cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 54   55   56   57   58 
Perlindungan Noken Papua Sebagai Warisan Budaya Takbenda Wospakrik, Decky D. A.; Elias Hence Thesiar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.4045

Abstract

Noken merupakan identitas budaya Papua yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda yang mana terdapat nilai-nilai filsafat, ekonomi, politik dan sosial. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari bagaimana perlindungan terhadap ketersediaan bahan baku alam sebagai bahan utama pembuatan noken. Dalam hal perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, pemerintah perlu memperhatikan perlindungan ketersediaan bahan baku alam yang tersedia dari hutan sekitar kehidupan kesatuan Masyarakat hukum adat dalam kenjaga keberlangsungan keahlian tradisi kultural yang talah diwariskan secara turun temurun dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas perlindungan terhadap hutan yang merupakan sumber dari bahan baku dalam pembuatan noken sebagai warisan budaya takbenda. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana pendekatan dalam penelitian hukum normatif salah satunya pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian, melihatkan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan warisan budaya takbenda belum mengatur perlindungan terhadap alam tempat tradisi kesatuan masyarakat hukum adat tersebut hidup. Perlindungan terhadap warisan budaya takbenda noken papua perlu pemerintah membuat peraturan yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan kultural dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersumber dari kekayaan alam/hutan sebagai wujud menjaga kelestarian pengetahuan tradional yang telah ada secara turun temurun.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Wijaya, Andrew; Saleh, Mohammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4201

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi membawa tantangan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Di Indonesia, SPBE bertujuan untuk mendigitalisasi berbagai proses pemerintahan guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional. Namun, meskipun terdapat berbagai kebijakan hukum yang mendukung, implementasi SPBE di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketidakseimbangan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, serta masalah keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPBE di pemerintah daerah Indonesia dan mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilannya dalam meningkatkan transparansi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi SPBE untuk mencapai tujuan good governance dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Rekonstruksi Pengujian PERPPU pada Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Kepastian Hukum Upik, Taufikkurrahman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4032

Abstract

Pengujian PERPPU kepada Mahkamah Konstitus diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepatian hukum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memutus perkara pengujian secara independen. Namun, pengujian PERPPU yang terjadi selama ini masih tergantung pada hasil legislative review DPR. Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pengujian PERPPU harus direkonstruksi dengan keharusan Mahkamah Konstitusi menetapkan hukum acara tersendiri khusus pengujian PERPPU bukan disamakan dengan pengujian undang-undang pada umumnya.
Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif : Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Thailand) Zaihan Muzakki, Galin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4266

Abstract

Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang dan merupakan kejahatan luar biasa. Di Indonesia dan malaysia kondisi korupsi sampai saat ini masih mengkhawatirkan, Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2023, Indonesia berada di peringkat 115 paling tidak korup sedangkan Thailand menempati peringkat ke-108 . Penelitian ini dilakukan untuk untuk membandingkan sistem lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (KPK) dan Thailand (NACC). Penelitian ini mengkaji fenomena hukum pidana korupsi dengan pendekatan kualitatif, khususnya melalui metode perbandingan hukum. Data primer yang dihimpun berupa beragam dokumen hukum, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta regulasi lain yang relevan dengan hukum pidana korupsi di dua negara yang menjadi fokus penelitian. Analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk mengungkap persamaan, perbedaan, serta keunikan pengaturan dan penerapan hukum pidana korupsi di kedua negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan sistem hukum pidana korupsi di kedua negara, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan hukum di masa mendatang.
Daya Tarik Konten Media Sosial Dalam Menumbuhkan Online Engagement Yang Berdampak Pada Minat Memilih Prabowo, Heri; Kurniawan, Bayu; Ratri Nastiti, Prianka; Casandra Gultom, Henry
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3490

Abstract

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Semarang masih memiliki bervariasi jika dikaitkan dengan jenis pemilihan. Hal ini tentu menjadi perhatian, mengingat pentingnya pemilihan umum untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh daya tarik media sosial terhadap online engagement yang berdamapak pada minat memilih. Metode yang dikunakan dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Semarang yang telah memiliki hak pilih dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa daya tarik media sosial berpengaruh terhadap minat memilih baik memiliki pengaruh langsung maupun melalui online engagement.
Urgensi Penghapusan Daerah Otonom Kota Solok dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Suharizal, Suharizal; Adi Putri, Indah; Zetra, Aidinil
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3977

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan desentralisasi yang optimal. Salah satu isu yang mencuat adalah urgensi penghapusan daerah otonom, terutama di Kota Solok dan Kota Pariaman, yang menghadapi masalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Meskipun kedua kota tersebut memiliki potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata di Kota Pariaman, keduanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menunjukkan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penghapusan atau penggabungan daerah otonom di Kota Solok dan Kota Pariaman, dengan menggunakan teori evaluasi kinerja daerah dan konsep penghapusan daerah otonom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi kedua kota adalah rendahnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketergantungan pada dana pusat, serta terbatasnya daya saing ekonomi daerah. Meskipun Kota Pariaman memiliki potensi sektor pariwisata, kurangnya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan penggabungan dengan daerah lain. Begitu juga dengan Kota Solok yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, penghapusan atau penggabungan daerah otonom perlu dipertimbangkan melalui evaluasi yang menyeluruh dan berbasis pada kinerja dan kemampuan daerah.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Putri Andanni, Aqilah; Santoso, Budi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4039

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan (AI) dan dikomersilkan, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Objek riset mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh kreator remix yang mengubah lagu tanpa izin pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sanksi hukum yang diterapkan dan hak perlindungan yang dapat diperoleh pencipta ketika hak moral atau ekonomi mereka dilanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapannya belum optimal, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Regulasi membutuhkan pembaruan untuk mengakomodasi dinamika teknologi, sementara mekanisme penegakan hukum perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Peraturan Desa Sugiyanto, Sugiyanto; Suharno, Suharno; Zaelani, Muhammad Aziz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4050

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa serta hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang belum responsif berdampak pada penyusunan Peraturan Desa yang nirpartisipasi dan berorientasi eksekutif. Problematika kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa diukur dari aspek legislasinya. Aspek legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi tolok ukur salah satunya menginventarisir aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Penelitian ini empiris dengan sifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa dan mengetahui hambatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa mencakup fungsi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan, hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa meliputi disharmonisasi berupa konflik substansi norma dengan aturan-aturan lama dan masih bersifat turun-temurun, proses penyusunan Peraturan Desa belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa, kurangnya rutinitas pertemuan dari masing-masing anggota dikarenakan terdapat pekerjaan/rutinitas lainnya disamping sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, tingkat aspiratif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih kurang serta masih kurangnya penguasaan mengenai pedoman atau format penyusunan Peraturan Desa.
Analisis Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu: Studi di LBH Caisar Law Firm Oku Timur Susilo, Tri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4067

Abstract

Bantuan hukum gratis merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan tujuan memberikan akses yang setara terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, implementasi program bantuan hukum gratis di beberapa daerah, termasuk di LBH Caisar Law Firm Oku Timur, menghadapi berbagai kendala yang mengurangi efektivitasnya, seperti keterbatasan dana operasional, minimnya sosialisasi, dan hambatan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yuridis dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan advokat, penerima bantuan hukum, dan staf LBH, serta observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LBH Caisar Law Firm Oku Timur telah berhasil memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, efektivitas program ini tidak seragam dan dipengaruhi oleh kompleksitas kasus yang ditangani. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya dana operasional, kurangnya sosialisasi mengenai hak bantuan hukum, serta keterbatasan jumlah tenaga hukum yang tersedia. Faktor-faktor pendukung seperti dukungan dari donatur dan kerjasama dengan komunitas lokal turut memperkuat pelaksanaan program. Penelitian ini menyarankan peningkatan alokasi dana operasional, perluasan sosialisasi, dan penambahan tenaga hukum untuk meningkatkan efektivitas program bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Satwa Liar dilindungi yang Mati Akibat Kelalaian Putri, Senia Wandalillah; Hutagaol, Zefanya Bhenaya Aklesia; Andini, Diajeng Woro; Nasir, Fitrizki Dwi Nanda Utami; Zidan, Achmad Yassin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4078

Abstract

Satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar, baik yang hidup maupun yang mati, atau bagian-bagiannya, yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai satwa yang dilindungi. Secara keseluruhan, IUCN mencatat sebanyak 539 spesies flora dan fauna Indonesia yang terancam punah, termasuk 69 spesies dalam kategori kritis (critically endangered), 197 spesies dalam kategori endangered, dan 539 spesies dalam kategori rentan (vulnerable. Kepemilikan satwa liar di Indonesia secara pribadi bukanlah hal yang tidak diperbolehkan, dengan artian bahwa seseorang dapat memelihara satwa liar apabila telah memenuhi syarat dan mendapatkan perizinan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Alshad Ahmad memelihara Harimau Benggala yang termasuk dalam kategori Appendix I menurut CITES yang merupakan kategori endangered species, sehingga melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2)  huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Sanksi mengenai pemeliharaan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990. Apabila karena kelalaiannya (culpa) mengakibatkan matinya satwa langka yang dipeliharanya maka Alshad Ahmad seharusnya dapat  dimintai pertanggungjawaban.

Page 56 of 204 | Total Record : 2037

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue