cover
Contact Name
silvana kardinar wijayanti
Contact Email
joseambrcf@gmail.com
Phone
+6281267426503
Journal Mail Official
sekretariat@rcf-indonesia.org
Editorial Address
Jl. garuda II Blok F/10 Komplek Pondok Permai, Kel. Limau Manis Selatan, Kec. Pauh, Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25163
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Journal Of Science Education And Management Business
ISSN : -     EISSN : 28283031     DOI : -
JOSEAMB Menerbitkan artikel berdasarkan ruang lingkup ilmu ekonomi, bisnis, manajemen dan pendidikan. Jurnal ini memfasilitasi publikasi karya ilmiah di bidang ilmu ekonomi, bisnis, manajemen dan pendidikan. Jurnal ini didirikan oleh Riset Sinergi Indonesia
Articles 213 Documents
Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Transparansi Pengadaan Berkelanjutan Oleh Wirausaha Sosial Khumaira, Sitria Amalia
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan berkelanjutan kini menjadi aspek penting dalam mendorong praktik bisnis yang lebih etis, bertanggung jawab secara sosial, dan ramah lingkungan. Wirausaha sosial memegang peran strategis dalam memperkuat penerapan pengadaan berkelanjutan, meskipun berbagai tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas masih sering menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini mengkaji bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan berkelanjutan yang dilakukan pelaku usaha sosial melalui tinjauan literatur dari berbagai penelitian daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa beragam inovasi digital, mulai dari sistem e-procurement, blockchain, analisis big data, hingga aplikasi pemantauanmampu meningkatkan keterlacakan, efisiensi informasi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Digitalisasi juga terbukti memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan performa sosial dan lingkungan dari wirausaha sosial. Temuan ini memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi digital yang mendukung pembangunan sistem pengadaan yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Peranan Kewirausahaan Sosial Dalam Mendorong Pengadaan Berkelanjutan Annisa Ahmad
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan kewirausahaan sosial untuk mendorong pengadaan berkelanjutan. Kewirausahaan sosial berperan sangat penting dalam kemajuan masyarakat. Berfokus pada keberlanjutan dan menciptakan perubahan dalam kegidupan masyarakat. Salah satu faktor penggerak pengadaan berkelanjutan adalah inovasi. Inovasi mampu menciptakan solusi yang efektif secara ekonomi dan juga ramah lingkungan. Pemberdayaan ekonomi juga berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Praktik bisnis yang tidak memperhatikan pengadaan berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai risiko internal dan eksternal. Sebaliknya jika praktik bisnis memperhatikan pengadaan berkelanjutan, akan menimbulkan dampak positif yaitu ketertarikan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berbagai literatur terkait kewirausahaan sosial dan pengadaan berkelanjutan digunakan dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pendekatan ilmiah praktis bagi perusahaan.
Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Beritikad Baik dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ramadhan, Satria; Perdana, Muhammad Adrian
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi penyedia barang/jasa yang bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan pemerintah. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi peran asas itikad baik ( good faith )—khususnya dimensi objektif atau kepatutan—sebagai landasan teoretis dan operasional untuk menjamin kepastian hukum dalam relasi kontrak yang cenderung tidak seimbang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (studi pustaka), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (literatur dan regulasi) dan dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik merupakan norma fundamental yang melengkapi prinsip-prinsip PBJP dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Perlindungan hukum bagi penyedia yang beritikad baik diwujudkan dalam dua bentuk: preventif (melalui klausul kontrak yang adil seperti force majeure dan penyesuaian harga) dan represif (melalui hak klaim ganti rugi dan pilihan forum penyelesaian sengketa). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat kesenjangan implementasi akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan urgensi optimalisasi penegakan asas itikad baik secara konsisten oleh aparatur pemerintah untuk mewujudkan keadilan substantif dalam PBJP.
Analisis Penerapan SAK-EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di UMKM Kota Padang Panjang Nadia, Putri; Viona, Resyelly
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAK-EMKM dalam penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Padang Panjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif terhadap data primer yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK - EMKM dalam penyusunan laporan keuangan UMKM kota Padang Panjang, dimana subjek penelitian menggunakan pendekatan purposive sampling dengan margin error 5 % sehingga jumlah sampel pelaku usaha mikro dan kecil ditargetkan berjumlah 400 responden yang diukur dengan penyebaran kuesioner skala Likert. Untuk pengabsahan data, peneliti memperhatikan analisa terhadap validitas dan reliabilitas dari hasil pengisian skala penelitian.
Mengukur Dampak Sosial Pengadaan Pemerintah: Analisis Hubungan Antara Pola Pengadaan Dan Indikator Kemiskinan Di Riau Perdana, Muhammad Adrian; Septiani, Anggela
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dan indikator kemiskinan di Provinsi Riau periode 2021–2024. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis data sekunder dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau. Fokus utama diberikan pada proporsi PBJ yang bersifat padat karya, swakelola berbasis masyarakat, serta alokasi untuk infrastruktur dasar, sebagai proksi kebijakan pro-poor. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun total belanja PBJ di Riau relatif besar, desain alokasinya belum sepenuhnya mendorong penurunan kemiskinan secara merata. Terdapat ketimpangan spasial: wilayah perkotaan mengalami penurunan kemiskinan, sementara kabupaten pedalaman seperti Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi justru stagnan atau memburuk. Temuan ini mengindikasikan bahwa PBJ di Riau masih rentan terhadap elite capture dan kurang mengalirkan manfaat ekonomi langsung kepada kelompok miskin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PBJ dalam pengentasan kemiskinan tidak ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan oleh orientasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang inklusif.
Strategi Adaptasi Organisasi Wirausaha Sosial Menghadapi Hambatan Birokrasi dalam Proses Tender Pemerintah Septiani, Anggela; Perdana, Muhammad Adrian
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi yang dikembangkan oleh organisasi wirausaha sosial dalam menghadapi hambatan birokrasi pada proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka teoretis utama teori strategi, teori agensi (agency theory), dan manajemen perubahan untuk memahami bagaimana wirausaha sosial menavigasi ketegangan antara misi sosial dan tuntutan birokrasi formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi wirausaha sosial mengembangkan strategi adaptasi multidimensi: (1) secara strategis, mereka mengadopsi postur hibrida yang memadukan stabilitas misi dengan fleksibilitas operasional; (2) secara relasional, mereka membangun kredibilitas institusional untuk mengurangi agency costs dan ketidakpercayaan dari pihak pemerintah; serta (3) secara internal, mereka menjalankan proses manajemen perubahan yang bertahap guna menyesuaikan struktur tanpa mengikis identitas sosial. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur kewirausahaan sosial dan tata kelola publik, sekaligus implikasi praktis bagi perancang kebijakan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih inklusif terhadap pelaku berbasis misi sosial
Dampak Perubahan Pajak Pertambahan Nilai Pada Indeks Kepercayaan Konsumen Afriany; Pitoyo, Rubianto
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan pajak pertambahan nilai memberikan dampak berantai pada perubahan kepercayaan konsumen untuk jangka panjang. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis jalur dengan model skema stimulus, orientasi, dan respons. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan pajak pertambahan nilai memberikan dampak pada perubahan indeks kepercayaan konsumen melalui empat jalur alternatif, yang pertama adalah jalur pajak pertambahan nilai, indeks harga konsumen, dan indeks kepercayaan konsumen. Kedua, jalur pajak pertambahan nilai, indeks harga konsumen, indeks produksi industri, Pengangguran, dan indeks kepercayaan konsumen. ketiga, adalah jalur pajak pertambahan nilai, indeks harga konsumen, belanja konsumen dan indeks kepercayaan konsumen. dan yang terakhir adalah jalur pajak pertambahan nilai, indeks produksi industri, pengangguran, dan indeks kepercayaan konsumen. Temuan dari penelitian ini adalah jalur pajak pertambahan nilai, indeks harga konsumen, indeks produksi industri, pengangguran dan indeks kepercayaan konsumen merupakan jalu kritis atau memberikan efek domino terpanjang, tetapi berdasar nilai koefisien deteminasi terbesar, ada pada jalur pajak pertambahan nilai, indeks harga konsumen, belanja konsumen dan indeks kepercayaan konsumen sebesar 31 persen. Implikasi dari adanya kenaikan pajak pertambahan nilai memberikan dampak pada pola belanja kaonsumen dan indeks kepercayaan konsumen.
Perubahan Otoritas Organisasi Publik (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum) Komeini, Ayatullah; Jas, Rafis Fajri; Tua R.F.S, Harapan
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang perubahan atau pergeseran otoritas/kewenangan pada suatu organisasi publik lembaga Pemerintah Non Kementerian yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2025 telah menjadi faktor penting yang merubah otoritas Bawaslu khususnya pada penanganan pelanggaran administratif dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fenomena tersebut menarik untuk dianalisis dengan pertanyaan bagaimana perubahan otoritas tersebut bisa memperkuat kewenangan Bawaslu di dalam rezim Pilkada? Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis tulisan ini akan menganalisis fenomena tersebut melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan otoritas yang terjadi pada Bawaslu adalah otoritas legal rasional. Perubahan otoritas tersebut dapat meningkatkan efektifitas otoritas Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif dalam rezim Pilkada. Perubahan tersebut juga memperkuat dan menyetarakan otoritas Bawaslu dalam rezim Pilkada dengan rezim Pemilu dalam melaksanakan peran pengawasannya dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada, mencegah dan menindak pelanggaran administratif.
Perbandingan Implementasi Kebijakan Pengadaan Jalan Di Daerah: Studi Komparatif Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Pelalawan Dan Kampar Marifatullah, Tauhid; Tua R.F.S, Harapan
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan implementasi kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai kerangka hukum tunggal. Meskipun berada dalam payung regulasi yang sama, kedua kabupaten menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam merespons tiga variabel utama: urgensi kebutuhan infrastruktur, tantangan geografis berupa lahan gambut dan akses terbatas, serta pertimbangan strategis-politis dalam alokasi anggaran. Kabupaten Kampar mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi untuk membangun jaringan jalan desa secara merata, didukung oleh struktur pengadaan daerah yang responsif dan metode pengadaan fleksibel. Sebaliknya, Kabupaten Pelalawan lebih fokus pada proyek skala besarkhususnya Jalan Lintas Timur yang didanai APBN dan melibatkan koordinasi dengan instansi pusat. Hasilnya, Kampar mencatat 68,2% jalan dalam kondisi baik dan 91,3% desa terhubung jalan layak, sedangkan Pelalawan masih menghadapi kerusakan jalan signifikan (42,6%) di wilayah pedalaman. Perbedaan ini mencerminkan orientasi pembangunan yang kontras: Kampar menekankan pemerataan akses dan kebutuhan lokal, sementara Pelalawan cenderung responsif terhadap kepentingan korporasi dan koridor ekonomi strategis.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Bappeda Kota Padang Mahmuddin, Yuliarman; Nofritar
Journal of Science Education and Management Business Vol. 4 No. 3 (2025): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62357/joseamb.v4i3.927

Abstract

Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang selama 4 tahun belum mencapai target dari beberapa indikator sasaran kinerja yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan. Teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh diperoleh sebanyak 53 sampel. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Gaya Kepemimpinan tidak signifikan terhadap Motivasi Kerja. (2) Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja. (3) Gaya Kepemimpinan tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan. (4) Budaya Organisasi tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan. (5) Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. (6) Gaya Kepemimpinan tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja. (7) Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja.