cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lalu Masyhudi
Contact Email
laloemipa@gmail.com
Phone
+6287864008292
Journal Mail Official
laloemipa@gmail.com
Editorial Address
Ketangga Desa Kateng Kecamatan Praya Barat
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora
Published by bajang Institute
ISSN : 28089650     EISSN : 28089219     DOI : 10.53625
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora accomodates original research, or theoretical papers. We invite critical and constructive inquiries into wide range of fields of study with emphasis on interdisciplinary approaches: Humanities and Social sciences, that include: Educational and social humaniora
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 447 Documents
 41   42   43   44   45 
HUBUNGAN KEBIASAAN SARAPAN DENGAN KONSENTRASI BELAJAR SISWA KELAS TINGGI SDN 106 TOAWO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG Muliadi, Muliadi; Sudarto, Sudarto; Sel, Selvi
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is a correlational study which aims to determine whether there is or not a correlation between the breakfast habits and the learning concentration of the high grade students at SDN 106 Toawo, Lilirilau District, Soppeng Regency. The population in this study was all of the high grade school students, while the sample was the entire population, namely 42 students. The sampling technique used was a saturated sampling technique. Research data was obtained using an instrument in the form of a questionnaire with a Likert scale. The data analysis technique used was inferential statistical analysis. Research results: Pearson Product Moment correlation coefficient = 0.657 (strong category), rcount = 0.657, rtable = 0.304; rcount > rtable then H0 was rejected and H1 was accepted. Conclusion: there is a strong and significant correlation between the breakfast habits and the learning concentration of the high grade students at SDN 106 Toawo, Lilirilau District, Soppeng Regency
PERAN DAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN PADA FASE PRA AJUDIKASI DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Hendi Setyo Bahwono; Asri Agustiwi
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peran dan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan dalam integrated Criminal Justice System sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakan (PK) memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lebih luas lagi dalam perannya sebagai ujung tombak pemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Tata Peradilan Pidana Terpadu (integrated Criminal Justice System). Peran Pembimbingan Kemasyarakatan sangat strategis, terutama dalam hal pelaksanaan restorative justice (keadilan restorative) dan diversi. Prinsip pidana restorative justice dimana hukuman pidana penjara merupakan upaya terakhir. Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Integrated Criminal Justice System terutama dalam system peradilan pidana anak mempunyai pengaruh penting dalam suatu putusan Pengadilan. Karena hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Jika hakim tidak memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan maka putusan tersebut batal demi hukum
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. PAN BROTHER TBK BOYOLALI Novy Dwi Anggraini; Desi Syamsiah
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Pan Brother Boyolali dan Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Alasan penulis menggunakan pendekatan hukum empiris adalah untuk mengkonsepkan hukum sebagai perilaku yang nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam hal penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Pan Brother Boyolali. Skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Pan Brother Tbk Boyolali, menjadi sistem hubungan industrial antara Serikat Pekerja dengan Manajemen PT. Pan Brother Tbk yang mengatur siklus ketenagakerjaan di perusahaan mulai dari rekruitmen hingga pensiun. Serikat Pekerja PT. Pan Brother Tbk juga telah memancangkan empat pilar peran kesejarahan sebagai haluan organisasi yaitu pertama sebagai wadah pemersatu karyawan, kedua sebagai wadah aspirasi karyawan, ketiga sebagai mitra konstruktif manajemen dan keempat sebagai pengawal dan penegak Good Governance (Bersih, Transparan dan Profesional).
PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIAWI DEMI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT.TJK DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG LAMPUNG TIMUR ) Hendric Setiawan; Dara Pustika Sukma
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengenai tentang pengaturan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak-anak sesuai HAM serta implikasi hukum pada pengaturan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif serta menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini, dapat diketahui anatra lain (1) Pengaturan ketentuan UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1/2016 tentang perubahan kedua UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dan PP No. 70/2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dikarenakan dapat digolongkan sebagai sanksi yang berbenturan terhadap UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UUD RI Tahun 1945. Penyiksaan ini ditimbulkan oleh dampak dari zat anti–androgen terhadap kesehatan fisik dan psikis seseorang. (2) Implikasi Hukum dari pengaturan sanksi kebiri kimiawi yang berbenturan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sumpah dokter serta UUD RI Tahun 1945 yaitu adanya pertentangan dengan hierarki sistem hukum perundang–undangan serta ketidakpastian hukum di Indonesia. Jika terdapatnya suatu ketidakpastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai pada suatu peraturan perundang-undangan
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Dian Cahayani
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lain sesuai undang-undang. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dan menyimpan akta otentik, mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat, dan memberikan penyuluhan hukum. Untuk diangkat sebagai notaris, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti warga negara Indonesia, berusia minimal 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terlibat dalam jabatan atau tindak pidana yang dilarang. Selain itu, notaris wajib bertindak jujur, menjaga kerahasiaan, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan larangan untuk merangkap jabatan atau terlibat dalam tindak pidana berat
IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF Bitnara Sura Priambada
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan restoratif, atau restorative justice, telah menjadi konsep yang sering diterapkan dalam praktik peradilan, terutama dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui penciptaan keadilan dan keseimbangan yang memperhatikan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Mekanisme dalam sistem peradilan pidana, yang sebelumnya berfokus pada penjatuhan hukuman, kini diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum mengalami perubahan signifikan. Undang-undang ini secara tegas mengatur penerapan keadilan restoratif melalui proses diversi, yang bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan formal dan mencegah stigmatisasi, sehingga memungkinkan anak kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum dalam pengaturan restorative justice serta merumuskan kerangka kerja yang efektif dalam penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan, dipilah, dan dianalisis untuk mengevaluasi tingkat sinkronisasi, kelayakan norma, dan mengajukan gagasan normatif baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak melalui restorative justice dapat berjalan secara optimal apabila terdapat pemahaman dan kesepahaman di antara aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pemenuhan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TERHADAP DEMOKRASI: TINJAUAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2024 Zamhasari, Zamhasari
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

General Elections are a fundamental element in a democratic system, functioning as a formal mechanism for the people to express their will and elect leaders and representatives. However, the mere existence of elections is not sufficient to ensure that a country is truly democratic. Democratic elections ensure that all citizens have equal voting rights and that the election process is conducted transparently, without coercion, manipulation, or fraud. This study not only uses a survey method to collect data, but also involves interventions in data collection through questionnaires, tests, and interviews. The main objective of this research is to explore the advantages and disadvantages of the implementation of the Concurrent Regional Head Elections in 2024 and to analyze its impact on the quality of democracy in the region. The researcher adopts David Held's Participatory Democracy Theory (1987), which emphasizes the importance of active citizen participation in the political process as a fundamental basis for a healthy democracy. The results of this study are expected to provide deeper insights into how Concurrent Elections affects the dynamics of democracy in Indonesia and offer recommendations to improve the quality of political participation in the future

Page 45 of 45 | Total Record : 447

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 Vol. 3 No. 9: Juli 2024 Vol. 3 No. 8: Juni 2024 Vol. 3 No. 7: Mei 2024 Vol. 3 No. 4: Februari 2024 Vol. 3 No. 3: Januari 2024 Vol. 2 No. 12: Oktober 2023 Vol. 2 No. 11: September 2023 Vol. 2 No. 10: Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: Desember 2023 Vol. 3 No. 1: Nopember 2023 Vol. 2 No. 9: Juli 2023 Vol. 2 No. 8: Juni 2023 Vol. 2 No. 7: Mei 2023 Vol. 2 No. 6: April 2023 Vol. 2 No. 5: Maret 2023 Vol. 2 No. 4: Februari 2023 Vol. 2 No. 3: Januari 2023 Vol. 1 No. 12: Oktober 2022 Vol. 1 No. 11: September 2022 Vol. 1 No. 10: Agustus 2022 Vol. 2 No. 2: Desember 2022 Vol. 2 No. 1: November 2022 Vol. 1 No. 9: Juli 2022 Vol. 1 No. 8: Juni 2022 Vol. 1 No. 7: Mei 2022 Vol. 1 No. 6: April 2022 Vol. 1 No. 5: Maret 2022 Vol. 1 No. 4: Februari 2022 Vol. 1 No. 3: Januari 2022 Vol. 1 No. 2: Desember 2021 Vol. 1 No. 1: Nopember 2021 More Issue