cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppmsaburai@gmail.com
Phone
+6289671344567
Journal Mail Official
lppmsaburai@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 2828268X     EISSN : 28282698     DOI : http://doi.org/10.24967/jaeap
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Audi Et AP specifically focuses on key issues relating to legal issues in general in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in: - Civil Law; - Criminal Law; - Civil Procedural Law; - Criminal Procedure Law; - Commercial Law; - Constitutional Law; - International Law; - State Administrative Law; - Adat Law; - Islamic Law; - Agrarian Law; - Environmental Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 71 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI Lenny Nadriana; Elti Yunani
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2065

Abstract

Pada dasarnya makhluk di bumi diciptakan untuk menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan yang cerdas, diperlukan regenerasi sebagai bentuk mempertahankan keturunannya agar selalu eksis, sehingga manusia membutuhkan lawan jenis untuk mendapatkan anak guna melanjutkan kehidupan dari generasi ke generasi. Undang-Undang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan harus ditorehkan sebagai suatu asas dan diakui oleh agama serta negara.tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri; dan 2) faktor penghambat yang melatarbelakangi terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri.Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan, perlindungan hukum dapat diterapkan dengan melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan. melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan. Sedangkan faktor penghambat yang melatarbelakangi hilangnya hak istri dan anak adalah problem keluarga, problem ekonomi dan studi, problem sosial dan psikologis, problem hukum, serta problem agama.
MENINGKATKAN PERANAN PERUSAHAAN BUMN YANG SUDAH GO PUBLIK DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN BISNIS BERBASIS BUDAYA DAN KEPASTIAN HUKUM Tb. Boy B. Ariffin; Rendy Renaldy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2079

Abstract

Peran dan fungsi BUMN dalam mengelola keuangan Negara harus diiringi dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik Negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigm yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tau makna dan proses pengeloaan bisnis dari pada hasil suatu aktifitas bisnis. Penelitian menggunakan metode juridis normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini pentingnya peran BUMN tersebut dan tantangan global yang semakin ketat, maka diperlukan adanya suatu sistem pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN yang berorientasi pada penciptaan nilai untuk mendorong peningkatan kinerja berlandaskan pada suatu tatanan manajemen korporasi yang bermutu agar dapat menjadi ujung tombak Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tidak mengabaikan fungsi public services-nya, serta mampu berkompetisi di dalam pasar global.
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Juliadi Rusydi; Januri Januri; Rika Santina
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2064

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan dari perspektif peraturan perundang-undangan tata negara yang dianggap efektif. Penelitian menggunakan metode empiris normatif dengan menelaah dokumen hukum dan pasal-pasal lainnya serta penerapannya pada fakta hukum melalui teknik pengumpulan data Melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, peran Pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan dari perspektif hukum tata usaha negara saat ini berlangsung sejalan dengan penegakan sanksi administratif yang telah ditetapkan Undang-Undang agar efektif sanksi pelanggaran administratif dan agar meminimalisir pelanggaran pencemaran lingkungan. Hambatan penerapan sanksi administratif dalam penerapannya merupakan hambatan internal dan eksternal, sehingga perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan dan penyadaran aparat penegak hukum melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami realita dengan baik dalam mengelola lingkungan.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN METODE PHISING OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG Yuli Purwanti; Fathur Rachman; Tedi Gunawan; Andriansyah Kartadinata
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2088

Abstract

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media transaksi elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan selama ini meningkatkan jumlah tindak pidana phising yang terjadi di Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phising oleh Kepolsian Derah Lampung; dan 2) modus operandi tindak pidana penipuan dengan metode phising di Provinsi Lampung. Metode penelitian terdiri dari pendekatan masalah menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenisnya data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi data dan klasifikasi data. Dari hasil penelitian, disimpulkan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui metode phising dapat menggunakan kebijakan penal atau pun non penal. Modus operandi tindak pidana dengan metode phising di Provinsi Lampung Phising  dialukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telephone, email ataupun pesan teks. Seolah-olah dari lembaga resmi, namun sebetulnya mereka ingin menggali supaya kita memberikan data-data pribadi kita menggunakan sofware atau tools.
ANALISIS STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI KALANGAN ARTIS YANG LAHIR DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Muhammad Zulhidayat; Batara Simbolon
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2303

Abstract

Kewarganegaraan adalah hal urgen yang dimiliki oleh seseorang, hal ini menujukkan identitas seseorang dan terkait hak dan kewajibannya juga sebagai warga negara, Penelitian ini mengkaji tentang banyaknya para artis yang memilih untuk melahirkan anaknya di luar negeri ketimbang di tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persinggungan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 di Indonesia dan keadaan unik anak-anak artis. Penulisan ini dianalisis dengan pendepkripsian terhadap asas kewarganeraan yang berlaku di Indonesia yaitu ius sangunis. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus anak yang lahir di luar negeri akan tetapi justru status kewarganegaraannya masih dipertanyakan, karena ada beberapa negara yang menganut ius soli. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir di luar negeri berdasarkan hukum konstitusi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemasalahan yang mungkin adalah misalnya seorang selebritis yang memiliki keturunan China dan kemudian melahirkan anaknya di China juga ketika proses persalinan, maka dalam hal ini karena China juga menganut sistem ius soli dan Indonesia menganut sistem ius sanguinis. Pada anak selebritis tersebut mengalami kewarganegaraan ganda. Hal ini tentu membuat anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya sebelum umur 18 tahun berdasarkan konstitusi di Indonesia.
KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP PEMBUKTIAN HAK MILIK TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 12/Pdt.G/2014/Pn.Kot) Raja Agung Kusuma Arcaropeboka; Ratna Kumala Sari; Toni Mahasan
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2385

Abstract

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan faktor-faktor yang melandasi dalam memutus perkara sengketa pertanahan berdasarkan alat bukti sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pengolahan data meliputi kegiatan seleksi, klasifikasi data, dan sistematika data. Hasil penelitian didapat bahwa sertifikat memiliki kepastian hukum bersifat materil yang dianut dalam hukum tanah nasional. Di sisi lain juga, sertifikat yang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam undang-undang atau peraturan lainnya adalah bersifat mutlak artinya tidak bisa diganggu gugat. Putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan yang meliputi a) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci, b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan, c) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan, dan d) Diucapkan di Muka Umum. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa adalah dengan menggunakan burgerlijk wetboek  (BW) Terjemahan yang terdiri dari 1993 pasal.
UPAYA PEMBELAAN HUKUM BAGI TERSANGKA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN Dwi Putri Melati; M. Kasrozi; Aswan Abdul Rahman
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2327

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang menganut Pancasila dan UUD 1945. Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara Indonesia banyak mengalami permasalahan pidana, baik perorangan maupun kolektif. Salah satu tindak pidana tersebut adalah pembunuhan berencana. Kasus ini sering terjadi di lingkungan keluarga, instansi masyarakat, bahkan instansi kepolisian sekalipun. Terlepas dari tugas dan fungsi anggota polri, mereka merupakan manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan bahkan dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak sedikit dari anggota polri melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) upaya pembelaan hukum bagi tersangka pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian; dan 2) tata cara pengajuan pledoi bagi tersangka pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (Field Research), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian anggota polisi memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat sipil lainnya pada saat persidangan umum. Upaya pembelaan di dalam persidangan umum dapat dilakukan waktu pembacaan “Pledoi”. Penyampaian dakwaan dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai. Pembelaan dibuat secara tertulis dan diajukan setelah JPU mengajukan tuntutan. Perumusan Pledoi memuat identitas terdakwa, pendahuluan, uraian mengenai keberatan terhadap tuntutan yang diajukan, surat dakwaan, fakta yang terungkap dalam persidangan, analisis yuridis, dan penutup.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI (Studi Kasus di Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu) Fernando Nara Sendi; Idham Idham
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2354

Abstract

Berdasarkan data harian Tribun Lampung, meningkatnya kasus pencurian ternak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya bagi para petani pemilik ternak. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah hukum Polsek Kabupaten Pringsewu; dan 2) Mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur kepada 3 narasumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif. Hasil penelitian didapat bahwa upaya Kepolisian Sektor Pringsewu dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak adalah berupa upaya Non-Penal dan upaya penal. Upaya Non-Penal antara lain 1) Melakukan Sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat terkait Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak; 2) Melakukan patroli ke beberapa desa dan wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan akan di lakukan pencurian; 3) Pembuatan kandang bersama 1 (satu) titik minimal 15 ekor sapi dalam satu kandang; dan 4) Meningkatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), sedangkan upaya penal berupa melakukan kegiatan strong point atau razia-razia ke tempat-tempat rumah pemotongan hewan setelah adanya laporan mengenai tindak pidana pencurian hewan ternak. Selain itu, berbagai faktor yang menghambat upaya penanggulangan ini berupa 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); 2) Faktor Penegak Hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan.
IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Ria Delta; Lenny Nadriana; Handayani Handayani; Achmad Alfi Faryando; Raden Gunawan
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2380

Abstract

Kegiatan Industri di berbagai daerah di Indonesia pada kenyataannya masih dihadapkan dengan persoalan pengelolaan limbah industri yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan dan akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan lingkungan hidup; dan 2) Mengetahui kendala hukum yang timbul dalam praktik penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan hukum administrasi dan hukum pidana. Selain itu, kendala-Kendala Hukum yang Timbul dalam Praktik Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah a) Sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas; b) Tindak lingkungan hidup belum menjadi prioritas; c) koordinasi antar Instansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan; d) profesionalisme penegak hukum; e) Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan f) Ketergantungan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif.
HAKEKAT KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM Januri Januri; Nelti Lita
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2324

Abstract

Hukum menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan. Jika di dalam suatu negara tidak ada suatu hukum maka negara tersebut akan mengalami berbagai masalah yang akan timbul. Bagi negara hukum terdapat sumber hukum yang mana pada hakikatnya sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan menjadi suatu nilai dasar hidup manusia atau masyarakat yang masih menjadi masalah klasik yang belum pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam menerjemahkan keadilan itu sendiri sehingga perlunya membahas hal ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakekat keadilan dalam perspektif filsafat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, artikel, jurnal, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil yang didapat adalah, 1) Keadilan Menurut Ahli Keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. 2) Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Page 3 of 8 | Total Record : 71

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum