
<![CDATA[PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI MEDIASI PENAL ]]>
<![CDATA[Andrian Candra Satriya1]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fungsi Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat adalah melaksanakani konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepadaiimasyarakat dalamiiharkamtibmasidan pemecahan masalah kejahatan daniisosial. rumusan masalah dalam penelitian adalah : (1)bagaimana peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal? (2)Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal? Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan (non doktrinal) sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa (1) peranan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan dengan memaksimalkan peran aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam menyelesaikan kasus melalui mediasi penal. Pertama, polisi sebagai fasilitator bagi kedua belah pihak. Kedua, polisi juga kerap berperan sebagai mediator dalam mediasi penal serta membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyrakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dengan menjamin rasa keadilan terutama bagi korban. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal oleh BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DALAM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Farid Hardianysah]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan dalam hukum yang mengatur jaminan selalu berkembang dalam waktu ke waktu. Hukum jaminan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan perkreditan, pinjam meminjam atau sebagai pelunasan utang antara kreditur dengan debitur. Dalam aspek hukumnya, penguasaan atas benda yang menjadi jaminan suatu utang melahirkan hak kebendaan yang memberikan privilege kepada kreditor dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban sekaligus memberikan perlindungan kepada kreditur dalam pelaksanaan utang-piutangnya. UUJF memberikan landasan norma hukum mengenai pemberian jaminan sebagai pelunasan hutang dari debitur. Pemberlakuan aturan hukum tentang jaminan fidusia ini diharapkan memberikan proporsionalitas antara debitur dengan kreditur. Dalam perkembangannya, pemberlakuan eksekusi dalam konteks hukum jaminan fidusia melalui Putusan MK Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan bentuk penjelasan sekaligus penegasan terhadap Putusan MK 18 Tahun 2019 terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia telah memberikan implikasi hukum yang ada di masyarakat. Berdasarkan putusan MK tersebut yang menimbulkan norma baru dalam konteks penerapan eksekusi pada jaminan fidusia merubah prosedur dan syarat yang harus dipenuhi guna pelaksanaan parate eksekusi oleh kreditur dilaksanakan dalam hal debitur mengakui cedera janji dan dengan sukarela menyerahkan barang jaminan sehingga diharapkan dapat mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam bingkai asas proporsionalitas antara debitur dan kreditur dalam praktik Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI PAPUA ]]>
<![CDATA[I Gede Hendra Widyantara]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama dan Alinea Keempat, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Abstrak dalam bahasa Indonesia ditulis dengan rata kiri-kanan, dengan satu spasi dan satu kolom. . Tahapan perlindungan terhadap hukum korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana antara lain : 1)Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan; 2)Tahap Pemeriksaan di dalam Sidang Pengadilan yang terdiri dari tahap Pra Peradilan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Dalam Putusan Pengadilan, dan pasca putusan pengadilan]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN KESEHATERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Meilina Andriyani]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terjadi ketimpangan dan perbedaan dalam hal kewenangan maupun prosedur pembentukan desa oleh pemerintah pusat di era otonomi daerah. Hal ini juga berpengaruh pada politik hukum pengelolaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana politik hukum pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ? 2) Bagaimana pengelolaan dana desa di wilayah Banyumas dapat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ? 3) Bagaimana kendala dan solusi atas pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Politik hukum pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan sebagaimana disebut dalam Pasal 19 UU No.6 Tahun 2014 jo Pasal 33H PP No.43 Tahun 2014. 2) Pengelolaan dana desa di wilayah Banyumas belum dapat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. 3) Kendala dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah yang masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, mengajukan peningkatan jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah dan meningkatkan intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT ASAS RESTORATIVE JUSTICE STUDI KASUS BAPAS KELAS I SEMARANG ]]>
<![CDATA[Rahadian Adikusuma]]>
<![CDATA[ JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 7: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam ikonstitusi iIndonesia, ianak imemiliki iperan istrategis iyang isecara itegas idinyatakan ibahwa inegara imenjamin ihak isetiap ianak iatas ikelangsungan ihidup, itumbuh idan iberkembang isekaligus iatas iperlindungan idari ikekerasan idan idiskriminasi. iProses idan imekanisme ipenanganan iperkara ipidana ianak iberbeda idengan iorang idewasa idikarenakan ianak imasih ibelum ibisa imandiri, imasih ibersifat iimpulsive iserta ibelum imemiliki ikesadaran ipenuh iatau ibelum istabil. iPendekatan iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iyuridis iempiris iyaitu ipendekatan iyang imenekankan ipada ipraktek idi ilapangan isebagaimana iyang idilaksanakan ioleh iBapas iKelas iI iSemarang. iHasil idari ipenelitian iini iadalah iperanan iBapas iKelas iI iSemarang idalam iupaya imelakukan ibimbingan idan imemberikan iperlindungan ihukum iterhadap ihak-hak ianak isebagai ipelaku itindak ipidana imasih ibelum imaksimal. i]]>
