Articles
71 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM BAGI PARA PEMOTOR TRAIL YANG MELAKUKAN PENGRUSAKAN BUNGA EDELWEISS SEBAGAI TUMBUHAN YANG DILINDUNGI ]]>
<![CDATA[Irene Intan Cahyaning Tyas]]>;
<![CDATA[Fatma Ulfatun Najicha]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2152
<![CDATA[Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati di dalamnya. Di Indonesia, sumber daya hayati dan ekosistemnya sangat melimpah sehingga menjadikan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sumber daya alam di Indonesia mengalami kerusakan yang disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kerusakan habitat yangterjadi adalah terhadap bunga edelweiss rawa yang terletak di Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kerusakan ini disebabkan oleh para pemotor trail yang melintas di wilayah konservasi bunga edelweiss.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bunga edelweiss sebagai tanaman yang dilindungi serta kebijakan hukum bagi pelaku pengrusakan bunga edelweiss sebagai tumbuhan yang dilindungi. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, dimana akan mengkaji menggunakan undang-undang yang terkait. Aksi pemotor yang merusak lahan bunga edelweiss tersebut tentunya melanggar hukum, terlebih bunga edelweiss ini termasuk bunga yang dilindungi yang mana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Hayati dan Ekosistem terdapat hukuman pidana selama paling lama 10 tahun penjara bagi siapapun yang melakukan pengrusakan terhadap bunga edelweiss sebagai bunga dilindungi.]]>
<![CDATA[ASPEK KRIMINOLOGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>;
<![CDATA[Kartadinata, Andriyansyah]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3319
<![CDATA[Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor saat ini menjadi fenomena kejahatan didalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimana hampir setiap hari selalu ada saja berita tentang pencurian kendaraan bermotor, terurama kendaraan bermotor roda dua. Meski saat ini telah berada era globalisasi dan mderenisasi yang sangat pesat akan tetapi pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana konvensional tetap marak terjadi di masyarakat. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan yang menitikberatkan pada data primer. Pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah antara lain Pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Pencurian kendaraan bermotor dari aspek kriminologi dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain dari pelakunya sebagai yang melakukan, dari aspek tindak pidananya, dari aspek peraturannya dan dari reaksi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana dan akibat dari prilaku tersebut. Berbagai faktor mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain pertama faktor Pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor pekerjaan.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PENADAHAN PASAL 480 KE-2 KUHP DI ERA MODERN ]]>
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Purwanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Rachman, Fathur]]>;
<![CDATA[Diwirya, Irwan Jaya]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2860
<![CDATA[: Di era modern ini tindak pidana penadahan terus tetap terjadi. Akan tetapi sampai saat ini masih saja ada masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang tindak pidana penadahan tersebut. Bahkan selama ini masyarakat hanya mengetahui penadahan hanyalah orang yang membeli barang hasil curian saja. Masyarakat tidak memahami jika penadahan tersebut luas raung lingkupnya termasuk menujukkan tempat menjual barang hasil curian, menujukkan orang yang akan membeli barang hasil curian, menerima uang dari hasil menjual barang curian. Pendekatan masalah dengan menggunakan studi normatif dengan meliahat bagaiaman peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan tinjauan yurids pasal 480 ke – 2 KUHP Tentang Tindak Pidana Penadahan pada era modern. Pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, guna menggali dan mendapatkan bahan-bahan penelitian. Studi dokumen untuk mendapatkan data dari informasi dari berbagai peraturan yang relevan. Seseorang dapat dikatan telah melakukan tindak piadahan penggelapan apa bila telah menenuhi unsur melanggar ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penadahan yaitu “barangsiapa dengan sengaja menarik keuntungan dar hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanâ€. Oleh karena itu, pelaku dipidana karena perbuatannya telah menehi seluruh unsur Pasal 480 KUHP. Di era perkembangan saat ini tindak pidana penadahan akan tetap ada terlebih lagi tindak pidana pencurian baik kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, telpon genggam dan lain sebagainya sering terjadi. Karena memang karakteristik dari tindak pidana penadahan ini karena adanya tindak pidana pendahulu yaitu tindak pidana pencurian.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Purwanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Rachman, Fathur]]>;
<![CDATA[Haryati, Dina]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3268
<![CDATA[Korupsi oleh pejabat daerah di Indonesia bukanlah hal yang mengherankan dan memang marak terjadi di Indoesia, di berbagai daerah dan wilayah selalu saja ada pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Penjatuhan pidana yang rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi acap kali dipertanyakan oleh mayarakat apakah sesuai penjatuhan pidana yang demikian, dan banyak juga anggota masyarakat yang tidak percaya dengan kredibilitas badan peradilan akibat penjatuhan pidana yang demikian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan yang menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah antara lain Pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan merupakan kebijakan hakim sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seperti bukti, saksi dan lain-lain. Mengenai putusan hakim yang ringan jika Jaksa Penuntut umum berkeberatan maka Jaksa akan menolak dan mengajukan Banding.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada BPD Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran) ]]>
<![CDATA[Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma]]>;
<![CDATA[Holdin, Holdin]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2740
<![CDATA[BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa yang keanggotaannya merupakan wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan peran dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di desa; dan 2) mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Negeri Sakti dalam mewujudkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik olah data terdiri dari Editing, Interpretasi data, Validasi Data, Analisis data, dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis, didapat bahwa BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa), yang tergambar dari fungsinya dalam merancang Peraturan Desa (Perdes), menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD juga berhak menyatakan pendapat terhadap evaluasi yang mereka lakukan serta dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa. Selain itu, BPD Negeri Sakti menghadapi kendala pendanaan dan pengetahuan anggota terkait tugas serta kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang fungsi dan wewenang BPD.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PELAJAR PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DARI ASPEK YURIDIS DAN SOSIOLOGIS ]]>
<![CDATA[Rachman, Fathur]]>;
<![CDATA[Purwanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>;
<![CDATA[Eldawati, Elti]]>;
<![CDATA[Nurlelawati, Nurlelawati]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2865
<![CDATA[Pelajar atau siswa merupakan sumberdaya terpenting dalam pendidikan baik formal atau pun non formal. Jika tidak ada peserta didik maka proses belajar dan mengajar tidak akan dapat berjalan sebabagimana mestinya. Menyikapi fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan persoalan yang rumit. Selama jaringan narkotika yang massif dan terogranisir masih ada di Indonesia maka persoalan penyaahgunaan narkotika juga tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Kompleksitas dari penyalahgunaan narkotika ini menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi orang tua, guru, dosen, tenaga pengajar, aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menaggulanginya. Begitu banyak aspek perlindungan terhadap anak yang wajib kita berikan. Perindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika hanya segelintir dari perlindungan anak yang wajib kita penuhi. Perindungan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dilalukan dalam dua upaya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika terutama dalam hal pencegahan yang memamg dapat dilakukan oleh sekolah, keluarga dan masyarakat dibandingkan dengan upaya penanggulangan yang memamg menjadi ranah dari aparat penegak hukum, adalah untuk menghindar dari pengaruh buruk lingkungan. Perlindungan terhadap pelajar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dan ditingkatkan lagi bagi sekolah yang telah melakukan perlindungan. Hal ini diperlukan karena merupakan asset berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena merupakan harapan sebagai generasi penerus bangsa, agar Negara Indonesia yang maju dan dapat bersaing serta menjai salah satu Negara yang mempengaruhi peradaban dari berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG SEDANG DALAM PROSES DIVERSI ]]>
<![CDATA[Pratama, Satrya Surya]]>;
<![CDATA[Syarif, Nurbaiti]]>;
<![CDATA[Purwanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Aryani, Gustina]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3270
<![CDATA[Jika anak melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum berkewajiban untuk melaksanakan diversi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan diversi, tentu saja terdapat kendala yang terjadi. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang sedang menjalani proses diversi pada tingkat penyidikan. Namun, anak tersebut kembali melakukan tindak pidana. Lalu bagaimana aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, menyikapi permasalahan seperti ini dan langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Maka berdasarkan situasi itu, tujuan penelitian adalah untuk melihat 1) bagaimana penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi dilakukan; dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, diversi dinyatakan gagal karena pada tahap penyidikan, pelaku kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat diversi tidak terpenuhi. Kesimpulannya, selain karena diversi yang gagal, pelaksanaan penyidikan pada kasus ini dilakukan karena diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan penyidikan.]]>
<![CDATA[SMART VILLAGE SEBAGAI BENTUK GOOD VILLAGE GOVERNANCE MENUJU ERA DESA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Angkasa, Nitaria]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2779
<![CDATA[Politik pemerintahan desa pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa berpengaruh arus kuat terhadap peran aktif perilaku pelaku pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa dan Badan perwakilan Desa untuk menerapkan good village governance pada pemerintahan desa. Teknologi merupakan bentuk good village governance dalam mewujudkan good village governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peraturan dalam penerapan good village governance di era desa digital; dan mengetahui bagaimana perkembangan digitalisasi good village governance di Provinsi Lampung. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan undang-undang (Statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), selanjutnya dianalisis secara menginterpretasi hukum positif yang berlaku melalui metode interpretasi otentik, interpretasi sistematis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah 1) Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang harus mengikuti perkembangan peraturan desa menuju good village governance. Provinsi Lampung juga mengikuti program pemerintah melalui program desa berjaya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Program Desa Berjaya yang berisi tentang pengintegrasian terhadap desa juga melalui smart village untuk menuju program pemerintah di era desa digital dan mandiri. Selain itu, 2) implementasi smart village sudah berjalan sebagaimana data Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung yang mencatat sebanyak 1.792 desa yang ada di daerah setempat telah menggunakan aplikasi Smart Village. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 563 desa. Sisanya sedang berproses, hal ini dikarenakan masih ada desa di Lampung yang masuk ke dalam kategori blank spot.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER PADA MARKETPLACE (Studi Kasus Seller mitra Shopee Xpress) ]]>
<![CDATA[Hanafiah, Hanafiah]]>;
<![CDATA[Idham, Idham]]>;
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Santina, Rika]]>;
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3274
<![CDATA[Transaksi jual beli antara masyarakat sudak tidak terbatas antar pulau maupun dunia melalui marketplace. Perlindungan terhadap konsumen sangat penting untuk tetap diperhatikan dibandingkan dengan melindungi para pengusaha. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa posisi konsumen tidak seimbang dengan pengusaha, terutama dalam pembelian barang secara online di mana konsumen masih memiliki kekuatan tawar yang rendah dan banyak sekali konsumen sering merasa dirugikan barang yang tidak sesuai. Namun di sisi yang berbeda pihak penjual tidak memerima jaminan apapun jika barang miliknya yang dikirim tidak sampai kepada pembeli atau rusak, dimana kerusakan atau kehilangan barang milik penjual disebabkan oleh kelalaian jasa pengiriman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis dan memetakan hubungan hukum para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui marketplace; dan 2) menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual pada marketplace bisnis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform marketplace; serta melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran. Setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu berupa konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SINTETIS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[Diwirya, Irwan Jaya]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3315
<![CDATA[Masalah narkotika, obat-obatan berbahaya, perkusor narkotika dan zat adiktif lainnya sudah merupakan masalah nasional, bahkan dapat dikatakan semacam bencana nasional bagi Masyarakat terutama generasi muda Indonesia. Narkotika sintetis adalah obat-obatan yang mempunyai bentuk, cara penggunaan, dan efek yang berbeda-beda. Pendekatan masalah menggunakan yuris normatif dan empiris, sumber data dengan data primer dan sekunder, analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, narkotika sintetis tersebut sebenarnya berfungsi sebagai pemacu daya kerja tubuh maupun sebagai perangsang emosi yang banyak dipergunakan oleh para pasien yang memerlukannya sebagai pelengkap dalam perawatan Kesehatan. Secara garis besar narkotika sintetis jika disalahgunakan akan menimbulkan efek hipnotik-sedatif, yaitu menekan atau menurunkan fungsi fungsi tubuh yang bersifat menenangkan. Fungsi obat tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi penderita lemah kejiwaan maupun terdapat gangguan emosi, sehingga disfungsi mental dan kejiwaan seorang penderita sedikit banyak akan tertolong. Diperlukan perhatian dari pemerintah dalam perkembangannya dan peredarannya, Hal ini dikarenakan narkotika jenis ini samar dalam bentuknya sehingga tidak mudah dikenali oleh Masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk lebih cermat lagi dalam melihat munculnya narkotika jenis baru seperti tembakau sintetis ini. Masyarakat lebih peduli pada lingkungan sekitar untuk meminimalisir peredaran narkotika di sekitar kita.]]>
