cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppmsaburai@gmail.com
Phone
+6289671344567
Journal Mail Official
lppmsaburai@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 2828268X     EISSN : 28282698     DOI : http://doi.org/10.24967/jaeap
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Audi Et AP specifically focuses on key issues relating to legal issues in general in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in: - Civil Law; - Criminal Law; - Civil Procedural Law; - Criminal Procedure Law; - Commercial Law; - Constitutional Law; - International Law; - State Administrative Law; - Adat Law; - Islamic Law; - Agrarian Law; - Environmental Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 71 Documents
 3   4   5   6   7 
PRINSIP KEHATI-HATIAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Mirwansyah, Mirwansyah; Gunawan, Tedi; Lutfi, Mohammad
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2838

Abstract

rambu-rambu yang benar. Sebelum melakukan peralihan hak milik atas tanah dalam bentuk jual beli, PPAT terlebih dahulu melakukan pengecekan. Sebaliknya, jika jual-beli hak milik atas tanah yang dilakukan tidak dihadapan PPAT maka akan mengalami kesulitan dalam pencatatan administrasi di Kantor Pertanahan dan bahkan dapat menimbulkan beberapa persoalan seperti terjadinya sengketa tanah. Dari uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah yang bersertifikat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, daan mengetahui akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Metode yang digunaakan pada penelitian ini melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder, data primer data tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data. klasifikasi data dan analisis data. Hasil penelitian didapat bahwa proses peralihan hak atas tanah karena jual beli melalui PPAT merupakan bagian terpenting karena menyangkut legalitas. Orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum. Akibat hukum terhadap akta PPAT jika tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam proses pengikatan jual beli tanah dapat dibatalkan, batal demi hukum, sanksi administrasi, serta sanksi perdata.
ANALASIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Feryando, Achmad Alfi; Nadriana, Lenny; Zanariyah, Sri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3275

Abstract

Merek merupakan simbol pengenal yang dapat membentuk citra dan persepsi terhadap pengguna atau konsumennya. Ketika suatu merek semakin dikenal, ada kemungkinan orang akan menirunya. Selain berfungsi sebagai identitas, merek juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi tindakan tidak jujur sehingga perlunya adanya suatu legalitas yang mengikat bagi para pihak yang menjalankan aktivitas bisnis untuk melakukan pengikatan lisensi merek dalam bentuk perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi yang tujuannya ialah berujung agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute) dan jenis penelitian deskriptif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dan pengolahan data melibatkan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian dan analisis mengidentifikasi bahwa terdapat batasan-batasan perjanjian lisensi agar tidak terjadi adanya persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 10 bis Ayat (3) Konvensi Paris. Tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilakukan melalui penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik asli. Gugatan terhadap pelanggaran merek dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, serta melalui proses pengadilan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL Berlian Cikka Octanelsha
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2636

Abstract

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berkembang dengan sangat pesat. Berbagai bentuk penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual kemudian hadir dalam mendukung terciptanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta, penemu dan pendesain ini kerap kali disalahgunakan tanpa hak oleh orang lain untuk kepentingan pribadi dengan mendapatkan keuntungan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa dibidang kekayaan intelektual dan untuk mengetahui bentuk-bentuk mediasi yang dapat dipilih atau digunakan dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan terhadap penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan niaga dan melakukan penuntutan pidana pada pengadilan umum. Arbitrase juga dapat dipilih sebagai media penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Selain itu negosiasi, konsiliasi dan mediasi merupakan beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Adapun bentuk mediasi yang dimaksud disini adalah mediasi sukarela (di luar pengadilan) dan mediasi penal dalam tuntutan pidana.
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Syarif, Nurbaiti; Januri, Januri; Saribu, Eva Lestari Dolok
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3310

Abstract

Asas praduga tidak bersalah, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Prinsip ini sangat penting dalam melindungi hak-hak tersangka. Dengan adanya asas ini, sistem peradilan pidana diharapkan dapat mencegah penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu yang belum terbukti bersalah, sehingga menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas praduga tidak bersalah dalam melindungi hak tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan metode yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keberadaan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana, merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka yang diberikan oleh undang-undang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH Male, Martina; Purwanti, Yuli; Pratama, Satrya Surya; Renaldy, Rendy; Kartadinata, Andriansyah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2859

Abstract

Permasalahan sampah sejak lama menjadi problem atau permasalahan dari pemerintah daerah yang terus dicarikan solusinya hingga saat ini. selama ini masyarakat selau membuang sampah sembarangan sehinga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau dan kotor di sekitar tempat dibuangnya sampah tersebut. persoalan pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelesaiannya. pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hermeneutik guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal Perlu juga adanya peran dari aparat penegak hukum untuk membantu melaksanakan keteriban masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal ini menjalankan punishment bagi para pelanggar aturan tentang sampah ini. Punishment memang belum maksimal dilakukan sehingga sampai saat ini pelaku pelanggaran pembuangan sampah masih belum mendapatkan hukuman dari perbuatannya tersebut. Selain itu pengelolaan sampah pun penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PT. GANENDRA WIJAYA PROVINSI LAMPUNG Pamarto, Pamarto; Nadriana, Lenny; Maulidiana, Lina; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3305

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja pekerja outsourcing serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung tahun 2023 di RSUD Abdul Moeleok Lampung. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan masalah normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi kuesioner dan wawancara, serta analisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis, didapat Hasil Penelitian antara lain 1) Perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja tidak tertuang secara spesifik dalam bentuk tulisan pada Surat Perjanjian; 2) Seluruh pekerja outsourcing telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 3) Hak-hak pekerja outsourcing: Alat Pelindung Diri (APD), upah, tunjangan hari raya, jam kerja, cuti dan lain-lain telah di penuhi oleh PT. Ganendra Wijaya; dan 4) Pekerja outsourcing yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan PBI tidak bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU). Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain 1) perihal yang penting dan krusial, sebaiknya dituliskan dalam surat perjanjian kerja; dan 2) memberikan edukasi yang baik kepada pekerja outsourcing agar mereka yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU)yang dibayarkan oleh Perusahaan.
PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLSEK CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG Mutaqin, Ilyas; Ritonga, Raja
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2685

Abstract

Restorative Justice merupakan suatu cara efektif dalam menangani penegakan hukum yang menitikberatkan pada perbaikan kemalangan yang diakibatkan oleh perbuatan salah dan membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitar, khususnya di Polsek Cicalengka. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait penyelesaian masalah tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice di wilayah hukum Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Selanjutnya data-data temuan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung melakukan pemanfaatan keadilan pendukung yang menyelesaikan dalam kasus tindak pidana. Hal tersebut diselesaikan secara wajar dengan mengikutsertakan pelaku, korban jiwa, keluarganya dan pihak-pihak terkait lainnya untuk saling memaafkan.
REKONSEPTUALISASI DISKRESI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN NASIONAL Arifin, Firdaus
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3867

Abstract

Penerapan diskresi dalam administrasi pemerintahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menghadapi tantangan signifikan terkait konsistensi, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kritis dan memberikan batasan konkret bagi penerapan diskresi agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum administrasi yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan undang-undang, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan regulasi dan kekosongan hukum yang berdampak pada efektivitas dan kepercayaan publik terhadap keputusan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya parameter yang jelas membuka peluang interpretasi subjektif oleh pejabat publik, yang dapat menghasilkan keputusan inkonsisten dan merugikan prinsip kepastian hukum serta keadilan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi regulasi untuk menyusun standar operasional prosedur yang terstruktur dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH AKTIVITAS PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH SUNGAI (Studi Putusan Nomor : 1029/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk) Octanelsha, Berlian Cikka; Bachri, Erlina; Anggalana, Anggalana
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3853

Abstract

Indonesia, kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar di sektor pertambangan. Namun, penambangan pasir ilegal di daerah aliran sungai sering menimbulkan dampak negatif lingkungan seperti longsor, erosi, dan pelebaran sungai. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir ilegal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, hasil penelitian menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama pelaku melakukan penambangan ilegal. Dalam Putusan Nomor 1029/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk, hakim membuktikan terdakwa melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan terbukti secara sah bahwa terdakwa tidak memiliki izin sesuai ketentuan pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020, selain itu kegiatan tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Untuk mencegah maraknya penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan upaya komprehensif peningkatan kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat, melalui program eduksi yang menyeluruh, penyederhanaan proses perizinan, penyediaan mata pencaharian alternative yang legal, serta penegakan hukum yang efektif guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI ERA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DAN PERUBAHANNYA Lim, Hamielly Cortez; Firmansyah, Hery
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3884

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang semakin masif telah menyebabkan meningkatnya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform digital. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan secara elektronik, termasuk ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menetapkan ancaman pidana berupa denda maupun hukuman penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di era digital, dengan menelaah dasar hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Meskipun tujuan utama dari penerapan sanksi adalah untuk memberikan efek jera dan melindungi reputasi individu dari pencemaran nama baik, diperlukan mekanisme yang lebih jelas dalam penerapannya agar tidak bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di era digital dilakukan secara adil, efektif, dan tidak menimbulkan ketimpangan hukum.

Page 5 of 8 | Total Record : 71

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum