Articles
71 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGURUS KOPERASI KREDIT MEKAR SAI BANDAR LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Chusnunia Chusnunia]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.203 KB)
|
DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1671
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) prosedur pelaksanaan pemberian kredit selama masa pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung; dan 2) kebijakan pengurus Koperasi Kopdit Mekar Sai terhadap pelaksanaan kredit di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari KSP Kopdit Mekar Sai. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada KSP Kopdit Mekar Sai antara lain Berkas pinjaman anggota yang masuk dilakukan wawancara dan survei lokasi jaminan kemudian dirapatkan untuk diambil keputusan, Berkas pinjaman yang sudah disetujui dengan pengikatan notaris segera dilakukan pengecekan identitas peminjam dan sertifikat yang asli lalu diserahkan ke pihak notaris untuk dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Negara. Berkas pinjaman yang telah selesai pengecekan kemudian dijadwalkan akad notaris. Selain itu, Kebijakan Pengurus Koperasi terhadap pelaksanaan Kredit yang diberikan kepada anggota Koperasi di Masa Pandemi Covid-19 antara lain Penjadwalan Kembali jumlah Kredit atau pinjaman anggota koperasi sesuai kemampuan dan kesepakatan serta perbaikan Kredit/pinjaman oleh Koperasi terhadap anggota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.]]>
<![CDATA[KONTRUKSI HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI BENTUK KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>;
<![CDATA[Idham Idham]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.098 KB)
|
DOI: 10.24967/jaeap.v1i01.1495
<![CDATA[Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat mandiri, maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin. Pembentukan BUMDes memerlukan kontruksi hukum khusus yang mengatur tentang berbagai hal keberadaan BUMDes sebagai badan usaha penopang perekonomian masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normative dengan data sekunder hasil studi pustaka yang diolah secara kualitatif. BUMDes dirikan oleh pemerintah desa dengan harapan mampu menggerakkan roda prekonomian di pedesaaan. Namun permasalahan yang berbelit-belit terkait BUMDes ini karna Status BUMDes yang tidak jelas sebagai Badan Hukum sehingga akses permodalannya sulit di dapatkan hanya mengandalkan dari dana desa yang melalui penyertaan langsung. UU Desa dan PP Desa ini Status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Selain itu perlunya juga peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang BUMDes agar dalam pengelolaan BUMDes dapat mencapai tujuan berdirinya BUMDes sebagai penopang perekonomian masyarakat desa untuk menuju kedaulatan ekonomi masyarakat desa.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER TERORGANISIR ]]>
<![CDATA[Januri Januri]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>;
<![CDATA[Muhadi Muhadi]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.105 KB)
|
DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1692
<![CDATA[Internet dapat memberikan dampak positif atau negatif bagi para penggunanya. Salah satu dampak negative dari internet adalah Cyber Crime, merupakan suatu jenis kejahatan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas berupa rekayasa teknologi yang di gunakan oleh pelaku. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan cyber dan mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan cyber. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (field Research), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan serangkaian studi dokumentasi. Metode Analisa yang digunakan yakni Metode Analisis Data Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tidakan atau upaya penegak hukum mengenai penanggulangan kejahatan cyber berupa tindakan pre-emtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Selain itu, Kendala internal dimulai dengan lemahnya pengawasan Pemerintah dan kepolisian, Alat bukti dalam kejahatan cyber sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan, jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana cyber dan penetapan jurisdiksi yang kurang jelas. Selain itu, kendala eksternal meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan lingkungan, dan faktor kebudayaan (kultur).]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Perkara Nomor : 11/Pdt.Sus-PJI/2016/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Raja Agung Kusuma Arcaropeboka]]>;
<![CDATA[Kamal Fahmi Kurnia]]>;
<![CDATA[Wiwin Hefrianto]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.114 KB)
|
DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1693
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Hukum Industrial dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor : 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk; dan 2) mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak pekerja/buruh berdasarkan putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan didukung dengan pendekatan empiris. Data diperoleh menggunakan metode wawancara kepada 3 narasumber. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. bahwa dasar pertimbangan hakim pengadilan hubungan industrial dalam mengambil putusan berdasarkan pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI), namun dalam memeriksa dan memutuskan perkara, pekerja/buruh tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Selain itu, putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutuskan perkara tidak memperhatikan peristiwa hukum yang telah lampau dalam menetapkan status pekerja.]]>
<![CDATA[ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT PORNOGRAFI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ]]>
<![CDATA[Januri Januri]]>;
<![CDATA[M. Lutfi]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.431 KB)
|
DOI: 10.24967/jaeap.v1i01.1496
<![CDATA[Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya yang layak, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan lainya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Pasal 81 yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang diperkirakan menjadi akibat dari kekerasan yang dialami korban. Identifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku yang bertujuan mencari azas-azas hukum, agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kesusilaan, Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara pisikis yang dirasakan seumur hidupnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENAL ASIMILASI DAN INTEGRASI WARGA BINAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Kevin Alandru]]>;
<![CDATA[I Ketut Seregig]]>;
<![CDATA[Angga Alfian]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1790
<![CDATA[Lembaga permasyarakatan merupakan tempat pembatas ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Adanya lembaga permasyarakatan diharapkan dapat membuat para pelaku kejahatan merasa jera dan dapat merubah diri mereka menjadi lebih baik. Meskipun demikian, setiap hukuman yang dijatuhi lembaga permasyarakatan memberikan kesempatan para pidana untuk berperilaku baik sehingga mereka berkesempatan untuk mendapat keringanan masa hukuman tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asimilasi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi Penal Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan di Masa Pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN MAFIA PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA MELALUI REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Ratna Kumala Sari]]>;
<![CDATA[Raja Agung Kusuma Arcaropeboka]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2063
<![CDATA[Proses peradilan saat ini menunjukkan kaburnya orientasi para penegak hukum antara usaha menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Penelitian ini difokuskan pada persoalan praktik mafia peradilan yang berlangsung dalam proses peradilan perkara pidana dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa penyebab terjadinya Mafia Peradilan dalam peradilan perkara pidana antara lain adalah kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili. Upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana dilakukan dengan menggunakan penal dan non penal.]]>
<![CDATA[PROSES SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (INTERCOUNTRY ADOPTION) ]]>
<![CDATA[Ania Oktaliana]]>;
<![CDATA[Elan Jaelani]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2033
<![CDATA[Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing merupakan sutau upaya terakhir atau bersifat ultimum remidium. Proses pengajuan permohonan dan tata cara adopsi itu sendiri telah diatur jelas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses serta perlindungan hukum pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Jenis penelitian atau kajian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ialah kajian hukum yuridis normatif (normative legal search) yaitu suatu kajian hukum dengan menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari tulisan ini yaitu bahwa proses adopsi internasional pada umumnya hampir sama dengan adposi nasional, akan tetapi syarat dan pengumpulan dokumennya lebih banyak, lebih sulit, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Merujuk pada beberapa ketentuan hukum pengangkatan anak yang ada, pada dasarnya terhadap anak adopsi yang berasal dari Indonesia pemerintah sudah menyediakan perlindungan dan memberikan jaminan masa depan yang baik. Selaku upaya terakhir, pengadopsian anak Indonesia oleh warga negara asing maka calon anak adopsi mesti berada dalam lembaga atau yayasan pengasuhan anak.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM LEGALISASI NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG JIKA TERJADI WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Mirwansyah Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Syahpri Kholik]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2072
<![CDATA[Dalam perkembangannya, hutang-piutang kini di lakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan juga untuk menunjang kegiatan ekonomi salah satunya dalam dunia usaha atau bisnis. Namun sering kali ditemukan kondisi dimana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui tentang kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap hutang-piutang, dan 2) mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian hutang-piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang-piutang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Hal ini dikarenakan fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah hanya untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak. Akibat hukum terhadap perjanjian hutang-piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENJANTUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Ria Delta]]>;
<![CDATA[Diena Fukuyama Indah]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2062
<![CDATA[Undang-Undang adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang mengeluarkan berbagai peraturan tertulis, misalnya konstitusi, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan daerah. Posisi anak di lingkungan hukum sebagai subjek hukum terhadap anak-anak ditentukan secara berkelompok dengan status hukum dan diklasifikasi sebagai cacat hukum atau anak dibawah umur. Perlindungan anak terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Perlindungan anak adalah segalanya dilakukan dengan menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang baik secara fisik, mental dan sosial. Acara pidana anak memiliki konsekuensi yang signifikan negatif sebagai anak nakal yang dapat memperkuat perilaku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal. Faktor yang melatarbelakangi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi dan keluarga, dan faktor psikologis.]]>
